EVALUASI PELAKSANAAN DESENTRALISASI Oleh Nimatul Huda Bahan Kuliah

EVALUASI PELAKSANAAN DESENTRALISASI Oleh: Ni’matul Huda Bahan Kuliah Fakultas Hukum UII, 2015

Reinventing Government David Osborne dan Goebler menawarkan konsep “reinventing government” bagi model pemerintahan di era new public management. Konsep reinventing government menawarkan 10 prinsip dasar bagi sebuah model baru pemerintahan di masa yang akan datang. 1. Pemerintahan Katalis: fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah daerah harus menyediakan (providing) beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Sebaiknya pemerintah daerah memfokuskan diri pada pemberian arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (LSM dan nonprofit lainnya).

Lanjutan 2. Pemerintah milik masyarakat: memberi wewenang (pada masyarakat) daripada melayani. Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat daerah sebaiknya sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang mandiri (community self-help). 3. Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu cara untuk menghemat biaya sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. 5. Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukan.

Lanjutan 6. Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan, yakni pelayanan yang diberikan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan birokrat. 7. Pemerintahan wirausaha yang mampu memberikan pendapatan bukan hanya sekedar membelanjakannya. 8. Pemerintahan yang antisipatif, yaitu berupaya untuk mencegah daripada mengobati. 9. Pemerintahan desentralisasi menuju partisipatif dan tim kerja. 10. Pemerintahanan yang berorientasi pada (mekanisme) pasar yang mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administrasi (sistem prosedur dan bukan pemaksaan).

Perbaikan Pelaksanaan Desentralisasi Dalam pelaksanaan desentralisasi masih banyak perbaikan yang harus dilakukan: 1. Klarifikasi mengenai grand design desentralisasi di Indonesia bisa menjadi awal yang konstruktif sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran dan kebingungan mengenai arah desentralisasi itu sendiri. 2. Desentralisasi kewenangan yang jelas bagi setiap level pemerintahan, tanpa meninggalkan terlalu banyak grey area. Disarankan agar pembagian kewenangan memakai model the centralized constraints, dimana pemerintah pusat menerapkan dengan tegas batas-batas yang tidak boleh dilanggar setiap level pemerintahan tetapi memberikan otonomi penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan semua hal yang masih berada dalam batas atau toleransi yang dijinkan.

Lanjutan 3. Segera dilaksanakannya standar pelayanan minimum secara nasional. Standar tersebut juga dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintah daerah sendiri, terutama daerah hasil pemekaran. 4. Masalah institusi. Harus ada institusi yang bertanggungjawab mensukseskan desentralisasi dan melakukan fungsi koordinasi. Mengingat desentralisasi adalah kegiatan yang lintas bidang, memang diperlukan suatu institusi yang bisa berdiri di atas semua bidang/sektor serta mempunyai kepemimpinan yang kuat.

Prinsip Mendesain Konsep Desentralisasi Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam mendesain konsep desentralisasi: 1. Konsep desentralisasi harus dibangun dengan mengintegrasikan empat aspek utama, yaitu: struktur, fungsi, lingkungan struktur (internal dan eksternal), serta aspek perilaku aktor dalam struktur. 2. Eksistensi desentralisasi harus dimaknai hanya sebagai “salah satu alat” untuk mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat (social welfare). 3. Definisi operasional dari desentralisasi harus dirumuskan secara jelas. 4. Tujuan desentralisasi harus dirancang berdasarkan kerangka kerja ekonomi-politik (political economy frame-work), dan disertai dengan ukuran-ukuran yang jelas.

lanjutan Dalam mendesain kebijakan desentralisasi, di antara aspek-aspek penting yang harus diperhatikan adalah: 1. karakteristik dan potensi (sosial, ekonomi, dan politik) riil yang dimiliki oleh daerah; 2. fungsi aktivitas dari kewenangan yang akan didesentralisasikan; 3. tingkatan, dan/atau area dari kewenangan yang akan didesentralisasikan; 4. kemampuan kelembagaan dan keuangan pemerintah daerah; 5. keterkaitan antara kebijakan desentralisasi dengan kebijakan lainnya; dan 6. perangkat hukum dan administratif yang diperlukan untuk mengatur mekanisme pendelegasian wewenang, maupun dalam implementasi kewenangan itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Pratikno Desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang seringkali menjadi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi gilirannya melahirkan otonomi daerah. dilema. Apresiasi yang Perhargaan ini pada bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Oleh karena itu, negara-bangsa Indonesia memulai perjalanannya dengan pilihan pemerintahan yang desentralistis.

Alasan Indonesia harus mengadopsi desentralisasi atau otonomi daerah Pertama, persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi. Kedua, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa) yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara. Dengan otonomi kita harus mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah selama puluhan tahun lebih telah mengalami proses marginalisasi.

Lanjutan Ketiga, sentralisasi/dekonsentrasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional. Oleh karena itu, desentralisasi/otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi/ dekonsentrasi. Keempat, pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin sebuah demokrasi dibangun dengan hanya memperkuat elite politik nasional. Kelima, keadilan. Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.