Etika Kehidupan Berbangsa pada Bidang Peradilan AIDUL FITRICIADA

Etika Kehidupan Berbangsa pada Bidang Peradilan AIDUL FITRICIADA AZHARI KOMISI YUDISIAL RI

Law is the skeleton of social order. It must be "clothed upon by the flesh and blood of morality. " (Roscoe Pound, 1906)

Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24: 1 UUD 1945) Kemandirian peradilan (Pasal 3: 1 UU No. 48/2009) Kode Etik dan Perilaku Hakim/KEPPH (SKB KMA-KY No. RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P. KY/IV/2009 KOMISI YUDISIAL RI & BADAN PENGAWAS MA MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Instrumen Internasional UDHR, 1948, Art. 10 Prinsip “the independent and impartial tribunal” ICCPR, 1966, Art. 14 “independent and impartial tribunal established by law” The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 1985 THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT, 2002 JUDICIAL COUNCIL & JUDICIAL COMMISSION

The Bangalore Principle of Judicial Conduct • • • INDEPENDENCE IMPARTIALITY INTEGRITY PROPRIETY EQUALITY COMPETENCE AND DILIGENCE Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim • BERPERILAKU ADIL; • BERPERILAKU JUJUR • BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA • BERSIKAP MANDIRI • BERINTEGRITAS TINGGI • BERTANGGUNG JAWAB • MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI • BERDISPLIN TINGGI • BERPERILAKU RENDAH HATI • BERSIKAP PROFESIONAL.

Model kelembagaan Tradisi Hukum Sipil (Civil Law) • Terdiri atas 2 model: (1)Judicial Council dan (2)Courts Service • Berbasis hakim karir Tradisi Hukum Kebiasaan (Common Law) • Terdiri atas 2 model: (1) Pemisahan Judicial Appointment Commission/JAT dan Judicial Conduct Commission/JCC dan (2) Judicial Service Commission • Berbasis hakim profesional

Model Kelembagaan: Sistem Hukum Sipil Judicial Council (Eropa Selatan) • Conseil Superieur de la Magistrature (CSM), Prancis (1946) dan Consiglio Superiore della Magistratura, Portugal (1958) • Fokus pada tata kelola karir hakim, termasuk kode etik dan perilaku hakim Court Service (Eropa Utara) • Dolmstolsverket, Swedia (1975), Domstolsstyrelsen, Denmark (1998), Court Service, Irlandia (1998) • Fokus pada manajemen peradilan spt. digitalisasi pengadilan, e-courts, manajemen perkara, anggaran dan kesejahteraan hakim

Model Kelembagaan: Sistem Hukum Kebiasaan Judicial Appointment Commission (JAC) dan Judicial Conduct Commission (JCC) Judicial Service Commission (JSC) • JAT (rekrutmen hakim) dan JCC(Kode Etik) dipisahkan • AS, Inggris, Kanada, Australia, NZ • Berbasis hakim professional (non-karir) • Rekrutmen dan pengawasan kode etik disatukan • Mayoritas negara persemakmuran • Berbasis hakim profesional (non-karir)

Model Kelembagaan Indonesia Negara Indonesia mewarisi tradisi hukum sipil Berbasis hakim karir yang dikuatkan oleh Putusan MK No: 43/PUU-XIII/2015 ttg seleksi hakim tingkat pertama dan Putusan MK No: 53/PUU-XIV/2016 ttg seleksi hakim agung dari jalur karir/non-karir Indonesia bersifat campuran antara model JSC pada KYRI dan sebagian JCC pada Badan Pengawas MA, tetapi dengan basis hakim karir MKRI menyerupai model pemisahan JAT dan JCC dengan hakim berbasis profesional

Model Kelembagaan Indonesia Secara sosiologis Indonesia menganut tradisi hukum sipil warisan Belanda/Prancis dengan basis hakim karir Model kelembagaan yang cocok adalah model Judicial Council atau Dewan Yudisial dengan fokus pada tata kelola karir hakim Secara filosofis, model Dewan Yudisial bertujuan untuk memisahkan dan menyekat urusan birokrasi peradilan dari kekuasaan eksekutif/kementrian dan menyerahkannya kepada suatu lembaga mandiri guna menjaga kemandirian peradilan

Model Kelembagaan Indonesia Kewenangan lembaga model Dewan Yudisial mencakup tata kelola karir hakim (administrasi, organisasi, keuangan) sejak rekrutmen hakim tingkat pertama dan hakim agung, promosi hakim (pertama dan banding), asesmen hakim (pertama dan banding), anggaran dan kesejahteraan hakim, penegakan KEPPH, dan pemberhentian/pensiun hakim Konsep judicial self-governance/JSG (kemandirian tata kelola peradilan) dan shared responsibility (pembagian tanggung jawab) Pengawasan perilaku/KEPPH cukup oleh Dewan Yudisial, sementara MA lebih fokus pada manajemen peradilan dan manajemen perkara

Model Kelembagaan Indonesia Yurisdiksi pengawasan perilaku dapat diperluas kepada jaksa sesuai dengan konsep Magistrat, yang terdiri atas hakim (juges du siège) dan jaksa (juges de parquet) Dewan Yudisial terdiri atas anggota yang berasal dari kalangan hakim, praktisi hukum (jaksa, advokat, kepolisian), akademisi dan perwakilan masyarakat Kepemimpinan dapat dipilih dari dan oleh anggota atau dapat pula dipegang secara ex-officio oleh Ketua MA – dengan beberapa pembatasan, seperti tidak punya hak suara