Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Disampaikan dalam Pelatihan

  • Slides: 24
Download presentation
Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Disampaikan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke IV

Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Disampaikan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan ke IV Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020

Apa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia

Apa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia

PEMERSATU BANSGA DASAR NEGARA PANDANGAN HIDUP IDEOLOGI KEPRIBADIAN BANGSA ■ Pancasila sebagai falsafah hidup

PEMERSATU BANSGA DASAR NEGARA PANDANGAN HIDUP IDEOLOGI KEPRIBADIAN BANGSA ■ Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bijaksana ■ Pancasila menciptakan manusia yang utuh: religius, humanis, nasionalis, demokratis dan adil

Implementasi Pancasila Spiritual Pendekatan ruhaniah Filosofis Teoritis Sebagai Paradigma Kajian akademis Praktis Dipraktikkan dalam

Implementasi Pancasila Spiritual Pendekatan ruhaniah Filosofis Teoritis Sebagai Paradigma Kajian akademis Praktis Dipraktikkan dalam perilaku

Implementasi Pancasila secara teoritik dalam bidang hukum (Diadaptasi dari Model A-Hamid S. Attamimi, 1991:

Implementasi Pancasila secara teoritik dalam bidang hukum (Diadaptasi dari Model A-Hamid S. Attamimi, 1991: 85) PANCASILA CITA HUKUM SISTEM HUKUM INDONESIA Pem bukaan UUD 1945 Batang Tubuh UUD 1945 TAP MPR SISTEM NORMA HUKUM HK. DSR Tak tertulis UNDANG-UNDANG PERATURAN PELAKSANAAN & PERATURAN OTONOM DLL.

UUD PANCASI LA Hukum Formil (UU Nomor 12 Tahun 2011) TAP MPR UU/Perpu PP

UUD PANCASI LA Hukum Formil (UU Nomor 12 Tahun 2011) TAP MPR UU/Perpu PP Perpres Perda Prov Menetapkan validitas objektif dari norma moral atau hukum Perda Kab/Kota

Pancasila sbg Dasar Negara Landasan dan Sumber Hukum Materiil Landasan dan Sumber Hukum Formil

Pancasila sbg Dasar Negara Landasan dan Sumber Hukum Materiil Landasan dan Sumber Hukum Formil

Pancasila sbg Landasan dan Sumber Hukum Materiil Politik Sosbud Dasar dan Sumber Nilai Kehidupan

Pancasila sbg Landasan dan Sumber Hukum Materiil Politik Sosbud Dasar dan Sumber Nilai Kehidupan Ekonomi Hankam

Pancasila sbg Landasan dan Sumber Hukum Formil Norma Dasar yg Menentukan Norma dasar yg

Pancasila sbg Landasan dan Sumber Hukum Formil Norma Dasar yg Menentukan Norma dasar yg menentukan Bentuk Negara Norma dasar yg menentukan Sistem Pemerintahan Norma dasar yg menentukan Peraturan Per-UU-an Norma dasar yg menentukan Peraturan ttg Sospol dsb. .

ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN KETAHANAN NASIONAL Pengertian kepemimpinan dalam strata Kehidupan Nasional A

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN KETAHANAN NASIONAL Pengertian kepemimpinan dalam strata Kehidupan Nasional A Pemimpin Pancasilais harus memahami Wawasan Pemimpin pancasilais menjadikan Pancasila. Kepemimpinan dalam prespektif panacasila sebagai falsafah bangsa B F undang-undang 1945 sebagai landasan konstitusional D G Pemimpin Pancasilais menjadikan ketahanan nasional sebagai landasan konseptual. Peran Pemimpin dalam setiap Gatra Pembangunan Pemimpin Pancasilais E H I Pancasila sebagai Landasan Idiil dalam kepemimpinan

Pengertian Kepemimpinan dalam Strata Kehidupan Nasional Pemimpin Bangsa dan Negara pada strata aspek kehidupan

Pengertian Kepemimpinan dalam Strata Kehidupan Nasional Pemimpin Bangsa dan Negara pada strata aspek kehidupan nasional yang memiliki kewenangan atau pengaruh untuk mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara guna terwujudnya tujuan negara.

Kepemimpinan dalam Perspektif Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Pancasila mengandung wawasan tentang : Hakekat, asal,

Kepemimpinan dalam Perspektif Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Pancasila mengandung wawasan tentang : Hakekat, asal, tujuan, nilai dan arti kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan dalam prespektif pancasila: ü Sistem ekonomi dan politik ü Wawasan yang integral dan integrative ü Ideologi yang mengaktualisasikan Pancasila ü Budaya dan peradaban yang menjunjung tinggi peran religiusitas

Pemimpin Pancasilais Bangsa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai suku budaya dan

Pemimpin Pancasilais Bangsa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai suku budaya dan agama yang beraneka ragam; Kemajemukan tersebut merupakan kekuatan sekaligus tantangan sehingga dibutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika bermasyarakat berbangsa dan bernegara; Kemajemukan tersebut perlu diwaspadai dalam bentuk yang diwujudkan dalam semboyan “ Bhineka Tunggal Ika”; Dalam kemajemukan tersebut sehingga Pemimpin yang pancasilais harus dapat menggerakkan seluruh rakyat untuk persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; Dan dibutuhkan kepemimpinan nasional yang memiliki integritas kepribadian yang tangguh berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Pancasila sebagai Landasan Idiil dalam Kepemimpinan Pancasila dasar Negara merupakan sumber hukum nasional yang

Pancasila sebagai Landasan Idiil dalam Kepemimpinan Pancasila dasar Negara merupakan sumber hukum nasional yang mengikat tatanan kehidupan bangsa Indonesia, Pemimpin yang pancasilais harus dapat mengaktualisasikan nilai-nilai luhur pancasila: Sila Ketuhanan yang Maha Esa Sila Kemanuasiaan yang adil dan beradab Berperilaku berdasarkan ajaran agama yang meninggikan hakekat Tuhan YME. Pemimpin yang memperjuangkan nilai-nilai universal tentang Hak Azasi Manusia yang adil dan beradab. Sila Persatuan Indonesia Mengutamakan nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara; tidak mentolerir adanya disintegrasi bangsa; Persatuan dan Kesatuan merupakan prasyarat dominan yang mutlak. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Menjunjung tinggi kehidupan demokrasi dan menghargai perbedaan “Kebhinekaan Tunggal Ika dan mencari solusi dengan cara musyawarah dan mufakat. Bertindak adil , arif dan bijaksana demi kepentingan perjuangan nasional.

Pemimpin Pancasilais menjadikan Undang-Undang 1945 sebagai Landasan Konstitusional Undang-undang 45 merupakan sumber hukum tertinggi

Pemimpin Pancasilais menjadikan Undang-Undang 1945 sebagai Landasan Konstitusional Undang-undang 45 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia sebagai fundamental law, tercakup pandangan hidup , inspirasi bangsa serta memuat jaminan HAM Warga Negara; susunan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan Cita-cita nasional yaitu Indonesia merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial Pancasila sebgai falsafah hidup bangsa Indonesia dengan mengakui dan menghormati hukum adat hak tradisionalnya dan HAM.

Pemimpin Pancasilais harus memahami wawasan Pancasila. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai

Pemimpin Pancasilais harus memahami wawasan Pancasila. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayahnya dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara pandang dimaknai dengan: Satu kesatuan wilayah dimana Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan berbagai kekayaan di dalam dan diatas bumi, darat dan lautan untuk kepentingan bersama; Satu kesatuan ideologi bangsa Indonesia dengan berbagai suku, adat agama, ras, golongan dan Bahasa dipersatukan dengan satu kesamaan ideology yaitu Pancasila; Satu kesatuan politik diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri walau sebagai bangsa yang majemuk mememiki rasa semangat kebangsaan, disamping sebagai Negara demokratis berkeadilan untuk menjunjung tinggi hukum dan HAM serta mementingkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi;

Pemimpin Pancasilais menjadikan Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konseptual. Hakekat Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan

Pemimpin Pancasilais menjadikan Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konseptual. Hakekat Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Arti Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia mengandung kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, hambatan ancaman yg datang dari dalam dan luar. Hal yang krusial dan inti konsepsi ketahanan nasional bagi bangsa adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara. Konsepsi ketahanan nasional merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang diimplementasikan melalui pendekatan dari atas dan bawah, untuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pemimpin bangsa harus dapat membangkitkan semangat dan motivasi rakyat untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional sebagai landasan pembangunan nasional dan semangat persatuan dan kesatuan.

Peran Pemimpin dalam setiap Gatra Pembangunan Reformasi menumbangkan Pemerintahan Orde Baru, namun kepemimpinan yg

Peran Pemimpin dalam setiap Gatra Pembangunan Reformasi menumbangkan Pemerintahan Orde Baru, namun kepemimpinan yg beretika & berintegritas belum berhasil diterapkan dengan baik. Era reformasi hanya diidentikkan dengan : Tuntutan demokrasi, hak azasi, pemberantasan KKN dan otonomi daerah. Tuntutan yang sudah mendapatkan tanggapan antara lain : Pemilihan langsung pimpinan nasional, terbentuknya KPK dan Penyelesaian terhadap HAM, dan UU. No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah : kebablasan…terjadi ketimpangan. . (masih muncul KKN, isu sara, separatism/disintegrasi, pengangguran)

1. Pembangunan Geografi 2. Pembangunan Demografi Kepemimpina n 3. Pembangunan 4. Ideologi dalam setiap

1. Pembangunan Geografi 2. Pembangunan Demografi Kepemimpina n 3. Pembangunan 4. Ideologi dalam setiap Pembangunan 7. 8. Pembangunan Sumber Kekayaan Alam 5. 6. Pembangunan Politik Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Perwujudan Leadership yang Pancasilais 1. Sila Ketuhanan = selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perbuatan

Perwujudan Leadership yang Pancasilais 1. Sila Ketuhanan = selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perbuatan (kebijakan). Tidak tanggung jawab kepada birokrasi semata, tapi jaga kepada Tuhan YME. 2. Sila Kemanusiaan= diartikan menjunjung HAM. Lebih konkrit lagi amanah dan tidak mengambil yang bukan haknya serta mau membela dan melindungi hak anak buah 3. Sila ketiga = nasionalisme, selalu berpihak pada NKRI dalam setiap kebijakannya 4. Sila demokrasi = selalu berdiskusi, menjaring aspirasi, saran dari bawahan serta tidak anti kritik 5. Keadilan sosial = berlaku adil , termasuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi sistem kerja untuk mencapai target

Kemampuan Teknis Lainnya yang harus Dimiliki 1. Menyusun Renakin, Tapkin dan SKP 2. Berpedoman

Kemampuan Teknis Lainnya yang harus Dimiliki 1. Menyusun Renakin, Tapkin dan SKP 2. Berpedoman kepada Dokumen Anggaran 3. Menguasai Dokumen Anggaran dan Revisi 4. Berpedoman Kepada Satuan Biaya Masukan 5. Mampu mengendalikan Anggaran dan Realisasi sampai dengan Akhir Tahun sehingga penyerapannya diatas 95% 6. Menyusun Laporan Kinerja 7. Siap dengan Pemeriksaan baik Inspektorat maupun Eksternal Auditor 8. Berintegritas dalam melaksanakan Tugas 9. Bersih Pikiran dan Hati dalam mengambil Keputusan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik, dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment) ■ Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus

Diskusi

Diskusi