ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI ETIKA PERPAJAKAN Kelompok
ETIKA BISNIS DAN PROFESI AKUNTANSI “ETIKA PERPAJAKAN” Kelompok 2: M. Abdurrahman L. M Jumhatta Azwar Rosa Akbar Bimo Julianto Juan Edgard Adji Gumilang 1814190021 1814190027 1814190030 1814190046
Kasus PT. Hosion Sejati JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak diminta menyelidiki penyebab anak buahnya tak menanggapi atau menyidik kasus pajak yang lumayan besar untuk pendapatan negara dari PT Hosion Sejati hingga kini masih aman dari pemeriksaan petugas pajak meskipun komisaris utamanya, Kang Hoke Wijaya, sudah berulangkali meminta agar diaudit. Bahkan pemilik dan pemodal perusahaan itu menyebutkan ada indikasi manipulasi pajak di perusahaannya. Menurut Kang Hoke, pemeriksaan kewajiban pajak perusahaan seharusnya dilakukan segera. "Ini menyangkut kepentingan perusahaan kepada negara. Sehingga hak-hak negara tak menguap begitu saja. Pemeriksaan pajak ini bisa dilakukan dengan audit yang benar, " kata Kang Hoke, Senin (19/8/2019). Kang Hoke mengungkapkan, selama ini Hosion menjalin bisnis dengan sejumlah negara. "Ratusan miliar perputaran uang di sejumlah rekening perusahaan, namun laporan pajak perusahaan tersebut ternyata tidak dilakukan dengan benar, " katanya. Dia mengaku, sudah melihat sendiri persoalan itu. Indikasi manipulasi juga bisa dilihat bagaimana Hosion tak ikut dalam tax amnesty pada 2015. "Semua perusahaan yang membayar pajaknya dengan benar, berebut ikut tax holiday. Lha ini kok tidak ikut, ada apa sebenarnya, " katanya. Kang Hoke mengungkapkan, NPWP PT Hosion bernomor 01. 466. 141. 7 -606. 000 di Jalan Manyar Tirtonoyo VII Nomor 18, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
"Silakan saja dicek dan bandingkan dengan pendapatan perusahaan, apakah masuk akal atau tidak? Saya yakin ada manipulasi pajak, sehingga mereka tak mau mengaudit perusahaan secara terbuka dan jujur, " katanya. Selain itu, Kang Hoke juga meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar turun tangan untuk membuka semua rekening perusahaan pemasok alutsita miliknya itu. "Termasuk semua rekening koran pemegang sahamnya, " ucap Kang Hoke Wijaya. Dia mengatakan, PPATK perlu juga memeriksa seluruh mutasi keuangannya di semua rekening itu. "Takutnya kalau tidak diaudit-audit atau diblokir rekening-rekening yang terlibat uang-uang yang harusnya disita untuk negara dari penggelapan pajak maka akan dibawa keluar, " katanya. Permintaan Kang Hoke ini juga pernah disampaikan ke penyidik Unit Jaksi (Pajak dan Asuransi) Direktorat Pidana Ekonomi Khusus (Ditpideksus) Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim) Polri dan jaksa. Permintaan Kang Hoke ini terkait juga dengan persoalan yang ditimpakan kepadanya. Ariel Topan Subagus yang mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur Utama Hosion Sejati melaporkan Kang Hoke dengan tuduhan penggelapan dan pencucian uang perusahaan. Menanggapi tuduhan itu, Kang Hoke, justru minta penanganan kasus secara adil, yaitu mengaudit perusahaan secara terbuka. Namun, penyidik dan jaksa hingga kini belum melaksanakan permintaan Kang Hoke. Bahkan mengirimnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai terdakwa sesuai dengan tuduhan Ariel. "Padahal, banyak persoalan yang terungkap namun tak ditindaklanjuti, termasuk pemalsuan akte perusahaan yang menempatkan nama Ariel sebagai direktur utama, " jelas Kang Hoke.
Kuasa hukum Kang Hoke dari Kantor Hukum Lex Dafaniro, Nico mengatakan, perkara perusahaan ini belum melalui tahapan-tahapan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 138 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). "Mekanisme yang wajib dilakukan terlebih dahulu adalah pemeriksaan terhadap perseroan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, " jelas Nico. "Permohonan tersebut dapat diajukan oleh 1/10 pemegang saham, pihak lainnya dan kejaksaan untuk kepentingan umum. Namun jaksa belum menjalankan mekanisme ini. Itulah sebabnya, dakwaan yang disampaikan jaksa terkesan dipaksakan, bahkan berani melanggar peraturan perundang-undangan yang melekat dalam dunia usaha, " sambung Nico tentang dakwaan yang disusun tim penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yaitu Lumumba Tambunan, Endang Rahmawati, dan Santoso, itu. Perkara Kang Hoke saat ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Agustinus Setyawahyu mulai mengadili perkara ini sejak Selasa (28/5/2019). Hingga kini, proses di persidangan sudah masuk ke pemeriksaan saksi. Sumber : https: //nasional. sindonews. com/berita/1431339/13/proses-kasus-pajak-pt-hosion-terus-bergulir-dan-
1. TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PAJAK Pada Kasus ini, PT. Hosion Sejati terindikasi melakukan kejahatan di bidang perpajakan, Pajak yaitu iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (UU) dalam kasus pajak perusahaan Hosion Sejati hingga kini masih aman dari pemeriksaan petugas pajak meskipun komisaris utamanya, Kang Hoke Wijaya, sudah berulangkali meminta agar diaudit dan mengatakan ada indikasi manipulasi pajak di perusahaannya sehingga Ditjen pajak tak mau mengaudit perusahaan Hosion tersebut. Menurut Kang Hoke selama ini Hosion menjalin bisnis dengan sejumlah negara. Indikasi manipulasi juga bisa dilihat bagaimana Hosion tak ikut dalam tax amnesty pada 2015. Semua perusahaan yang membayar pajaknya dengan benar, berebut ikut tax holiday tapi tidak dengan perusahaan Hosion tersebut. Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi dan komunitas praktisi. Selain itu ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Tanggung jawab praktisi pajak yangg terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan). Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini sulit. Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi. Praktisi pajak membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final. Disamping itu praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.
2. AICPA statement and for tax services dan akuntan pajak Pada Kasus ini, PT Hosion Sejati Tidak sesuai dengan SRTP yang dikeluarkan AICPA, dimana Ariel Topan Subagus yang mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur Utama Hosion Sejati Telah memalsukan akte perusahaan yang menempatkan nama Ariel sebagai direktur utama Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak diminta menyelidiki penyebab anak buahnya tak menanggapi atau menyidik kasus pajak yang lumayan besar untuk pendapatan negara dari PT Hosion Sejati. Komisaris utamanya, Kang Hoke Wijaya, sudah berulangkali meminta agar diaudit dan dia menyebutkan ada indikasi manipulasi pajak di perusahaannya. Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statemet on Responsibilities in Tax Practice (SRTP). Adapun isinya adalah sebagai berikut: SRTP (Revisi 1988) No. 1: Posisi Pengembalian Pajak SRTP (Revisi 1988) No. 2: Jawaban Pertanyaan atas Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No. 3: Aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan Pengembalian SRTP (Revisi 1988) No. 4: Penggunaan Estimasi SRTP (Revisi 1988) No. 5: Keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administrative atau keputusan pengadilan SRTP (Revisi 1988) No. 6: Pengetahuan Kesalahan: Persiapan Kembalian SRTP (Revisi 1988) No. 7: Pengetahuan Kesalahan: Cara kerja administrasi SRTP (Revisi 1988) No. 8: Format dan isi nasihat pada klien
3. Kompleksitas aturan perjakan dan tuntutan klien Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi budgetair. Kedua, fungsi reguleren. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, disebutkan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. ” Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas antara lain sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Kalau kita lihat APBN, pajak selalu dituntut untuk bertambah dan bertambah. Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi inilah yang memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan. Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadi tax avoidance. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang di pungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak. Kejahatan di bidang perpajakan harus ditangani secara serius mengingat kejahatan ini sangat merugikan dalam konteks pendapatan negara, yang apabila dibiarkan begitu saja akan mengganggu stabilitas ekonomi yang berkesinambungan bagi penyelenggara negara. Di bidang perpajakan mengandung makna adanya hak dan kewajiban, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan
Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Menurut Sony Keraf (1998) prinsip – prinsip etika bisnis sebagai berikut 2. Prinsip kejujuran 1. Prinsip otonomi adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditwarkan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu pelaku bisnis dihimbau untuk memberikan informasi yang sebenarnya terhadap para konsumen Pada kasus ini, PT Hoison tidak menerapkan prinsip otonomi karena telah melakukan manipulasi pajak perusahaan dan menolak untuk dilakukannya pengauditan. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu lama. Jika terdapat seorang pembisnis yang berlaku tidak jujur dan curang maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerja sama. Sikap kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang telah ditwarkan. Dalam berbisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu pelaku bisnis dihimbau untuk memberikan informasi yang sebenarnya terhadap para konsumen Pada kasus ini dijelaskan bahwasannya PT Hosion melakukan perubahan akte atas nama direktur utamanya tanpa melakukan RUPS terlebih dahulu, tentu saja hal ini melanggar prinsip kejujuran.
3. Prinsip keadilan 4. Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. selain itu pun mengharuskan seseorang agar dalam menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal dan eksternal secara sama dan memberikan hak mereka masing -masing. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak pelaku bisnis Pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing pihak yang terkait mendapatkan keuntungan. Sama seperti prinsip keadilan, prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Pada kasus ini, PT Hosion tidak menerapkan prinsip keadilan dengan baik di dalam perusahaannya, karena dijelaskan bahwa pembagian deviden mengalami penghambatan sejak 2015 hingga 2019, padahal komisaris utamanya merupakan pemegang saham dengan mayoritas tinggi nilainya yaitu 60 persen dari total saham. Prinsip saling menguntungkan Misalnya saja, pengusaha harus memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen serta memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan konsumen. Oleh karena itu prinsip saling memberikan keuntungan harus dipegang erat. Pada kasus ini PT Hosion tidak menerapkan prinsip saling memberi keuntungan, karena adanya manipulasi pajak agar perusahaan mendapatkan keuntungan dengan cara memalsukan pajak perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak dari jumlah pajak yang ditentukan.
5. Prinsip integritas moral Dalam menjalankan tugasnya para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan sebaik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Dengan pengertian lainnya, seseorang atau pelaku bisnis harus memberikan dorongan terhadap diri sendiri dalam berbisnis untuk memunculkan rasa bangga. Hal ini biasanya dapat terlihat dari perilaku pembisnis diluar dan didalam perusahaan. Pada kasus ini PT Hosion tidak menerapkan prinsip integritas moral karena telah mencorengkan nama baik perusahaan dengan cara memanipulasi pajak perusahaan hanya dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak dari pajak yang telah ditentukan. Hal ini tentu saja sangat merugikan perusahaan.
Bertens (2013) mengemukakan tiga ukuran moralitas dalam bisnis yang dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral, yaitu : 1. Hati Nurani Hati nurani merupakan kata hati yang paling dalam yang hanya dapat diketahui oleh diri seseorang. Orang lain tidak dapat mengetahui kata hati seseorang sebenarnya kecuali Tuhan yang maha mengetahui. Perbuatan seseorang atau organisasi dikatakan baik bila dilakukan sesuai dengan hati nurani. Perbuatan dikatakan buruk, jika hal tersebut dilakukan dilaksanakan melawan suara hati nurani. Karena menyimpang dari keyakinan terdalam, maka bertindak melawan hati nurani berarti merusak integritas pribadi. Hati nurani sangat mengendalikan perilaku seseorang, melakukan sesuatu sesuai perintah hati nurani bukan berlawanan dengan suara hati nurani. Hati nurani hanya dimiliki oleh manusia. Setiap orang mempunyai hati nurani, termasuk orang tidak beragama. Bagi orang beragama, hati Bisnis nurani mempunyai arti khusus. Bila seseorang memutuskan secara moral berdasarkan suara hati nurani, maka keputusannya dipertanggung jawabkan kepada Tuhannya. Dengan demikian seseorang sadar secara penuh bahwa keputusannya berada dijalan Tuhan atau sebaliknya. Pada Kasus ini, Kang Hoke minta penanganan kasus secara adil, yaitu mengaudit perusahaan secara terbuka menunjukan bahwa ia menerapkan moral hati nurani demi kemajuan Perusahaan, Sedangkan Pihak Jaksa tidak menerapkan moral Hati nurani karna melaksanakan Proses tidak sesuai Prosedur yang berlaku, dakwaan yang disampaikan jaksa terkesan dipaksakan bahkan berani melanggar peraturan perundang-undangan yang melekat dalam dunia usaha
2. KAIDAH EMAS Pengukuran melalui kaidah emas terhadap perilaku baik buruk seseorang lebih mengena secara moral dan objektif. Prinsip kaidah emas antara lain: Perlakukanlah orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain. Perilaku bisa dianggap secara moral baik, bila memperlakukan orang sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. Setiap orang menginginkan agar dirinya diperlakukan dengan baik, maka sebaiknya yang bersangkutan harus bisa memperlakukan orang lain dengan cara demikian pula. Dengan demikian dari sisi moral lebih baik seseorang berlaku baik kepada orang lain. Pada kasus ini, Pihak Direktur Utama tidak melaporkan keuangan perushaan dengan benar kepada pihak pajak, bahkan orang dalam perushaan atau Komisaris Utama Kang Hoke menyebutkan ada indikasi manipulasi Pajak Perushaan yang dilakukan Dirut. Hasil dari kecurangan pihak dirut pun sampai membuat Anak buah ditjen pajak tak menanggapi atau menyidik kasus pajak diperushaan tersebut. kecurangan yang dilakukan oleh mereka dinilai perbuatan yang tidak baik menurut kaidah emas.
3. PENILAIAN UMUM Sebuah tindakan bisnis dapat dikatakan etis apabila sebagian besar masyarakat apakah dari konsumen atau masyarakat bukan konsumen dapat menerima perlakuan terhadap mereka. Jadi perlakuan pebisnis kepada stakeholder dinilai oleh stakeholder secara umum. Hal ini adil karena sebagian besar masyarakat memberikan pandangannya mengenai berbagai hal yang dilakukan oleh para pebisnis apakah termasuk bermoral atau tidak. Jadi kualitas etika pebisnis ditentukan penilaiannya oleh kelompok lebih besar yaitu stakeholder. Pada Kasus ini, Tentu saja masyarakat umum akan menilai bahwa yang dilakukan direktur utama PT. Hosion Sejati dan pihak kejaksaan yang tidak melaksanakan prosedur dengan benar adalah perbuatan yang buruk sehingga akan kehilangan integritasnya, disisi lain proses Hukum sudah di proses di pengadilan bahkan sudah di pemeriksaaan saksi
Lima prinsip dasar etika untuk Akuntansi 1. Integritas- bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Pada kasus ini komisaris utamanya, Kang Hoke Wijaya Telah menunjukan integritasnya dimana ia meminta penanganan kasus secara adil, yaitu mengaudit perusahaan secara terbuka. Bahkan ia meminta PPATK agar memeriksa seluruh mutasi keuangannya di semua rekening PT. Hosion Sejati, Sedangkan dari pihak Ariel Topan Subagus sebagai Direktur Utama Hosion Sejati malah memalsukan dokumen bahkan terindikasi Memanipulasi Transaksi dari berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan PT hoison, hal ini sangat bertentangan dengan etika bisnis
2. Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Pada Kasus ini, pihak Komisaris yaitu Kang Hoke Wijaya menerapkan objektivitas karena dapat mendeteksi kecurangan pemalsuan dokumen serta manipulasi yang dilakukan oleh Direktur Utama Hosion Sejati yaitu Ariel Topan Subagus
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level Yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
4. Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis Pada Kasus ini, Pihak Dirut merahasiakan soal Pemalsuan akte Perushaan kepada pihak ke-3 atau Para pemegang saham demi keuntungan Pribadi bahkan hal ini tidak terdeteksi oleh pihak pajak sekalipun.
5. Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan Pada Kasus ini, Pihak Kang Hoke Wijaya menuntut agar Kasus ini segera ditindaklanjuti yaitu dengan melakukan pengauditan langsung secara terbuka dan jujur dan pemeriksaan terhadap perseroan atau perusahaan tersebut sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan, termasuk semua rekening koran pemegang sahamnya karena ini menyangkut kepentingan perusahaan kepada negara. Sehingga hak-hak negara tak menguap begitu saja. Tentunya hal ini dilakukan agar bisa diketahui apakah benar ada manipulasi pajak diperusahaan tersebut atau ada hal yang lain. Juga menindaklanjuti pemalsuan akte perusahaan yang menempatkan nama Ariel Topan Subagus yang mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur Utama Hosion Sejati.
- Slides: 18