EP ELE TUJUAN PELATIHAN Setelah Materi Ini disampaikan

EP ELE

TUJUAN PELATIHAN Setelah Materi Ini disampaikan, diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami : • • Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pengawasan internal pengaduan oleh masyarakat sanksi, pelayanan hukum bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), penyelesaian sengketa kontrak. 2

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pengawasan, Pengaduan, Sanksi Dan Pelayanan Hukum 3

PBJ Pemerintah Secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik • Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) • e-Marketplace Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4

Konsep e-Marketplace Pengadaan Pemerintah

Pengertian SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/PD di seluruh Indonesia 7

Ruang Lingkup SPSE • • Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan; Pemilihan Penyedia; Pelaksanaan Kontrak; Serah Terima Pekerjaan; Pengelolaan Penyedia; dan Katalog Elektronik. Pasal 71 8

Sistem Pendukung SPSE Portal Pengadaan Nasional Pengelolaan peran serta masyarakat Pengelolaan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan sumber daya pembelajaran Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum Monitoring dan Evaluasi Pasal 71 9

Pengadaan Secara Elektronik Memanfaatkan e-marketplace Pemilihan Penyedia Pasal 70 10

Pengadaan Secara Elektronik Memanfaatkan e-marketplace Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional Katalog Elektronik Sektoral Katalog Elektronik Lokal Pengelolaan oleh Kementerian/Lembaga Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Pasal 72

E-Katalog elektronik memuat informasi berupa: • daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. • LKPP dan K/L/PD memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil serta memperbanyak pencantuman produk dalam negeri pada katalog elektronik. Pasal 72 ayat 2 12

e-marketplace E-Katalog Pemilihan produk katalog elektronik dilaksanakan oleh K/L/PD atau LKPP dengan metode: Tender Negosiasi Pasal 72 ayat 4 13

e-purchasing • wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. • tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. • Bentuk kontrak berupa Surat Pesanan. 14

e-purchasing • E-Purchasing sampai dengan Rp. 200 Juta dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. • E-Purchasing dengan nilai di atas Rp. 200 Juta dilaksanakan oleh PPK. • E-Purchasing dengan nilai di atas Rp. 100 M dilaksanakan oleh PPK, dengan penetapan penyedia dilakukan oleh PA. 15

Contoh Produk e-Katalog 16

e-marketplace Toko Daring • Tempat terjadinya perdagangan barang/jasa melalui sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara real time. • Prosedur pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Pasal 70 17

Trend Bisnis e-Commerce Dunia

Bisnis e-Commerce Indonesia

e-marketplace Pemilihan Penyedia K/L/PD a. E-Purcashing Pengadaan Melalui Langsung; b. E-Katalog Penunjukan Langsung; c. Tender Cepat; d. Tender. Penyedia E-Tendering Seleksi; melalui b. Pengadaan SPSE Langsung; dan c. Penunjukan Langsung. Pasal 38 & 31 20

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) • K/L/PD menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. • K/L/PD yang belum mempunyai LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE memfasilitasi Pelaku Pengadaan (Pejabat Pengadaan, PPK, dsb). Pasal 73 21

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) • LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. • Ketentuan teknis operasionalnya meliputi standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan pengawasan terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan oleh LKPP Pasal 73 22

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Fungsi Layanan LPSE Pengelolaan Sistem Informasi PBJ & Infrastrukturnya Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan Pasal 73 23

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Contoh : Tampilan Website LPSE https: //lpse. lkpp. go. id 24

SDM Pengadaan Barang/Jasa Sumber Daya Manusia PBJ Pengembangan Kompetensi SDM PBJ Pasal 74 25

SDM Pengadaan Barang/Jasa (1/2) Pengelola PBJ ASN/TNI/Polri di lingkungan Kemhan dan Polri • SDM Pengadaan di atas: § Wajib memiliki kompetensi di bidang PBJ § Diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJ. • Tugas pokok melaksanakan PBJ dalam hal ini meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan selesaikannya seluruh kegiatan Pasal 74 26

Sumber Daya Manusia Pengelola PBJ (2/2) SDM pengelola PBJ pemerintah dalam hal ini meliputi : PA/KPA, PPK, POKJA Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pj. PHP, PPHP Jenjang Jabatan Pengelola Pengadaan : Pertama, Muda, Madya SDM PBJ di UKPBJ dapat berada diluar UKPBJ dengan pertimbangan besaran beban kerja atau rentang kendali organisasi Pasal 74 27

Pengembangan Kompetensi SDM PBJ Standar Kompetensi Kerja PBJ Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang di tempat kerja dalam pengadaan barang/jasa Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seorang pelaku pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerja nya. APA yg dikerjakan? ? KINERJA yang diharapkan? ? Deskripsi tentang bagaimana caranya mengetahui/mengukur bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang telah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan Pengukuran KINERJA? ? 28

Ketentuan Peralihan Kewajiban Kompetensi 31 Des 2020 Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/PD 31 Des 2023 • PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa • PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain Pengelola PBJP di K/L/PD , ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa • PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar dibidang pengadaan barang/jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa Pasal 88 29

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pengawasan, Pengaduan, Sanksi Dan Pelayanan Hukum 30

Pendahuluan Tujuan Pengadaan Pelaksanaan Rencana Pengadaan Penyimpangan Pengadaan Pengawasan Pengaduan Sanksi Pelayanan Hukum 31

Ruang Lingkup Pengawasan Internal (1/6) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Meliputi Pemenuhan nilai manfaat uang (value for money) Kepatuhan terhadap Peraturan Pencapaian TKDN Penggunaan produk dalam negeri Pencadangan paket untuk Usaha Kecil Pengadaan berkelanjutan Melalui Audit, Whistleblowing system, Monitoring & Evaluasi Menteri/Pimpinan pada K/L dan Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal yang bersangkutan Pasal 76 32

Ruang Lingkup Pengawasan Internal (2/6) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada : Proses Pengadaan Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan Pemilihan Penyedia Pelaksanaan Kontrak Serah Terima Pekerjaan Pasal 76 ayat 2 33

Ruang Lingkup Pengawasan Internal (6/6) Whitleblosing System contoh aplikasi Whistleblowing System Kementrian Keuangan : https: //www. wise. kemenkeu. go. id/ Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh suatu K/L/PD kepada whistleblower (orang yang memiliki informasi) yang ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan K/L/PD. Pasal 76 ayat 2 34

Pengaduan Pelapor (Masyarakat/ Penyedia Ya Apakah bukti tersedia? Aparat Penegak Hukum Tidak Lengkapi dengan bukti-bukti yang otentik Tidak Apakah bukti tersedia? Ya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah Instansi yang berwenang (APH/KPK) *Dalam hal diyakini ada indikasi KKN yang merugikan keuangan negara* Pasal 77 35

Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap Penyedia Barang /Jasa PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Pj. PHP/PPHP Ref : Pasal 78 36

Sanksi Perbuatan Penyedia yang dapat terkena Sanksi Pemilihan Penyedia Pemenang Pemilihan yang telah menerima SPPBJ Pelaksanaan Kontrak Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar Mengundurkan diri tidak melaksanakan sebelum menandatangani kontrak Sanksi dalam proses katalog dan epurchasing dokumen atau keterangan palsu/tidak benar Persengkolkolan tidak menyelesaikan pekerjaan Persengkokolan Indikasi KKN tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan Indikasi KKN Mengundurkan diri yang tidak bisa diterima menyebabkan kegagalan bangunan mengundurkan diri menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan tidak menandatangani kontrak katalog kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan kualitasnya tidak sesuai Pasal 78 37

Sanksi Kepada Penyedia yang ditetapkan oleh PA/KPA : Proses Pengadaan Pemilihan Penyedia Pelanggaran Diusulkan Oleh Sanksi 1 Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar Sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun 2 Persengkolkolan 3 Indikasi KKN 4 Mengundurkan diri yang tidak bisa diterima sanksi pencairan jaminan penawaran Pokja dan sanksi daftar hitam selama 1 Pemilihan (satu) tahun Pemilihan Penyedia 1 Pengunduran diri pemenang pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa Sanksi pencairan jaminan penawaran PPK dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun Pelaksanaan Kontrak 1 Tidak melaksanakan kontrak, tidak pencairan jaminan pelaksanaan atau menyelesaikan pekerjaan, atau tidak jaminan pemeliharaan, dan sanksi melaksanakan kewajiban dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun masa pemeliharaan. PPK 2 Menyebabkan kegagalan bangunan PPK sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Pokja Pemilihan Pasal 78, 79, 80 38

Sanksi Kepada Penyedia yang ditetapkan oleh PA/KPA : Proses Pengadaan Pelaksanaan Kontrak E-Katalog Pelanggaran Sanksi Diusulkan Oleh 3 Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. PPK 4 Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. PPK 5 Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Pj. PHP/PPHP 6 Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh KPK dalam kontrak sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan (tidak termasuk PPN) PPK 1 Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar 2 Persengkolkolan 3 Indikasi KKN Sanksi digugurkan dalam pemilihan, Pokja sanksi pencairan jaminan penawaran, Pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun 4 Mengundurkan diri yang tidak bisa diterima 5 mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. sanksi berupa sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun. Pokja Pemilihan /PPK Pasal 78, 79, 80 39

Sanksi Kepada Penyedia yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah : Proses Pengadaan E-Purchasing Pelanggaran melanggar dalam proses epurchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan Sanksi • • dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi epurchasing paling lama 6 (enam) bulan; atau dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun. Diusulkan Oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan dan/atau PPK. Catatan : Pengertian diusulkan ditetapkan adalah terutama untuk penetapan sanksi daftar hitam Pasal 78, 79, 80 40

Sanksi Kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ Pj. PHP/PPHP Proses Pengadaan No Seluruh Proses 1 Pengadaan 2 Pelanggaran Sanksi Keterangan Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya sanksi administratif, yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. melanggar pakta integritas sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 82 41

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku PBJ • Pelayanan Hukum bagi pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/ Pokja Pemilihan / Pj. PHP/PPHP) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan oleh K/L/PD • Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. • Penyedia, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Agen Pengadaan berbentuk Badan Usaha/Perorangan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan dari K/L/PD Pasal 84 42

Penyelesaian sengketa kontrak PBJ • Penyelesaian sengketa antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau penyelesaian melalui pengadilan • LKPP menyelenggarakan layanan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas berupa layanan penyelesaian sengketa PBJ • Dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa yang panjang dan juga biaya yang ditimbulkan, maka sebaiknya dilakukan melalui mediasi, negosiasi dan konsolidasi sebelum masuk ke penyelesaian melalui arbitrase dan litigasi. Pasal 85 43

Terimakasih Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa V. 2 0 1 8