EKONOMI PEMBANGUNAN MEMBANGUN SISTEM EKONOMI NASIONAL KERAKYATAN oleh

EKONOMI PEMBANGUNAN MEMBANGUN SISTEM EKONOMI NASIONAL - KERAKYATAN oleh H. Soeharsono Sagir, 1996 - 2008 10/29/2021 1

Sistem Ekonomi Nasional Sistem Ekonomi Kerakyatan Rakyat Berdaulat , Wantannas , 2002 Sistem Ekonomi yang diamanatkan oleh Amanat Penderitaan Rakyat ( AMPERA ) Ø Sasaran Nasional, yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI 1945. Ø Sistem Ekonomi yang Membebaskan Rakyat dari : Kemiskinan, Kebodohan, Ketergantungan, Rasa was – was menghadapi masa depan, Rasa diperlakukan tidak adil dan bebas dari kerusakan 10/29/2021 2 lingkungan hidup. Ø

1. Bebas dari Kemiskinan Sistem Ekonomi yang bersasaran membebaskan Rakyat dari Kemiskinan Ø Musuh terbesar umat manusia, adalah kemiskinan dan kebodohan ; Miskin karena bodoh atau sebaliknya Bodoh karena Miskin. Ø Pembukaan UUD 1945 ; upaya meningkatkan kesejahteraan umum ( social welfare ) Ø Meningkatkan kesejahteraan umum, tidak akan tercapai tanpa “ mencerdaskan kehidupan bangsa terlebih dulu “ Ø 10/29/2021 3

2. Bebas dari Keterbelakangan / Kebodohan 10/29/2021 • Sistem ekonomi yang mengarah pada mencerdaskan kehidupan bangsa ( Pembukaan UUD 1945) • Melalui perbaikan Gizi, DIKLAT / PSDM Rakyat akan bebas dari Keterbelakangan. 4

3. Bebas dari Penjajahan ( ekonomi ) Ketergantungan pada Bangsa, Negara lain , Lembaga Keuangan Internasional ( CGI IBRD, IMF ) karena UTANG LN yang berkepanjangan ; sejak 1967 – 2007 ( empat dasawarsa ); karena sebagai negara miskin, UTANG dianggap sebagai HAK, tanpa memperhatikan WAJIB bayar lunas dikemudian hari. 10/29/2021 5

4. Bebas dari rasa khawatir menghadapi masa depan Rasa was – was / khawatir menghada -pi masa depan; karena belum adanya jaminan bagi Rakyat memperoleh haknya dalam peluang Kesempatan Kerja (UUD 1945: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, ps 27 / 2 ) 10/29/2021 6

5. Bebas dari rasa diperlakukan tidak adil Dalam memikul beban dan menikmati hasil pembangunan , karena unsur KKN , Diskriminasi dan Moral Hazard. 10/29/2021 7

6. Bebas dari Kerusakan Lingkungan Kerusakan lingkungan : pencemaran air, polusi udara, kerusakan hutan, akan ber dampak negatif terhadap kelangsungan pembangunan(sustainable development 2. Ramah lingkungan, berarti pengendalian keseimbangan ekologi. 1. 10/29/2021 8

Kesimpulan Ø Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan , adalah : ADIL DAN MAKMUR yang BERKEADILAN Rakyat Cerdas, Sejahtera , SEHAT, Bekerja/ tidak menganggur, diperlakukan dengan ADIL dan Berkelanjutan Bandung, 10/29/2021 9

Mengapa Enam Sasaran Ekonomi Kerakyatan tidak tercapai l l l 10/29/2021 Enam sasaran Ekonomi Kerakyatan tersebut diatas, selama tigadasawarsa pembangunqan (1969 – 1998 ), sampai lengsernya Orde Baru /Resim Suharto, tidak tercapai ; Rakyat belum bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan pada UTANG LUAR NEGERI, Rakyat, was – was menghadapi masa depan (menganggur dan terkena PHK ), dari diskriminasi ekonomi dan moral hazard ( corrupt, collusion, conspiration, connection, crony plus nepotism ), clean government atau good governance belum tercapai. Terjadi kerusakan lingkungan yang berlanjut, air, udara dan lahan yang kering kerontang / puso. 10

Kebijaksanaan Strategis Untuk dapat mencapai Sistem Ekonomi Kerakyatan, perlu dilakukan Kebijaksanaan Strategis sebagai berikut : 10/29/2021 11

1) Meningkatkan Produksi Nasional, melalui investasi yang menjamin adanya peningkatan produksi nasional – sektor Riil ( GNP / GDP ) ∆ LPE 2) Memperluas Kesempatan Kerja ; Investasi terarah untuk perluasan Kesempatan Kerja ( employment creation ) ∆ N 3) Menjaga perkembangan harga barang dan jasa dan nilai tukar yang stabil dan terkendali ( uu no. 23/1999) Inflasi dan depresiasi Rupiah terkendali / stabil. 10/29/2021 12

4) Menggalakkan Ekspor agar lebih besar dari Impor ( X > M ) diperoleh surplus, cadangan devisa bertambah dan peluang kesempatan kerja diperluas ( komoditi ekspor ) Peluang ekspor barang besar = Peluang kesempatan kerja besar. 10/29/2021 13

5) Menekan dan mengendalikan utang luar negeri, dengan lebih menggalakkan tabungan dalam negeri sebagai sumber investasi pembangunan ; hingga tidak terjadi defisit APBN yang kronis dan berlanjut. 6) Menekan defisit APBN selama ini ditanggulangi dengan utang luar negeri yang makin meningkat, dan tidak berlanjut 7) Mengurangi kesulitan membayar ULN jatuh tempo, agar jangan sampai terpaksa menjual aset nasional ( BUMN, privatisasi , Go Public PMA ) 10/29/2021 14

10/29/2021 8) Menjadikan sektor Moneter – Perbankan yang sehat dan Prudent (sehat), Bank sebagai lembaga intermediasi mampu turut serta dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( uu no 10 / 1998 ) Perluasan kesempatan kerja 9) Fungsi Bank : Menghimpun dana masyarakat (giro, tabungan, deposito ) untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit pada dunia usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ( uu no 10 / 1998 ) 15

10)Menjaga tidak terjadi kerusakan lingkungan agar dapat dicapai pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable development ) karena didukung oleh kebijakan ramah lingkungan. 11)Ramah lingkungan = terjadi keseimbangan ekologi ; tidak terjadi pencemaran air, udara mau pun kerusakan hutan, lahan serapan air. 10/29/2021 16

Sasaran Strategis Pembangunan Indikator Pembangunan Berhasil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rakyat bebas dari kemiskinan LPE tinggi Rakyat bebas dari kebodohan menjadi manusia modal Produktif Pendapatan meningkat Rakyat bebas dari pengangguran Negara bebas dari ketergantungan pada ULN Negara bebas dari kekurangan devisa karena ekspor > impor Negara bebas dari kerusakan lingkungan sustainable development dicapai. 10/29/2021 17

Era Globalisasi – Perdagangan Bebas Persyaratan yang harus terpenuhi diantaranya yang terpenting dan strategik adalah Menjadikan SDM menjadi MANUSIA MODAL 10/29/2021 18

Manusia MODAL ( 1 ) Human Capital Alumnus FEUNPAD Berijazah S 1 ( Sarjana ) dengan minimal angka indeks prestasi = 3, 5 2. Menguasai Bahasa Inggris lisan maupun tulisan ( Toefl minimum = 500 ) 3. Manusia Kompeten = Mumpuni, mampu bersaing Kompeten Kompetitif 1. 10/29/2021 1. Menguas 19

Manusia Modal ( 2 ) Human Capital : Terdidik, ahli, terampil, berkualitas, profesional, kompeten (mumpuni) kompetitive ( unggulan daya saing ), disiplin, produktif, dinamis, kreative, inovatif, motivated dan berani menanggung resiko terhadap kegagalan yang terjadi ( entrepreuneurship ) 6. Mampu mengambil Keputusan cepat, tepat dan calculated ( non Gambler / spekulan ) bukan pemimpi. 5. 10/29/2021 20

MIT Entrepreunerial University MIT Scientist, Engineers, Managers believe is not enough merely to invent new product, concept or technology Ø The measure of success is global commercialization and wide spread acceptance of their innovation Ø This mission of MIT Entrepreneur Centre is to train and develop managers who will make high tech ventures succesful. Ø To that end, we offer educational programs to inspire, train and coach new generations of entrepreneurshp of all part of MIT Ø H. Soeharsono Sagir, Kuliah MM ITB, 23 – 24 Mei 2003 10/29/2021 21

Theodore Scultz ( Pelopor Ekonomi Sumber Daya Manusia ) Untuk memperbaiki tingkat kemakmuran negara berkembang, tidak tergangung pada tanah dengan sumber daya alamnya peralatan / modal dengan sumber daya enerji nya, akan tetapi tergantung pada penguasaan IPTEK yang dimiliki Rakyat atau apa yang disebut Manusia Modal Ø Dalam era globalisasi, maka sumber daya ekonomi strategis telah bergeser dari modal uang ke MODAL MANUSIA ( Human Capital ) Ø 10/29/2021 22

ERA GLOBALISASI Perdagangan Bebas Untuk dapat memasuki era globalisasi perdagangan bebas AFTA 2003 dan APEC 2020, maka Sistem Ekonomi Indonesia , harus mampu memenuhi Delapan Prasyarat unggulan daya saing (competitive advantage memenuhi delapan prasyarat : KOMPETEN dalam : 10/29/2021 23

• Pertama Ekonomi Domestik, ekonomi domestik sehat ( fundamental ekonomi kuat ) • Kedua Management Sektor Bisnis prima, unggul, • Ketiga Penguasaan IPTEK, kualitas SDM : Manusia Modal, 10/29/2021 24

• Keempat, Rakyat berkualitas, tidak menjadi beban tetapi Pelaku aktif dalam Pembangunan, Ekonomi, 10/29/2021 25

• Kelima, Prasarana Prima, jaringan jalan, pelabuhan darat, laut, udara, telekomunikasi, energi listrik tersedia sebagai public utilities. • Keenam Good governance, bebas dari moral hazard, KKN dan high cost economy ( ekonomi biaya tinggi ), 10/29/2021 26

• Ketujuh Strong Finance, APBN tidak defisit berkepanjangan ; utang LN • Kedelapan Internationalization, produk mampu memasuki pasar Global; standar WTO /ISO 10/29/2021 27

Sistem Ekonomi Indonesia H. Soeharsono Sagir, 19 Juni 2006 Sistem Ekonomi yang diamanatkan dalam Pembukaan UU 1945 1. Meningkatkan Kesejahteraan Umum Melawan Kemiskinan LPE tinggi ∆ N Manusia Modal 2. Bebas dari Penjajahan – Ketergantungan Bebas dari Utang Mandiri 10/29/2021 28

Musuh Terbesar Umat Manusia KEMISKINAN dan KEBODOHAN 1. 2. 3. Miskin karena BODOH, atau sebaliknya BODOH karena Miskin, Mengentaskan KEMISKINAN dan Mencerdas kan Kehidupan Bangsa, merupakan sasaran STRATEGIS Pembangunan Bangsa ( Nation Buliding ) Mencerdaskan kehidupan bangsa dan meng entaskan kemiskinan, merupakan fondasi Pembangunan Nasional berkelanjutan 10/29/2021 29

Pembangunan yang Berkelanjutan Sustainable Development 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prasyarat Pembangunan Berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tinggi ∆Y Berkorelasi positif dengan Perluasan Kesempatan Kerja ∆ N Perkembangan Harga dan Nilai Tukar Stabil terkendali Keuangan Negara ( APBN ) bebas dari defisit utang luar negeri Neraca Pembayaran favorable X > M Sektor Moneter Bank, Sehat Prudent Pembangunan yang ramah lingkungan, ada keseimbangan ekologis 10/29/2021 30

Sistem Ekonomi Dasar ( 1 ) ASPEK EKONOMI PASAR Ekonomi Campuran Ekonomi SOSIALIS 1. Motivasi Kepentingan Pribadi dan Umum Kepentingan UMUM 2. Sarana Penggerak Mekanisme Pasar dan campur tangan Pemerintah Central Planning Sentralistik 3. Pemilikan Faktor Prdks Perorangan – Private Interest Perorangan dan kepentingan Umum Pemerintah 4. Peran Swasta Dominan - Mutlak Intervensi Pemerin – tah Kecil – Tidak Ada 5. Peran Pemerintah Minimal ( Peradilan, Keamanan, Utility ) Terbatas - Selektif Dominan dalam semua sektor 6. Sistem Nilai Individualisme dalam Kolektivisme Welfare State 7. Tujuan Ekonomi Kemakmuran Survival of fittest Kemakmuran campur tangan Pem 10/29/2021 Kemakmuran Bersama Diktaktor 31

Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila ( 2 ) Sila Emil Salim Mubyarto 1 Mengenal Etika dan moral agama Roda Ekonomi digerakkkan rangsangan ekonomi, sosial dan moral Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan YME Praktek dan Peri laku ekonomi didasarkan atas nilai etika dan moral agama 2 Titik berat pada nuansa manu – siawi dalam menggalang hubungan ekonomi dalam perkemangan masyarakat Ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujud kan kemerata – an sosial sesu – ai dengan asas kemanusian ( egality ) Ikhtiar untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan dan pengangguran dalam kehidup – an masyarakat Upaya untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan, pengangguran untuki menjamin hak asasi manusia ( HAM ) 10/29/2021 Sumitro Djojohadikusumo Tim Fakultas Ekonomi UNPAD 32

Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila ( 2 ) 3 Membuka kesem patan ekonomi secara adil bagi semua lepas dari kedudukan, suku agama, ras atau daerah Nasionalisme – kepentingan nasional – menjiwai setiap kebijakan ekonomi Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggraan – nya tidak menim – bulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Memberikan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua tanpa meman – dang suku, agama etnik dan daerah 4 Bermuara pada pelaksanaan demokrasi ekonomi dan politik Koperasi merupa – kan sokoguru perekonomian dan merpakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan Peran serta masyarakat dlm pembangunan berdasar pada demokrasi ekonomi dan politik Memberi warna egaliterian dan social equity dalam proses pembangunan Imbangan yang tegas antara peren canaan di tingkat nasional dan desentralisasi Pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, kota - desa Perolehan hasil pembangunan sesuai dengan kontribusi yang diberikan dengan mempertimbang 33 10/29/2021

Aspek dan Nilai Ekonomi Pancasila ( 1 ) Aspek ØMotivasi – Pendorong ØSarana Penggerak / Karakteristik 10/29/2021 Nilai – nilai Ekonomi Pancasila Individualita dan Kepentingan Bersama Sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah yang menuju ekonomi pasar yang efisien 34

Aspek – aspek dan Nilai Ekonomi Pancasila ( 2 ) ØPemilikan faktor – faktor Produksi ØPeran Swasta 10/29/2021 Kepemilikan perorangan yang dibatasi oleh kepentingan publik, kepemilikan publik dan kepentingan komunal ( adat ) Tidak ada pembatasan selama tidak terkait dengan produksi esensial bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak 35

Aspek – aspek dan Nilai Ekonomi Pancasila ( 3 ) ØPeran Pemerintah ØSistem Nilai ØTujuan Ekonomi 10/29/2021 Dalam kebijakan, pemerintah wajib campur tangan dalam hal terjadinya ekternalitas negatif, kegagalan pasar dan ketidak me rataan ketimpangan / kesenjang an sosial Berdasar tanggung jawab moril dan sosial Memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan, me nuju pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan 36

Falsafah Pancasila dan Sistem Ekonomi ( Zulkarnaen Amin, FE UNPAD ) Falsafah Pancasila Sistem Ekonomi Pancasila Kebijakan Ekonomi 2. Sistem Ekonomi Bagaimana Produksi Nasional ditentukan (apa dan oleh siapa) bagaimana distribusi pendapatan antar faktor produksi dibagikan dan bagaimana konsumsi di masyarakat ditentukan 1. 10/29/2021 37

Tujuan Sistem Ekonomi Mencapai efficient general economic equilibrium ( Demand = Supply ) 2) Mencapai keadilan sosial (ADIL) 3) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi ( Makmur ) 1) 10/29/2021 38

Macam – macam Sistem Ekonomi Perfect Competition ( Laissez Faire ) 2. Sistem Ekonomi Perfect Computation ( Command Socialism ) 3. Sistem Ekonomi Campuran ( Mixed Economic System ) 1. 10/29/2021 39

Ciri ciri Perfect Competition ( Ekonomi Pasar Sempurna ) Keputusan Ekonomi melalui mekanisme harga pasar yang berlaku ( Demand – Supply ) 2) Pemilikan aset produktif sepenuhnya oleh Swasta 3) Pemerintah tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi ( invisible hand ) 1) 10/29/2021 40

Syarat Efficient General Economic Equilibrium ( Demand = Supply ) Pasar harus kompetitif, jumlah penjual maupun pembeli harus besar 2) Pasar harus komplit / lengkap semua barang kebutuhan harus tersedia 3) Full information, semua pelaku pasar – penjual dan pembeli – harus memiliki informasi pasar yang sama baiknya 1) 10/29/2021 41

Upaya Koreksi Kelemahan Sistem Ekonomi Pasar 1. a) b) c) Market Capitalism (USA, Swiss, Australia) Berusaha agar syarat keberadaan perfect competition terpenuhi ; competitive ( uu anti trust, complete, full information transparan , tidak terjadi kebohongan publik Bermacam kebijakan affermative dilakukan; intensitasnya tergantung partai yang berkuasa Roser dan Roser : Indonesia digolongkan dalam Market Caiptalism ; tetapi dalam kenyataannya karena lemahnya birokrasi (KKN) dan kelemahan penegakan hukum Indonesia lebih mendekati “ Laissez Faire” 10/29/2021 42

Planned Market Capitalism – Indicative Planning ( France, British dan beberapa negara Eropa Barat ( 2 ) 1) 2) 3) 4) 5) Price Mechanism Competition Private inisiative Aset Produktif dalam jumlah yang signifikan dimiliki oleh negara ( state enterprise ) Indicative Planning / macro planning dilakukan oleh Swasta dan BUMN information pooling Affirmative actions bukan kebijakan utama 10/29/2021 43

Social Market Capitalism ( Welfare Economics) Skandinavia, Belanda, Belgia, Jerman ( 3 ) Price Mechanism 2) Social Harmony 1) a) b) c) 10/29/2021 Aset Produktif dalam jumlah signifikan dikuasai kelompok masyarakat ( communal property ) milik Koperasi Beban Pajak Progresif tinggi untuk redistribusi pendapatan Pemerintah mendorong “ Harmonious labor management relation “ Collective labor agreement kesepakatan kerja bersama 44

Sistem Ekonomi Jepang ( 4 ) a) b) c) d) Social Harmony Price Mechanism Indicative Planning oleh Swasta Filosofi “ Social Harmony “ bukan competititon Keiratsu Stake holders yang utama dalam hubungan kerja adalah : Karyawan sebagai Mitra Usaha, bukan Share Holders. 10/29/2021 45

Sistem Ekonomi Pancasila 1) 2) Price Mechanism Mekanisme Harga Social Harmony ( asas Kekeluargaan ) a) Pemilik aset produktif adalah masyarakat, BUMN dan Swasta b) Pemilikan aset produktif dikuasai (signifikan) oleh Koperasi yang terus makin besar c) Pemerintah terutama menguasai aset produktif : yang penting srtategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. d) Affirmative action : Ø Anak yatim, fakir miskin disantuni oleh negara Ø Setiap orang berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak Ø Kebijakan affirmative actions yang lain : UMKMK ( unit mikro, kecil, menengah, koperasi ) dilindungi ( positive discriminations ) 10/29/2021 46

Sri Edi Swasono ( Landasan Dasar ) Dampak Membangun Ekonomi Rakyat secara aktif – partisipatif bergerak dalam grassroot based dan resource based economy 2. Memberdayakan ekonomi rakyat identik dengan upaya peningkatan produktivitas atau Human Investment 3. Meningkatkan tenaga beli rakyat untuk selfempo wering ( membangun diri agar lebih mandiri ) 1. 10/29/2021 47

Sri Edi Swasono Lanjut …………( 1 ) Meningkatkan collective bargaining / posisi tawar mencegah exploitasi ekonomi rakyat 5. Nilai tambah ekonomi lebih besar dinikmati Rakyat 6. Lebih meningkatkan kemampuan Rakyat dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia ( endowment – factor ) 4. 10/29/2021 48

Sri Edi Swasono Lanjut ………. . ( 2 ) Akan memperluas kesempatan kerja / labor intensive 8. Lebih bersifat quick yielding, dalam kondisi memperkuat kemandirian ekonomi, peningkatan domestic content industri DN 9. Akan memperluas pasar domestik 7. 10/29/2021 49

Sri Edi Swasono Lanjut …………( 3 ) 10. 11. 12. 13. Menjadi akar fundamental ekonomi rakyat Dapat terlaksana tanpa terlalu tergantung pada campur tangan Luar Negeri Perwujudan Demokrasi Ekonomi, berfihak pada Rakyat. Menciptakan Social Market Economy, Pasar untuk kemanfaatan Rakyat banyak 10/29/2021 50

Sri Edi Swasono Lanjut …………. ( 4 ) 14. 15. 16. 17. Menjamin Pembangunan Ekonomi Total tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar daerah, kelompok dan etnik Membangun Manusia Indonesia Se – UTUH – nya. Platform pembangunan ekonomi, adalah Rakyat, Bangsa dan Negara. Yang berdaulat RAKYAT bukan PASAR 10/29/2021 51

Social Business Entrepreneurship ( SBE ) Mohammad Yunus ( 1974 ) Kebodohan, kemalasan, kemiskinan, kutukan dan ketidak mungkinan keluar dari “perangkap” keterbelakangan dan kemiskinan; yang membuat orang miskin tetap miskin dapat dipecahkan melalui langkah memberikan pada si MISKIN KREDIT bukan bantuan , SANTUNAN Sekali si Miskin dibantu, maka mereka tetap akan meminta bantuan ; karena bantuan dianggap sebagai HAK si MISKIN. Ø Berikan kepada si MISKIN KREDIT MIKRO untuk Pemberdayaan Ekonomi, bebas dari KEMISKINAN Ø 10/29/2021 52

Konsep Pembangunan Moh. Yunus Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan bertahap 2. Proses pembangunan akan mandek, jika orang MISKIN dibiarkan sebagai kelompok penerima SEDEKAH Pengemis 3. Memberi sedekah pada si Miskin akan merampas inisiatif orang miskin, mengker - dilkan insiatifnya dan merampas harga dirinya. 1. 10/29/2021 53

SBE versus CSR ( Corporate Social Responsibility ) 1. 2. 3. 4. 6. 7. SBE dipromosikan sebagai Sosial Business Entrepreneurship (social benefit ratio) Prinsip SBE kesadaran sosial, bukan maksimalisasi Profit CSR menghindari enclave SBE terarah pada meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial. Grameen Bank berkembang secara bertahap, tidak memiliki CETAK BIRU Bisnis bukan sekedar Mesin Pencetak Uang, tetapi harus pula berfungsi sebagai Mesin Pencetak Kesejahteraan Masyarakat, berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat ( Prinsip dasar SBE, M. Yunus ) SBE bukan sedekah tetapi BISNIS, setiap penyertaan Modal dapat diambil kembali oleh si Pemilik Modal. CSR dipromosikan oleh Corporate pemburu laba ( cost benefit ratio ) ; SBE merupakan Social Responsibility

Prinsip UMUM CSR 1. 2. 3. 10/29/2021 Setiap Perseroan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk beperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pembangunan Tanggung jawab sosial meliputi hal – hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, standar upah tenaga kerja, jaminan sosial, kesempatan untuk maju dalam PSDM DIKLAT. Setiap Perseroan disyaratkan lebih mengutamakan kesejahteraan Buruh/Pekerja daripada mengutamakan kepentingan Pemilik Usaha Profit Oriented. 55

CORPORATION Menggugat Korporasi Gejala Korporasi mulai menampak di akhir abad ke 19 dan meng – Global pada akhir abad ke 20 2. Korporasi bukan lagi Partnership / kongsi yang mengikat kelompok kecil orang, terikat bersama oleh kesetiaan pribadi dan kepercayaan satu sama lain, menyatukan sumber daya untuk menjalankan bisnis yang mereka miliki. 3. Korporasi : memisahkan kepemilikan dari manajemen dari sekelompok orang, yang menjalankan bisnis, sebagai CEO, Direktur atau Manager. Sedang kelompok pemilik merupakan pemegang Saham Korporasi. 10/29/2021 56 1.

Korporasi Lanjut 1 Desain pemisahan antara Pemilik dan Manajemen banyak memicu korupsi dan skandal moral hazard. 5. Korporasi berdampak kesenjangan yang makin melebar antara Korporasi dan Usaha Kecil social gap 6. Global Warming yang makin merusak keseimbangan lingkungan, merupakan dampak nyata dari Korporasi Dunia ( Multi National Corporation ) 4. 10/29/2021 57

KREDO CSR Corporate Social Responsibility 1. 2. 3. 4. Merupakan upaya MNC Global Corporation untuk turut bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya Korporasi diharapkan menjadi kekuatan utama yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan masalah sosial dilingkungannya. Karena Korporasi didirikan untuk meraup keuntungan ( Cost Benefit Ratio ) maka sulit untuk merubah sebagai Kerja Sosial ( Social Benefeciary ) Global Corporation diharapkan menjadi pelopor dalam CSR, seperti Mc Donald, Coca Cola dll MNC atau Usaha Patungan ( MNC ) dengan “ paket hemat “ harga terjangkau kualitas produk dipertahankan, 10/29/2021 58

CSR ( 2 ) Sadar atau Ramah Lingkungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Masjid yang ada didalam Pabrik, tidak hanya digunakan oleh karyawan tetapi terbuka untuk masyarakat sekitar pabrik ; terbuka dari Subuh sd Isa Pengerahan tenaga Satpam sejauh mungkin dari penduduk sekitar pabrik Tenaga baru yang direkrut sejauh mungkin dari pemuda sekitar pabrik ; kalau perlu dididik dan dilatih dulu ( DIKLAT ) Jika disekitar pabrik, penduduk belum memperoleh fasilitas lingkungan hidup sehat, belum tersedia sistem sanitasi yang baik, maka Pabrik dapat menyediakan WC umum dengan disertai galian “ sumur serapan “ untuk selanjutanya dapat dijadikan pupuk. Rumah – rumah keluarga miskin sekitar ( kalau ada lahan ) dijadikan arena parkir motor karyawan pabrik Pabrik turut serta membiayai pengamanan sekitar pabrik – ronda malam ; siskamling Pabrik yang ramah lingkungan, merupakan “pusat” kesejahteraan masyarakat dilingkungannya. shingga pabrik tidak merupakan “ enclave” pulau ditengah – tengah sumudra kemiskinan ; membangun komunitas bersama ( Caltex : community development ) 10/29/2021 59

H. R. Bowen ( 1 ) The Father of Corporate Social Responsibility ( CSR, 1953 ) Tanggung jawab pebisnis ( dunia usaha ) terhadap kepentingan sosial dampak lingkungan sosial jangan jadi enclave ditengah – tengah samudera kemiskinan 2. Pemangku Kepentingan yang sejalan dengan pendekatan sistem manajemen ( Freeman, 1984 ) 1. Sumber : Dwi Kartini Yahya, UNPAD 6 Juni 2008 10/29/2021 60

Pemangku Kepentingan ( 2 ) ( Steiner & Steiner, 2004 ) Pemangku Kepentingan ( Stake Holders ) : 3. 1) 2) 3) Primer : pemegang saham, pelanggan, karyawan, komunitas, dan pemerintah Sekunder : mass media, pesaing, pemasok, lembaga pendidikan, masyarakat duafa, asosiasi perdagangan, kelompok interes, kelompok peminjam dana (debitur) partai politik, LSM, organisasi masa, kaum agamais Kunci : mereka yang memiliki potensi kerja sama dan potensi ancaman bagi organisasi dan bersifat konteks tual ( Fottler, 1989 ) Sumber : Dwi Kartini Yahya, UNPAD 6 Juni 2008 10/29/2021 61

Tahapan Perkembangan CSR (3) Perkembangan Corporate Social Responsibility : 4. 1) 2) 3) 4) 10/29/2021 Tahap awal : Mengedepankan kepetingan pemegang saham, agar efisien, tidak merugi maksimilisasi laba usaha Tahap kedua : Lebih fokus kepada kepenting- an karyawan, sebagai mitra usaha hubungan tidak lagi Majikan – Buruh ( Karyawan ) Tahap ketiga : Dikembangkan pada dampaknya terhadap masyarakat luas yang terkena oleh kegiatan operasional usaha Tahap keempat : Dikembangkannya kebajikan yang lebih luas untuk masyarakat luas ; Dwi Kartini Yahya. 62

Dua Mazhab CSR ( 4 ) Dua mazhab CSR : 5. 1) 2) Mazhab Ekologi ; discretionary responsibilities melalui aktivitas: charity, philantrophy, corporate citizenship, community development Mazhab positioning, meliputi ethical responsibilities, legal responsibilities, economic responsibilities dan good corporate governance Dampak isu CSR pada aspek Ekonomi, adalah : economic growth, social welfare dan environmental protection; Sumber : Dwi Kartini Yahya, UNPAD , 6 Juni 2008 6. 10/29/2021 63

Corporate Social Responsibility ( CSR ) (5) Corporate Social Performance Corporate Social Responsibility • Corporate Social Responsiveness • Corporate Governance • Corporate Citizenship Business Ethic Stakeholder Management Sustainable Development Gambar 1 : Keterkaitan antara Konsep CSR dengan Konsep 10/29/2021 Konsep Lainnya ; Sumber : Dwi Kartini Yahya, Bandung, 6. 6. 08 64

Keterangan CSR, Gambar 1 (5) Isu CSR tidak hanya atau semata – mata demi Laba Usaha Maksimal Perusahaan tetapi juga keuntungan ( benefit ) bagi masyarakat dan lingkungan yang akan menjamin arah pembangunan berkelan – jutan ( sustainable development ) 2. Pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari proses economic growth, social welfare dan environmental protection 3. Terjadi proses : Corporate Social Responsiveness, Corporate Governance dan Corporate Citizenship 1. 10/29/2021 65

LEMBAGA PENDIDIKAN MISI PEMERINTAH Pemangku Kepentingan VISI Etika Tidak Terorganisasi CSR Tidak Terorganisasi Perusahaan Etika Terorganisasi CSR Terorganisasi NILAI INTI LEMBAGA PENDIDIKAN Badan Perencana CSR Badan Pelaksana CSR Badan Pengendali CSR STRATEGI PEMERINTAH Gambar 2 : Menggagas Pola Kemitraan Antara Perusahaan Dan Lembaga Pendidikan Bagi Pengembangan Dan Keberlanjutan Bisnis 10/29/2021 Sumber : Dwi Kartini Yahya, 6 Juni 2008 66

Keterangan Gambar 2 ( CSR dan Kemitraan ) Lingkaran besar bagian atas, kondisi sebelum terjalin kemitraan usaha 2. Lingkaran besar bagian bawah, menunjuk kan kondisi setelah dialkukan kemitraan ; antara Perusahaan, Pemerintah dan Lembaga Pendidikan 3. Badan Perencana, Badan Pelaksana dan Pengendali CSR melakukan manajemen kemitraan CSR ; bersifat task force overlap dan menunjukkan sinergitas kemitraan 1. 10/29/2021 67

Strategi Dasar Membangun Ekonomi Rakyat 1. 2. 3. 4. Social Safety Net Strategy Employment Strategy Human Basic Needs Strategy Agriculture Reform Strategy 10/29/2021 68

Social Safety Net 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengaturan kembali pemilikan dan Pemanfaatan Lahan Pemanfaatan Ristek sektor pertanian Penggalakan Tabungan Dalam Negeri Fasiltas Kredit Usaha Tani, Mikro, UKM dan Koperasi Realokasi jatah kredit, untuk sektor riil yang lebih diutamakan ∆ N Pembangunan Desa Terpadu Pemberdayaan Industri Kecil, Cottage industry Keberfihakan Birokrasi – khususnya PEMDA – terhadap pemberdayaan Ekonomi Rakyat / Kemitraan Usaha. 10/29/2021 69

Employment Strategy Semua macam Investasi Negara, Swasta dan Asing ; diprioritaskan untuk Perluasan Kesempatan Kerja Produktif 2. Perluasan Kesempatan Kerja Kenaikan Pendapatan Masyarakat Pengentasan Kemiskinan. 3. Diperlukan Pengerahan Dana Masyarakat Pemupukan Modal Pedesaan. 10/29/2021 70 1.

Triple Track Development Pro Poor, Investasi yang dilakukan harus mampu mengentaskan kemiskinan Rakyat meningkat pendapatannya, 2. Pro Job, setiap Investasi harus lebih banyak memberikan peluang kesempatan kerja, 3. Pro Growth, setiap investasi mengarah pada sasaran pertumbuhan ekonomi yang meningkat. 1. 10/29/2021 71

Human Basic Needs Strategy 1. 2. 3. 4. 5. Creating Productive Employment Investment Realocation Human Basic Needs Program ; perbaikan Gizi Balita Keluarga Miskin, Pelayanan Kesehatan, Lingkungan Hidup Sehat, Pendidikan Dasar – wajib. Rural Development Pembangunan Pedesaan, Intergrated Rural Development Pembangunan Pedesaan Multi dimensi 10/29/2021 72

Agriculture Reform Korean Model Y v 1. 2. 3. Y X 1 X 2 1. 2. 3. 4. = Human Capital = Penguasaan IPTEK = Work Ethics, Etos Kerja SDM W v W F V G 10/29/2021 = f ( X 1 dan X 2 ) = f ( F, V, G ) = Welfare, Makmur = Role of Individual Farmer = Role of Vilagers Cooperatives = Role of the Government as fasilitator. 73

Naskah disiapkan untuk WANTANNAS 2002, dilengkapi gagasan Prof Dr Sri Edi Swasono Bandung, 28 Februari 2007 di – edit ulang 14 Agustus 2007, Dr M Junus ( SBE, Grameen Bank ) SESKOAU, 27 Agustus 2007 ; dilengkapi Kebijakan Strategis Tegal, 1 Nop. 2007, Kebijakan Makro JABAR, DAI : 8 April 2008 Corporate Social Responsibility, Prof Dr Dwi Kartini, UNPAD 6 Juni 2008 10/29/2021 74

Delapan Langkah Kebijakan Strategis untuk Keluar dari Krisis Ekonomi Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat, Investasi yang berfihak pada RAKYAT 1. Menciptakan kesempatan kerja Kesempatan Kerja dipacu lebih tinggi 2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional minimal 7 % / tahun 3. Mengolah potensi ekonomi nasional menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan dana dalam negeri; ULN dan PMA merupakan pelengkap (< 40 p. Ct ) Memacu Tabungan Dalam Negeri untuk Investasi 4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan IPTEK Nasional Teknologi TG 5. Meningkatkan unggulan daya saing produk, jasa dan SDM Nasional 6. Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, yang berfihak Rakyat 7. Menggerakkan pengembangan Ekonomi Berkelanjutan ( sustaianable ) 8. Meningkatkan kecerdasan, keadilan , dan kesejahteraan Rakyat Tegal, 1 Nopember 2007 H. Soeharsono Sagir. 10/29/2021 75

Sembilan Kebijakan Makro -Versi DAI - JABAR 2008 – 2013 ( 1 ) Meningkatkan derajat kesehatan rakyat yang bermutu, perbaikan gizi, tersedianya air bersih, kali bersih, pelayanan medis bermutu, mandi - cuci - kakus (MCK) terpisah, 2. Meningkatkan kualitas SDM dengan program DIKLAT yang bermutu, pembentukan Manusia Modal 3. Penguatan etos kerja, kemandirian , dalam pembentukan modal sosial, berdasarkan falsafah : falsafah kearifan lokal, budaya luhur serta pengamalan ajaran agama yang makin kuat. 1. 10/29/2021 76

Kebijakan Makro ( 2 ) 4. 5. 6. 7. 8. 9. Memperkuat ekonomi rakyat, berbasis pertanian, unit usaha mikro - kecil dan menengah, industri padat karya dengan dukungan industri besar, perdagangan dan pariwisata Peningkatan unggulan daya saing JABAR melalui efesiensi – efektivitas dalam menekan ekonomi biaya tinggi, pelayanan satu atap untuk menarik investor yang lebih profesional dan bebas dari pungutan liar. Penguatan ketahanan enerji JABAR, mengembangkan upaya enerji alternatif yang terbarukan dalam mengantisipasi kelangkaan dan harga minyak yang makin meningkat. Meningkatkan kapasitas penerimaan fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan asli daerah ( APBD ) Meningkatkan penataan ruang, manajemen mitigasi bencana alam dan lingkungan hidup yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, Pembangunan infrastukur strategis : jalan tol, jaringan jalan, pelabuhan darat, laut, udara, serta pemeliharaan dan pelayanan yang lebih baik. KOMPAS, 8 April 2008 diedit H. Soeharsono Sagir 10/29/2021 77

Grand Strategy Pembangunan Daerah JABAR, yang di siapkan oleh : Dr Ina Primiana Sagir v 1. 2. 3. 4. Ada Tiga Program mendesak yang menjadi obsesi HADE ( 2008 – 20013 ) Membuka lapangan kerja baru minimal satu juta untuk Tenaga Kerja di JABAR Membebaskan SPP untuk murid sekolah (SD sd SLTA) Melalui program Pelayanan Kesehatan Prima / perbaikan Gizi keluarga miskin dan DIKLAT – PSDM JABAR mampu meningkatkan IPM Tiga Program Prioritas mendesak tersebut, jika tidak tercapai dalam TIGA Tahun , maka tahun 2011 ; HADE akan menyerahkan Jabatan sebagai Gubernur dan Wagub JABAR. lihat Power Points 10/29/2021 78

Kebijakan Makro HADE – JABAR Sebelas Langkah Kebijakan Makro HADE ( 2008 – 2013 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Birokrasi yang bersih, amanah, profesional, responsif , kompetitif Membangun Ekonomi Kerakyatan Membangun JABAR sebagai Agropolitan; revitalisasi produk agro. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kelautan Pembangunan Infrastruktur terutama jaringan jalan tersier Pengembangan enerji dan pengelolaan sampah dan limbah Pengembangan industri TI menuju JABAR Cyber Province Lingkungan Hidup, pencegahan banjir dan longsor Pengembangan Pariwisata berkelanjutan dan Produk industri kreatif Penguatan Masyarakat Madani dan Demokrasi 10/29/2021 79

Program Utama HADE ( 1 ) Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Kelautan. v Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Penciptaan Lapangan Kerja v Prmbangunan Infrastruktur yang penting dan mendesak untuk mendukung industri dan aktivitas masyarakat v 10/29/2021 80

Program Utama HADE (lanjut) Pembangunan sistem agribisnis terpadu untuk mendukung JABAR sebagai kawasan Agropolitan v Pembangunan Pariwisata berkelanjutan dan industri kreatif v Mengembangkan JABAR sebagai “ Cyber Province “ dalam teknologi informasi v Membangun good governance, tata kelola yang baik. v 10/29/2021 81

Program Penunjang HADE ( 2 ) Bidang Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan v Kerja sama antar daerah v Bidang Kependudukan dan Sosial v Bidang Lingkungan Hidup v Bidang Wilayah dan Tata Ruang v 10/29/2021 82

Ø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ø Naskah SISEKNAS ini, diberikan pada : Teman lama : H. Soedarko dan F. Soegeng Istanto, teman SR 1 Tegal tahun 1942/43 Jaman Jepang ; kelas 2 Pamanda Soegiono Rahardjodikromo Ananda Prof. Dr H. Thamrin Abdullah, MPd Ananda Dr Eko Harry Susanto DR Mame Sutoko, Rektor Universitas Widiyatama Ananda Dede Yusuf ( Macan ) Effendi, Wagub JABAR ( 2008 – 2013 ) Prof Dr Dwi Kartini Yahya, Guru Besar FE UNPAD Drs Ekon. Ishak Somantri, MA FE UNPAR Bandung, 14 Juni 2008 H. Soeharsono Sagir. 10/29/2021 83