Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan Orde Baru Ekonomi Tahun

Ekonomi Indonesia: Awal Kemerdekaan – Orde Baru

Ekonomi Tahun 1960 -an • Pada pertengahan dekade 1960 -an, banyak pengamat ekonomi putus asa pada kemungkinan terjadinya kemajuan ekonomi di Indonesia • Banjamin Higgins (1968): Indonesia haruslah dianggap sebagai negara yang tingkat kegagalannya berada posisi teratas di antara negara-negara yang paling terbelakang. • Geertz: sejarah pulau jawa dipenuhi oleh serentetan kisah penindasan terhadap kemajuan usaha yang potensial oleh elit politik yang memusuhi kemajuan tersebut.

Ekonomi Tahun 1960 -an • Gunnar Myrdal (1969): Dari pengalaman tahun 1966, tampaknya hanya terdapat sedikit peluang bagi Indonesia untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. • Naftan Keyfitz (1965): Tekanan kepadatan penduduk di P. Jawa menjadi hambatan pertumbuhan mengingat rakyat sulit mencari tanah kosong untuk kegiatan produksi. • Hamengkubuwono IX: Indonesia mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Jika seluruh utang luar negeri dibayar, maka Indonesia tidak mempunyai devisa lagi untuk menutupi pengeluaran rutin. Hal ini dikarenkan inflasi yang tinggi sekitar 500% dan defisit anggaran yang mencapai 10 – 30% dari PDB (1950 -an), bahkan mencapai 100% - 300% dari PDB (1960 -an).

Ekonomi Tahun 1960 -an • Perekonomian yang buruk disebabkan oleh kesalahan manajemen ekonomi (Arndt, 1984). • Castles (1965): Walaupun pendapatan per kapita semakin menurun, kesenjangan makin besar, upah riil sudah menurun tajam, namun konsumsi barang mewah di Jakarta tampak semakin meningkat terutama kenderaan pribadi.

Ekonomi Tahun 1960 -an • Setelah konfrontasi (1949) ekonomi Indonesia mengalami sedikit kemajuan. Namun situasi politik semakin tidak stabil, terutama masalah pemberontakan di daerah dan pengambilalihan aset Belanda. • Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dicanangkannya Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. • Tahun 1961 – 1964, perekonomian tidak mengalami pertumbuhan dan tahun 1965, ekonomi sedikit mengalami pertumbuhan. • Akibatnya, tidak adanya perubahan struktur ekonomi selama dua dasawarsa setelah kemerdekaan.

Ekonomi Tahun 1960 -an • Akibat tidak tergantung pada impor, sektor pertanian adalah sektor yang tidak mengalami kehancuran selama periode tersebut. • Kehancuran ekonomi disebabkan oleh inflasi yang tinggi. Penyebabnya adalah bertambhanya jumlah uang beredar (M 1) yang sangat besar. (100% tahun 1962 -1963, dan 300% tahun 19641965). • Tingginya pertumbuhan JUB karena defisit anggaran ditutupi dengan cara mencetak uang baru.

Ekonomi pada Masa Orde Baru • Tahun 1966 merupakan titik balik sejarah ekonomi Indonesia • 1966 – 1970: Rehabilitasi dan Pemulihan yaitu Meningkatnya aktivitas ekonomi, inflasi terkendali dan merehabilitasi infrastruktur dengan mencari dana dari negara donor. Hasilnya: pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 3 thn ini 6, 6%. Bahan thn 1968 pertumbuhan ekonomi mencapai 10, 9%. • 1971 – 1981: Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yakni mencapai 7, 7% /tahun. Terjadi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan pengaruh eksternal. Thn 1972, krisis beras harga beras naik. Tahun 1973, kenaikan harga minyak dunia 4 kali lipat surplus devisa yg besar perekonomian dikuasai pribumi dan menghambat PMA.

Ekonomi pada Masa Orde Baru • Tahun 1978: antisipasi harga minyak dunia turun, pemerintah mendevaluasi Rupiah agar daya saing produk ekspor meningkat. Namun ternyata tidak terjadi, karena pada tahun 1979 terjadi perang Irak-Iran sehingga harga minyak dunia tetap tinggi. • Tahun 1982 -1986: Harga minyak dunia jatuh sumber APBN turun utang luar negeri meningkat dan pertumbuhan ekonomi turun, hanya rata-rata 4, 0%/tahun.

Ekonomi pada Masa Orde Baru • Indonesia dipuji karena mampu mengurangi angka kemiskinan dan menjaga stabilitas makro ekonomi walaupun harga minyak dunia turun hingga seperempat (US$32 menjadi US$8 per barel). • Tahun 1983 : Liberalisasi keuangan mulai dibuka dengan membolehkan bank menentukan suku bunga, menghapus plafon kredit dan mulai dikenalkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) • Tahun 1984, Indonesia menjadi negara swasembada beras. • Di akhir tahun 1980 -an, Indonesia digolongkan ke dalam kelompok negara berkembang yang diramalkan menjadi negara industri baru. • Tahun 1993, World Bank menyatakan Indonesia sebagai seven of east asian tigers (7 macan asia timur), yaitu negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi (di atas 7% per tahun).

Ekonomi pada Masa Orde Baru • Tahun 1987 – 1996: Liberalisasi ekonomi dan Pemulihan. • Mengeluarkan paket deregulasi sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi. • Tahun 1987 – 1992: pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6, 7%. • Pertumbuhan ekonomi yang pesat diimbangi dengan perubahan struktur ekonomi. Sumbangan sektor pertanian terus menurun dan tahun 1992 tinggal 36%. Sumbangan sektor industri terus meningkat terutama dari industri pertambangan. • Sumbangan sektor industri meningkat lebih dari tiga kali lipat dan pada tahun 1992, value added sektor industri melebihi sektor pertanian.

Ekonomi pada Masa Orde Baru • Indonesia memiliki kinerja ekonomi yang baik. • Pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah dibanding negara Asia Timur, namun masih lebih baik dibandingkan China, India dan Nigeria. • Sektor pertanian merupakan penentu utama bagi kinerja yang baik tersebut. Indonesia menjadi negara yang tingkat pertumbuhan output dan produksi makanan terbesar. • Tahun 1990 -an, ekspor Indonesia sedikit demi sedikit bergeser dari pertanian menjadi industri pengolahan.

Ekonomi pada Masa Orde Baru • Gleb (1988) menyimpulkan bahwa Indonesia satu-satunya negara yang menjadi contoh dalam pelaksanaan kebijakan anggaran yang jelas dan pengaturan nilai tukar yang baik setelah menurunkan harga minyak dunia. • Pinto (1987) menyatakan Indonesia memiliki pertumbuhan jumlah uang beredar yang sama dengan Nigeria, namun Indonesia lebih berhasil mengendalikan inflasi lebih baik karena disiplin kebijakan fiskal yang lebih ketat. • Lilie (1993) juga menyatakan bahwa Indonesia bersama dengan Korea Selatan dan Thailand sebagai negara dengan prestasi terbaik karena hati-hati dalam menjalankan kebijakan fiskal dan manajemen nilai tukar yang efektif.