DRS INDRA MUDA MAP STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGERTIAN

DRS. INDRA MUDA, MAP STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENGERTIAN: • Implementasi dalam studi kebijakan publik bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi implementasi itu juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan publik • oleh karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.

• James P Lester dan Joseph Stewart: “Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

• Jones mengartikan implementasi sebagai “getting the job done” dan “doing it” yang bermakna kurang lebih : implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, namun dalam pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi (resources). • Selanjutnya Jones memberikan rumusan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Sambungan: § Sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan antara lain manusia, dana, kemampuan organisasi baik oleh pemerintah maupun pihak swasta (individu atau kelompok). § Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat pada masyarakat.

Kebijakan: • Udoji dalam Wahab: kebijaksanaan negara suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat. • Jenkins dalam Wahab: kebijaksanaan Negara merupakan keputusan yang saling berkaitan yang diambil seorang actor politik dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan para actor tersebut.

Tahap-tahap Implementasi Kebijakan • Irfan Islamy (1997: 102 -106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk yaitu • Bersifat Self-Executing. Artinya dengan dirumuskannya/disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya kebijakan suatu negara yang mengakui secara formal kemerdekaan negara baru. • Bersifat Non Self – Executing artinya kebijakan publik perlu diwujudkan dilaksanakan berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tersebut tercapai, misalnya kebijakan pembangunan daerah.

Wahab tahapan implementasi: • Merancang bangun (mendisain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu; • Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat; • Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tidakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Kebijakan Publik: • Thomas R. Dye dalam Budi Wirano (2002 : 15 ): kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. • Robert Eyestone dalam Amir Santoso (1993 : 23): kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal”.

Sambungan: • Dengan demikian, kebijakan publik dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu perspektif analisis/evaluasi kebijakan dan prespektif proses kebijakan. • Prespektif pertama analisis/evaluasi kebijakan itu sendiri mengandung dua hal yaitu analisis kebijakan dan analisis evaluasi.

• Dalam analisis kebijakan diharapakan dapat ditemukan alternatif-alternatif yang tepat, sehingga mampu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi sehingga tujuan dapat tercapai. • Evaluasi kebijakan memberikan penilaian atas masalah-masalah suatu kebijakan yang telah dilaksanakan dilihat dari sudut adequateness, affectiveness, appropriateness dan efficiency.

Sambungan: • Prespektif proses kebijakan menekankan pada perumusan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan. • Singadilaga ( 1977: 23 ) berkesimpulan penggabungan antara pollicy analysis dan policy proces dapat dikatakan sebagai policy cyclce, selanjutnya mengarah kepada terbentuknya sistem kebijakan publik. • Artinya dalam policy cycle mengandung beberapa tindakan/tahap yang perlu ditempuh yaitu: problem indentification ( Identifikasi masalah ), legitimation ( Perumusan ), implemation ( penerapan ), dan evaluation ( evaluasi ).