DPD DAN UUD 1945 Susi Dwi Harijanti Orientasi

  • Slides: 34
Download presentation
DPD DAN UUD 1945 Susi Dwi Harijanti Orientasi bagi Anggota-anggota DPD 2019 -2024 Jakarta,

DPD DAN UUD 1945 Susi Dwi Harijanti Orientasi bagi Anggota-anggota DPD 2019 -2024 Jakarta, 18 September 2019

OUTLINE PAPARAN PENDAHULUAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PENUTUP

OUTLINE PAPARAN PENDAHULUAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PENUTUP

PENDAHULUAN Alasan-alasan perubahan UUD 1945: (1) Struktur UUD 1945 menyebabkan terjadinya executive heavy karena

PENDAHULUAN Alasan-alasan perubahan UUD 1945: (1) Struktur UUD 1945 menyebabkan terjadinya executive heavy karena menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang cabang kekuasaan eksekutif (2) UUD 1945 tidak cukup memuat sistem checks and balances antara cabang-cabang pemerintahan untuk menghindarkan ”concentration of powers

PENDAHULUAN (3) UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir.

PENDAHULUAN (3) UUD 1945 memuat berbagai ketentuan yang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir. (4) Perintah pembentukan undang-undang organik tidak disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani. Misal: Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah (5) Penjelasan yang seringkali bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam Batang Tubuh

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME ‘Constitution without constitutionalism’ Kehidupan politik dan hukum sehari-hari di negara dimaksud

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME ‘Constitution without constitutionalism’ Kehidupan politik dan hukum sehari-hari di negara dimaksud memperlihatkan lebih mudah membuat sebuah konstitusi atau undang-undang dasar, namun sukar menerapkannya dalam praktik penyelenggaraan negara yang tunduk pada prinsip konstitusi

KONSTITUSI… Reformasi konstitusi yang terjadi antara 1999 hingga 2002. Apakah perubahan tersebut dapat membawa

KONSTITUSI… Reformasi konstitusi yang terjadi antara 1999 hingga 2002. Apakah perubahan tersebut dapat membawa ke arah ‘pencapaian’ konstitusionalisme?

KONSTITUSI… Konstitusi pada dasarnya merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi

KONSTITUSI… Konstitusi pada dasarnya merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi Konstitusi secara eksklusif sebagai sebuah dokumen hukum yang berisi aturan-aturan hukum, sementara yang lain mengartikannya sebagai sebuah manifesto, pernyataan-pernyataan ideal yang secara umum dikenal sebagai ‘Charter of the Land’ Cheryl Saunders – Guru Besar Hukum Tata Negara pada Universitas Melbourne – mengatakan ‘a constitution is more than a social contract…it is rather an expression of the general will of a nation. It is a reflection of its history, fears, concerns, aspirations and indeed, the soul of the nation’

KONSTITUSI… Donald L. Horowitz menyatakan bahwa konstitusi di negara manapun mempunyai dua jenis karakteristik,

KONSTITUSI… Donald L. Horowitz menyatakan bahwa konstitusi di negara manapun mempunyai dua jenis karakteristik, yakni ‘mechanical and ideological-aspirational’ Mekanik: mengatur organ-organ atau alat-alat kelengkapan negara, cara bekerjanya organ-organ tersebut, tugas serta wewenang yang dimiliki oleh alat kelengkapan negara, termasuk cara mengatasi penyalahgunaan wewenang Karakter aspirasi ideologi berarti suatu konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara. Tujuan-tujuan tersebut tercantum secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal. Horowitz menyebutnya sebagai ‘semi-sacred character’

KONSTITUSI… K. C. Wheare: konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas Dari berbagai

KONSTITUSI… K. C. Wheare: konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas Dari berbagai literatur: Pertama; Konstitusi identik dengan UUD. Menyebut Konstitusi Amerika Serikat 1787, tidak lain dari UUD yang ditetapkan tahun 1787 (berlaku mulai 1789). Demikian pula Konstitusi Perancis 1958 atau Konstitusi Republik Kelima, atau Konstitusi De Gaulle, tidak lain dari UUD yang ditetapkan tahun 1958.

KONSTITUSI… Kedua; Konstitusi dalam makna UUD dan kaidah-kaidah konstitusi tertulis di luar UUD seperti

KONSTITUSI… Kedua; Konstitusi dalam makna UUD dan kaidah-kaidah konstitusi tertulis di luar UUD seperti Bill of Rights Inggris 1688 atau Magna Carta 1215, Human Rights Act 1998. Ketiga; konstitusi dalam makna konstitusi tertulis (UUD dan ketentuan konstitusi tertulis di luar UUD) dan konstitusi tidak tertulis seperti Common Law di Inggris, atau hukum adat ketatanegaraan di Indonesia, konvensi ketatanegaraan, dan putusan hakim

KONSTITUSI… Konstitusionalisme dibedakan antara konstitusionalisme politik (political constitutionalism) dan konstitusionalisme hukum (legal constitutionalism) Konstitusionalisme

KONSTITUSI… Konstitusionalisme dibedakan antara konstitusionalisme politik (political constitutionalism) dan konstitusionalisme hukum (legal constitutionalism) Konstitusionalisme hukum menyangkut hak-hak konstitusional (constitutional rights) dan perlindungan hak-hak tersebut dari gangguan politik

KONSTITUSI… Inti konstitusional hukum: Pertama; hak mengajukan judicial review (merupakan jaminan melawan tirani mayoritas).

KONSTITUSI… Inti konstitusional hukum: Pertama; hak mengajukan judicial review (merupakan jaminan melawan tirani mayoritas). Kedua; hak-hak sebagai pegangan (petunjuk) bagi hakim untuk memutus perkara sesuai nilai-nilai yang mendasari sistem hukum secara keseluruhan. Ketiga; hak-hak tertentu dikatakan tersirat oleh proses demokrasi itu sendiri. Konstitusionalisme politik lebih menekankan pada legalitas proses dimana hak-hak didefiniskan, dimajukan atau dibatasi melalui undang-undang dan tindakan pemerintah

KONSTITUSI… M. P Jain: Modern political thought draws a distinction between “constitutionalism” and “constitution”.

KONSTITUSI… M. P Jain: Modern political thought draws a distinction between “constitutionalism” and “constitution”. A country may have the Constitution but not necessarily constitutionalism. For example, a country with a dictatorship, where the dictator’s word is law, can be said to have a constitution but not constitutionalism. Underlying difference between the two concepts is that a constitution ought not merely to confer powers on the various organ of government, but also seek to restrain those powers. Constitutionalism recognize the need for government but insists upon limitations being placed upon government power. Constitutionalism envisages checks and balances and putting the powers of legislative and the executive under some restrains and not making them uncontrolled and arbitrary

KONSTITUSI… Inti kutipan: Pertama; terdapat kemungkinan sebuah negara memiliki konstitusi atau UUD, namun tidak

KONSTITUSI… Inti kutipan: Pertama; terdapat kemungkinan sebuah negara memiliki konstitusi atau UUD, namun tidak menjalankan konsep konstitusionalisme. Kedua; esensi konsep konstitusionalisme adalah pembatasan wewenang (pembatasan kekuasaan). Ketiga; konstitusionalisme dilakukan melalui sistem checks and balances

Konstitusi dan Politik “A constitution is. . the resultant of parallelogram of forcespolitical, economic,

Konstitusi dan Politik “A constitution is. . the resultant of parallelogram of forcespolitical, economic, and social – which operate at the time of its adoption. ” (K. C. Wheare, 1966) Sejak dibentuknya konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan politik. Berjalannya konstitusi juga dipengaruhi politik. Hukum dan politik ibarat rel dan lokomotif. Jika lokomotif (politik) ingin selamat, ia harus berjalan sesuai relnya (hukum). (Sri Soemantri)

Tujuan Konstitusi Keberadaan Konstitusi sesuai paham konstitusionalisme bertujuan membatasi kekuasaan. Namun norma konstitusi belum

Tujuan Konstitusi Keberadaan Konstitusi sesuai paham konstitusionalisme bertujuan membatasi kekuasaan. Namun norma konstitusi belum tentu mampu mewujudkan pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ditentukan juga oleh tingkah laku penyelenggara negara (politisi). (Bagir Manan, 2010) Agar konstitusionalisme dapat terlaksana menurut Bagir Manan diperlukan dukungan tatanan politik tertentu seperti demokrasi.

Constitutional abuse Semua cabang kekuasaan berpotensi melakukan abuse Legislatif melalui berbagai fungsi Eksekutif: Pasal

Constitutional abuse Semua cabang kekuasaan berpotensi melakukan abuse Legislatif melalui berbagai fungsi Eksekutif: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Yudikatif: judicialization of politics dan politization of the judiciary

DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Gagasan mengubah dua badan perwakilan tingkat pusat yang masing-masing

DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Gagasan mengubah dua badan perwakilan tingkat pusat yang masing-masing berdiri sendiri (MPR dan DPR) menjadi sistem perwakilan dua kamar (bicameral) Gagasan lebih memperkokoh perwakilan daerah dalam badan perwakilan, dibandingkan dengan utusan daerah yang hanya sebagai salah satu unsur keanggotaan MPR (Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan)

DPD… Gagasan untuk meniadakan sistem kooptasi dalam penunjukan utusan daerah sehingga pengisian menjadi lebih

DPD… Gagasan untuk meniadakan sistem kooptasi dalam penunjukan utusan daerah sehingga pengisian menjadi lebih terbuka melalui pemilihan langsung dari dan oleh daerah yang bersangkutan Menciptakan cheks and balances dalam badan perwakilan, dan sekaligus memperluas cakrawala setiap keputusan badan perwakilan Meningkatkan mutu keputusan badan perwakilan Mengikutsertakan Daerah dalam penyelenggaraan negara sehari-hari

DPD… o Dasar Konstitusional, UU MD 3, dan Putusan MK Pasal 22 E ayat

DPD… o Dasar Konstitusional, UU MD 3, dan Putusan MK Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 “DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang yang berkaitan dengan otonomi, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah” Apakah DPD memiliki hak inisiatif? Secara “kebahasaan” DPD mempunyai hak inisiatif, tapi tidak secara “pengertian”.

DPD… Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 “DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan

DPD… Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 “DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama” o Kewenangan membahas dan memberi pertimbangan o Tahap pembahasan?

DPD… Pasal 22 D ayat (3) UUD 1945 “DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan

DPD… Pasal 22 D ayat (3) UUD 1945 “DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti” o Akibat hukum dari pengawasan DPD

DPD… Perubahan UU MD 3 (UU No. 17/2014) “…pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan

DPD… Perubahan UU MD 3 (UU No. 17/2014) “…pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. • Putusan MK yang membatalkan kewenangan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah.

DPD…(PEMBENTUKAN UU) Tantangan dan pembenahan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan: Pertama; tantangan dan pembenahan yang

DPD…(PEMBENTUKAN UU) Tantangan dan pembenahan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan: Pertama; tantangan dan pembenahan yang bertalian dengan persoalan yang bersifat teknis dan mekanisme pembentukan peraturan perundangan. Kedua; tantangan dan pembenahan yang bersangkutan dengan “politik hukum nasional” (national legal policy).

DPD… (PEMBENTUKAN…) Salah satu asas penting membentuk peraturan perundang-undangan: asas keperluan (asas kebutuhan) Kekosongan

DPD… (PEMBENTUKAN…) Salah satu asas penting membentuk peraturan perundang-undangan: asas keperluan (asas kebutuhan) Kekosongan hukum. Ketentuan yang ada telah usang (tidak lagi memenuhi kebutuhan). Ketentuan yang ada menimbulkan konflik. Ketentuan yang ada tidak jelas yang menimbulkan berbagai interpretasi. Perubahan politik. Akomodasi politik.

DPD… (PEMBENTUKAN) Kebutuhan harus mendasar (prinsipil), yang berarti tanpa dibuat ketentuan baru, akan menimbulkan

DPD… (PEMBENTUKAN) Kebutuhan harus mendasar (prinsipil), yang berarti tanpa dibuat ketentuan baru, akan menimbulkan masalah, masalah tidak dapat dipecahkan, merugikan masyarakat Pentingnya Naskah Akademik Pentingnya evaluasi Kriteria ‘prioritas’

DPD… (PEMBENTUKAN…) Pengertian politik hukum lebih luas dibandingkan politik perundangan Politik hukum: kebijakan yang

DPD… (PEMBENTUKAN…) Pengertian politik hukum lebih luas dibandingkan politik perundangan Politik hukum: kebijakan yang berkenaan dengan hukum atau kebijakan dalam bidang hukum. Padmo Wahjono: “Kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk”. Bagir Manan: politik hukum terdiri atas politik hukum permanen dan politik hukum temporer Politik hukum temporer: kebijakan hukum dari waktu ke waktu

DPD… (PEMBENTUKAN…) Politik perundang-undangan: kebijakan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan ‘Yang berkenaan dengan peraturan

DPD… (PEMBENTUKAN…) Politik perundang-undangan: kebijakan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan ‘Yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan”, meliputi: a. bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan; b. materi muatan serta tata cara penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan

DPD… (PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAPERDA DAN PERDA) Kompleksitas kewenangan evaluasi legislasi daerah UU No.

DPD… (PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAPERDA DAN PERDA) Kompleksitas kewenangan evaluasi legislasi daerah UU No. 32/ 2004: Yang berwenang Kemdagri, Pemda Provinsi (utk Raperda & Perda Kab. /Kota) Lingkup evaluasi oleh Pemerintah: evaluasi Raperda (preview bbrp jenis Raperda, ie. APBD, RTRW), review (pembatalan), keberatan atas pembatalan via MA (balancing mechanism)

DPD…(PEMANTAUAN…) UU No. 23/2014 (menggantikan UU 32/2004) : preview untuk bbrp Jenis Raperda, review

DPD…(PEMANTAUAN…) UU No. 23/2014 (menggantikan UU 32/2004) : preview untuk bbrp Jenis Raperda, review (pembatalan Perda + Perkada), minus keberatan atas pembatalan via MA, plus Nomor Registrasi (fasilitasi: preview? ) Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 & No. 56/PUU-XIV/2016: Kewenangan review (pembatalan), dibatalkan Pasal 249 ayat (1) j UU No. 2/2018 (Perubahan UU MD 3/2018), tambahan kewenangan DPD: pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda?

DPD… (PEMANTAUAN…) Perubahan fokus kewenangan DPD dari original intent-nya: 1. original intent: lembaga perwakilan

DPD… (PEMANTAUAN…) Perubahan fokus kewenangan DPD dari original intent-nya: 1. original intent: lembaga perwakilan yang membawa aspirasi daerah pada tingkat nasional 2. Perubahan: menjadi “pengawas Pemerintahan Daerah”: apakah inkonstitusional? 3. Persoalan konstitusionalitas belum jadi perhatian MK saat menguji Perubahan UU MD 3/ 2018.

DPD… (PEMANTAUAN…) Masalah aplikabilitas kewenangan DPD dalam legislasi daerah: 1. Mungkinkah DPD memantau, &

DPD… (PEMANTAUAN…) Masalah aplikabilitas kewenangan DPD dalam legislasi daerah: 1. Mungkinkah DPD memantau, & mengevaluasi: Raperda + Perda (preview + review)? 2. Apakah lingkupnya semua daerah (provinsi, kabupaten/kota)? 3. Bagaimana upaya menindaklanjut hasil evaluasi DPD? Note: Ada kewenangan lembaga lain (Mendagri, Gubernur (evaluasi Raperda), evaluasi internal Pemda)

DPD… (PEMANTAUAN…) Tumpang tindih wewenang pada tahap Evaluasi Raperda (berjenjang): Raperda Prov. oleh Mendagri,

DPD… (PEMANTAUAN…) Tumpang tindih wewenang pada tahap Evaluasi Raperda (berjenjang): Raperda Prov. oleh Mendagri, Raperda Kab/Kota oleh Gubernur, dimana letak kewenangan DPD pada tahap ini? Ketiadaan wewenang external post-legislative scrutiny (tahap Evaluasi Perda): Evaluasi Perda menjadi exclusive power Pemda: belum efektif. Dalam hal apa Kemdagri & Gubernur berwenang pada tahap ini? Bagaimana menempatkan kewenangan DPD pada tahap ini?

PENUTUP Berfungsinya sistem ketatanegaraan ditentukan oleh tiga faktor utama: (1) Hukum dan peraturan perundang-undangan

PENUTUP Berfungsinya sistem ketatanegaraan ditentukan oleh tiga faktor utama: (1) Hukum dan peraturan perundang-undangan (2) Sistem politik yang sehat yang tercermin dalam tingkah laku atau perilaku politik yang baik. (3) Tingkah laku sosial dalam infra struktur politik