DPD DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN Umbu Rauta Dosen Hukum
DPD DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN Umbu Rauta Dosen Hukum Tata Negara, Direktur Pusat Studi Hukum & Teori Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Disampaikan Dalam Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2019 – 2024, JW Marriot Hotel – Jakarta, 18 September 2019
Eksistensi & Pengaturan DPD hadir saat Perubahan Ketiga & Keempat UUD NRI 1945. Beberapa usulan penamaan saat pembahasan amandemen: Dewan Utusan Daerah; Dewan Daerah; Wakil-wakil Daerah; dan Dewan Perwakilan Daerah. Pengaturan terkait DPD dalam UUD NRI 1945: - Bab II (MPR) Pasal 2 (1); - Bab VIIA (DPD) Pasal 22 C, dan Pasal 22 D. - Bab VIIIA (BPK) Pasal 23 F (1)
Alasan Pembentukan DPD (Normatif) Semangat pemberdayaan daerah melalui Tap MPR No XV/1998 dan UU No. 22 Tahun 1999. Strategi ‘jalan tengah’ menghindari semangat kedaerahan yang berpotensi merong NKRI. Penghargaan terhadap varian keterwakilan rakyat (politik & territorial). Pengganti Utusan Daerah, dengan “nature” yang berbeda.
Alasan Perwakilan Bikameral (Teoretik) Membangun mekanisme pengawasan & keseimbangan (checks & balances) serta double checks untuk produk legislasi. Membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang belum terwakili pada kamar pertama (degree of representation).
Model Struktur Perwakilan Bikameral (Giovanni Sartori membagi berdasarkan relasi kedua kamar) 1 2 3 Sistem bikameral yang lemah (asymmetric/weak/ soft bicameralism), jika kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya. Sistem bikameral yang simetris/relatif sama kuat (symmetric/strong bicameralism), jika kekuatan antara dua kamar nyaris sama kuat. Sistem bikameral yang sempurna (perfect bicameralism), jika kekuatan antara kedua kamar betul-betul seimbang).
Variabel Penentu Model Bikameral • Arend Lijphart, mengemukakan bahwa kuat lemahnya hubungan antar kedua kamar ditentukan oleh: 1. The first important aspect is the formal constitutional power that the two chambers have. 2. The actual political importance of second chambers defends not only on their formal power but also their method of selection. 3. The crucial difference between the two chambers of bicameral legislature is that second chambers may be elected by different methods or designed so as to overrepresant certain minorities.
Susunan & Kedudukan DPD UUD NRI 1945 UU MPR, DPD, DPRD • DPD adalah main state organ. • Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. • Peserta pemilu adalah Perseorangan. • Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. • DPD main state organ. • DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. • DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
Kewenangan DPD – Pasal 22 D, Pasal 23 (2), Pasal 23 F (1) UUD NRI 1945 • dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. • ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. • dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Fungsi - Tugas & Wewenang DPD – Pasal 249 UU MD 3 Legislasi Pertimbangan (Anggaran & Seleksi) Pengawasan • Mengajukan RUU • Ikut membahas RUU • Menyusun & menyampaikan DIM RUU • Menyusun Prolegnas • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama • Memberi pertimbangan kepada DPR atas hasil pemeriksaan BPK • Memberi pertimbangan kepada DPR terkait pemilihan anggota BPK. • Mengawasai pelaksanaan UU mengenai : otda, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hub pusat-daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya. • Mengawasi pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama • Memantau & mengevaluasi Raperda & Perda.
Hak DPD - Pasal 256 UU MD 3 • mengajukan RUU yang berkaitan: otda, hub pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, & perimbangan keuangan pusat dan daerah; • ikut membahas RUU yang berkaitan: otda, hub pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; • memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan RUU tentang APBN, pajak, pendidikan, dan agama; • melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otda, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hub pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Hak Anggota DPD - Pasal 257 UU MD 3 • bertanya; • menyampaikan usul dan pendapat; • memilih dan dipilih; • membela diri; • imunitas; • protokoler; dan • keuangan dan administratif.
Tafsir Kewenangan DPD Pasca Putusan MK (Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 & Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014) • Kewenangan DPD mengusulkan RUU harus diperlakukan setara RUU dari presiden dan DPR. • Kewenangan DPD ikut membahas RUU bersama DPR dan presiden. • Kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU. • Keterlibatan DPD dalam penyusunan prolegnas, sama dengan keterlibatan Presiden dan DPR. • Kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU.
Desain UUD NRI 1945 Terkait DPR & DPD Pelibatan DPR & DPD • Pasal 5 ayat 1: Presiden mengajukan RUU kepada DPR. • Pasal 7 A & 7 B : alasan & prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, usulan/dugaan DPR. • Pasal 7 C : Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. • Pasal 11 : Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara (perjanjian internasional lainnya) dengan persetujuan DPR. • Pasal 13 : Presiden mengangkat dan menerima Duta, memperhatikan pertimbangan DPR. • Pasal 14 ayat 2: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. • Pengaturan fungsi dan hak DPR dalam Pasal 20 A dan Pasal 21 • Pasal 1 ayat 1 : Kesetaraan anggota DPR dan anggota DPD sebagai bagian dari MPR. • Pasal 23 ayat 2 : RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. • Pasal 23 E : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. • Pasal 23 F : Anggota BPK dipilih oleh DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Hubungan DPD dengan Lembaga Negara lain • DPD – DPR; • • • Dalam pengajuan RUU tertentu, Dalam pembahasan RUU tertentu; Dalam pengawasan UU tertentu; Dalam pembahasan RAPBN, Pajak, Pendidikan, Agama; Dalam pemilihan anggota BPK. • DPD – Presiden; • Dalam pembahasan RUU tertentu; • Dalam pembahasan APBN; • Dalam pengawasan UU tertentu. • DPD – BPK; • Pemberian pertimbangan seleksi anggota BPK; • Hasil pemeriksaan keuangan negara.
Keunggulan & Kelemahan DPD Keunggulan Kelemahan • Kadar legitimasi lebih tinggi • Lebih mandiri dalam beraktifitas • Keleluasaan bertindak • Penentu dalam pengambilan putusan di MPR terkait: (amandemen & impeachment) • Afiliasi anggota yang ganda (politik & territorial) • Fungsi yang terbatas • Kesukaran membedakan persoalan hubungan pusat – daerah • Masih kurang dikenal oleh publik
Pemberdayaan DPD Masa Depan • Variabel Penentu: • • Kerangka Pengaturan. Kepemimpinan. Kemampuan SDM. Inovasi Alat Kelengkapan. • Variabel Berpengaruh: • • • Tingkat penerimaan Lembaga Negara lain. Dukungan Publik. Daya dukung keuangan. Kecukupan waktu. Dukungan Sekretariat Jenderal.
Bahan Bacaan • Undang Dasar NRI Tahun 1945 • Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD (termasuk Perubahan Pertama & Kedua). • Arend Lijphart, Democraties Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, New Haven and London: Yale University Press, 1984. • Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996. • Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2002. • Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005. • Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Slides: 17