DOKTRIN YANG DIANUT THE DOCTRINE OF PRECEDENT STARE

DOKTRIN YANG DIANUT: THE DOCTRINE OF PRECEDENT/ STARE DECISIS z. HUKUM YANG SUDAH ADA DI DALAM PUTUSAN HAKIM LAIN DARI PERKARA SEJENIS SEBELUMNYA HAKIM HARUS MENDASARKAN PADA PRINSIP SEBELUMNYA (PRESEDEN)

z. BILA BELUM ADA PUTUSAN TERDAHULU, HAKIM DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA SESEORANG DAPAT MENETAPKAN PUTUSAN BARU BERDASAR KAN NILAI-NILAI KEADILAN, KEBENARAN AKAL SEHAT z. KARENA BERKEMBANG DARI PUTUSAN HAKIM UNTUK SUATU PERKARA ATAU KASUS, MAKA SISTEM INI SERING DISEBUT SEBAGAI CASE LAW

3. SISTEM HUKUM ADAT HANYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA ISTILAHNYA BERASAL DARI BAHASA BELANDA "ADATRECHT", OLEH SNOUCK HURGRONJE

PENGERTIAN HUKUM ADAT MENGANDUNG MAKNA: HUKUM INDONESIA DAN KESUSILAAN MASYARA KAT MERUPAKAN HUKUM ADAT BERSUMBER PADA PERATURAN-PERATURAN HUKUM TIDAK TERTULIS YANG TUMBUH BERKEMBANG DAN DIPERTAHANKAN DNG KESADARAN HUKUM MASYARAKATNYA

BERSIFAT TRADISIONAL DENGAN BERPANGKAL KEPADA KEHENDAK NENEK MOYANG DAPAT BERUBAH TERGANTUNG DARI PENGARUH KEJADIAN DAN KEADAAN HIDUP YANG SILIH BERGANTI PEMUKA ADAT BERPERAN MELAKSANAKAN SISTEM HUKUM ADAT. PENGARUHNYA BESAR, PEMIMPIN YANG DISEGANI, MENJAGA KEUTUHAN HIDUP SEJAHTERA

PEMUKA ADAT DIANGGAP SBG ORANG YANG PALING MAMPU MENJALANKAN DAN MEMELIHARA PERATURAN, SELALU DITAATI MASYARAKATNYA BERDASARKAN KEPERCAYAAN PADA NENEK MOYANG PERANAN INI DAPAT MENGUBAH HUKUM ADAT SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT TANPA MENGHAPUS KEPERCAYAAN DAN KEHENDAK SUCI NENEK MOYANG

4. SISTEM HUKUM ISLAM v. DIANUT OLEH MASYARAKAT ARAB, BERKEMBANG DI ASIA, AFRIKA, EROPA DAN AMERIKA SECARA INDIVIDUAL/ KELOMPOK v. BERSUMBER HUKUM PADA : QURAN, SUNAH NABI, IJMA DAN QIYAS v. DASAR HUKUM: MENGATUR SEGI PEMBANGUNAN, POLITIK, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

v SISTEM HUKUM DALAM HUKUM FIKH TERDIRI DARI DUA HUKUM POKOK YAITU HUKUM ROHANIAH DISEBUT IBADAT. HUKUM DUNIAWI TERDIRI DARI : • MUAMALAT TATA TERTIB HUKUM ANTAR MANUSIA (JUAL BELI, HK. TANAH, HAK MILIK DLL) • NIKAH YAITU MEMBENTUK KELUARGA • JINAYAT YAITU HUKUM PIDANA, ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP HUKUM ALLAH DAN KEJAHATAN

PENGERTIAN DASAR SISTEM HUKUM 1. • • SUBYEK HUKUM SETIAP PIHAK YANG MENJADI PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN BERUPA: 1. 1. PRIBADI KODRATI 1. 2. PRIBADI HUKUM 1. 3. PEJABAT/TOKOH

2. HAK DAN KEWAJIBAN HAK : SUATU KEBOLEHAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU / TIDAK MELAKUKAN SESUATU. WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUM. KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUM.

PALING PENTING KEWAJIBAN UNTUK TIDAK MENYALAH GUNAKAN HAK. ¶ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TERDAPAT HUBUNGAN KORELATIF ¶HAK DIBATASI KEWAJIBAN ¶KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUM

3. PERISTIWA HUKUM • PERISTIWA YANG MEMBAWA AKIBAT HUKUM • KEJADIAN YANG MENIMBULKAN/ MENGHAPUSKAN HAK/KEWAJIBAN • PERISTIWA SOSIAL BERSEGI HUKUM

PERISTIWA HUKUM DAPAT BERUPA : 1. PERILAKU DALAM HUKUM: SIKAP TINDAK YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM 1. PERILAKU MENURUT HUKUM 1. 1. SEPIHAK 1. 2. JAMAK PIHAK 1. 3. SEREMPAK 2. PERILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN MELANGGAR HUKUM 3. ZAAKWARNEMING

2. 3. KEJADIAN MISALNYA : KELAHIRAN KEADAAN, YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN 4. HUBUNGAN HUKUM MERUPAKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN DALAM HUKUM, SEBAGAI IKATAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTAR SUBYEK HUKUM

5. OBYEK HUKUM YAITU SEGALA SESUATU MENJADI OBYEK DARI HUBUNGAN HUKUM. ADAKALANYA OBYEK HUKUM DINAMAKAN BENDA, YANG DIBEDAKAN : A. BENDA YG BERWUJUD DAN YG TIDAK BERWUJUD B. BENDA YG BERGERAK DAN BENDA TDK BERGERAK

REFERENSI • YUDHO, WINARNO DAN AGUS BROTOSUSILO, 1986. MATERI POKOK SISTEM HUKUM INDONESIA. PAJA 3131, MODUL 1 -6. JAKARTA : KARUNIKA DAN UNIV TERBUKA • DJAMALI, R. ABDOEL, 1993. PENGANTAR HUKUM INDONESIA. ED. 2. , CET 3. JAKARTA: RAJA GRAFINDO PERSADA.

Bentuk hukum • Tertulis • Tidak tertulis : hukum adat, hukum kebiasaan