Disampaikan oleh Drs S Kuspriyomurdono M Si Deputi

Disampaikan oleh : Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2013 1 File : Pengembangan Karier Jabatan Fungsional-Kem KP-22 Agust 2013

PENDAHULUAN A. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (kondisi 1 Jan 2013) 4. 467. 982 orang • Struktural = 238. 462 ( 5, 34%) • Fungsional Tertentu = 2. 252. 090 (50, 40%) • Fungsional Umum = 1. 977. 430 (44, 26%) Jumlah Pejabat Fungsional Umum dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana = 1. 977. 430 (44, 26%) Jumlah Pejabat Fungsional Umum dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA s/d Pasca Sarjana = 1. 798. 551 (40, 25%) yang dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Tertentu

B. PNS YANG MENDUDUKI JFU UNTUK DAPAT DIANGKAT KE DALAM JFT q SLTA q Diploma q Sarjana q Pasca Sarjana

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ( Pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 ) e PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat e Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai : * Kompetensi * Prestasi kerja * Jenjang pangkat * Syarat obyektif lainnya 4

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat Jabatan struktural Jabatan fungsional 5

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN struktural • Manajerial • Fasilitatif PP. No. 100 Th 1999 PP. No. 13 Th. 2002 Perampingan Struktural PP. No. 41 Th. 2007 Pengangkatan Dalam jabatan staf JF Umum PNS Profesional fungsional JF Tertentu • Mandiri • Teknis • Subtantif PP. No. 16 Th 1994 jo. PP. No. 40 Th 2010 Keppres No. 87 Th. 1999 Pemerkayaan/ Pengembangan fungsi 120 Jab Fung 6

KOMPETENSI INTI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL JABATAN STRUKTURAL : kepemimpinan dan manajerial serta mempunyai kode etik JABATAN FUNGSIONAL : keahlian dan/atau keterampilan spesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik Catatan : Jabatan fungsional umum (non angka kredit) 7

MEKANISME POLA KARIER PNS a. Perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional dan dari jabatan fungsional ke struktural baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal serta perpindahan wilayah kerja; b. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan jabatan pada tingkat eselon dan pangkat jabatan yang sama; c. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpin-dahan yang bersifat kenaikan jabatan (promosi); d. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional.

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kedudukan dalam organisasi jelas Tugas terstruktur dan berjenjang Kemandirian dalam tugas diakui Pengembangan sistem kompensasi Pembentukan nilai melalui etika profesi Kepangkatan tidak terbatas pada jenjang pendidikan seperti halnya jabatan fungsional umum 7. Untuk kenaikan pangkat bisa melampaui pangkat atasan langsung 8. Tidak perlu ujian dinas untuk setiap kenaikan golongan 9. Sepanjang terpenuhi AK yang dipersyaratkan bisa naik pangkat setiap 2 tahun 10. Memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan JFU 9

PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL 1. PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional; 2. Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatan struktural; 3. Kewenangan yang ada pada jabatan struktural di-anggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional; 4. Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas; 5. Masih dipandang sbg jabatan alternatif; 6. Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP; 7. Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional. 10

TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS 11

PRINSIP DASAR PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Mempunyai Metodologi 2. Memiliki Etika Profesi 3. Dapat disusun dlm jenjang jabatan 4. Bersifat Mandiri 5. JF tsb diperlukan dalam tupoksi Organisasi 12

KONSEKUENSI PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL Organisasi Menjadi Datar ( flat ) dan mengedepankan peran jabatan fungsional ( kelompok JF ) 13

POLA KARIER DALAM JABATAN FUNGSIONAL Utama Madya ( JS ) ( 4 th ) Penyelia Pelaksana L * * ( 4 th ) ( JS ) Muda Pertama Pelaksana P 14

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL q impassing / penyesuaian q mengisi formasi yang lowong ( cpns ) q perpindahan diagonal dr jabstruk/jabfung lain 15

TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Menyusun Naskah Akademik 2. Menyusun Matrik Butir-Butir Kegiatan 3. Melakukan Uji Petik dengan penyebaran kuesioner dan wawancara 4. Tabulasi hasil uji petik 5. Validasi penentuan tarif/bobot Angka Kredit 6. Penuangan kedalam Rancangan Peraturan Menpan 7. Pertimbangan teknis Kepala BKN 8. Penetapan Jabatan Fungsional dgn Peraturan Menpan 9. Penetapan Peraturan Bersama Instansi Pembina Jabat-an Fungsional dan Kepala BKN (Petunjuk Pelaksanaan) 10. Penetapan Petunjuk Teknis oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional 16

UPAYA PEMBINAAN PROFESIONALISME JABATAN FUNGSIONAL 1. Menetapkan formasi 2. Menetapkan standar kompetensi 3. Pengusulan tunjangan 4. Melakukan sosialisasi 5. Penyusunan kurikulum Diklat 6. Penyelenggaraan Diklat 7. Pengembangan sistem informasi 8. Fasilitasi pelaksanaan 9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi 10. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi 11. Melakukan monitoring dan evaluasi 17

PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL 1. Keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai 2. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi: - Kualifikasi pendidikan - Tingkat pendidikan : ≥ Sarjana untuk jenjang keahlian ≤ Diploma III untuk jenjang keterampilan - Sifat / jenis pekerjaan 18

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL v Kompetensi yang diperlukan, terdiri dari : 1. Kompetensi dasar (based competency) 2. Kompetensi bidang v PNS yang menduduki jabfung paling tidak memiliki kompetensi minimal yang diperlukan untuk jabfung yang bersangkutan 19

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL 1. Berdasarkan data lapangan, Instansi Pembina belum optimal melakukan sosialisasi, sehingga belum semua jabfung diterapkan didaerah 2. Sosialisasi dilakukan pada setiap Instansi yang menerapkan jabatan fungsional tersebut (Instansi pusat dan/atau daerah) 3. Materi sosialisasi a. Manajeman kepegawaian b. Substansi/tugas pokok jabfung 20

KURIKULUM / MODUL DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL 1. Kurikulum/modul disusun dengan menggunakan metode/media yang sesuai dengan jabfung ybs 2. Disusun berdasarkan tingkat/jenjang jabatan 3. Komponen kurikulum : a. Tujuan b. Bahan pembelajaran c. Proses pembelajaran d. Penilaian 21

DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL v Diklat terdiri dari : a. Diklat pengangkatan dalam jabatan b. Diklat kenaikan jabatan v Sertifikasi Diklat >>> bekerjasama dgn LAN 22

SISTEM INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL Sistem informasi jabatan fungsional perlu dibangun, untuk akses informasi yang diperlukan stakeholder yang berkaitan dengan : a. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional b. Pembinaan Karier Jabatan Fungsional c. Penyelenggaraan Diklat d. Peningkatan Kesejahteraan e. dll 23

PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL v Sebagai wadah untuk berkumpul/menyatukan pendapat/menyampaikan ide-ide untuk pengembangan jabatan fungsional tersebut v Perlu disusun kode etik profesi v Saat ini baru ada beberapa jabatan fungsional yang telah dibentuk organisasi profesi, antara lain : 1. IDI Dokter 2. PGRI Guru 3. Forum Komunikasi Auditor 24

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL v Tunjangan jabatan fungsional diusulkan oleh instansi pembina dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden v Pertimbangan pemberian tunjangan : 1. Faktor resiko 2. Faktor kelangkaan 3. Sifat/jenis pekerjaan 25

MONITORING DAN EVALUASI 1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan jabatan fungsional dilapangan 2. Apabila terjadi permasalahan perlu dilakukan revisi/ perubahan 3. Respon monev adalah pejabat fungsional dan pejabat pengelola kepegawaian 4. Quesioner/daftar pertanyaan terdiri dari manajemen kepegawaian dan tugas pokok 26

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Pembinaan karier pejabat fungsional menuju puncak jabatan dan pangkat tertinggi. 2. Pembinaan profesi dengan meningkatkan kompetensi demi terwujudnya sosok pejabat fungsional yang profesional dan mandiri. 3. Pembinaan budaya kerja agar kinerja pejabat fungsional menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Pembinaan kode etik jabatan fungsional dalam rangka membentuk perilaku yang profesional dan bermartabat. 5. Pembinaan disiplin pejabat fungsional untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi waktu. 6. Pembinaan sistem administrasi, guna menciptakan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional. 27

1. PROFESIONAL & DISIPLIN, untuk menanggapi tuntutan masyarakat akan pelayanan dan kinerja PNS yang baik sebagaimana tujuan dari reformasi birokrasi PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL 2. POLA KARIER PNS, dapat dilakukan melalui pengembangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, namun mendasarkan diri pada prinsip “ramping struktur dan kaya fungsi” maka dengan melalui pengembangan jabatan akan mengarah pada restrukturisasi, simplifikasi dan otomatisasi, sebagai bagian dari reformasi birokrasi 3. PENGEMBANGAN POLA KARIER MELALUI JABATAN FUNGSIONAL, jabatan fungsional menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan profesionalisme PNS menuju pada SDM PNS yang efektif dan efisien sesuai 28 dengan kebutuhan organisasi

Terima kasih 29