DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI ARAH DAN KEBIJAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI BERDASARKAN UU NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN Disampaikan pada RAKOR Ditjen Industri AGRO Mataram, 7 Maret 2014

DAFTAR ISI I PERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM UU NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN II PENDEKATAN, VISI DAN MISI PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI 13 III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 17 IV KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI 20 V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI 25 VI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI 29 VII KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH 36 3 2

I. PERWILAYAHAN INDUSTRI DALAM UU NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN 3

Sebagai salah satu asas pembangunan industri ……… Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Asas : 1. Kepentingan nasional 2. Demokrasi ekonomi 3. Kepastian berusaha 4. Pemerataan persebaran 5. Persaingan usaha yang sehat; dan 6. Keterkaitan Industri Pemerataan Persebaran : Upaya mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah

Sebagai salah satu tujuan pembangunan industri ……… Tujuan : 1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional 2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri 3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta Industri Hijau 4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat 5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan 7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

SKEMA UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN Instrumen Pendukung • Perizinan • Penanaman Modal Bidang Industri • Fasilitas Industri Pembangunan Sumber Daya Industri • Pembangunan SDM • Pemanfaatan SDA • Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri • Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi • Penyediaan Sumber Pembiayaan TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian • Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional • Kebijakan Industri Nasional • Rencana Kerja Pembangunan Industri Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri • Standardisasi Industri • Infrastruktur Industri • Sistem Informasi Industri Nasional • Perwilayahan Industri Pemberdayaan Industri • IKM • Industri Hijau • Industri Strategis • P 3 DN • Kerja Sama Internasional di Bidang Industri Instrumen Pendukung • Komite Industri Nasional • Peran Serta Masyarakat • Pengawasan dan Pengendalian, • Sanksi Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri • Tindakan Pengamanan Industri • Tindakan Penyelamatan Industri

SISTEMATIKA UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN (17 Bab dan 125 Pasal) BAB III BAB IV BAB VII KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi Pasal 2 Asas Pasal 3 Tujuan Pasal 4 Ruang Lingkup PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL PERWILAYAHAN INDUSTRI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Pembangunan Sumber Daya Manusia Bagian Ketiga Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bagian Keempat Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Bagian Kelima Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Bagian Keenam Penyediaan Sumber Pembiayaan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Standardisasi Industri Bagian Ketiga Infrastruktur Industri Bagian Keempat Sistem Informasi Industri Nasional

. . . BAB VIII BAB IX BAB XIII BAB XIV BAB XVII PEMBERDAYAAN INDUSTRI Bagian Kesatu Industri Kecil dan Industri Menengah Bagian Kedua Industri Hijau Bagian Ketiga Industri Strategis Bagian Keempat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bagian Kelima Kerja Sama Internasional di Bidang Industri TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN INDUSTRI Bagian Kesatu Tindakan Pengamanan Industri Bagian Kedua Tindakan Penyelamatan Industri PERIZINAN, PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI, DAN FASILITAS Bagian Kesatu Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri Bagian Kedua Penanaman Modal Bidang Industri Bagian Ketiga Fasilitas Industri KOMITE INDUSTRI NASIONAL PERAN SERTA MASYARAKAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYIDIKAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL (RIPIN) UU 17 TAHUN 2007 RIPIN memperhatikan: a. potensi sumber daya Industri; b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah; d. perkembangan Industri dan bisnis baik nasional maupun internasional; e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota UU PERINDUSTRIAN PP RIPIN RPJPN 20 Thn Arah Pembangunan Industri: • Industri yang berdaya saing • Keterkaitan dengan pengembangan IKM • Struktur Industri yang sehat dan berkeadilan • Mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa PERPRES RPJMN a. b. c. d. e. f. g. RIPIN memuat: visi, misi, dan strategi pembangunan Industri; sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri; bangun Industri nasional; pembangunan sumber daya Industri; pembangunan sarana dan prasarana Industri; pemberdayaan Industri; dan perwilayahan Industri. PERPRES KIN 5 Thn PERDA PERPRES RKP PERMEN RENJA PEMBANGUNA N INDUSTRI 1 Thn 1. sasaran pembangunan Industri; 2. fokus pengembangan Industri; 3. tahapan capaian pembangunan Industri; 4. pengembangan sumber daya Industri; 5. pengembangan sarana dan prasarana; dan 6. pengembangan perwilayahan Industri; 7. fasilitasi dan kemudahan. RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Rencana Pembangunan Industri Propinsi (Pasal 10) 1. Setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional 3. Rencana pembangunan industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. Potensi sumber daya industri daerah b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan 4. Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota(Pasal 11) 1. Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional 3. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. Potensi sumber daya industri daerah b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan 4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Perwilayahan Industri Pengaturan: (Pasal 14) 1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Perwilayahan Industri 2. Perwilayahan industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan: a. Rencana tata ruang wilayah b. Pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional c. Peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah. d. Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai 3. Perwilayahan industri dilaksanakan melalui: a. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri; b. Pengembangan kawasan peruntukkan industri; c. Pembangunan kawasan industri; d. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan industri diatur dengan Peraturan Pemerintah

II. PENDEKATAN, VISI DAN MISI PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI 13

DEFINISI PERWILAYAHAN INDUSTRI Perwilayahan Industri adalah strategi pengembangan industri dengan menggunakan pendekatan perwilayahan untuk mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan industri berdasarkan potensi dan kesesuaian sumber daya wilayah tanpa dibatasi oleh kewenangan batas administrasi provinsi dan atau kabupaten/kota 14

3 PILAR PENGEMBANGAN INDUSTRI Perwilayahan Industri Re nal gio na l Re Industri Prioritas Nasional Sektoral Pengembangan Industri Daerah 15

PENDEKATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI “Kombinasi 2 (dua) pendekatan yaitu: pendekatan sektoral melalui pengembangan industri prioritas nasional dan pendekatan perwilayahan industri atau regional yang berlandaskan pada keunggulan yang dimiliki oleh daerah. ” Pembangunan Industri Pendekatan Sektoral : Pengembangan industri prioritas nasional Pendekatan Perwilayahan Industri: • Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. • Kawasan Peruntukkan Industri • Kawasan Industri • Sentra Industri Kecil Menengah 16

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH DAN KEBIJAKAN • Percepatan pemerataan dan penyebaran industri melalui pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukkan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil menengah; Strategi Pokok • Peningkatan kerjasama dan kolaborasi antar wilayah, antara pemerintah dengan dunia usaha dan akademisi; • Peningkatan fasilitasi infrastruktur industri untuk peningkatan daya tarik investasi. 18

STRATEGI FUNGSIONAL (UU NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN PASAL 14) 1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah STRATEGI FUNGSIONAL 2. Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri 3. Pengembangan Kawasan Industri 19

IV. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI

DEFINISI WPPI Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah Suatu bentang alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh infrastruktur konektivitas yang mantap. (sumber daya alam, infrastruktur) 21

PENGEMBANGAN WPPI (RPP Perwilayahan Industri) Kebijakan perwilayahan industri untuk mendorong tumbuhnya wilayah pusat pertumbuhan industri dilakukan dengan memperhatikan: 1. Rencana wilayah pusat pertumbuhan industri Wilayah Nasional 2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 3. Pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah secara nasional 4. Peningkatan Daya Saing Kompetensi Inti Industri Daerah 5. Peningkatan Nilai Tambah sepanjang rantai nilai industri unggulan propinsi. 6. Peningkatan jaringan infrastruktur yang merata dan berjenjang 7. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM 22

STRATEGI PENGEMBANGAN WPPI (RPP Perwilayahan Industri) 1. Menjaga konektivitas antar wilayah pusat pertumbuhan industri 2. Mengembangkan wilayah pusat pertumbuhan industri yang baru di luar Jawa 3. Mengawasi dan mengendalikan wilayah pusat pertumbuhan industri yang sudah ada 4. Membina wilayah pusat pertumbuhan industri agar lebih maju dan berdaya saing. 5. Mengembangkan pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 23

WPPI (DALAM PROSES PENYUSUNAN)

V. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

DEFINISI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri dengan tidak meng ganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau tidak mengubah lahan produktif 26

PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Kebijakan perwilayahan industri untuk mendorong tumbuhnya kawasan peruntukan industri dilakukan dengan memperhatikan: • Rencana kawasan peruntukan industri Wilayah Daerah • Pendayagunaan potensi sumberdaya daerah • Peningkatan Nilai Tambah sepanjang rantai nilai • Peningkatan jaringan infrastruktur yang merata dan berjenjang • Peningkatan jumlah dan kualitas SDM 27

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI • Menjaga konektivitas antar kawasan peruntukan industri • Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang baru di luar Jawa • Mengawasi dan mengendalikan kawasan peruntukan industri yang sudah ada • Membina kawasan peruntukan industri agar lebih maju dan berdaya saing. • Mengembangkan pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 28

VI. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Infrastruktur Industri Pengaturan: (Pasal 62 -Pasal 63) 1. Menteri Pemerintah dan Pemerintah Daerah men jamin tersedianya infrastruktur Industri. 2. Infrastruktur Industri paling sedikit meliputi: a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri; b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan; c. fasilitas jaringan telekomunikasi; d. fasilitas jaringan sumber daya air; e. fasilitas sanitasi; dan f. fasilitas jaringan transportasi. 3. Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan melalui: a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. 4. Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri yang harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 5. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi. 6. Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan Kawasan Industri.

Memprakarsai Pembangunan Kawasan Industri Penjelasan: (Pasal 63 Ayat 4) 1. Hal tertentu : kondisi pada saat pihak swasta tidak berminat atau belum mampu membangun kawasan industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan industri dengan mempertimbangkan geoekonomi, geopolitik dan geostrategis 2. Memprakarsai : melakukan investasi langsung untuk membangun kawasan industri

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI 1. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan di setiap WPPI 2. Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan kawasan industri yaitu pada saat pihak swasta tidak berminat atau belum mampu membangun kawasan industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan industri dengan mempertimbangkan geoekonomi, geopolitik dan geostrategis dengan melakukan investasi langsung untuk membangun kawasan industri 3. Meningkatkan daya saing kawasan industri dengan menerapkan Standar Kawasan Industri. 32

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI No 1 Daerah Sei Mangkei (Sumatera Utara) Output Industri Champion Tahun Masterplan Kelapa Sawit 2011 Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Kelapa Sawit 2011 RENSTRA Kelapa Sawit 2011 2 Cilamaya, Karawang (Jawa Barat) RENSTRA Otomotif 2011 3 Kendal (Jawa Tengah) RENSTRA Tekstil 2011 4 Jombang (Jawa Timur) Masterplan Alas Kaki 2011 Studi Kelayakan Alas Kaki 2012 5 Gowa (Sulawesi Selatan) RENSTRA Kakao 2011 6 Palu (Sulawesi Tengah) RENSTRA Rotan 2011 7 Bitung (Sulawesi Utara) RENSTRA Warehouse 2011 DED Warehouse 2012 8 Batu Licin (Kalimantan Selatan) RENSTRA Besi Baja 2012 9 Kariangau (Kalimantan Timur) RENSTRA Minyak dan Gas 2012 33

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI No Daerah Industri Champion Tahun Gasifikasi Batubara 2012 11 Sei Bamban (Sumatera Utara) Masterplan Karet 2012 12 Tanjung Buton (Riau) Masterplan Oleokimia 2012 13 Bangka (Babel) Masterplan Timah 2012 14 Gresik (Jawa Timur) Masterplan Petrokimia 2012 15 Lamongan (Jawa Timur) Strategic Business Plan dan Studi Kelayakan Perkapalan 2012 16 Kulonprogo (DIY) Masterplan Besi Baja 2012 RENSTRA Besi Baja 2013 17 Majalengka (Jawa Barat) Masterplan Tekstil 2012 18 Boyolali (Jawa Tengah) Masterplan dan DED Tekstil 2012 19 Halmahera Timur (Maluku Utara) Masterplan Ferronikel 2012 20 Tangguh (Papua) Masterplan Minyak dan Gas 2012 Garam 2012 10 Tanjung Api (Sumatera Selatan) Output RENSTRA 21 Jeneponto (Sulawesi Selatan) Masterplan 34

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI No Daerah Output Industri Champion Tahun 22 Kuala Tanjung (Sumatera Utara) Master. Plan, RENSTRA Industri Alumina 2013 23 Tanggamus (Lampung) Master. Plan, RENSTRA Industri Maritim 2013 24 Muara Enim (Sumatera Selatan) Master. Plan, RENSTRA Industri Karet 2013 25 Landak (Kalimtan Barat) Master. Plan, RENSTRA Industri Karet 2013 26 Tayan (Kalimantan Barat) Master. Plan, RENSTRA Industri Alumina 2013 27 Subang (Jawa Barat) Master. Plan, RENSTRA Industri Teknologi TInggi 2013 28 Tuban (Jawa Timur) Master. Plan, RENSTRA Industri Kimia 2013 29 Demak (Jawa Tengah) Master. Plan, RENSTRA Industri Alumina 2013 30 Bintuni (Papua Barat) Master. Plan, RENSTRA Industri Migas 2013 31 Takalar (Sulawesi Selatan) Master. Plan, RENSTRA Industri Ferronikel 2013 32 Halmahera Timur (Maluku Utara) Master. Plan, RENSTRA Industri Ferronikel 2013 35

VII. PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH 1. Mendorong pengembangan industri kecil dan industri menengah di daerah melalui pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah 2. Sedang dalam proses penyusunan konsep, bentuk dan mekanisme pengoperasiannya oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) 3. Bagi daerah yang tidak mungkin dibangun kawasan industri, akan didorong untuk mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) 37

TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri