Direktorat Jenderal Pajak Ketentuan Perpajakan ATAS BANTUAN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pajak Ketentuan Perpajakan ATAS BANTUAN PEMERINTAH KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA Hotel Ciputra, 30 April 2019

MELIPUTI PMK 168 TAHUN 2015 stdtd PMK 173 TAHUN 2016 TANAH ABANG TIGA a. b. c. d. e. f. g. Pemberian Penghargaan; Beasiswa; Tunjangan Profesi Guru; Bantuan Operasional; Bantuan Sarana/Prasarana; Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/ Bangunan; Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah; BANTUAN PEMERINTAH

Ruang lingkup penggunaan dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Fasilitasi Contoh Kegiatan Penulisan Buku Kebudayaan - Pengumpulan Sumber - Penulisan Buku - Pencetakan Buku Event Budaya - Pameran Budaya - Diskusi dan Seminar Budaya - Lomba bertemakan Budaya - Upacara Film Budaya - Pembuatan Film Budaya Pengembangan Aplikasi - Pembuatan Aplikasi Mobile Pengadaan properti - Pembelian kostum Pembelian alat music Sarana adat

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bantuan Dari APBN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bukan Objek PPh & PPN Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU PPh Pasal 4 UU PPN Orang Pribadi Organisasi Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Kursus Instansi/Lembaga Pemerintah PTN BHMN dan Non BHMN Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal

Bantuan Pemerintah Kementerian Tidak Dipotong Pajak Komunitas/ Individu KEGIATAN Setor & Lapor Pajak

Bantuan Pemerintah Kementerian Lembaga Negeri Lembaga Swasta/ Komunitas Orang Pribadi/ Individu Bendahara Pemungut dan Pemotong Pajak Bukan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 (2) PPN

ASPEK PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN Contoh Kegiatan Jenis Pengeluaran Pajak Terutang - Lawatan Budaya - Pameran Budaya - Diskusi dan Seminar Budaya - Lomba bertemakan Budaya Honor, Biaya Perjalanan, Sewa Tempat, Hadiah/Penghargaan, Pembelian Bahan, Konsumsi dll PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Sewa - Pengumpulan Sumber - Penulisan Buku - Pencetakan Buku Honor, Biaya Perjalanan, Biaya Cetak dll PPh Pasal 21, PPh 23 - Pembuatan Film Honor, Sewa Perlengkapan, Pembelian Bahan, Konsumsi, Biaya Perjalanan dll PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Sewa -Pembuatan Aplikasi Mobile Honor, Jasa Pihak Ketiga dll PPh Pasal 21, PPh 23 - PPh pasal 23 Pengadaan properti Pembelian kostum Pembelian alat music Sarana adat

KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH Dari Sudut Pandang Pajak 1. Menghitung dan Menyetorkan Pajak melalui SSP tepat waktu PPh 23 Jasa PPh Final Sewa 2. Membuat Bukti Potong jika ada dengan benar 3. Melaporkan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu

1 HITUNG DAN SETOR PAJAK

TARIF PASAL 17 AYAT (1) A UU NO. 36 TAHUN 2008 ( UU PAJAK PENGHASILAN) No Lapisan Penghasilan Tarif 1. s. d. Rp 50. 000 5% 2. Di atas Rp 50. 000 s. d. Rp 250. 000 15% 3. Di atas Rp 250. 000 s. d. Rp 500. 000, - 25% 4. Di atas Rp 500. 000 30%

TARIF PAJAK LAINNYA No Jenis Pajak Tarif 1. PPh Pasal 22 1, 5% 2. PPh Pasal 23 Jasa, Sewa Non Bangunan 2 % 3. PPh Final Pasal 4 (2) 10% 4. PPh 21 Tenaga Ahli / Nara Sumber * *

Pelaporan dan Pembayaran Tanggal Jatuh Tempo No Batas Pembayaran Batas Pelaporan PPh Pasal 21 Tanggal 10 Tanggal 20 2 PPh Pasal 22 7 hari setelah pembayaran kepada PKP Rekanan via KPPN Tanggal 20 3 PPh Pasal 23 Tanggal 10 Tanggal 20 4 PPh Final Tanggal 10 Tanggal 20 7 hari setelah pembayaran kepada PKP Rekanan via KPPN Akhir Bulan 1 Jenis Pajak 5 PPN 6 SPT Tahunan Orang Pribadi Tanggal 31 Maret 7 SPT Tahunan Badan Tanggal 30 April Keterangan Bulan Berikutnya

DENDA KETERLAMBATAN No Jenis SPT Keterangan 1 SPT Masa PPh Pasal 21 Wajib setiap Masa 2 SPT Masa PPh Pasal 22 Jika ada Transaksi 3 SPT Masa PPh Pasal 23 Jika ada Transaksi 4 SPT Masa PPh Final Jika ada Transaksi 5 SPT Masa PPN Wajib setiap Masa Jenis Denda Keterangan Terlambat Lapor SPT Masa PPh 100. 000 per Masa Pajak Terlambat Lapor SPT Masa PPN 500. 000 per Masa Pajak 2% per SSP Terlambat Setor

Identifikasi Kegiatan Misal Pembuatan Film Budaya Honor PPh Pasal 21 Sewa Ruangan/Gedung PPh Final Pasal 4 (2) Sewa Peralatan Pendukung Sewa Kendaraan Jasa Katering PPh Pasal 23 Pembelian Bahan/Perlengkapan *) Biaya Transportasi dll * Pembelian diatas 2 juta dipotong PPh Pasal 22 jika dilakukan oleh Bendahara Pusat/Daerah

Aspek Perpajakan Bendahara PPh Pasal 21 Pajak atas Penghasilan yang dibayarkan kepada Orang Pribadi sehubungan dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa & Kegiatan Identifikasi Pengenaan PPh Pasal 21 Ada Penghasilan Tentukan Status Penerima Penghasilan Neto Tarif % Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Bukan Pegawai Peserta Kegiatan dll Pasal 17

Aspek Perpajakan Bendahara Bukan Pegawai Orang Pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Honorarium Berkesinambungan Tidak Berkesinambungan Komisi Fee Penghasilan Lainnya imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 50% x Bruto Kumulatif 50% x Bruto x Tarif Pasal 17 Atas Pemotongan ini dibuatkan bukti Potong Tidak Final Upah Harian > 200. 000 x Tarif Pasal 17 6

Contoh Penerapan Jika Kementerian/Lembaga Pemerintah Mempekerjakan Tenaga Ahli Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Terdiri Dari : - Pengacara - Akuntan - Arsitek - Dokter - Konsultan - Notaris - Penilai - Aktuaris Termasuk Kategori Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan Maka Perkiraan Penghasilan Neto adalah 50% dari Jumlah Bruto Dipotong PPh Pasal 21 Sebesar Tarif Pasal 17 Dari Perkiraan Penghasilan Neto

Aspek Perpajakan Bendahara Kriteria Bukan Pegawai Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; 3. olahragawan 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 7. agen iklan; 8. pengawas atau pengelola proyek; 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; - petugas penjaja barang dagangan; - petugas dinas luar asuransi; - distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya; 7

Aspek Perpajakan Bendahara Pegawai Tidak Tetap Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Upah Harian > 450. 000 Sebulan < 4. 500. 000 Upah Harian > 450. 000 4. 500. 000 < Sebulan < 10. 200. 000 Upah Mingguan Upah Satuan Upah Borongan - 450. 000 - PTKP Harian Upah Bulanan > 4. 500. 000 - PTKP per Bulan Upah Bulanan > 10. 200. 000 PKP Disetahunkan Upah Harian < 450. 000 Sebulan < 4. 500. 000 Tidak Kena PPh x Tarif Pasal 17 Atas Pemotongan ini dibuatkan bukti Potong Tidak Final 6

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Ph Neto (setahun) - PTKP Tetap Bulanan PEGAWAI Ph Bruto (setahun) - PTKP Ph Bruto (sehari) - 450 Ribu Tidak Tetap Harian Ph Bruto (>4. 5 jt s. d. 10. 2 jt) - PTKP Harian Ph Bruto (>10. 2 jt) - PTKP BUKAN PEGAWAI *) Hanya Yg Menerima Penghasilan BERKESINAMBUNGAN *) Yg Menerima Penghasilan TDK BERKESINAMBUNGAN 50% x Ph Bruto (kumulatif) - PTKP Bulanan*) 50% x Penghasilan Bruto (kumulatif) 50% x Penghasilan Bruto memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain PESERTA KEGIATAN Penghasilan Bruto

Aspek Perpajakan PPh Pasal 22 Pajak yang Dikenakan atas Pembelian Barang Oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, KPA, PPSPM Pengecualian Pembelian dengan dana BOS Pembelielian sampai dengan 2. 000 Tarif 1, 5%

Aspek Perpajakan PPh Pasal 23 Pajak yang Dikenakan atas Penyerahan Jasa Tarif 2% atau 4% jika tidak ber NPWP Dan atas Pemberian Bunga, Deviden, Royalti, Hadiah Tarif 15% Service Kendaraan Jasa Teknik dll Jasa Katering Sewa Kendaraan Pengecualian Ada Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Proyek Pemerintah yang Didanai Hibah

Aspek Perpajakan Bendahara PPh Final Pajak yang Dikenakan atas Sewa Tanah & Bangunan, Jasa Konstruksi, Hadiah Undian, Bunga Simpanan Koperasi dll Tarif 10% Sewa Tanah Bangunan, Bunga Simpanan Koperasi Tarif 25% Hadiah Undian Sewa Tanah Bangunan Jasa Konstruksi Bunga Simpanan Koperasi Pengecualian Sewa Ruangan di Hotel Bunga Koperasi < 240. 000

MENGHADAPI PENJUAL BARANG/JASA TIDAK PAHAM PAJAK | BUKAN PKP | TIDAK BER-NPWP Jangan Ada Potongan Gunakan Metode Gross Up Tentukan Nilai Transaskinya : HARGA x 1 (1 - % tarif pajak) Contoh Transaksi Sewa Kendaraan sebesar Rp. 350. 000 Tarif PPh Pasal 23 adalah 2% Berapa Nilai Transaksi yang harus dicatat?

NILAI TRANSAKSI DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HARGA x 1 (1 - % tarif pajak) 350. 000 x 1 (1 – 2% ) 1 (98% ) = 357. 143 Transaksi dicatat sebesar PPh Pasal 23 dipotong (2% x 357. 143) 350. 000 + 7. 143 = 357. 143 = Rp. 7. 143

CONTOH KASUS Dalam sebuah kegiatan Pembuatan Film Budaya dikeluarkan berbagai biaya diantaranya: Biaya Jumlah Honor 5 Pemain 25. 000 Honor Sutradara dan Asisten 17. 000 Honor 7 Kru Film 21. 000 Sewa Gedung dan Ruangan 12. 000 Sewa Peralatan Film 15. 000 Sewa Kendaraan 5. 000 Katering 21. 000 Pembelian Bahan/Perlengkapan 17. 500. 000 Transportasi 9. 000 Workshop Pembuatan Film 7. 500. 000 Proses Editing Film 5. 000 Jumlah 155. 000 BAGAIMANA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAKNYA?

ANALISA OBJEK PAJAK Biaya Jumlah Pajak Terutang Keterangan Honor 5 Pemain 25. 000 PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Honor Sutradara dan Asisten 17. 000 PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan Honor 7 Kru Film 21. 000 PPh Pasal 21 Peserta Kegiatan Sewa Gedung dan Ruangan 12. 000 PPh Pasal 4 (2) Dibuat Bukti Potong Sewa Peralatan Film 15. 000 PPh Pasal 23 Dibuat Bukti Potong Katering 21. 000 PPh Pasal 23 Dibuat Bukti Potong Pembelian Bahan/Perlengkapan 17. 500. 000 - Transportasi 9. 000 - Workshop Pembuatan Film 7. 500. 000 PPh Pasal 21/23 Tenaga Ahli, Peserta Kegiatan, Katering Proses Editing Film 5. 000 PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Sewa Kendaraan Jumlah 155. 000

PERHITUNGAN PAJAK PPh PASAL 21 Biaya Jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Terutang PPh Pasal 21 per Orang Honor 5 Pemain 25. 000 50% x 25. 000 625. 000 125. 000 Honor Sutradara dan Asisten - Sutradara - Asisten 10. 000 7. 000 500. 000 350. 000 Honor 7 Kru Film 21. 000 1. 050. 000 150. 000 Workshop Pembuatan Film - Tenaga Ahli - Peserta Kegiatan 10 2. 000 4. 000 50% x 2. 000 4. 000 50. 000 20. 000 50. 000 2. 000 Proses Editing Film 5. 000 50% x 5. 000 125. 000 Setiap orang yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib dibuatkan Bukti Potong Tidak Final Surat Setoran Pajak dibuat per Masa Pajak, Jenis Setoran hanya satu (411121 -100) maka cukup 1 kali pembayaran dalam 1 bulan.

PERHITUNGAN PAJAK PPh PASAL 23 Biaya Sewa Peralatan Film Sewa Kendaraan Jasa Katering Workshop Jumlah Tarif PPh Pasal 23 Kode Setoran 15. 000 2% 300. 000 411124 -100 5. 000 2% 100. 000 411124 -100 21. 000 2% 420. 000 411124 -104 1. 500. 000 2% 30. 000 411124 -104 Setiap pihak yang Dipotong PPh Pasal 23 wajib dibuatkan Bukti Potong Surat Setoran Pajak dibuat per Masa Pajak dan minimal 2 kali karena terdapat 2 jenis setoran yang berbeda.

PERHITUNGAN PAJAK PPh PASAL 4 AYAT (2) Biaya Sewa Gedung & Ruangan Jumlah 12. 000 Tarif PPh Pasal 4 (2) 10% 1. 200. 000 Kode Setoran 411128 -403 Setiap pihak yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) wajib dibuatkan Bukti Potong Surat Setoran Pajak dibuat per Masa Pajak, dibuat setiap kali membayar sewa

UANG HARIAN HONOR PANITIA HONOR NARASUMBER Uang Harian Ada Standarnya (SBU) Tidak Kena Pajak Hanya ada jika dilakukan perjalanan dinas Uang Honor Panitia Kena Pajak PPh 21 5% Uang Honor Narsum Kena Pajak PPh 21 2, 5%

2 BUKTI POTONG

Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final Dibuat setiap kali terjadi pengeluaran atau pembayaran yang terdapat Objek Pajak Gunakan aplikasi e. SPT untuk membuat Bukti Potong dan Pelaporan SPT Masa nya

Bukti Potong PPh Pasal 23 Dibuat setiap kali terjadi pengeluaran atau pembayaran yang terdapat Objek Pajak Gunakan aplikasi e. SPT untuk membuat Bukti Potong dan Pelaporan SPT Masa nya

Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) Dibuat setiap kali terjadi pengeluaran atau pembayaran yang terdapat Objek Pajak Gunakan aplikasi e. SPT untuk membuat Bukti Potong dan Pelaporan SPT Masa nya

3 PEMBAYARAN PAJAK

CARA PEMBAYARAN PAJAK DENGAN ISI SURAT SETORAN PAJAK MELALUI E-BILLING 1. Aktivasi EFIN 2. Daftar di djponline

1. Aktivasi EFIN Electronic Filing Identification Number Setiap NPWP sudah ada EFIN nya Bendahara Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara ISI FORM AKTIVASI Badan FC Akta Pendirian

2. Daftar di DJPONLINE https: //djponline. pajak. go. id Untuk Daftar siapkan : 1. NPWP 2. EFIN

Buat Password Cek Email untuk aktivasi akun djponline Pengisian SSP di DJP Online (e. Billing) adalah untuk Memperoleh ID Billing

PEMBUATAN KODE BILLING

BEBERAPA CONTOH ISIAN SURAT SETORAN PAJAK No Jenis Pajak MAP/Kode Jenis Pajak Setoran 1 PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 21 2 PPh Pasal 22 411122 910 PPh Pasal 22 dipungut Bendahara APBN 3 PPh Pasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa 4 PPh Pasal 25 411126 100 PPh Pasal 25 Badan 5 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 411128 420 PPh Final PP 46 1% 6 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 411128 403 PPh Final atas Sewa Tanah/Bangunan 7 PPN 411211 100 PPN Dalam Negeri SSP dibuat melalui e. Billing https: //sse 2. pajak. go. id/rekam. SSP

Pembayaran Ada 3 Cara Pembayaran: 1 1. Teller Bank atau Kantor Pos 2. ATM 3. Internet Banking Simpan Bukti Penerimaan Negara 2 3

4 PELAPORAN PAJAK

Direktorat Kepercayaan thd Tuhan YME dan Tradisi Kantor Pelayanan Pajak Saat Pelaksanaan Kegiatan dan Akhir Periode Kegiatan Terdapat 2 Pelaporan Laporan Akhir / LPJ kepada Direktorat Kepercayaan thd Tuhan YME dan Tradisi Laporan SPT Masa dan Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak

Laporan SPT Masa dan Tahunan PPh 21 Bukti Potong Surat Setoran Pajak SPT Masa PPh 23 PPh 4 (2) Badan Data Bantuan Pengeluaran dan Biaya SPT Tahunan Orang Pribadi Gunakan Aplikasi e. SPT Masa maupun e. SPT Tahunan untuk kemudahan Pelaporan

3 CARA PELAPORAN Manual Pelaporan e. SPT e. Filing 1 langsung Pos tercatat Jasa ekspedisi

1 LAPORAN SPT MASA MANUAL SPT Masa PPh Pasal 21 SPT Masa PPh Pasal 23 SPT Masa PPh Pasal 4 (2) SPT Masa PPh Pasal 25 Rp. 100. 000

2 PELAPORAN SPT MASA DAN SPT TAHUNAN DENGAN PROGRAM E-SPT e. SPT Masa PPh 21 e. SPT PPN PUT csv + Formulir Induk | SSP dilaporkan ke KPP

3 PELAPORAN SPT MASA DAN SPT TAHUNAN DENGAN PROGRAM E-FILING Upload csv dari e. SPT Input NTPN Berlaku untuk SPT Tahunan Badan, SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh Final dan SPT Masa PPN Wajib Pajak Tidak Perlu datang ke KPP

Transaksi atau Pengeluran Analisa Transaksi Apakah ada Pajaknya Hitung Pajak Buat SSP di djponline utk dapat ID Billing Bayar di Bank dengan bawa ID Billing Mendapat Bukti Penerimaan Negara Buat Bukti Potong SPT Masa PPh

Penerimaan Bantuan Biaya dan Pengeluaran Susunan Pengurus Komunitas Pemegang Saham Komunitas Laporan Keuangan Neraca dan Rugi Laba Data Isian dan Kelengkapan SPT Tahunan Penghasilan Bukan Objek Pajak SPT Tahunan PPh

Terima Kasih Ada ? pertanyaan KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA