DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA “KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)” Oleh: Dr Dadan Kusdiana Direktur Bioenergi Seminar Nasional Kimia 2013 “Energi Terbarukan, Solusi Energi Masa Depan Bangsa” Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, 18 Mei 2013 ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 1
DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EBT III. STRATEGI PENGEMBANGAN EBT IV. MEKANISME PENGEMBANGAN EBT V. TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN EBT UPAYA DALAM VI. PENUTUP ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 2
I. PENDAHULUAN ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 3
LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN EBT ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 4
II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EBT ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 5
KEBIJAKAN DAN REGULASI PENGEMBANGAN EBT UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi. UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi. PP No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Kepmen ESDM No. 0002 tahun 2004 tentang Kebijakan Energi Hijau. Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Inpres No. 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang dicairkan (liquefied coal) sebagai Bahan Bakar Lain. Permen ESDM No. 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Permen ESDM No. 4/2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 6
UU No. 30/2007 Tentang Energi Ø Mengatur penyediaan secara berkelanjutan. Ø Memprioritaskan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi. Ø Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan kemudahan/insentif bagi pengembang energi baru terbarukan dan konservasi energi. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM dan pemanfaatan energi 7
KEBIJAKAN UTAMA EBT: Undang-undang 30/2007 “Prioritas penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan” 1. KONSERVASI ENERGI untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisi suplai dan pemanfaatan (Demand Side), antara lain sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial. 2. DIVERSIFIKASI ENERGI untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (Supply Side), antara lain Energi Terbarukan Energi Baru a. Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal) a. Panas Bumi, b. Aliran dan Terjunan Air (Hidro), b. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) c. Batubara Tergaskan (Gasified Coal) c. Bioenergi, d. Sinar Matahari, d. Nuklir e. Angin, e. Hidrogen f. Gerakan dan Perbedaan Suhu f. Metana yang lain Lapisan Laut. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 8
UU No. 27/2003 Tentang Panas Bumi Mengatur pengelolaan dan pengembangan sumber energi panas bumi baik sebagai komoditi tambang maupun sebagai sumber energi bagi pemanfaatan langsung dan tidak langsung (listrik). Target pengembangan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik adalah 9500 MW pada tahun 2025. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 9
PP No. 03/2005 dan PP No. 26/2006 Tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik Mengatur usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik Memprioritaskan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk pembangkitan listrik ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 10
TARGET BAURAN ENERGI PRIMER NASIONAL: Peraturan Presiden 5/2006 KONDISI SAAT INI TARGET TAHUN 2025 TAHUN 2011 PERPRES 5/2006 Batubara, 23. 91% Minyak Bumi, 6. 77% Gas Alam, 24. 29% Batubara, 33% Gas Alam, 30% Minyak Bumi, 20% EBT, 17% EBT, 5. 03% Elastisitas Energi = 1, 65 Pangsa Energi Non Fosil 5% ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM BBN 5% Panas Bumi 5% Nuklir, Batubara Hidro, Tercairkan Surya, 2% Angin, dan EBT lainnya 5% • Elastisitas energi kurang dari 1 pada 2025 • Mengoptimalkan Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan 11
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) Ø Ø Instruksi kepada Menko Perekonomian, 12 Menteri terkait, Gubernur, dan Walikota untuk pengembangan BBN sesuai tugas masing-masing. Pengembangan BBN meliputi pengembangan bahan baku, teknologi proses sampai dengan niaga yang merupakan tugas bersama lintas Kementerian. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 12
PENTAHAPAN KEWAJIBAN MINIMAL PEMANFAATAN BBN Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penydiaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain BIODIESEL (Minimum) Sektor Transportasi, PSO 2008 2009 2010 2015 2020 2025 1% (Existing) 1% 2. 5% 5% 10% 20% 1% 3% 7% 10% 2. 5% Transportasi, Non PSO Industri 2. 5% 5% 10% 15% 20% Pembangkit Listrik 0. 1% 0. 25% 1% BIOETHANOL (Minimum) 10% 15% 2008 2009 2010 2015 2020 2025 3% (Existing) 1% 3% 5% 10% 12% 15% 12% 2020 15% 2025 Sektor Transportasi, PSO Transportasi, Non PSO 5% 5% 7% (Existing) MINYAK NABATI 5% MURNI (Minimum) 7% Industri 2008 2009 2010 10% 2015 Indust ri - - 1% 3% 5% 10% Marin e - - 1% 3% 5% 10% 1% 5% 7% 10% 13 Sektor Industri dan Transportasi (low and medium speed engine) ESDM Listrik untuk Pembangkit KESDM Kesejahteraan Rakyat 0. 25%
Regulasi Harga Jual Listrik 1) Permen ESDM No. 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik: § Harga jual ditetapkan oleh Pemerintah. § Tidak perlu negosiasi dengan PT PLN. § Menggunakan dokumen Perjanjian Jual Beli yang standar. § Bisa dilakukan sebagai IPP, atau kelebihan tenaga listrik (excess power). 2) Untuk pembangkit listrik yang off-grid, harga jual ditetapkan oleh Bupati ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 14
HARGA JUAL LISTRIK (FEED IN TARIFF) BERBASIS BIOMASSA, BIOGAS DAN SAMPAH KOTA (MUNICIPAL SOLID WASTE) (PERTURAN MENTERI ESDM NOMOR 4 TAHUN 2012) No. Energi Kapasitas Harga Pembelian Listrik Keterangan Tegangan Menengah 1. Biomassa s. d 10 MW Rp. 975, - / k. Wh X F 2. Biogas s. d 10 MW Rp. 975, - / k. Wh X F Non sampah kota 3. Sampah Kota (MSW) s. d 10 MW Rp. 1050, - / k. Wh Zero waste *) 4. Sampah Kota (MSW) s. d 10 MW Rp. 850, - / k. Wh Landfill *) Tegangan Rendah 1 Biomassa s. d 10 MW Rp. 1. 325, - / k. Wh X F 2 Biogas s. d 10 MW Rp. 1. 325, - / k. Wh X F Non sampah kota 3 Sampah Kota (MSW) s. d 10 MW Rp. 1. 398, - / k. Wh Zero waste *) 4 Sampah Kota (MSW) s. d 10 MW Rp. 1. 198, - / k. Wh Landfill *) § Untuk harga pembelian tenaga listrik dari Biomassa dan Biogas berlaku faktor F yang merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik dan ditetapkan sebagai berikut: Wilayah Jawa, Bali, Sumatera : F=1 Wilayah Kalimantan, Sulawesi , NTB dan NTT : F = 1, 2 Wilayah Maluku dan Papua : F = 1, 3 *) Sesuai UU nomor No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 15
III. STRATEGI PENGEMBANGAN EBT ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 16
STRATEGI PENGEMBANGAN EBT 1. Pembangunan percontohan PLT Angin, PLT Arus laut dan gelombang dalam rangka penyiapan tahapan komersialisasinya. 2. Peningkatan pasokan tenaga listrik nasional melalui pengembangan PLT Panas Bumi dan PLT Air. 3. Pengembangan PLT Bioenergi termasuk yang berbasis limbah pertanian dan sampah kota untuk penyediaan listrik sekaligus peningkatan kebersihan lingkungan. 4. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (dalam bentuk padat, gas dan cair) untuk subtitusi Bahan Bakar Minyak di sektor transportasi, industri (khususnya industri pertambangan mineral dan batubara) serta sektor pembangkit listrik. 5. Peningkatan akses energi listrik pada daerah terpencil, pulau kecil, dan daerah perbatasan melalui PLT Mikro Hidro dan PLT Surya. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 17
IV. MEKANISME PENGEMBANGAN EBT ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 18
MEKANISME PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN 1. Penciptaan pasar Diantaranya melalui kewajiban penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati/BBN, kewajiban PLN untuk membeli listrik, penerapan SNI, dll). 2. Pemberian subsidi Telah berjalan sejak 2009, subsidi diberikan kepada off taker yaitu PT. Pertamina dengan dasar perhitungan selisih harga BBM dengan harga BBN. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi bisnis BBN yang sesuai dengan tingkat keekonomiannya. 3. Penetapan Harga Jual Listrik (Feed-in Tariff) Ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM yang mengatur harga jual listrik dari energi terbarukan yang dibeli oleh PLN. Melalui penetapan harga jual listrik ini diharapkan akan mempersingkat proses khususnya negosiasi harga. 4. Pemberian insentif dan kemudahan (pajak, bea masuk, prosedur perizinan yang lebih sederhana) 5. Penyediaan anggaran dan pendukung lainnya ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 19
PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN 1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Air (Hidro) – Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10. 000 MW Tahap II PLTPanas Bumi = 3. 967 MW Ø PLTA (Hidro) = 1. 174 MW 2. Pengembangan Bioenergi – Bahan Bakar Nabati Cair yakni : Ø Biodiesel (bahan baku: minyak nabati seperti minyak kelapa sawit (CPO), kelapa, jarak pagar, nyamplung, kemiri sunan) substitusi minyak solar Ø Bioethanol (bahan baku: Tanaman yang mengandung pati/gula seperti tebu/molasses, singkong, sagu, sorgum, nipah, aren, dan ligno selulosa) substitusi bensin Ø Biooil yang digunakan untuk substitusi MFO (Marine Fuel Oil) dan mesin diesel putaran rendah – Bahan Bakar Nabati Gas: biogas yang dihasilkan dari proses anaerobic digestion (kotoran ternak, biogas limbah sampah kota dan limbah industri) maupun dari proses hasil gasifikasi. – Bahan Bakar Nabati Padat: Pelet dan briket , biomassa, limbah industri pertanian, industri kayu dan sampah kota 3. Pengembangan Aneka Energi Baru dan Terbarukan (Listrik dan Non Listrik) Tenaga Air, Sinar Matahari, Angin, Samudera, dan Hidrogen. Ø ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 20
PENGEMBANGAN BBN SEBAGAI SUBSTITUSI BBM Kebijakan Bahan Bakar Nabati PERATURAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2006 tentang kebijakan energi nasional Target BBN pada tahun 2025 sebesar 5% dari Bauran Energi Nasional INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2006 tentang penyediaan, dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain Instruksi kepada Menteri Terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka mempercepat penyediaan dan pemanfaatan BBN PERATURAN MENTERI ESDM NO. 32 TAHUN 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain Mandatori pemanfaatan BBN pada sektor Transportasi, Industri, Komersial, dan Pembangkitan Listrik ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 21
IMPLEMENTASI PROGRAM BAHAN BAKAR NABATI DI INDONESIA Pemanfaatan bahan bakar nabati telah dimulai sejak tahun 2006 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 Mulai tahun 2009, Pemerintah memberlakukan kebijakan mandatory pemanfaatan BBN pada sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Industri BBN telah berkembang di Indonesia. Saat ini, kapasitas terpasang BBN untuk jenis biodiesel sebesar 4, 25 juta KL, dan bioethanol sebesar 153 ribu KL per tahun. Saat ini terdapat 23 produsen biodiesel dan 7 produsen bioethanol yang telah memiliki izin usaha BBN. 1. Pemanfaatan BBN niaga saat ini telah dilakukan pada: a. Sektor transportasi (B-7, 5 pada BBM PSO dan B-2 pada BBM Non PSO), b. Subsektor industri (B-2 industri pertambangan mineral dan batubara) dan akan diperluas pada subsektor industri lainnya secara bertahap c. Sektor pembangkitan listrik. 2. Target pemanfaatan BBN Tahun 2013 adalah: a. Pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi PSO meningkat menjadi B-10 b. Pemanfaatan bioethanol di sektor transportasi PSO minimal ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat 22 100. 000 k. L KESDM
PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI NASIONAL 2, 500 2009 – 2013 2, 221 Ribu k. L 2, 000 1, 812 1, 552 1, 453 1, 500 1, 000 669 500 191 70 120 243 359 223 343 196146 20 0 2009 2010 Produksi ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 2011 Ekspor 2012 Domestik 2013* *) Status 18 April 2013 23
REALISASI MANDATORY PEMANFAATAN BBN Biodiesel 2009 (KL) 2010 (KL) 2011 (KL) 2012 (KL) 2013 (KL)*) Mandatori 775. 941 1. 076. 051 1. 297. 000 1. 641. 000 2. 017. 000 Realisai 119. 348 223. 041 358. 812 669. 398 146. 209 Persentase 15, 38% 20, 73% 27, 66% 40, 79% 7, 25% Bioethanol**) 2009 (KL) Mandatori Realisasi Persentase 2010 (KL) 2011 (KL) 2012 (KL) 2013 (KL) 215. 824 660. 980 694. 000 968. 000 1. 167. 000 1. 058 - - 0, 49% - - *) Realisasi sampai dengan 17 Maret 2013 **) Belum ada realisasi pemanfaatan Bioethanol karena belum disetujuinya revisi Harga Indeks Pasar BBN oleh Kementerian Keuangan ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 24
V. TANTANGAN DAN UPAYA DALAM PENGEMBANGAN EBT ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 25
Tantangan Pengembangan EBT Biaya investasi awal untuk implementasi teknologi energi alternatif. Minat swasta khususnya di bidang bisnis teknologi energi alternatif masih sangat kurang karena pasarnya masih terbatas. Kemampuan jasa dan industri teknologi energi alternatif dalam negeri masih kurang. Subsidi yang terlalu lama untuk BBM mengakibatkan peningkatan pemanfaatan energi alternatif semakin sulit. Kurangnya kebijakan yang bersifat operasional untuk energi alternatif. Kemampuan SDM relatif rendah terutama untuk energi alternatif yang belum komersial. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 26 26
Upaya Pengembangan EBT Menghapus subsidi harga BBM secara bertahap. Menetapkan harga energi sesuai dengan keekonomiannya. Menyusun kebijakan pengembangan alternatif. Mendorong peningkatan kemampuan SDM menerapkan regulasi yang berbasis kompetensi. dengan Mendorong berkembangnya industri penunjang. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 27 27
VI. PENUTUP ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 28
PENUTUP (1) • Pengembangan energi terbarukan sangat penting sebagai sumber penyediaan kebutuhan energi di masa mendatang, mengingat keterbatasan cadangan energi konvensional (minyak dan gas bumi serta batubara) dan harganya yang fluktuatif. • Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan selain dalam rangka peningkatan keamanan pasokan energi (security of supply) juga merupakan salah satu upaya dalam mitigasi gas rumah kaca karena energi terbarukan merupakan energi bersih. • Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan khususnya Bahan Bakar Nabati sangat berdampak positif pada perekonomian karena akan mengembangankan industri hilir pertanian, peningkatan nilai tambah produk, dan dampak positif pada neraca perdagangan karena akan mengurangi impor BBM yang semakin besar. • Pemerintah akan terus berupaya khususnya dalam updating kebijakan dan regulasi untuk mendorong bisnis dan investasi di ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat bidang energi terbarukan. KESDM 29
PENUTUP (2) PERAN MAHASISWA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN • Dalam mengembangkan energi terbarukan diperlukan dukungan dan sinergisme seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran mahasiswa yang dapat diwujudkan melalui antara lain : – Pelaksanaan studi dan penelitian untuk meningkatkan penguasaan teknologi pengembangan energi terbarukan. – Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kerja Praktek di tengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman diri sendiri maupun masyarakat di sekitarnya tentang pentingnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. – Sebagai agen dalam mengedukasi masyarakat untuk mendukung percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, antara lain memberikan pemahaman mengenai bahaya penerapan subsidi yang terlalu lama terhadap energi fosil. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 30
www. ebtke. esdm. go. id ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 31 31
PERTUMBUHAN KEBUTUHAN ENERGI Pertumbuhan Ekonomi GDP( RP. Trliun) 2, 177 3, 943 6. 1 % Pertumbuhan Kebutuhan Energi (Juta SBM) 1, 316 712 Pertumbuhan Penduduk 7. 1 % Penduduk (Juta) 231 1. 1 % 256 ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 32
KONSUMSI DAN PENYEDIAAN ENERGI PRIMER 739, 5 DEMAND (dalam juta SBM) 594, 6 Permintaan Semakin Tinggi Ketergantungan Pada Energi Fosil Meningkat 508, 9 Transporta si 40, 6% 350, 9 18, 5% 2, 5% 30, 7% Rumah Tangga 11, 4 % Komersial 3, 7% 248, 0 Industri 44, 2% 48, 2% 56, 6 % Minyak Bumi 46, 93%` 4, 6% 34, 2 % 4, 5 % Batubara 26, 4% 525, 4 700, 4 726, 7 896, 4 SUPPLY (dalam juta SBM) 1066, 0 Gas Bumi 21, 9 EBT % 4, 8 % 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 33 33
POTENSI DAN PRODUKSI ENERGI NO ENERGI TERBARUKAN/ SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT) RASIO KT/SD (%) 1 2 3 4 5 = 4/3 6. 242, 74 MW 8, 3% 418, 99 MW 0, 56% 186, 73 MW 0, 25% 29. 215 1. 341 MW 4, 59% 49. 810 MW 500 MW 1. 0038 % 1 Tenaga Air 2 Minihidro 3 Mikro Hidro 4 Panas Bumi 5 Biomassa 6 Tenaga Surya 4, 80 k. Wh/m 2/day 22, 45 MW - 7 Tenaga Angin 3 – 6 m/s 1, 87 MW - 8 Samudera 49 GW*) 0, 01 MW**) 0% 9 Uranium 3. 000 MW ***) 30 MW ****) 0% No 75. 000 MW *) Sumber: Dewan Energi Nasional **) Prototype BPPT ***) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat ****) Sebagai pusat penelitian, non-energi ENERGI TAK TERBARUKAN CADANGAN PRODUKSI PER(ENERGI FOSIL) TERBUKTI TAHUN 1 Minyak Bumi 2 3 RESERVE TO PRODUCTION RATIO 3. 741 juta barel 314 juta barel 12 tahun Gas Bumi 103, 35 TSCF 2. 992 BSCF 35 tahun Batubara 28 miliar ton 386 juta ton 73 tahun Catatan: Reserve to Production Ratio mencerminkan berapa lama cadangan dapat dieksploitasi dengan tingkat produksi saat ini. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM 34
TREND SUBSIDI ENERGI 2009 -2013 *) Perkiraan Realisasi **) APBN ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM – 35
PERKEMBANGAN RASIO ELEKTRIFIKASI S. D. TAHUN 2012 Category : NAD 90, 96 % Sumut 86, 70% Kepri 83, 56% Riau 85, 09% Sumbar 76, 14% Kaltim 73, 08% Kaltim 73, 32% Sulut Gorontalo 76, 22% 60, 99% Kalbar 71, 46% Sulbar 66, 65% Lampung 74, 91% Jakarta 99, 99% Kalsel 76, 74% Bali 74, 31% Banten 77, 52% Jabar Jateng 76, 03% 79, 95% DIY 77, 26% Jatim 74, 31% ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM Malut 74, 12% 20 - 40 % Sulteng 66, 83% Babel 94, 13% Bengkulu 79, 37% 41 - 60 % Papua Barat 67, 88% Sumsel 73, 97. % Jambi 70, 37% > 60 % NTB 53, 63% Sultra 60, 53% Sulsel 76, 29% Maluku 72, 07% Papua 34, 62% NTT 53, 42% 36
KOMITMEN NASIONAL PENGURANGAN GAS RUMAH KACA Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP 15 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Upaya sendiri 26% (767 jt Ton) 41% Upaya sendiri dan dukungan internasional Kehutanan dan Lahan 672 Juta Ton Gambut Pertanian 8 Juta Ton Industri 1 Juta Ton Energi 30 Juta Ton Transportasi 8 Juta Ton Limbah 48 Juta Ton ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat KESDM Melalui pengembangan energi baru terbarukan, pelaksanaan konservasi energi, dan perluasan penggunaan energi fosil rendah karbon (fuel switching) 37
- Slides: 37