DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

  • Slides: 23
Download presentation
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR PERAN PEMERINTAH DAERAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR PERAN PEMERINTAH DAERAH dalam PEMBANGUNAN RUMAH BERSUBSIDI DI PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya, 8 Maret 2018

BACKLOG PERUMAHAN

BACKLOG PERUMAHAN

JUMLAH BACKLOG KEPEMILIKAN PERUMAHAN di JAWA TIMUR BERDASARKAN HASIL KEG. PENDATAAN 2016 2. 591.

JUMLAH BACKLOG KEPEMILIKAN PERUMAHAN di JAWA TIMUR BERDASARKAN HASIL KEG. PENDATAAN 2016 2. 591. 131 JUMLAH BACKLOG HUNIAN PERUMAHAN di JAWA TIMUR BERDASARKAN DATA BPS 2010 530. 000 BERDASARKAN DATA BPS 2016 1. 038. 000 3

AMANAH UNDANG-UNDANG tentang Penyediaan Rumah 1. 2. 3. 4. Undang Dasar 1945 (Amandemen) pasal

AMANAH UNDANG-UNDANG tentang Penyediaan Rumah 1. 2. 3. 4. Undang Dasar 1945 (Amandemen) pasal 28 h ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ” Undang No. 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 40 : “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. ” Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain : › Pasal 5 ayat 1 : “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. ” › Pasal 14 huruf (h) : “Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR. ” Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 5 ayat 1 : “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. ” 4

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No. 23/2014) Sub Urusan Perumahan

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No. 23/2014) Sub Urusan Perumahan Pemerintah Pusat a. b. c. d. Kawasan a. Permukiman b. Daerah Provinsi Penyediaan rumah bagi a. masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Penyediaan dan b. rehabilitasi rumah korban bencana nasional Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR Penetapan sistem kawasan permukiman. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi Daerah Kabupaten/Kota a. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang c. terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi d. Penataan dan a. peningkatan kualitas kawasan permukiman b. kumuh dengan luas 10 c. (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No. 23/2014) Sub Urusan Pemerintah

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No. 23/2014) Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Penyelenggaraan PSU perumahan. Permukiman a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan Strategis Nasional. Tanggung jawab besar ! Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk menyediakan rumah dan /rehabilitasi rumah bagi MBR, sedangkan target sangat besar 1. Apakah Pemerintah Provinsi memiliki kapasitas untuk dapat melakukan hal tersebut ? 2. Apakah penyediaan rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi akan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah? 3. Apakah penyediaan rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi dapat menjawab kebutuhan angka kekurangan rumah secara efektif dan efisien? Membutuhkan dukungan mitra kerja di Pusat dan Daerah

VISI MISI GUBERNUR JAWA TIMUR TERKAIT PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI JAWA TIMUR ISSUE STRATEGIS

VISI MISI GUBERNUR JAWA TIMUR TERKAIT PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI JAWA TIMUR ISSUE STRATEGIS Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar. SASARAN RPJMD 2014 - 2019 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan Sanitasi STRATEGI/ KEBIJAKAN Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN JAWA TIMUR 1. Pengembangan KASIBA/LISIBA 2. Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman

STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN JAWA TIMUR 1. Pengembangan KASIBA/LISIBA 2. Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman 3. Renovasi RTLH 4. Pembangunan Rusunawa Sumurwelut dan Gunung Anyar 5. Penyusunan AMDAL Rusunawa 1. Pembangunan PSU di Kawasan RST 2. Penyediaan Insfrastruktur di Kaw. Agropolitan 3. Renovasi RTLH 4. Pengembangan dan Pengelolaan Rusunawa bagi pekerja &MBR 2018 2017 2016 2015 2019 1. Pembangunan Rusunawa Gununganyar & PSU 2. Renovasi RTLH 3. Pemutakhiran Data Perumahan. 2014 1. Pengembangan KASIBA/LISIBA 2. Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman 3. Renovasi RTLH 4. Pembangunan Rusunawa Sumurwelut dan Pematangan Lahan Rusunawa Gunung Anyar 1. Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman 2. Renovasi RTLH 3. Pembangunan dan Pengembangan Rusunawa 1. Penyelengaraan PSU Permukiman 2. Pembangunan dan Pengelolaan Rusunawa. 3. Renovasi RTLH 9

DUKUNGAN KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2018 NO. KEGIATAN 1. Penyelenggaraan

DUKUNGAN KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2018 NO. KEGIATAN 1. Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Permukiman 2. Penyelenggaraan Rusunawa 3. Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) JUMLAH DUKUNGAN ANGGARAN (Rp. ) 10. 342. 428. 000 7. 962. 182. 000 91. 477. 950. 000 109. 782. 560. 000 10

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA UTILITAS UMUM (PSU) PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA UTILITAS UMUM (PSU) PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

PROGRAM PEMBANGUNAN PSU PADA RUMAH SEJAHTERA TAPAK (RST) S/D TAHUN 2017 DI JAWA TIMUR

PROGRAM PEMBANGUNAN PSU PADA RUMAH SEJAHTERA TAPAK (RST) S/D TAHUN 2017 DI JAWA TIMUR JENIS PSU TAHUN Jalan Lingkungan ( m’ ) Saluran Lingkungan ( m’ ) Talud / Plengsengan ( m’ ) 2010 9. 717, 65 2. 886, 80 - 2011 16. 565, 55 6. 055, 30 404, 25 2012 3. 408, 00 999, 70 - 2013 1. 814, 60 3. 532, 00 - 2014 2. 434, 80 4. 334, 50 - 2015 14. 225, 27 778, 24 - 2016 2. 705, 62 - 200, 37 2017 5. 552, 43 3. 441, 17 82, 00 JUMLAH 56. 423, 92 22. 027, 71 686, 62 dengan total bantuan Rp. 39. 750. 000, - (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) 12

KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN PSU PADA KAWASAN RST, TAHUN 2018 DI JAWA TIMUR Pelaksanaan bantuan

KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN PSU PADA KAWASAN RST, TAHUN 2018 DI JAWA TIMUR Pelaksanaan bantuan stimulant prasarana dan utilitas (PSU) umum bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi (program FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah : LOKASI - KAB. BONDOWOSO - KAB. JEMBER - KAB. LAMONGAN - KAB. KEDIRI KEGIATAN KOMPONEN Perencanaan Teknik. Pelaksanaan Fisik. Jalan Paving Pengawasan. 13

KEGIATAN PENYELENGGARAAN RUSUNAWA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

KEGIATAN PENYELENGGARAAN RUSUNAWA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Latar Belakang � MBR terutama di perkotaan membutuhkan tempat tinggal yang murah dan layak

Latar Belakang � MBR terutama di perkotaan membutuhkan tempat tinggal yang murah dan layak � Undang‐Undang No. 20/2011 tentang Rumah Susun Tujuan § Menghilangkan kumuh perkotaan § Menyediakan tempat tinggal bagi MBR yang murah dan sehat § Memberikan kemudahan dalam mendapatkan hunian bagi pekerja industri. Sasaran Program § § Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) : Buruh / Janda / pekerja Masyarakat yang sebelumnya tinggal di kawasan kumuh perkotaan Manfaat § § Mengurangi biaya masyarakat dalam menyewa rumah. Mengurangi biaya kesehatan Kota tertata lebih baik Memudahkan aksesibilitas ke tempat kerja

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR Pengembangan dan Pengelolaan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR Pengembangan dan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Timur (APBD) � � � � Rusunawa Gunungsari (2010 -2011) : 1, 5 TB Anggaran 2010 = Rp 19. 682. 640. 580 Anggaran 2011 = Rp 9. 512. 203. 500 Rusunawa Komplek SIER Ds. Berbek, Kec. Waru, Sidoarjo (2011 -2012) : 1 TB Alokasi Anggaran di 2011 sebesar Rp 6. 014. 500. 000 Alokasi Anggaran di 2012 sebesar Rp 6. 001. 500. 000 Rusunawa Jemundo/Puspa Agro Ds. Jemundo, Kec. Taman, Sidoarjo (2011 -2012) : 2 TB Alokasi Anggaran di 2011 sebesar Rp 12. 733. 900. 000 Alokasi Anggaran di 2012 sebesar Rp 12. 458. 100. 000 Pada tahun 2014 telah disiapkan perencanaan untuk pembangunan Rusunawa Sumur Welut dan Gunung Anyar Pada tahun 2015 dibangun Rusunawa Gunung anyar dengan alokasi Rp. 16. 450. 000 : 1 TB Pada tahun 2016 Lanjutan Pembangunan Rusunawa Gununganyar Rp 25. 037. 438. 000 : 0, 5 TB Rusunawa Sumurwelut : 5 Blok dibangun dengan dana APBN Dokumentasi Rusunawa Gunungsari Dokumentasi Rusunawa Kompleks SIER Dokumentasi Rusunawa Jemundo

KEGIATAN Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN

KEGIATAN Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Latar Belakang § Terdapat 253. 439 RTLH yang tersebar di 38 Kab/kota § Penduduk

Latar Belakang § Terdapat 253. 439 RTLH yang tersebar di 38 Kab/kota § Penduduk yang menghuni RTLH sangat dekat dengan KERENTANAN KEMISKINAN, Basis Data § Data merupakan hasil pendataan kerjasama dengan Kodam yang diverifikasi setiap tahun (Kodim dan Dinas Perumahan Rakyat, Kaw. Permukiman & Cipta Karya) merujuk Data TNP 2 K

Sasaran Program Masyarakat Miskin (RTSM/RTM/ RTHM) yang memenuhi : § Buruh/janda/jompo dan Lahan Milik

Sasaran Program Masyarakat Miskin (RTSM/RTM/ RTHM) yang memenuhi : § Buruh/janda/jompo dan Lahan Milik sendiri Kriteria rumah layak huni meliputi : A. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi : • Struktur bawah/pondasi • Struktur tengah/kolom dan balok (beam) • Struktur atas B. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi C. Memenuhi kecukupan luas minimum 7, 2 m 2/orang sampai dengan 12 m 2/orang Tujuan § Meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak mampu. § Menciptakan kembali rasa solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat § Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR Pelaksanaan Renovasi RTLH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR Pelaksanaan Renovasi RTLH & Rencana TA 2018 (APBD PROV) Tahun Tahap Anggaran Jumlah RTLH Tertangani Over Kinerja KAB. LAMONGAN 500 KAB. GRESIK 800 Tahun 2009 Tahap I 59, 8 M 10, 000 0 KAB. TUBAN Tahap II 59, 8 M 10, 000 0 KAB. BOJONEGORO Tahun 2010 Tahap III 59, 8 M 11, 000 25 KAB. MAGETAN Tahap IV 29, 5 M 4, 500 20 KAB. PONOROGO Tahun 2011 Tahap V 59, 5 M 10, 000 77 KAB. MADIUN / KOTA 700 Tahap VI 29, 5 M 5, 000 29 KAB. BANYUWANGI 700 Tahun 2012 Tahap VII 59, 5 M 10, 000 98 KAB. PACITAN Tahap VIII 9, 70 M 1, 400 0 KAB. SITUBONDO Tahun 2013 Tahap IX 65, 0 M 9, 400 44 KAB. BONDOWOSO Tahun 2014 Tahap X 53, 0 M 7, 660 26 KAB. JEMBER Tahun 2015 Tahap XI 78, 0 M 12, 100 41 KAB. BANGKALAN 500 Tahun 2016 Tahap XII 65, 0 M 8, 725 47 KAB. SUMENEP 500 Tahun 2017 Tahap XIII 65, 0 M 8, 725 32 Tahun 2018 Tahap XIV 90, 0 M 10, 000 0 TOTAL RTLH TERTANGANI 118, 510 439 TOTAL RTLH TERTANGANI + OVER KINERJA 118, 949 § 500 700 500 800 2, 000 300 800 700 - 500 1, 000 1, 500 2, 000 2, 500 Data Sebaran target RTLH TA 2018 (APBD) Jumlah RTLH Prov. Jawa Timur sebanyak 253. 439 Unit. Sampai tahun 2017 telah ditangani dari dana APBD Prov. Sebanyak 108. 949 Unit (42, 99%) sehingga yang belum tertangani sebanyak 144. 488 Unit (57, 01 %), Rencana Pembangunan RTLH Tahun 2018 sebanyak 10. 000 unit.

AKUMULASI DATA PROGRAM SATU JUTA RUMAH (PSR) OLEH PENGEMBANG Persentase (%) Peruntukan Rencana (2016)

AKUMULASI DATA PROGRAM SATU JUTA RUMAH (PSR) OLEH PENGEMBANG Persentase (%) Peruntukan Rencana (2016) 48% MBR NON MBR 52% Berdasarkan data pengembang yang masuk untuk rumah MBR dan Non MBR yakni untuk rencana lebih pada pengembangan rumah MBR namun untuk realisasi lebih cenderung ke rumah non MBR Persentase (%) Peruntukan Realisasi (2016) 55% 45% MBR NON MBR 21

UPAYA YANG DILAKUKAN dalam PENGEMBANGAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN DI JAWA TIMUR 1. Meningkatkan

UPAYA YANG DILAKUKAN dalam PENGEMBANGAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN DI JAWA TIMUR 1. Meningkatkan eksistensi Program Percepatan Pembangunan RST dan Rusun di Jawa Timur. 2. Meningkatkan efektifitas kinerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Provinsi Jawa Timur. 3. Dukungan pembangunan infrastruktur (PSU/PSD-PU) secara bertahap melalui dana APBN/APBD. 4. Melakukan bantuan teknis pembangunan Rusunawa yang dibiayai oleh APBN. 5. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan di kawasan kumuh, desa nelayan, desa tradisional dan kawasan khusus lainnya. 6. Peningkatan kualitas rumah melalui program BSPS yang bersumber dari APBN dan RTLH yang bekerjasama dengan Kodam V/Brawijaya yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. 7. Pembangunan Rumah Rehabilitasi Rumah korban bencana yang dibiayai oleh APBD-Jatim (Bencana tanah longsor dan banjir di Ponorogo & Pacitan). 8. Memberikan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memperoleh rumah. 22

Sekian dan Terima Kasih DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA

Sekian dan Terima Kasih DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR