DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAPUBATEN MALANG TAHUN 2018

Dasar Hukum : PERATURAN PEMERINTAH PP NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TDK BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR (PENANAMAN MODAL), PEMBENTUKAN UPTSP MELEKAT PADA DINAS YG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PERATURAN DAERAH PERDA NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KANTOR PENANAMAN MODAL DAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DPMPTSP KAB. MALANG PERATURAN BUPATI PERGUB NO 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DPM&PTSP KABUPATEN MALANG. DPM&PTSP PROV. JATIM : 4 BIDANG, 1 SEKRETARIAT DAN MASING 2 TERDIRI DARI 3 SEKSI/SUB BAG

Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu �Merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, di bidang Penanaman Modal v Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah v Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah v Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah v Peraturan Bupati Malang No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang 3

MOTTO 4

INOVASI Pelayanan Publik

Pelayanan PERIZINAN PARAREL Memberikan kemudahan pelayanan kepada pengusaha untuk mengurus beberapa perizinan sekaligus dalam satu kali pengurusan perizinan, contoh paket IPPT, IMB, HO dengan waktu relatif cepat sesuai SOP 25 hari kerja, sedangkan untuk pengurusan reguler membutuhkan waktu 42 hari

PELAYANAN Perizinan secara ELEKTRONIK (Online System) DPMPTSP Kabupaten Malang ISO 9001: 2015

OSS Online Single Submission Menuju Pelayanan Yang Lebih Baik

OSS sudah di Launching pada 3 Juli 2018

DASAR KEBIJAKAN REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA DALAM OSS 1. MENATA ULANG Pada dasarnya Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres No. 91/2017) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, untuk : a. Mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). b. Memberikan fasilitas sistem checklist (hutang perizinan) di kawasan ekonomi. c. Menerapkan sistem data sharing. 2. Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (leading sector dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota. 3. Untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi. 4. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota) yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).

MODEL PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN OSS Identitas Perusahaan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)

KONSEP ALUR PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION § § Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPM-PTSP Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tahapan Uji Coba penerapan OSS perizinan end to end akan dilakukan Minggu I Mei 2018. Investor Online § SKPD Pemprov SKPD Pemkab/ Pemkot Offline Sistem Online Perizinan Terintegrasi • • • Online Single Submission Data Sharing Helpdesk/Klinik • PTSP • DPM-PTSP • MALL PELAYANAN PUBLIK Perizinan • K/L STA NA NDAR SIO NA L

STATUS TEKNIS • Disepakati bahwa sebelum masuk ke system OSS, akan dilakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan system auto register/auto approval • Adapun Parameter untuk pendaftaran, antara lain: • Nama Pendaftar • Alamat • Identitas (KTP/Paspor) • Data data lain yang terdapat pada TDP, SIUP, API, Akses Kepabeanan

Mekanisme perizinan dasar dengan OSS – Auto Approval DJBC DJP BPJS PTSP Pusat PTSP Daerah Kemenaker Perorangan OSS Online Single Submission NIB (Nomor Induk Berusaha) PELAKU USAHA NPWP AHU (kumham) BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Akses Kepabeanan Mendirikan Badan Usaha : 1. PT 2. CV, Firma 3. Koperasi RPTKA Notaris Single Identity Number sekaligus sebagai: 1. SIUP 2. TDP 3. API 4. Akses Kepabeanan

CETAKAN PRODUK NIB

KOMITMEN & COMPLIANCE - 1 16

KOMITMEN & COMPLIANCE - 2 17

IZIN KOMERSIAL (SAMPLE) 18

NOTIFIKASI 19

BPJS 20

STATUS SAAT INI • Portal OSS sudah dilengkapi dengan 2 Fasilitas Utama, yaitu: • Layanan Publik/Terbuka, yang terdiri dari 4 fitur Utama: • • Registrasi Pengguna OSS dengan model Auto Approval Penjelasan tentang OSS Informasi Regulasi terkait perijinan berusaha Simulasi Ijin Berusaha • Layanan Terbatas, dengan login pasca pendaftaran, dengan fitur: • Pengajuan Ijin Secara Tunggal Melalui OSS • Track and Trace permohonan Ijin OSS • OSS kom untuk pengajuan keluhan layanan perijinan 21

TERIMA KASIH