DINAS KESEHATAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN

  • Slides: 14
Download presentation
DINAS KESEHATAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T. A 2018 Dr.

DINAS KESEHATAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T. A 2018 Dr. drg. Sigit Wardojo, M. Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

OUTLINE Latar Belakang Kebijakan Daerah Rencana T. a 2018

OUTLINE Latar Belakang Kebijakan Daerah Rencana T. a 2018

DINAS KESEHATAN HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN CAPAIAN TARGET RPJMD INDIKATOR KESEHATAN DARI KACAMATA

DINAS KESEHATAN HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN CAPAIAN TARGET RPJMD INDIKATOR KESEHATAN DARI KACAMATA NASIONAL HARMONISASI ARAHAN PUSAT RPJMN/KEMENKES AMANAT OTONOMI DAERAH Latar Belakang

POTRET MERAH KESEHATAN BANTEN RPJMD 2012 - 2017 1. Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)

POTRET MERAH KESEHATAN BANTEN RPJMD 2012 - 2017 1. Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) : T : 82% / R : 80, 6% 2. Ibu bersalin yg ditolong Nakes terlatih : T : 91, 5 / R : 65, 69% 3. Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap : T : 100% / R: 90, 20% 4. kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan : T : 91% / R : 49 % PERMASALAHAN POKOK DINAS KESEHATAN Kesehatan Nasional 1. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang : 17, 16% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kualitas tenaga kesehatan Gizi buruk dan imunisasi Kesehatan lingkungan/PHBS Peningkatan PTM Penyakit menular belum tuntas Penyakit yang terabaikan Distribusi tenaga kesehatan 2. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 66, 60% 3. Cakupan Imunisasi Lengkap 58, 40% 4. Prevalensi diare (Balita) 12, 92% , Prevalensi ISPA 5. Proporsi perilaku BAB dengan Benar 83, 27% (TKPK) 5. Akses air minum berkualitas : T : 78% / R : 63% 6. Prevalensi Obesitas 26, 03%, Prevalensi hiperrtensi 21, 53% 6. Puskesmas yg melaksanakan SIKDA : T : 188 Pkm / R : 121 Pkm 7. Proporsi kecamatan yang mempunyai kecukupan dokter penduduk = R: 1, 90% 8. AKI dan AKB Banten masih tinggi di Indonesia Latar Belakang 9. Masih adanya kasus Frambusia dan belum eliminasi malaria

AMANAH PERUNDANGAN DINAS KESEHATAN UU Nomor 18 tahun 2014 KESEHATAN JIWA Pasal 52 ayat

AMANAH PERUNDANGAN DINAS KESEHATAN UU Nomor 18 tahun 2014 KESEHATAN JIWA Pasal 52 ayat (2) Pemerintah daerah provinsi wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1. INDONESIA SEHAT 2. 3. PENDEKATAN KELUARGA SEHAT 4. 5. 6. 7. UU 23 tahun 2014 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, pokmas, LSM dan dunia usaha tkt provinsi. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah provinsi Penertiban pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK). Penertiban izin usaha kecil obat tradisional (UKOT) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah Provinsi / lintas Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan UKM Daerah Provinsi dan rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota. Penertiban izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi. UU 36 tahun 2009 Latar Belakang Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah dialo-kasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji SE Mendagri No. 900/2239/KEUDA, tgl 15 september 2015.

DINAS KESEHATAN RANCANGAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2018 RKP 2018 Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan

DINAS KESEHATAN RANCANGAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2018 RKP 2018 Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Kebijakan Daerah RKPD Banten 2018 Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN 1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar masayarakat dalam Layanan kesehatan ( Infrastruktur, bantuan Biaya kesehatan dan tenaga Medis dan paramedis ) 2. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 3. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif 4. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Sub Bag Program, Evaluasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Sub Bag Program, Evaluasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan; Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; membawahkan: Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. PERGUB NO 83 TAHUN 2016 TTG SOTK OPD Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Dinkes Klasifikasi Type A Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan. PERGUB NO 86 TAHUN 2016 TTG SOTK UPTD Kebijakan Daerah BKKM BALAI LABKESDA RSU BANTEN RSU MALINGPING

RANCANGAN TEKNOKRATIS INDIKATOR KESEHATAN TAHUN 2017 - 2022 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

RANCANGAN TEKNOKRATIS INDIKATOR KESEHATAN TAHUN 2017 - 2022 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan INDIKATOR KINERJA - Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya memberikan UU NO 23 TAHUN 2014 PROGRAM pelayanan sesuai standar - Jumlah Kab/Kota yang min 75% Puskesmasnya memberikan RPJMN 2015 - 2019 PERMENKES 43 2016 Pelayanan Kesehatan MEMPEDOMANI - Persentase - Puskemas dan Rumah Sakit Pemerintah Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase sarana Distribusi dan Produksi kefarmasian yang dibina Persentase sarana Pengolahan Pangan sesuai Standar Persentase Ketersediaan obat buffer stock dan perbekalan kesehatan di Provinsi serta penggunaan obat rasional fasilitas kesehatan milik pemerintah Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem rujukan sesuai standar Jumlah RSUD yang terkareditasi Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah yang terakreditasi Persentase Penduduk Miskin / tidak mampu (Non Kuota PBI) yang didaftarkan dibayarkan jaminan Kesehatan oleh pemerintah Provinsi Banten - Jumlah masyarakat miskin/tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis oleh Pemerintah Provinsi - - Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya pencegahan penyakit menular - Persentase Kab/Kota yang Pencegahan melaksanakan upaya pencegahan dan penyakit tidak menular Kab/Kota yang Pengendalian - Presentase memiliki 80% Puskesmas Penyakit melaksanakan pengamatan penyakit berpotensi wabah (KLB) secara periodik dan berkesinambungan - Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan Bina Kesehatan Masyarakat Kebijakan Daerah keluarga dan gizi Kab/Kota yang melaksanakan "Gerakan masyarakat Sehat" (GERMAS) - Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan lingkungan - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan kerja sesuai standar - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan olah raga - Persentase

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Perbaikan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Penyehatan Lingkungan Rencana T. a 2018 Bina Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pelayanan Kesehatan Anak

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Surveilance,

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Surveilance, Imunisasi dan Kesehatan Krisis Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Upaya Kesehatan Jiwa Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tdk Menular Langsung

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pengawasan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kerjasama

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pengendalian

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T. A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pengendalian Mutu Labkesda Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja Pelayanan Kesehatan Pada BKKM & Balai Labkes Pelayanan Labkesda Promosi Kesehatan dan Surveilans Kesehatan Kerja

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Jln. Syech Nawawi Al-Bantani (KP 3 B) Website : dinkes.

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Jln. Syech Nawawi Al-Bantani (KP 3 B) Website : dinkes. bantenprov. go. id Email : evapor. dinkesbanten 1@gmail. com