DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA OLEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA OLEH : Drs. IMAM SUDJONO (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga)
DASAR HUKUM UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT 3 UNDANG No. 23 TH 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PP No. 37 TH 2007 TTG PELAKSANAAN UU No. 23 TAHUN 2006 SBGMN TLH DIUBAH DGN PP No. 102 TH 2012 PERPRES No. 25 TH 2008 TTG PERSYARATAN DAN TATA CARA DAFDUK DAN CAPIL HAL MENGENAI WARGA NEGARA DAN PENDUDUK DIATUR DENGAN UNDANG NO. 24 TH 2013 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TH 2006 PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LAINNYA : 1. UU 1/1974 ttg Perkawinan 2. UU 12/2006 ttg Kewarganegaraan RI 3. UU 37/2009 DLL Peraturan Menteri: 1. Permendagri No 120/2017 2. Permendagri No 119/2017 3. Permendagri No 118/2017 4. Permendagri 9/2016 5. 6. 7. 8. Permendagri 57/2015 Permendagri 19/2010 Permendagri 12/2010 Permendagri 19/2018
23 OUTPUT PELAYANAN ADMINDUK 1. 2. KARTU KELUARGA (KK) KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) & KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 3. SURAT KET. PINDAH 4. SURAT KET. PINDAH DATANG 5. SURAT KET. PINDAH KE LUAR NEGERI 6. SURAT KET. DATANG DARI LUAR NEGERI 7. SURAT KET. TEMPAT TINGGAL 8. SURAT KET. KELAHIRAN 9. SURAT KET. LAHIR MATI 10. SURAT KET. PEMBATALAN PERKAWINAN 11. SURAT KET. PEMBATALAN PERCERAIAN 12. SURAT KET. KEMATIAN 13. SURAT KET. PENGANGKATAN ANAK 14. SURAT KET. PELEPASAN KEWARGA INDO 15. SURAT KET. PENGGANTI IDENTITAS 16. SURAT KET. PENCATATAN SIPIL 17. AKTA KELAHIRAN 18. AKTA KEMATIAN 19. AKTA PERKAWINAN 20. AKTA PERCERAIAN 21. AKTA PENGAKUAN ANAK 22. AKTA PENGESSAHAN ANAK 23. DATA KEPENDUDUKAN
SOTK DINPENDUKCAPIL 1. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINPENDUKCAPIL (Perbup Pbg no 87 tahun 2016) v TUGAS POKOK : 1. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi : a. Sub Urusan Pendaftaran Penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk b. Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu pelayanan pencatatan sipil c. Sub Urusan Pengelolaan Inf. Administrasi Kependudukan yaitu pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan. 2. Membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
BAGAN ORGANISASI DINPENDUKCAPIL (Perda no 12 tahun 2016)
VISI MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL v v VISI “TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK MELINDUNGI HAK DAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PENDUDUK DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN “ MISI 1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, tepat, akurat dan gratis 2. Memenuhi hak penduduk di bidang kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan prima dan profesional 3. Meningkatkan fungsi KTP sebagai jaminan pelayanan publik 4. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk melaksanakan pembangunan. 5. Memanfaatkan Iptek untuk telekomunikasi, pengolahan data dan pencetakan KK, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil 6. Pengembangan Organisasi dan meningkatnya SDM 7. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga : 1. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. 3. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipilmeliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 2 Ayat (2 dan 3) (2) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan /atau jemput bola. (3) Layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit: a. Akta Kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak; b. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan Status cerai mati; dan c. Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan Status perkawinan.
Pasal 3 Ayat (1, 2 dan 3) (1) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit: a. KK; b. KTP-el; c. Akta Kelahiran; d. Akta Perkawinan; e. Akta Kematian; dan f. Surat Keterangan Pindah. (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan DALAM WAKTU 1 (SATU) JAM DAN PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota. (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan /atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.
KEADAAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEMESTER II TAHUN 2017
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Jumlah Penduduk : 955. 865 Jiwa RINCIAN PER KECAMATAN 471, 210 Sumber : DKB Semester II tahun 2017 484, 655 Pria Wanita
Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2016 8092 Jumlah Kepala Keluarga =306. 387 RINCIAN JUMLAH PER KECAMATAN Sudah Memiliki =273, 681 (97. 35%) 298295 Belum Memiliki= 8. 092 (2, 64%) Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2017 8092 Jumlah Kepala Keluarga =308. 341 Sudah Memiliki =273, 681 (98. 10%) 302493 Sumber : DKB Semester II tahun 2017 Belum Memiliki= 8. 092 (2. 62%)
Kepemilikan KTP-El Tahun 2016 Jumlah Penduduk =950. 452 273681 382519 Sudah Memiliki : 273, 681 (41, 71%) RINCIAN PER KECAMATAN Belum Memiliki : 382. 519 (58, 29%) Kepemilikan KTP-El Tahun 2017 Jumlah Penduduk : 955. 865 Wajib KTP : 709. 464 31440 Sudah Memiliki : 678, 024(95, 56%) 678024 Sumber : DKB Semester II tahun 2017 Belum Memiliki : 31, 440 (4, 44%) Target Tahun 2018 : 100%
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2017 273. 078 jiwa Sudah Memiliki =273. 078 (28. 27%) 682. 787 RINCIAN PER KECAMATAN Jumlah Penduduk = 955. 865 Belum Memiliki= 682. 787 (71. 43%) Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2018 Sem I 291, 740 Jumlah Penduduk = 955. 865 jiwa Sudah Memiliki = 291, 740 (31 %) Belum Memiliki = 664, 125 (69 %) 664, 125 Target Nasional Th. 2018 : 60% Target RPJMD Th. 2018 : 84%
Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun 2017 Jumlah Penduduk usia 0 -18 = 278. 693 78. 597 200. 086 RINCIAN PER KECAMATAN Sudah Memiliki =200. 086 (71. 79%) Belum Memiliki= 78. 597 (28. 28%) Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun 2018 Sem I 68, 063 Jumlah Penduduk usia 0 -18 = 278. 693 210, 630 Sudah Memiliki = 210, 630 (77, 73 %) Belum Memiliki = 68, 063 (22, 27 %) Target Nasional Th. 2018 : 90%
Jumlah Penduduk < 17 Tahun Jumlah Penduduk Usia < 17 = 252. 667 jiwa * Permendagri 02 Tahun 2016 Tentang KIA 122, 018 130, 649 LK PR
DUKUNGAN SUKSES PILEG DAN PILPRES 2019
Amanat Undang-undang no. 7 th. 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348 ayat (1) • Pemilih wajib memiliki KTP dan harus terdaftar dalam DPT
PKPU No. 2 th. 2017 1. KTPEL Merupakan salah satu syarat wajib bagi pemilih agar bisa terdaftar dalam pemilih 2. KTPEL Menjadi salah satu yang harus dibawa selain C 6 yang dibawa ke TPS
Data Wajib KTP Pileg dan Pilpres Th. 2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KECAMATAN KEMANGKON BUKATEJA KEJOBONG KALIGONDANG PURBALINGGA KALIMANAH KUTASARI MREBET BOBOTSARI KARANGREJA KARANGANYAR KARANGMONCOL REMBANG BOJONGSARI PADAMARA PENGADEGAN KARANGJAMBU KERTANEGARA Belum Perekaman s/d 31 Des 2018 Belum Perekaman s/d 17 Apr 2019 1703 2140 1735 1509 1570 1945 3369 1456 2484 1702 2547 3585 2172 1442 1208 1839 1100 1990 2478 1970 1782 1771 2311 3706 1664 2734 1946 2823 3942 2466 1666 1412 1949 1261 35011 39653
Wajib KTP per 16 Juli 2018 NO_KEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NAMA_KEC KEMANGKON BUKATEJA KEJOBONG KALIGONDANG PURBALINGGA KALIMANAH KUTASARI MREBET BOBOTSARI KARANGREJA KARANGANYAR KARANGMONCOL REMBANG BOJONGSARI PADAMARA PENGADEGAN KARANGJAMBU KERTANEGARA JUMLAH LAKI-LAKI 23073 28145 18491 23613 21297 20448 22684 28132 19876 16590 14984 21770 25510 22314 16123 14677 10105 13615 361447 WAJIB KTP PEREMPUAN 23211 28033 18494 23670 22185 20473 21958 27542 19856 15837 14330 20996 24605 21726 16123 14561 9442 13183 356225 JUMLAH 46284 56178 36985 47283 43482 40921 44642 55674 39732 32427 29314 42766 50115 44040 32246 29238 19547 26798 717672 LAKI-LAKI 765 893 838 623 676 684 870 1731 643 1182 811 1271 1811 1072 686 575 851 526 16508 BELUM REKAM PEREMPUAN 594 702 582 482 567 572 661 1129 490 984 661 870 1368 806 480 415 754 347 12464 JUMLAH 1990 2478 1970 1782 1771 2311 3706 1664 2734 1946 2823 3942 2466 1666 1412 1949 1261 28972
WAJIB KTP DAN BELUM REKAM KTP TANGGAL 17 -04 -2019 PER TANGGAL 16 -07 -2018 NO_KEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NAMA_KEC KEMANGKON BUKATEJA KEJOBONG KALIGONDANG PURBALINGGA KALIMANAH KUTASARI MREBET BOBOTSARI KARANGREJA KARANGANYAR KARANGMONCOL REMBANG BOJONGSARI PADAMARA PENGADEGAN KARANGJAMBU KERTANEGARA JUMLAH LAKI-LAKI 23417 28593 18778 23961 21571 20744 23100 28569 20149 16887 15224 22141 25926 22622 16399 14892 10296 13816 367085 WAJIB KTP PEREMPUAN 23521 28483 18773 24010 22457 20740 22330 27953 20130 16127 14576 21343 24965 22021 16353 14775 9605 13377 361539 JUMLAH 46938 57076 37551 47971 44028 41484 45430 56522 40279 33014 29800 43484 50891 44643 32752 29667 19901 27193 728624 BELUM REKAM LAKI-LAKI PEREMPUAN 1098 892 1334 1144 1121 849 968 814 946 836 956 815 1284 1027 2167 1539 907 757 1472 1262 1045 901 1627 1196 2220 1722 1375 1091 957 709 788 624 1039 910 726 535 22030 17623 JUMLAH 1990 2478 1970 1782 1771 2311 3706 1664 2734 1946 2823 3942 2466 1666 1412 1949 1261 39653
PERMASALAHAN 1. Sarana Prasarana Pencetakan dan Perekaman KTP-el yang sudah tua (sejak tahun 2012) mengakibatkan sering mengalami masalah 2. Server database yang sudah lama (sejak tahun 2012) serta tidak adanya UPS apabila listrik padam 3. Jaringan dari pusat yang belum sepenuhnya lancar setiap saat sehingga menghambat pelayanan pencetakan KTP-el 4. Sebagian besar operator adminduk pada Dinpendukcapil adalah tenaga THL, dengan honor Rp 1, 2 juta/bulan (52 orang) 5. Masih ada sebagian masyarakat belum sadar akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
UPAYA YANG DITEMPUH 1. Membuat surat edaran kepada Camat dan Kades untuk mendorong partisipasi masyarakat melakukan perekaman KTP-el 2. Jemput bola ke desa, sekolah, dan tempat umum 3. Perekaman pada hari Minggu dan hari Libur 4. Perekaman saat Hari – H 5. Pencetakan KTP-el Max 2 hari (sepanjang jaringan lancar)
DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DARI KECAMATAN DESA/KELURAHAN 1. Sosialisasi KTP-el merupakan syarat wajib pemilih dalam memberikan suara di TPS 2. Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-el, termasuk bagi warga yang akan berumur 17 tahun pada Tanggal 17 april 2019 3. Publikasi dan mobilisasi masyarakat saat jadwal perekaman keliling / jemput bola
REKAPITULASI RKA PERUBAHAN DINPENDUKCAPIL NO I Program/Kegiatan Sebelum Perub Setelah Perub Tambah/ Kurang Keterangan Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Bahan & Jasa Perkantoran 296. 803. 000 377. 985. 000 81. 182. 000 - Honor Pengelola Keg baru 7 bulan. - By Listrik, Air tambah. 2. Rapat 2 Koord & Konsultasi 126. 000 137. 605. 000 11. 605. 000 - Perdin yg meningkat 3. Pemel Sarpras Kantor 140. 697. 000 292. 607. 000 151. 910. 000 - By. Pemel gdg blm ada, BBM hanya untuk 9 bl, by suku cadang minim, peralatan kantor & mebelair kurang. 4. Pengadaan Sarpras Kant. 40. 000 307. 000 267. 000 - Sarpras unt perekaman KTP dan Jebol msh minim (banyak yg rusak) 5. Diklat Pegawai 15. 000 --
NO II Program/Kegiatan Sebelum Perub Setelah Perub Tambah/ Kurang Keterangan Program Penataan Administrasi Kpddkan 1. Pelayanan Penerbitan Dok. Kependudukan 2. Sistem Adm Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK non fisik) 3. Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil 4. SMS Gateway 5. Pemel & Pengemb Jaringan Server Aplikasi Data Kependudukan 6. Penerbitan Kartu Identitas Anak Jumlah I & II 532. 000 -- 1. 994. 608. 000 -- 460. 838. 000 450. 338. 000 50. 000 70. 000 125. 000 -- 220. 000 3. 780. 946. 000 4. 522. 143. 000 (10. 500. 000) - Msk bel. Modal unt membeli peralatan Laptop & printer. 20. 000 - Pembuatan Aplikasi Pelayanan terintegrasi & Setting Jaringan -- 220. 000 - Unt Jateng ada 9 kab/kota yg blm melaksanalan KIA termasuk Pbg. 741. 197. 000
- Slides: 29