Dinamika dan Manajemen HSO Kini dan Mendatang Penerapan

Dinamika dan Manajemen HSO: Kini dan Mendatang Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus Pengalaman Depsos Edi Suharto, Ph. D www. policy. hu/suharto@policy. hu

Di alam ini tiada orang yang ternoda kecuali pikirannya. Tiada yang cacat kecuali yang kejam William Shakespeare, Twelve Night

Kebijakan dan Pelayanan Publik • Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat banyak orang pada tataran strategis, bersifat garis besar, dan dibuat oleh pemegang otoritas publik • Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik. • To be effective: – Ada perangkat hukum – Jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya – Adanya kontrol publik – Komitmen dan kompetensi para pelaksananya

Standar Pelayanan Publik • Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. • Dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat: : – Apa pelayanan yang menjadi haknya – Siapa yang bisa mendapatkannya – Apa persyaratannnya – Bagaimana bentuk layanan itu.

Tantangan global • Isu-isu Sos. Ek: meningkatnya kompleksitas kemiskinan, konflik etnis, demokratisasi, globalisasi ekonomi termasuk “managerialism” dan “reinventing government”-nya Osborne, tuntutan dan transparansi • Isu-isu moral: korupsi, crony capitalism, sweetheart deal privatisation, perilaku birokrasi yang kurang profesional dan etis • Perubahan global mengubah lingkungan birokrasi, peran tradisional negara, masuknya aktor-aktor baru. • Rendahnya kualitas dan efektifitas pelayanan publik melahirkan dampak multidimensional:

Pergeseran paradigma • Dari problems-based services ke rights-based services • Dari rules-based approaches ke outcomes-oriented approaches • Dari public management ke public governance

Situasi Indonesia • Masalah mendasar pelayanan publik: efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik masih rendah; belum memiliki mekanisme pengaduan yang mantap; kualitas produk layanan rendah. • Pelayanan publik belum responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus, termasuk kelompok rentan, penyandang cacat, lanjut usia, dan KAT • Sikap sebagian anggota masyarakat: “orang cacat tidak layak masuk dalam

Studi kasus • Depdiknas memangkas anggaran pendidikan untuk anak-anak penyandang cacat dari Rp 300 miliar (2007) menjadi Rp 130 miliar (2008). • Padahal, anak luar biasa seharusnya mendapat perhatian khusus atau minimal sama dengan anak biasa (normal) dalam mendapatkan hak pendidikan. • Anak berkebutuhan khusus memiliki keperluan yang berbeda dengan anak normal. • Untuk membeli alat tulis, anak normal cukup mengeluarkan sekitar Rp 500 -Rp 1. 000. • Bagi anak tunanetra (buta) pengeluaran untuk alat tulis huruf Braille bisa mencapai Rp 15. 000.

Peran Depsos • Lembaga pemerintah yang menjalankan pembangunan kesejahteraan sosial. Sasaran utamanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Sosial (PKS) • Permasalahan: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterasingan, ketunaan sosial • Program: pengembangan potensi kesos, kualitas manajemen pelayanan, keserasian kebijakan publik, sistem informasi kesos, peran serta masyarakat dan

PENYANDANG CACAT • Tahun 2006: sekitar 2, 429, 708 orang atau 1, 2 persen dari total penduduk. • Tahun 2007: 3, 11 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 7, 8 juta jiwa. • Cacat fisik, cacat mental dan cacat ganda • Akibatnya: keterbatasan/gangguan aktivitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan antar manusia maupun dengan lingkungannya. Semakin berat bila disertai kemiskinan, keterlantaran, keterasingan,

Isu-isu Penca • Belum tersedianya data akurat tentang karakteristik kehidupan dan penghidupan berbagai jenis Penca • Jumlah dan kualitas tenaga spesialis untuk berbagai jenis kecacatan belum memadai • Terbatasnya sarana dan prasarana • Terbatasnya lapangan kerja (diskriminatif? )

Pelayanan sosial bagi Penca • • • Home care services Rehabilitasi dan dukungan Jaminan perlindungan dan aksesibilitas terhadap pelayanan publik Bimbingan terapi kerja, praktek belajar kerja Standardisasi pelayanan sosial Pengembangan sistem rujukan, advokasi dan kuota pekerjaan

LANJUT USIA Ageing structured population Tahun 1980 1990 2000 2010* 2020* *) Estimasi. Sumber: BPS 2005 Usia Harapan Hidup (th) 52, 2 59, 8 64, 5 67, 4 71, 1 Jumlah Lansia Proporsi (%) 7. 998. 543 11. 277. 557 14. 439. 967 23. 992. 553 28. 822. 879 5, 45 6, 29 7, 18 9, 77 11, 34

Isu-isu Lansia • Belum adanya data Lansia yang akurat • Duplikasi pelayanan • Jumlah lembaga tidak sebanding dengan jumlah dan kompleksitas masalah Lansia • Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai program pelayanan • Penyediaan aksesibilitas Lansia

Pelayanan sosial bagi Lansia • Pelayanan sosial dalam panti (institutional-based services): reguler, day care, subsidi silang • Pelayanan sosial luar panti (community -based services): Home Care, Foster Care, Jaminan Sosial, Pemberdayaan, Pelayanan Sosial Masyarakat • Pelayanan terobosan (uji coba): Day Care, Traume Center, Home Care, Pelayanan Dukungan (kesehatan, ketenagakerjaan, transportasi, kependudukan)

Lessons learned Pelayanan publik, termasuk pelayanan sosial terhadap masyarakat berkebutuhan khusus yang dilakukan Depsos, masih menghadapi beberapa tantangan sbb: • Lack of data base (by need groups, name and address) • Too little and Fragmented • Uncertain and Unaccessible • Error of targetting (inclusion and exclusion errors) • Unsustainable

Praktik Peserta dibagi 8 kelompok. Buat kajian ttg Dinamika HSO Pemerintah dan Non-Pemerintah. Apa isu-isu terkini pelayanan sosial di lembaga ybs? Apa yang mempengaruhinya? Apa konsekuensinya? Apa solusi yang anda tawarkan? Buat dalam pointers atau matriks yang cantik dan singset. § § § § Kelompok 1: HSO Cacat Kelompok 2: HSO Lansia Kelompok 3: HSO Anak Kelompok 4: HSO Kesehatan Kelompok 5: HSO Cacat Kelompok 6: HSO Lansia Kelompok 7: HSO Anak Kelompok 8: HSO Kesehatan Lembaga Pemerintah Lembaga Non. Pemerintah