DIKLAT PENGAWAS KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN UMUM Akreditasi Perusahaan Angkutan

DIKLAT PENGAWAS KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN UMUM Akreditasi Perusahaan Angkutan Umum ASSESSMENT PENYELENGGARAAN PENRUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

Pola Pikir Diklat Pembina / Inspektur ANGKUTAN Penyelenggara an angkutan Umum Dijalankan Oleh Operator Angkutan Umum Perlu Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Penyelenggaraa n Pelayanan Angkutan Umum Harus Bernorma dan Berstandar Yaitu Dengan : AKREDITASI PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SDM ( yang mempunyei kompetensi dan kualifikasi ) INSPEKTU R PENGUSA HAAN ANGKUTA N UMUM

DASAR HUKUM �Pemerintah mengamanatkan penyelenggaraan angkutan umum dan menjamin ketersediaannya. UU 22/2009 pasal 139 yang menyebutkan “Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum…. ”. �UU 22 tahun 2009 pasal 141, standar pelayanan angkutan orang yang disediakan oleh perusahaan angkutan umum wajib memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL yang meliputi: keamanan; keselamatan; kenyamanan; keterjangkauan; kesetaraan; dan keteraturan.

BAB X ANGKUTAN I. ANGKUTAN ORANG DAN BARANG a. menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. b. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: 1) rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; 2) untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 3) kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah. II. KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM � Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum. � Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha (BUMN, BUMD dan BHI).

II. ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK TIDAK DALAM TRAYEK 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) lintas batas negara AKAP AKDP Perkotaan perdesaan. Angkutan Massal taksi; 1) mobil bus tujuan tertentu (Carter); 2) lajur khusus; pariwisata 3) trayek tidak kawasan tertentu berimpitan; dan (lokal/lingkungan). 4) angkutan pengumpan III. Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum 1) angkutan barang umum; 2) angkutan barang khusus dan alat berat. IV. Angkutan Multimoda V. Pengawasan Muatan Barang 1) alat penimbangan yang dipasang secara tetap; 2) alat penimbangan yang dapat dipindahkan (tidak tetap).

Undang undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ (pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LLAJ )

2. Perusahaan Angkutan Umum 1) Hak a. Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. b. Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Kewajiban c. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; d. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; e. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; f. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan g. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Undang undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ (pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LLAJ )

Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah ( pembinaan dan pengawasan)

Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah ( pembinaan dan pengawasan)

Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( pasal 17 ayat (2), (3), (4) )

PENGERTIAN UMUM

PENGERTIAN UMUM

PENGERTIAN UMUM

UKURAN PENILAIAN �PERMENHUB NO 98 TAHUN 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek Pasal 7 Ayat (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sekurangnya memuat: fungsi dan manfaat jenis pelayanan; dan b. pemenuhan nilai ukuran jumlah jenis pelayanan a.

UKURAN PENILAIAN SESUAI PM NO 98 TAHUN 2013 TENTANG SPM ANGKUTAN ORANG 1 JENIS PELAYANAN, MELIPUTI : Keamanan; b. keselamatan; c. Kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; f. keteraturan. a. 2 MUTU PELAYANAN, MELIPUTI: a. indikator; dan b. nilai, ukuran atau jumlah.

STANDAR PENILAIAN SPM ANGKUTAN ORANG (1)

STANDAR PENILAIAN SPM ANGKUTAN ORANG ( 2)

STANDAR PENILAIAN SPM ANGKUTAN ORANG (3)

STANDAR PENILAIAN SPM ANGKUTAN ORANG (4)

KOMPETENSI INSPEKTUR KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN ORANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mengetahui dan memahami tentang Peraturan Perundangan di bidang LLAJ khusus penyelenggaran angkutan Orang Mengetahui dan memahami tentang Etika dan Profesi Kompetensi Inspektur Angkutan Orang Mengetahui dan memahami jenis pelayanan dan mutu pelayanan dalam penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Mampu memberikan penilaian terhadap indikator mutu pelayanan Angkutan Orang menggunakan ukuran, nilai dan jumlahnya. Praktek, penganalisaan dan teknik penyajian data dari hasil pemantauan atau pengamatan. Mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil

KURIKULUM DAN SILABI (50 JP 1 Minggu) NO KURIKULUM SILABY 1. Etika Profesi 1 PEMBANGUNAN KARAKTER 2. Integritas 3. Kemampuan Komunikasi 1. UU No 22 tahun 2009 2 PERATURAN PERUNDANGAN 2. PP No 32 tahun 2011 3. PM No 98 tahun 2013 1. Karakteristik pelayanan AU KELAYAKAN KEPENGUSAHAAN 2. Tahapan perencanaan 3 BRT 3. Pengoperasian AU 4. Evaluasi kinerja AU Indikator jeinis pelayanan, JENIS DAN MUTU PELAYANAN Keamanan, keselamatan, 4 BRT kenyamanan, keterjangkauan, JUMLAH JP TEORI PRAKTEK 4 6 4 6 10 kesetaraan, keteraturan. 5 TEKNIK PENILAIAN MUTU PELAYANAN BRT 6 PRAKTEK DAN KUNJUNGAN LAPANGAN 7 ASSESMENT 1. Formulir dan cheklist penilaian 2. Kriteria /standar kelulusan penilaian 3. Pemyusunan laporan penilaian dan rekomendasi Parktek penilaian pengoperasian SPM AU di suatu kota

Persayaratan Peserta Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Inspektur Kepenusahan angkutan Orang harus memenuhi persyaratan : �Pendidikan Paling rendah D III Bidang Transportasi/Teknik Sipil/Planologi �Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun.