DIKLAT PEMERIKSAAN JEMBATAN MODUL 1 PENGANTAR UNDANGUNDANG JASA
DIKLAT PEMERIKSAAN JEMBATAN MODUL 1 PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS KERJA DAN SMK 3 L PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN I NSFRASRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN PEMBELAJARAN 1) Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta mampu menerapkan ketentuan Undang-Undang Jasa konstruksi (UUJK) dan Etos Kerja serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan (SMK 3 L) dalam pelaksanaan pemeriksaan jembatan. 2
TUJUAN PEMBELAJARAN 2) Indikator Hasil Belajar • Setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu: a) Menerapkan Ketenuan Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etos Kerja b) Menerapkan ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK 3 L) SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG JASA KONSTRUKSI 3
BAHASAN 1) Peran Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Etos Kerja dalam Pemeriksa Jembatan a) Hubungan UUJK terhadap pemeriksaan jembatan b) Peran Etos Kerja terhadap pemeriksaan jembatan c) Keterkaitan pemeriksaan jembatan terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan jembatan 2) Keterkaitan pemeriksaan jembatan dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan ( SMK 3 L) a) Ketentuan SMK 3 L yang berkaitan dengan Pemeriksaan 4 Jembatan
PERAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK) DAN ETOS KERJA DALAM PEMERIKSAAN JEMBATAN PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN I NSFRASRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 5 PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS KERJA DAN SMK 3 L 5 5
KETENTUAN UMUM PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN NSFRASRUKTUR WILAYAH PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 6 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK NO. 2 TAHUN TENTANG JASA PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASAINDONESIA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS 2017 KERJA DAN SMK 3 L KONSTRUKSI 6 6
KETENTUAN UMUM Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu Standar Keamanan, bangunan Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis Keamanan, Keselamatan, Kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN I NSFRASRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN Pasal 1 Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerjasama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK JASA INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 ETOS TENTANG JASA KONSTRUKSI PENGANTAR UNDANG-UNDANG KONSTRUKSI (UUJK), KERJA DAN SMK 3 L 7
SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN NSFRASRUKTUR WILAYAH PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 8 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS KERJA DAN SMK 3 L KONSTRUKSI 8 8
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 103 s. d pasal 104 1. Sanksi administratif diberikan kepada yang tidak melaksanakan kewajiban 2. Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 9
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 103 s. d pasal 104 3. continue Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin. Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 10
KELEMBAGAAN Menteri Dewan Pengawas DIBENTUK DAN BERTANGGUNG JAWAB LEMBAGA UNSUR: 1. 2. 3. 4. Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi Penguna Jasa Perguruan Tinggi/Pakar DIAKREDITASI Dapat juga dari Asosiasi terkait Rantai Pasok PERSETUJUAN DPR ASOSIASI PERUSAHAAN TERAKREDITASI LISENSI Sesuai peraturan perundangan LISENSI ASOSIASI PROFESI SERTIFIKASI BADAN USAHA KONSTRUKSI UU 11/2014 Lembaga Diklat TERAKREDITASI membentuk LS-BU UU 13/2003 membentuk LS-P SERTIFIKASI TK. KONSTRUKSI 33
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PERAN MASYARARAKAT JASA KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA JASA KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI TENTANG SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI TENTANG PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN BANGUNAN PERATURAN MENTERI TENTANG PEMBINAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENJAMINAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI TENTANG PEMBINAAN K 4 pasal 18, pasal 42, pasal 45, pasal 51, pasal 82 PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN I NSFRASRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS KERJA DAN SMK 3 L PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS DAN SMK 3 L SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASAKERJA KONSTRUKSI 12
TENAGA KERJA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 13 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 13 13
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI Pasal 68 s. d pasal 73 STANDAR REMUNERASI MINIMUM KUALIFIKASI: 1. OPERATOR; 2. TEKNISI/ANALIS; DAN 3. AHLI. KLASIFIKASI: 1. ARSITEKTUR; 2. SIPIL; 3. MEKANIKAL; 4. ELEKTRIKAL; 5. TATA LINGKUNGAN; DAN 6. MANAJEMEN PELAKSANAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI PELATIHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 14
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Mempersiapkan Bahan-bahan Atau Kerlengkapan APD Untuk menunjang SMK 3 L PERALATAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI WAJIB Tenaga Kerja Konstruksi PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN I NSFRASRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 15
PERAN ETOS KEJA TERHADAP PEMERIKSAAN JEMBATAN 1. Komitmen dan Konsisten; (terhadap visi, misi dan tujuan organisasi) 2. Wewenang dan Tanggung Jawab; (yang jelas, tegas dan seimbang) 4. Integritas dan Profesionalisme; (yang konsisten dalam kata dan perbuatan serta ahli dalam bidangnya) Ajang Zeenal Afandi 3. Keikhlasan dan Kejujuran; (yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan kewibawaan Pemerintah. 5. Kreatifitas dan Kepekaan; (yang dinamis mendorong kearah efisiensi dan efektifitas )
KEGAGALAN BANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 17 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 17 17
KEGAGALAN BANGUNAN Keterkaitan Pemeriksaan Jembatan Terhadap Kegagalan Bangunan Jembatan • Pada saat pemeriksaan jembatan harus mempertimbangkan aspek-aspek kekuatan struktur diantaranya memperhatikan; gaya-gaya, momen , tulangan dan pengencangan baut-baut yang akan mengakibatkan kegagalan bangunan Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh penilai ahli. Penilai ahli ditetapkan oleh Menteri • Pemeriksa jembatan sebagai tenaga ahli harus memahami tatacara pemeriksaan dan penilaian kondisi kerusakan jembatan. Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan • Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. • Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi Ajang Zeenal Afandi
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 60 s. d pasal 67 KONDISI LANTAI BERBAHAYA Laporan/Pengaduan Penerimaan Laporan Kegagalan Bangunan oleh Menteri Penetapan Penilai Ahli oleh Menteri Laporan dari Penilai Ahli Penentuan Pihak yang Bertanggungjawab PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN I NSFRASRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 1. Standar Mutu Bahan 2. Standar Mutu Peralatan 3. Standar Keselamatan Kerja Dan Kesehatan 4. Standar Prosedur Pelaksanaan 5. Standar Mutu Hasil Pelaksanaan 6. Standar Operasi Dan Pemeliharann 7. Pedoman Pelindungan Sosial Tenaga Kerja 8. Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Memperhatikan Kondisi Geografi Rawan Gempa SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS KERJA DAN SMK 3 L 19 19
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 88 TIDAK TERCAPAI PENYELESAIA N SENGKETA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT TAHAPAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELIPUTI : Dapat dibentuk a. MEDIASI; Dewan b. KONSILIASI DAN; Sengketa c. ARBITRASE; Anggota dewan sengketa harus PROFESIONAL dan NETRAL PUSDIKLAT JALAN, PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN I NSFRASRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN DISESUAIKAN BERDASARKAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YA Tercantum upaya penyelesaian? TIDAK PARA PIHAK BERSENGKETA MEMBUAT TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIPILIH. PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS KERJA DAN SMK 3 L 20
KETERKAITAN PEMERIKSAAN JEMBATAN DENGAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (SMK 3 L) Kegiatan Safety Talk untuk Tukang Besi dan Cara Pemakaian Fire Extinguisher Kegiatan Persiapan Pemeriksaaan Jembatan
Pertemuan Pagi K 3 L (Safety Morning Talk) Tujuan Mengadakan penjelasan informasi K 3 L secara periodik keseluruh tingkatan pekerja. Melalui pertemuan pagi K 3 L semua potensi sumber bahaya yang berada pada lingkungan pekerjaan di identifikasi. Meningkatkan pemeliharaan Kondisi K 3 L yang aman, sikap dan perilaku kerja bermutu dan effisien. 22
Pertemuan Pagi K 3 L (Safety Morning Talk) No 1 2 Uraian aktivitas Pelaksanaan Pertemuan Pagi K 3 L: Pertemuan Pagi K 3 L, dilaksanakan secara periodik minimum sekali dalam satu minggu dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Proyek/Plant/Kawasan Semua Pelaksana / Supervisor harus membantu menetapkan topik-topik keselamatan yang berbasis identifikasi potensi sumber bahaya dalam lingkaran kegiatannya dan / atau terhadap kejadian / peristiwa yang cenderung mengarah ke kondisi kecelakaan kerja dan / atau telah terjadi kecelakaan kerja, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakannya Penanggung jawab Dipimpin oleh Petugas K 3 L dan / atau Manajer lapangan / supervisor sebagai instruktur Keterangan Anggota Pertemuan Pagi K 3 L adalah : semua angggota kelompok pekerja pegawai / karyawan / pekerja baru yang terlibat dalam proses produksi pekerjaan secara langsung dilapangan 23
Pertemuan Pagi K 3 L (Safety Morning Talk) No Uraian aktivitas Penanggung jawab Keterangan Pelaksanaan Pertemuan Pagi K 3 L: 3 Topik Pertemuan pagi K 3 L, berupa : - Penjelasan kondisi yang berbahaya dari setiap proses pek. yg akan dikerjakan setelah kegiatan pertemuan pagi K 3 L. - Penyimpangan keadaan yang ditemukan saat inspeksi K 3 L. sebelumnya - Insiden / Kecelakaan dijelaskan maksud dan tujuan pencegahannya. - Instruksi dan informasi dari Kepala Proyek dan / atau Pemberi Pekerjaan. - Peraturan dan ketetapan perundangan Dipimpin oleh Petugas K 3 L dan / atau Manajer lapangan / supervisor sebagai instruktur Hasil pertemuan pagi K 3 L harus di dokumentasikan, diantaranya; daftar absensi kehadiran peserta pertemuan pagi K 3 L, topik diskusi, Dokumentasi pertemuan pagi K 3 L harus disampaikan / diberikan ke petugas K 3 L 24
Pertemuan Kelompok Pekerja K 3 L (Tool Box Meeting) Tujuan : 1. Mengadakan penjelasan informasi K 3 L harian / mingguan (tergantung kondisi dilapangan). Melalui Pertemuan Kelompok Kecil Pekerja semua potensi sumber bahaya yang berada dibawah pekerjaan pekerja tersebut di identifikasi. 2. Meningkatkan pemeliharaan Kondisi K 3 L yang aman, sikap dan perilaku kerja bermutu dan effisien. 25
Pertemuan Kelompok Pekerja K 3 L (Tool Box Meeting) No Uraian aktivitas Penanggung jawab Keterangan Dipimpin oleh Kepala Regu (Mandor yang sudah dilatih) Anggota pertemuan kelompok pekerja adalah kelompok pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung dilapangan Pelaks. Pertemuan Kelompok Pekerja K 3 L: 1 2 3 Pertemuan Kelompok Pekerja dapat dilaksanakan kapan saja (sewaktu-waktu) dengan durasi waktu pertemuan cukup pendek, berkisar 10 s/d 15 menit atau lebih, dan tempat pelaksanaannya dimana saja di lokasi tempat kerja (lapangan) Pertemuan Kelompok Pekerja harus dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 minggu, yang lebih utama, dapat dilaksanakan setiap hari Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Pekerja dilaksanakan dengan teliti / akurat, sederhana sejalan dengan aktifitas harian, semua peringatan K 3 L harus di tekankan dalam pelaksanaan pekerjaan ke semua tingkatan pekerja, semua masalah diatas barus berbasis identifikasi potensi sumber bahaya, 26
Pertemuan Kelompok Pekerja K 3 L (Tool Box Meeting) No 4 5 Uraian aktivitas Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Pekerja K 3 L: Semua permasalahan K 3 L mencakup proses kerja, metode kerja dan progress K 3 L, atau hasil pertemuan pagi K 3 L didiskusikan atau dibicarakan di Pertemuan Kelompok Pekerja, Semua supervisor harus membantu menetapkan topik-topik keselamatan yang berbasis identifikasi potensi sumber bahaya dalam lingkaran kegiatannya dan / atau terhadap kejadian / peristiwa yang cenderung mengarah ke kondisi kecelakaan kerja dan / atau telah terjadi kecelakaan kerja, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakannya Penanggung jawab Keterangan Dipimpin oleh Kepala Regu (Mandor yang sudah dilatih) Anggota pertemuan kelompok pekerja adalah kelompok pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung dilapangan 27
Pertemuan Kelompok Pekerja K 3 L (Tool Box Meeting) No Uraian aktivitas Penanggung jawab Keterangan Dipimpin oleh Kepala Regu (Mandor yang sudah dilatih) Anggota pertemuan kelompok pekerja adalah kelompok pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung dilapangan Pelaks. Pertemuan Kelompok Pek. K 3 L: 6 Topik Pertemuan Kelompok Pekerja, dapat berupa : 1 Penjelasan kondisi yang berbahaya dari setiap pekerjaan. 2 Penyimpangan keadaan yang ditemukan saat inspeksi K 3 L. 3 Insiden / Kecelakaan dijelaskan maksud dan tujuan pencegahannya. 4 Instruksi dan informasi dari Kepala Proyek, Komite K 3 L dan Pemberi Pekerjaan) 5 Peraturan dan ketetapan perundangan. 28
Contoh Rambu SAFETY SIGN 29
Peralatan Keselamatan Kerja PENGANTAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), ETOS KERJA DAN SMK 3 L 30
Pengertian Lingkungan Kerja Adalah istilah generik yg mencakup identifikasi dan evaluasi faktor-faktor lingkungan yg memberikan dampak pada kesehatan Tenaga Kerja (ILO) 31
Konsep Dasar Hygiene Industri (Proyek Konstruksi) 1. Pengenalan lingkungan Kerja 2. Penilaian lingkungan Kerja 3. Pengendalian lingkungan Kerja Terhadap potensi bahaya di tempat kerja, untuk mencegah dampak buruk lingkungan kerja terhadap kesehatan & keselamatan pekerja 32
Pengenalan Terhadap Faktor Bahaya Lingkungan Kerja Faktor-faktor bahaya yang ada dilingkungan kerja sebagai akibat penggunaan teknologi dalam proses produksi meliputi: Ø pengetahuan dan pengertian tentang berbagai jenis bahaya dan pengaruh/akibat yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan tenaga kerja. 33
Dalam Pengenalan Lingkungan Perlu Diperhatikan: 1. Alat – alat teknis penanggulangan apa yang sudah tersedia/dipergunakan 2. Bentuk bahan baku yang dipergunakan dan bagaimana digunakan 3. Jumlah orang yang terpapar dan bekerja disetiap tahapan proses 34
Penilaian Lingkungan Penilaian lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui secara kualitatif tingkat bahaya dari suatu faktor bahaya lingkungan yang timbul dengan metoda pengukuran, pengambilan sample serta analisa dilaboratorium, kemudian dibandingkan dengan standar baku.
Manfaat Penilaian Lingkungan: 1. Penerapan teknik pengendalian dan penanggulangan 2. Perencanaan alat – alat penanggulangan 3. Dokumen untuk inspeksi
FAKTOR – FAKTOR BAHAYA LINGKUNGAN KERJA DALAM PEMERIKSAAN JEMBATAN 1. FAKTOR FISIK 2. FAKTOR KIMIA 4. ERGONOMIK 3. FAKTOR BIOLOGIK 5. PSIKOLOGIS
1. FAKTOR FISIK BAHAYA BENDA BERGERAK IKLIM/CUACA KERJA KEBISINGAN: GETARAN MEKANIK PENCAHAYAAN PANAS • BERAKIBAT : TERTABRAK, TERJEPIT, TERJATUH, TERBENTUR • DIPENGARUHI: SUHU UDARA, KELEMBABAN, PANAS RADIASI, KECEPATAN GERAKAN UDARA KAITAN DENGAN PANAS METABOLISMEN TUBUH DALAM BEKERJA • MENGAKIBATKAN GANGGUAN: DEHIDRASI, HEAT EXHAUSTION, HEAT CRAMP, HEAT STROKE • GANGGUAN KONSENTRASI DAN PENDENGARAN • GANGGUAN SENDI, OTOT, PEMBULUH DARAH DAN SYARAF • INTENSITAS CAHAYA, KESILAUAN • PENGARUH TERHADAP EFISIENSI, GANGGUAN TAJAM PENGLIHATAN • BERAKIBAT : STRESS, TIDAK KONSENTRASI, MUDAH CAPEK, DEHIDRASI
Terima kasih YANG PENTING…… 39
- Slides: 39