DIFERENSIASI MISI PILAR UTAMA KERANGKA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

DIFERENSIASI MISI: PILAR UTAMA KERANGKA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI 2019 – 2045 (KONSEP PEMIKIRAN) Majelis Pengembangan - DEWAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI dan PENDIDIKAN TINGGI 2019

Pokok Bahasan • KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA: sebuah perspektif sejarah • PERPSEKTIF PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA SAAT INI • TANTANGAN UTAMA dan IMPLIKASINYA I. II. PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA 2045 ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI (2017 -2045) 1. Peningkatan kapasitas dan mutu Sistem Pendidikan Tinggi 2. Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi 3. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Internasionalisasi Pendidikan Tinggi 5. Dosen dan Pendanaan

Jenis Bentuk Total Negeri Swasta 984 1. 064 Politeknik 122 157 279 Sekolah Tinggi Institut 85 2. 450 2. 535 64 155 Universitas 81 503 Akademi Komunitas Total 78 Jenis Kelamin Jenis Perguruan Tinggi Asal Negeri Swasta 219 Perempuan 1. 437. 962 1. 621. 914 3. 059. 876 584 Laki-laki 991. 062 1. 634. 156 2. 625. 218 3. 268. 802 4. 287. 037 7. 555. 839 Total 6 14 20 436 4. 263 4. 708 Bentuk Akreditasi B Jenis Tercatat pada PDDIKTI PTN 123 40 46 PTS 3. 177 36 549 PTKL 188 5 57 4 66 PTAN 119 4 44 20 68 PTAS 1. 067 0 29 256 285 Total 4. 674 85 725 A Total C 5 91 879 1. 464 1164 1974 Akademi Institut Politeknik Sekolah Tinggi A 2 5 6 Akreditasi B 71 64 73 C 218 42 52 Total 291 111 131 5 281 724 1010 Universitas 67 236 128 431 Total 85 725 1. 164 1. 974 Jumlah PT +/- 4700 Jumlah Mahasiswa/i +/- 7, 5 jt PT terakreditas +/- 1900

Program Studi di Indonesia HU M AN SE IO NI RA

Kerangka Pengembangan Dikti dalam perspektif KPPT-JP • 1975 1984 • 1985 1995 • 1996 2005 • 2003 2010 Rencana Strategis • 2010 2014 • 2015 2019 (ristekdikti) • 2019 2024 . .

Pendidikan Tinggi kita • Ketertinggalan sebagai bangsa dalam hal – Kemandirian – Martabat – Daya saing • Partisipasi dalam pendidikan tinggi – APK menunjukkan kenaikan yang lamban – Pertumbuhan jumlah PT relatif signifikan – Jumlah mahasiswa sekitar 7, 5 juta • Mutu – Akreditasi penyelenggaraan – Capaian pembelajaran • Relevansi

Pendidikan Tinggi kita • Tantangan mendatang – Revolusi Industri 4. 0 – Ketahanan pangan dunia – Keamanan energi – Bonus demografi (beban ? ? ) – Perubahan ekonomi global/regional – Perkembangan teknologi/inovasi – Dinamika sosial/politik/budaya

1. PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA 2045

Visi 2045 Pendidikan. Tinggi Indonesia berdayasaing: 1. Menghasilkan insan Indonesia yang unggul dan berkesarjanaan (scholarship) serta pemimpin yang beretika dan berintegritas, sehingga mampu berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia yang mandiri, bermartabat, dan berdaya saing melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). 2. Menghasilkan IPTEKS dan kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, khususnya yang menghadirkan manfaat signifikan dan langsung untuk masyarakat pada kawasan di mana perguruan tinggi berdomisili.

3. Menjadi kekuatan moral bangsa yang a) mampu memberikan tilikan (insight) dan kritik sosial yang membangun, b) menjadi bagian integral dari lingkungan fisik dan sosial yang dapat memandu budaya bangsa, dan c) dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk berkontribusi secara positif dan signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan. 4. Menjadi perekat bangsa dan garda terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, senantiasa mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah, golongan, dan individu, serta mampu melestarikan pengakuan dan apresiasi terhadap keragaman hayati, budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama yang ada di Indonesia.

Strategi Utama Pendidikan Tinggi • Melakukan transformasi pendidikan tinggi Indonesia pada 2045 dengan menggeser peran Pemerintah selama ini sebagai regulator dan operator menjadi regulator, fasilitator, dan pengawas. Salah satu ciri khas dari pola ini adalah semakin dominannya peran masyarakat profesional dalam pengelolaan sistem. Pola ini akan dicapai apabila terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan dan kedewasaan masyarakat akademik untuk dapat secara akuntabel, profesional, dan transparan mengelola dirinya sendiri. • Mengharuskan setiap perguruan tinggi untuk dapat menajamkan misi yang dipilihnya sendiri ke dalam 4 (empat) opsi misi utama, sehingga mampu menghasilkan produk berupa a) insani dan riset mumpuni (PT berbasis riset), b) insani/SDM profesional dengan okupasi spesifik (PT berbasis relevansi dengan kebutuhan sektor spesifik dan industri), c) insani wirausahawan (PT berbasis kewirausahaan), dan d) insani/SDM profesional dengan okupasi generik (PT berbasis pendidikan generik). Pemerintah akan memberikan insentif, disinsentif, dan bimbingan untuk mendorong perguruan tinggi menajamkan misinya, termasuk perubahan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni dari individu kepada institusi, sesuai dengan misi yang akan ditekuninya.

Asumsi • Jumlah penduduk Indonesia di atas 322 juta jiwa ; • PDB Indonesia sebesar 6, 346 milyar dolar Amerika Serikat ; • Pendapatan per kapita Indonesia di atas 20. 000 dolar Amerika Serikat ; • Alokasi dana untuk pendidikan tinggi sebesar 7, 5% dari APBN; • Alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan mencapai sebesar 1% dari APBN; • Alokasi dana untuk kemahasiswaan, termasuk beasiswa, mencapai sebesar 1% dari APBN; dan • Komitmen yang tinggi dari Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi untuk menjalankan kebijakan ini dengan konsisten.

2045 1. Perguruan Tinggi sebagai kekuatan moral bangsa 2. Sistem Pendidikan tinggi yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, transparan dan bersifat partisipatif yang diwujudkan dengan kerja sama sinergis berbagai unsur. 3. APK 70% 4. 25 PT Riset Unggulan 5. 100 PT Penghasil Profesional Unggulan 6. 300 PT Pengajaran Unggulan 7. 25 PT Wirausaha Unggulan

SA & RA N IA IO AN M HU AN RT PE LA M IS ED OM LP TK L IA IS IT SN OS IN SA SA BI SS IN SA BI & Juta JA SA YA KA RE Target jumlah mahasiswa (juta) 2045 4 3 2 1 0

2. ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI (2017 -2045)

Kebijakan Makro • Kualitas institusi pemerintahan yang dapat secara efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan merealisasikan bonus demografi; • Ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor yang produktif yang dapat menyerap angkatan kerja khususnya di lapangan kerja yang dapat memberikan nilai tinggi bagi perekonomian dengan peluang penyerapan tenaga kerja baru • Perkembangan tabungan masyarakat dan investasi pada aset baru yang produktif dengan manajemen makroekonomi yang dapat menekan inflasi serta menciptakan stabilisasi makro ekonomi agar meminimalkan ketidak pastian dalam penilaian arus uang. • Pengelolaan makro ekonomi yang menekan rasio hutang per PDB agar pemerintah dapat secara efektif mengimplementasikan programnya

2 KEBIJAKAN UTAMA KEMENTERIAN PERGURUAN TINGGI • VISI • SISTEM (Penguatan Kapasitas) • ORGANISASI • VISI (Garda Moral) • SISTEM (Diferensiasi Misi) • ORGANISASI

2. 1. ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI (2017 -2045) KEMENTERIAN ( Kebijakan 1 - 6 ) peningkatan kapasitas dan kualitas sistem

1. Peningkatan kapasitas dan mutu Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia A B KEMENTERIAN bidang DIKTI & SUBORDINAT KEMENTERIAN LAIN & PEMERINTAH DAERAH Fungsi pengaturan, pemberdayaan, & pengawasan; - Mutu Kegiatan Tridharma - Kelembagaan: perguruan tinggi dan lembaga yang mewakili pemangku kepentingan yang dibentuk oleh pemerintah - Dosen, Instruktur, Tenaga Kependidikan - Pendanaan C INSTITUSI MEWAKILI PEMANGKU KEPENTINGAN YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH D PTN dan PTS E INSTITUSI MASYARAKAT PROFESIONAL

6 ARAH KEBIJAKAN Arah Kebijakan 1 Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Fungsi Kementerian Bidang Pendidikan Tinggi • Menyusun cetak biru pengembangan kualitas organisasi dan sistem pendidikan tinggi • Harmonisasi, perubahan, penambahan regulasi baru. • Implementasi dan Evaluasi cetak biru • Desentralisasi wewenang dan tanggung jawab. • Revitalisasi kementerian: Organisasi, Sistem, Profesionalisme

Arah Kebijakan 2 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Kementerian Lainnya • Kementerian bertanggung jawab penuh dalam memimpin dan memberikan arah kebijakan terkait dengan seluruh tugas dan kewenangan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan pendidikan tinggi pada kementerian atau lembaga negara lainnya. • Pendanaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga negara lainnya tidak mengurangi 7% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

Arah Kebijakan 3 Peningkatan Peran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Pemerintah Daerah • Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerahnya masing, dengan komitmen anggaran pendanaan yang signifikan dari APBD. • Melakukan harmonisasi, perubahan, penambahan regulasi otonomi daerah untuk membiayai investasi dan operasionalisasi pendidikan tinggi untuk kepentingan masyarakat di daerah yang dipimpinnya.

Arah Kebijakan 4 Pembangunan Kapasitas Institusi Mewakili Pemangku Kepentingan yang Dibentuk Pemerintah • Membentuk dan meningkatkan kemandirian institusi mewakili kepentingan masyarakat harus berujung pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia Indonesia produktif dengan kualifikasi yang mampu untuk menembus pasar kerja di negara maju. • Mengalokasikan anggaran negara berdasarkan formula yang sesuai dengan misi setiap institusinya (stratified merit based) untuk dijalankan oleh komisi atau lembaga independen.

Arah Kebijakan 5 Pembangunan Kapasitas Perguruan Tinggi • Meningkatkan fungsi Perguruan Tinggi sebagai wadah pendidikan calon pemimpin, wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pengembangan IPTEKS, serta pusat kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran. • Meningkatkan otonomi Perguruan Tinggi. • Menegaskan misi Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan kapasitasnya (mission differentiation) • Mengembalikan posisi Tridharma individu menjadi Tridharma institusional • Mengakui kesetaraan mutu PTN dan PTS • Memilih Pemimpin PT berdasarkan merit dan profesionalisme, membebaskan sistem pemilihan pimpinan Perguruan Tinggi dari pengaruh suku, agama, ras, golongan, gender, dan politik.

Arah Kebijakan 6 Pembangunan Kapasitas Institusi Masyarakat Profesional • Meningkatkan peran dan fungsi industri sebagai mitra dalam hal pengembangan pendidikan tinggi dan relevansi melalui: • Meningkatkan peran dan fungsi organisasi profesi dan kolegium dalam mengawal produk pendidikan tinggi melalui: • Meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. 2. ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI (2017 -2045) PERGURUAN TINGGI ( Kebijakan 7 - 17 ) peningkatan kapasitas sistem/organisasi/fungsi PT

11 ARAH KEBIJAKAN Arah Kebijakan 7 Perguruan Tinggi sebagai Kekuatan Moral Bangsa • menjadi sumber kekuatan pendorong negeri ini untuk menentukan jalannya negara ke arah yang benar; • menghasilkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan karakter yang dibutuhkan untuk menantang status quo menuju Indonesia yang mandiri, bermartabat, dan berdaya saing; • membangkitkan dan membina patriotisme pimpinan, sivitas akademik, dan alumni Perguruan Tinggi demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI yang berlandaskan Pancasila; • menjaga, membangun, dan mengawal moral masyarakat dan moral bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang peradabannya mandiri dan maju berdasarkan nilai luhur warisan budaya bangsa serta menjadi bagian dari masyarakat global yang bermartabat;

Arah Kebijakan 8 Diferensiasi Misi • Mendorong kebijakan pendidikan tinggi berbasis keragaman kebutuhan pemangku kepentingan dengan tidak memberlakukan kebijakan Satu Berlaku Untuk Semua (one size fits all). • Menyiapkan kebijakan perubahan paradigma Tridharma individual menjadi Tridharma institusional. • Menyediakan anggaran berbasis kinerja dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, untuk mendorong minimum terbangunnya:

Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Indonesia Pemerintah akan mendorong Perguruan Tinggi memilih unggulannya sendiri minimal dalam 4 (empat) kelompok berikut. I. Unggulan PROFESIONAL, PROFESIONAL yakni Perguruan Tinggi yang fokus pada keunggulan profesional dengan misi menghasilkan produk IPTEKS dan lulusan dengan keahlian untuk mengisi okupasi spesifik yang mampu meningkatkan kinerja institusi pengguna. II. Unggulan PENDIDIKAN, PENDIDIKAN yakni Perguruan Tinggi yang fokus pada keunggulan pembelajaran berkualitas dengan misi menghasilkan lulusan dengan keahlian untuk mengisi okupasi generik yang mampu meningkatkan kinerja institusi pengguna.

Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Indonesia (lanjutan) III. Unggulan RISET, RISET yakni Perguruan Tinggi yang fokus pada keunggulan riset yang mampu melakukan riset untuk pengembangan keilmuan dan transfer teknologi hasil hilirisasi riset ke sektor swasta untuk komersialisasi. III. Unggulan WIRAUSAHA, WIRAUSAHA yakni Perguruan Tinggi yang fokus pada keunggulan kewirausahaan yang menghasilkan wirausahawan dan bisnis pemula (start up business).

Arah Kebijakan 9 Program Studi • Menegaskan bahwa penyelenggaraan program studi hanya diperbolehkan apabila ada jaminan mutu dalam penyelenggaraan program untuk menghasilkan lulusan dengan jumlah, mutu, dan kualifikasi sesuai kebutuhan nyata dari tuntutan pembangunan. • Menegaskan bahwa pengembangan program studi terkini dan relevan harus menjawab kebutuhan pemerintah, masyarakat pengguna, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan berbasis pendekatan inter, multi, dan trans disiplin dengan menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi terkini dengan kekayaan warisan budaya dalam bentuk kearifan lokal dan ketersediaan sumber daya lokal.

Arah Kebijakan 10 Peningkatan Akses ke Pendidikan Tinggi • APK sebesar 70% (tujuh puluh persen) • Penambahan jumlah Perguruan Tinggi harus dalam kerangka peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas, untuk mencapai APK yang setingginya dan keterjangkauan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. • Meningkatkan diversifikasi pendidikan dalam bentuk pendidikan penuh maupun paruh waktu, pelatihan dan program yang fleksibel, serta pelaksanaan RPL melalui sistem multi entry dan multi exit, dapat meningkatkan akses untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, dalam rangka mendorong budaya pembelajaran sepanjang hayat. • Menyempurnakan program afirmasi dan beasiswa yang berkeadilan, serta sistem kredit dan pengembalian pinjaman oleh mahasiswa yang efisien, efektif, dan berperikemanusiaan.

Arah Kebijakan 11 Relevansi dan Mutu • Peningkatan Relevansi – Melakukan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam membangun literasi baru yang dibutuhkan sivitas akademik dan alumni untuk mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat sistem cerdas (smart systems society). – Meningkatkan relevansi penyelenggaraan program studi dalam bidang STEM secara sistematis dan masif – Meningkatkan relevansi sistem pendidikan dan penelitian yang mendukung tumbuh kembangnya inovasi dan aplikasi hilirisasinya

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia • • • Paradigm shift to outcome based QA Sinkronisasi seluruh komponen SPM Independensi, kualitas dan kinerja BAN PT dan LAM Sistem Pendanaan BAN PT dan LAM SPMI harus internally driven dan continuously improved SPM PT BH harus berada di atas rata 2 misal menggunakan kajian eksternal oleh pakar internasional (international external reviews dan Standar Internasional (Internationally benchmarked)

Arah Kebijakan 12 Tridharma Perguruan Tinggi Mengembalikan paradigma Tridharma Perguruan Tinggi dari berbasis individu dosen menjadi berbasis institusi Perguruan Tinggi dengan cara: § mengubah aktivitas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari berbasis individu menjadi berbasis institusi Perguruan Tinggi; dan § mengubah sistem penilaian kinerja dan penghargaan kepada dosen berbasis prestasi pada masing dharma yang menjadi pilihannya dan dalam kerangka mewujudkan misi unggulan Perguruan Tinggi.

Sistem QA Sistem Pendanaan Sistem Kenaikan Pangkat dosen Tridharma basis institusi Tridharma basis individu

Arah Kebijakan 13 Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Indonesia • Meningkatkan kapasitas Perguruan Tinggi untuk mampu bersaing secara internasional sebagai implikasi dari keberadaan ASEAN community, AFTA, GATTS, G 20, APEC, dan berbagai bentuk liberalisasi perdagangan serta globalisasi. • Memperkuat kolaborasi Perguruan Tinggi secara nasional maupun internasional • Meningkatkan jumlah mahasiswa asing • Meningkatkan saling pengakuan (mutual recognition) program studi yang diselenggarakan di Indonesia oleh masyarakat internasional.

Membuka pasar domestik bagi Perguruan Tinggi Asing (PTA) secara selektif dengan ketentuan berikut. • PTA dengan reputasi tinggi di negaranya dan diundang oleh Pemerintah Indonesia. • PTA harus memiliki sistem penjaminan mutu yang sama dengan di negara asalnya. • PTA dilokasikan di wilayah di luar Jawa untuk dapat memeratakan tumbuhnya keilmuan dan keahlian yang merata di seluruh Indonesia • PTA wajib bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia dan mengkaryakan dosen Indonesia untuk mata kuliah berbasis keindonesiaan dan lainnya. • PTA hanya menyelenggarakan program yang difokuskan pada program Pascasarjana dan program lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia namun memerlukan kepakaran atau investasi laboratorium yang belum dapat disediakan oleh pemerintah.

Arah Kebijakan 14 Dosen, Instruktur, dan Tenaga Kependidikan • Meningkatkan kualifikasi dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan • Meningkatkan jumlah dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan dalam bidang STEM • Mengembangkan sistem pengembangan karir dosen berdasarkan konsep penerapan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis institusional yang sesuai dengan diferensiasi misi Perguruan Tinggi dan sesuai keahlian profesionalnya. • Mengembangkan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai mekanisme untuk merekognisi praktisi ahli sebagai dosen pada subyek khusus yang memerlukan informasi kondisi lapangan secara real time.

Arah Kebijakan 14 (lanjutan 1/2) • Menetapkan pengakuan dan penghargaan yang setara dengan jabatan fungsional Guru Besar bagi dosen yang memiliki rekam jejak dedikasi dan prestasi luar biasa dalam pelaksanaan minimal dua dharma yaitu dharma pengajaran dharma penelitian atau dharma pengajaran dharma pengabdian kepada masyarakat. • Menetapkan kebijakan yang mengatur bahwa sebutan Guru Besar sebagai jabatan fungsional akademik tertinggi dapat ditanggalkan jika fungsi tersebut tidak lagi dapat diwujudkan oleh seorang dosen berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara berkala yang dilakukan oleh Negara.

Arah Kebijakan 14 (lanjutan 2/2) • Meningkatkan peran pusat penelitian nasional dana riset untuk memfasilitasi dosen, khususnya Guru Besar, untuk dapat menghasilkan karya akademik yang berbobot. • Menyempurnakan proses pemilihan penugasan ASN pada jenjang Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan merit, profesionalisme, dan rekam jejak melalui proses seleksi yang akuntabel dan transparan.

Arah Kebijakan 15 Mahasiswa Mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dalam upaya mempertajam cipta, karya, karsa, dan rasa, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills) disertai kemampuan analisis komparatif yang tinggi agar dapat: » meningkatkan nasionalisme, patriotisme, dan melestarikan nilai luhur budaya bangsa; » menepis perilaku radikalisme dan sektarian dengan memperkuat toleransi, khususnya toleransi terhadap perbedaan perspektif, agama, ras, etnisitas, dan gender; » menegakkan integritas akademik dan mencegah terjadinya praktek plagiarisme; » menegakkan integritas masyarakat dalam menangkal korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta » meningkatkan profesionalisme dalam berkarya.

Arah Kebijakan 16 Sarana dan Prasarana • Meningkatkan kuantitas dan kualitas koneksi jaringan riset dan pembelajaran secara nasional dan alokasinya bagi Perguruan Tinggi. • Meningkatkan kuantitas dan kualitas laboratorium praktik untuk dosen dan mahasiswa di dalam kampus. • Menyediakan akses bagi Perguruan Tinggi ke peralatan relevan dan mutakhir (state of the art equipments) untuk penelitian tingkat tinggi dan mekanisme pemanfaatan bersama alat laboratorium secara efektif (effective resource sharing mechanism).

Arah Kebijakan 17 Pendanaan • Meningkatkan proporsi alokasi anggaran pendidikan tinggi pada 2045 menjadi 7, 5% dari APBN • Mengajukan revisi Undang Nomor 17 tentang Perbendaharaan Negara • Meningkatkan efektivitas anggaran pemerintah dengan melakukan rasionalisasi dan proporsionalisasi pendidikan tinggi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain. • Membangun lembaga atau konsil dana pengembangan sumber daya manusia Perguruan Tinggi dengan sumber dana dari APBN dan masyarakat sebagai bagian dari anggaran penelitian dan pengembangan nasional.

Catatan Fokus Riset Hulu – Hilir (RIRN – PRN) • Keamanan/ketahanan pangan dan energi; • Menciptakan kualitas hidup yang baik di daerah urban yang tingkat kepadatannya sangat tinggi; • Keamanan wilayah perairan Indonesia • Efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya alam • Teknologi Hayati, human agumentation, kemajuan sistem pengobatan, biologi sintetik • Teknologi dunia maya, komputasi kuantum, komputasi awan, sistem otomasi, kemajuan digital, dan realitas campuran • Energi, teknologi pangan dan air, teknologi pengubah iklim, dan teknologi ruang angkasa • Pemberdayaan sosial dan kota cerdas: • Material maju, percetakan material 3 dan 4 dimensi

Terima kasih