DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL Ketua Departemen Perlindungan dan

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL Ketua Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Nasional dan Ketua Umum LKBH KORPRI Nasional

PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI PNS DAN P 3 K (UU NO 5 TH 2014) PASAL 21 & 22 BERHAK MEMPEROLEH P PERLINDUNGAN PASAL 126 PASAL 92 & 106 PEMERINTAH WAJIB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BERUPA BANTUAN HUKUM ORGANISASI KORP PROFESI ASN MEMILIKI FUNGSI : MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN ADVOKASI (ATAS PELANGGARAN MERIT SISTEM DAN MASALAH HUKUM YG DIHADAPI SAAT MENJALANKAN TUGAS)

FUNGSI ORGANISASI KORPS PROFESI ASN : 1. PEMBINAAN & PENGEMBANGAN PROFESI ASN 2. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN ADVOKASI KEPADA ANGGOTA APABILA ADA PELANGGARAN TERHADAP MERIT SISTEM DAN MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS 3. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA MAJELIS KODE ETIK 4. MENYELENGGARAKAN USAHA UTK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA SESUAI PER-UU-AN

1. SOLIDARITAS 2. UNIFORM 5. DISIPLIN 3. PENGHARGAAN 4. KESEJAHTERAAN 10. WAWASAN KEBANGSAAN 6. UPACARA 7. PENGHORMATAN DINAS DAN PURNA DINAS 8. BANTUAN HUKUM 9. PEMBINAAN PEGAWAI

PSL. 68 AD KORPRI (KEPPRES NO. 24 / 2010) SEBAGAI UNIT PELAKSANA KEGIATAN TUGAS : - KONSULTASI - ADVOKASI - PENDAMPINGAN (LITIGASI) FUNGSI LKBH KORPRI - LEMB. KONSULTASI HUKUM BANTUAN HUKUM PEMAGANGAN KAJIAN HUKUM SOSIALISASI PER-UU-AN

RUANG LINGKUP: 1. ANGGOTA KORPRI MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN 2. PERKARA PIDANA, PERDATA, TATA USAHA NEGARA 3. KASUS ADM. KEPEGAWAIAN ATAU PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI (PP 10 jo PP 45, PP 53) 4. KASUS PELANGGARAN ADM. KEUANGAN NEGARA : TGR, PAJAK DLL) 5. PELANGGARAN MERIT SISTEM SIFAT : PRODEO / CUMA-2

TATA CARA BERACARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. SETIAP KLIEN HARUS MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA LKBH KORPRI SETIAP PENANGANAN PERKARA DIDASARKAN “SURAT KUASA” YANG DITANDATANGANI OLEH KLIEN. DALAM SETIAP SURAT KUASA DITUNJUK ADVOKAD YANG BERLISENSI DAN ADVOKAD SUBSTITUSINYA ADVOKAD SUBSTITUSI DIHARAPKAN BERASAL DARI PNS YANG TELAH MENGIKUTI DAN MEMILIKI SERTIFIKAT PKPA ADVOKAD SUBSTITUSI BERTUGAS MENDAMPINGI ADVOKAD BERLISENSI SAAT MEMBERIKAN PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM DI LUAR MAUPUN DALAM SIDANG PERADILAN ADVOKAD SUBSTITUSI MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN ADVOKAD BERLISENSI YANG BERHALANGAN

PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAD (PKPA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SETIAP LKBH KORPRI YANG DIDIRIKAN HARUS DIAWAKI OLEH PEGAWAI YANG TELAH DIDIDIK DLM PKPA. PESERTA PKPA HRS PEGAWAI DAN BERPENDIDIKAN S 1 HUKUM PKPA DIADAKAN KERJASAMA ANTARA DPP PERADI DENGAN DP KORPRI NASIONAL LAMANYA PENDIDIKAN PKPA ADALAH 8 HARI KERJA BERTURUT-TURUT MULAI DARI JAM 08. 00 S/D 21. 00. SISTEM PENDIDIKAN DIASRAMAKAN PESERTA PKPA YANG LULUS DALAM PENDIDIKAN DIBERIKAN SERTIFIKAT OLEH PERADI PESERTA PKPA YANG TELAH LULUS DIWAJIBKAN UNTUK PENUGASAN DI LKBH KORPRI SEBAGAI ASISTEN SUBSTITUSI ADVOKAD SERTIFIKAT DARI PERADI MERUPAKAN SALAH SATU SYARAT APABILA INGIN MENGIKUTI UJIAN ADVOKAD

( psl. 63 – AD baru KORPRI ) 1. ANGGARAN NEGARA/DAERAH; 2. IURAN ANGGOTA; 3. PARTISIPASI KLIEN; 4. SUMBANGAN PIHAK LAIN YG TDK MENGIKAT; 5. PENGHASILAN LAIN YG TDK BERTENTANGAN DG HUKUM.

PROGRAM PEMBINAAN JIWA KORSA, BANTUAN HUKUM, PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEMBINAAN PROFESI PEGAWAI/ASN (SESUAI DENGAN PASAL 126 UU ASN) HARUS MENJADI PROGRAM DEWAN DAN SEKRETARIAT KORPRI, HARUS MENJADI PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (ASN) DAN TERCANTUM DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

ANGGARAN UNTUK LKBH KORPRI MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGGARAN DEWAN PENGURUS & SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI BESARAN BEAYA-BEAYA SERTA HONOR PENGURUS DAN ADVOKAD DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH ATAU GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA TENTANG SATUAN BEAYA UMUM (SBU) ATAU SATUAN BEAYA KHUSUS (SBK)

YANG BOLEH DIBEAYAI DARI APBD : 1. HONOR PENGURUS DAN PENGACARA BERLISENSI 2. BEAYA PERJALANAN, AKOMODASI, DLL 3. DUKUNGAN KEGIATAN ADMINISTRASI YANG TIDAK BOLEH DIBEAYAI : 1. BEAYA PERKARA 2. BEAYA-BEAYA YANG TIMBUL DARI PERKARA : DENDA, UANG PENGGANTI DLL

SEKIAN -- TERIMA KASIH