DEWAN KEHORMATAN PUSAT DKP IKATAN NOTARIS INDONESIA INI

DEWAN KEHORMATAN PUSAT (DKP) IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) 2016 - 2019 DKP - INI 1

DKP - INI 2

DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (DKP INI) 2016 – 2019. KETUA WKL KETUA SEKRETARIS WKL SEKTR ANGGOTA : Arry Supratno. : Pieter E. Latumetten. : Habib Adjie. : Isyana W. Sadjarwo : Adrian Djuaini. Badar Baraba. (Catatan : Rekan Chairul Anom telah menyatakan mengundurkan diri sesuai surat tanggal 12 Desember 2016) DKP - INI 3

RELEVANSI DAN SINERGI KODE ETIK NOTARIS INDONESIA DALAM MENDUKUNG USAHA YANG BERETIKA DKP - INI 4

TUGAS-KEWAJIBAN-KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (DKP – DKW – DKD) : 1. PEMBINAAN 2. PEMBENAHAN. 3. PENGAWASAN. 4. PENINDAKKAN/PENEGAKKAN. DKP - INI 5

Prinsip Kode Etik Notaris : 1. Mengatur secara Internal mengenai : • Etika Kepribadian Notaris. • Etika Melakukan/melaksanakan Tugas Jabatan. • Etika Hubungan Sesama Notaris. • Etika Pengawasan. 2. Memberikan aturan Etika Pelayanan, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota (notaris) kepada masyarakat/pengguna jasa. DKP - INI 6

PRINSIP KODE ETIK NOTARIS YANG MANA YANG DAPAT MENDUKUNG USAHA DI INDONESIA ? ETIKA PELAYANAN, YANG MENGATUR PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PROFESIONAL OLEH ANGGOTA (NOTARIS) KEPADA MASYARAKAT/PENGGUNA JASA. DKP - INI 7

ETIKA PELAYANAN, YANG MENGATUR PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PROFESIONAL OLEH ANGGOTA (NOTARIS) KEPADA MASYARAKAT/PENGGUNA JASA : 1. MELAKSANAKAN KEWENANGAN NOTARIS (PASAL 15 UUJN – P) 2. MELAKUKAN KEWAJIBAN (PASAL 16 AYAT (1) HURUF a) UUJN - P DKP - INI 8

PARAMETER UNTUK NOTARIS SEBAGAI ETIKA PELAYANAN, YANG MENGATUR PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PROFESIONAL OLEH ANGGOTA (NOTARIS) KEPADA MASYARAKAT/PENGGUNA JASA DKP - INI 9

1. TANGGUNGJAWAB § PERTIMBANGAN ETIKA DAN MORAL DALAM SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN. § BEKERJASAMA YANG KONSTRUKTIF DENGAN SESAMA NOTARIS. § MAMPU MEMELIHARA DIRINYA DALAM MENJALNKAN JABATANNYA. DKP - INI 10

2. KEPENTINGAN MASYARAKAT • SEBAGAI JABATAN KEPERCAYAAN SENANTIASA MAMPU MENJAGA KEPERCAYAAN TERSEBUT. • MELAYANI MASYARAKAT DENGAN ANTUSIAS DENGAN GAIRAH DAN CINTA. • OBJEKTIF DALAM MEMBERIKAN SARAN DAN MELIBATKAN PENGGUNA JASA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN. DKP - INI 11

3. INTEGRITAS • MEMBERIKAN KUAl. ITAS PELAYANAN TERBAIK KEPADA PENGGUNA JASA DENGAN LANDASAN KERPECYAAN DAN PROFESIONALITAS. • JUJUR, TERUS TERANG, AMANAH DAN TIDAK MENDAHULUKAN KEPENTINGAN PRIBADI. • SENANTIASA MENGHARGAI PERBENDAAN PENDAPAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TIDAK MELANGGAR PRINSIP-PRINSIP PROFESIONALITAS. DKP - INI 12

4. OBYEKTIVITAS • SELALU INDEPENDENT, IMPARSIAL, ADIL • JUJUR SECARA INTELEKTUAL. • TIDAK BERPRASANGKA DAN TIDAK MEMPOSISIKAN DIRI DARI BENTURAN KEPENTINGAN. DKP - INI 13

5. KEHATI-HATIAN • DALAM SETIAP MEMBERIKAN SARAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUISAN SESUAI DENGAN KAPABILITAS KEILMUANNYA, TIDAK BERTINDAK DI LUAR KEMAMPUANNYA. • KEPENTINGAN PENGGUNA JASA SELALU DIDAHULUKAN DENGAN TETAP BERPEGANG TEGUH PADA ATURAN HUKUM, ETIKA DAN MORAL. • MEMBUAT KEPUTUSAN YANG TERUKUR DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA. DKP - INI 14

6. KOMPETENSI • SELALU MENJAGA DAN MAU MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEILMUANNYA AGAR MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK. • BISA MENGUKUR DIRI TIDAK MEMAKSAKAN DIRI UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN JASA DI LUAR KEMAMPUANNYA. DKP - INI 15

7. KERAHASIAAN • MENJAGA SEGALA KETERANGAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI DARI PENGGUNA JASA YANG DIBERIKAN ATAU DISAMPAIKAN KEPADA NOTARIS, KECUALI ADA HUKUM YANG MEMBOLEHKANNYA. • TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA PENGGUNA JASA JIKA ADA INFORMASI ATAU KETERANGAN YANG TIDAK INGIN DISAMPAIKAN KEPADA NOTARIS. DKP - INI 16

8. PERILAKU PROFESIONAL • MENJAGA PERILAKU PROFESIONAL, MENJAUHI TINDAKKAN DAN UCAPAN YANG MENDEGRADASIKAN TUGASNYA, PENGGUNA JASA DAN MASYARAKAT. • SENANTIASA MENJAGA NORMA YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DIMANA PUN BERADA. DKP - INI 17

9. STANDAR TEKNIS • BEKERJA SESUAI DENGAN STANDART OPERASIONAL DAN TEKNIS YANG SUDAH DITETAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERKUMPULAN. • TIDAK MENYIASATI STANDART OPERASIONAL DAN TEKNIS YANG SUDAH DITETAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERKUMPULAN. DKP - INI 18

SEHINGGA NOTARIS DALAM MENDUKUNG KELANCARAN USAHA DI INDONESIA NOTARIS BERKEWAJIBAN UNTUK : 1. 2. 3. 4. MENJELASKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM BIDANG USAHA YANG BERSANGKUTAN. TIDAK MELAKUKAN PENYELUNDUPAN HUKUM YANG BISA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PELAKU USAHA, MASYARAKAT DAN NEGARA TIDAK MENYARANKAN KEPADA PELAKU USAHA UNTUK MELAKUKAN TINDAKKAN HUKUM YANG MERUGIKAN ATAU MENGUNTUNGKAN PIHAK – PIHAK TERTENTU SAJA. TIDAK MELAKUKAN KONSPIRASI (PENYUAPAN) YANG SEMATA-MATA UNTUK MELANCARKAN PELAKU USAHA. DKP - INI 19

TERIMAKASIH SUKSES DAN BAHAGIA UNTUK KITA SEMUA. . . !! DKP - INI 20