DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA KODE ETIK
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK
DASAR HUKUM DKPP 1. 2. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pola Organisasi dan Tata Ke Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilih Umum; 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dew Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 20 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tenta Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
TUGAS DAN WEWENANG TUGAS DKPP (Pasal 111 ayat (3)UU 15/2011) • menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; • melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; • menetapkan putusan; dan • menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. • memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; • memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU 12 ASAS 1) Kemandirian; 2) Kejujuran; 3) Keadilan; Prinsip Dasar Etika dan Perilaku Penyelenggara pemilu wa melaksanakan 12 a tersebut dibagi menjad kelomp 4) Kepastian hukum; 1) Asas mandiri dan adil, 2) Asas kepastian hukum, 5) Ketertiban; 3) Asas kejujuran, keterbukaan, dan 6) Kepentingan umum; akuntabilitas, 4) Asas kepentingan umum, 5) Asas proporsionalitas, 7) Keterbukaan; 8) Proporsionalitas; 9) Profesionalitas; 10) Akuntabilitas; 11) Efisiensi; dan 12) Efektifitas. 6) Asas profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Um DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
ASAS MANDIRI DAN ADIL a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, pese pemilu, dan media massa tertentu; b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pih lain yang terlibat dalam proses Pemilu; c. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain; pengaruh burukterhad d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atasmasal atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu; e. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisandeng pemilih; f. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atributya secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik ataupeserta Pem tertentu; DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
Lanj ASAS MANDIRI DAN ADIL g. Tidak memberitahukan pilihan politiknya menanyakan pilihan politik kepada orang lain; h. Memberitahukan kepada seseorang dansecermat mungkin akan dugaan yangdikenakannya; secara terbuka atau peserta Pemilu yang diajukan atau dan tid selengk keputus i. Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemi yangdituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus ya dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya; j. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan yangterjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang adil; dengan kas diajukan seca k. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemil yang calonpeserta Pemilu, perusahaan atau individu dap menimbulkankeuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
ASAS KEPASTIAN HUKUM a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu y secarategas diperintahkan oleh peraturan perundang-undang b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu y sesuaidengan yurisdiksinya; c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan; dan d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
ASAS JUJUR, KETERBUKAAN, DAN AKUNTABILITA a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undanga tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitandengan kepu yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan; c. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadapdokume informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan; d. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proseskerja lemb penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya; e. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik; f. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenaikeputusan telah diambil terkait proses Pemilu; dan g. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik danpertanyaan pub DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
ASAS KEPENTINGAN UMUM a. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai prose Pemilu; b. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasidalam proses penyelenggaraan Pemilu; c. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan d. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pemilihyang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
ASAS PROPORSIONALITAS a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi y dapatmenimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugaspenyelenggara Pemilu; b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentukeputusan yang menyangkut kepentingan sendiri sec langsung maupuntidak langsung; dan c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tid resmi yangdapat menimbulkan konflik kepentingan. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
ASAS PROFESIONALITAS, EFISIENSI, DAN EFEKTIFITAS a. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profe administrasi penyelenggaraan Pemilu; b. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesiadministras Pemilu; c. bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaananggaran agar tida berakibat pemborosan dan penyimpangan; d. melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmentinggi; e. menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkanoleh penyelen Pemilu; f. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasipenyelenggara Pemil g. menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yangdiselenggara atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggara Pemilu. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
PRINSIP PERADILAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU a. Presumption of innocent (praduga tidak bersalah) b. Equality before the law; (Persamaan kedudukan di dalam hukum) c. Fair trial Pengadilan yang adil dan tidak memihak; d. Asas Sidang Terbuka untuk Umum; e. Asas Pembuktian Bebas “Majelis Panel” hanya menetapk beban pembuktian; DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
Lanj PRINSIP PERADILAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU f. Audi et alteram partem Semua pihak harus didengar; g. Iudex ne procedat ex officio Pihak yang berkepentingan adalah Penga sedangkan Majelis Sidang DKPP sekadar menunggu untuk kemudian mengabulkan atau sebaliknya dan variasi di antara keduanya; h. Dominus litis Asas keaktifan hakim, untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang; i. Secundum allegata iudicare Hakim terikat pada peristiwa yang diaju oleh para pihak; j. Verhandlungsmaxime Para pihak yang wajib membuktikan dan buka hakim; DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
SUBJECTUM LITIS (Pihak-pihak Berperkara) • Pencari keadilan (justice seeker), yakni warga Negara yang dirugikan hak -hak elektoralitas (the electoral right) • Penyelenggara Pemilu (anggota KPU, anggota Bawaslu, serta jajaran Sekretariat) • Jajaran administrator KPU, yakni anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN • Jajaran Pengawas Pemilu, yakni anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. • Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu di seluruh jenjang dalam lembaga penyelenggara Pemilu. Namun khusus jajaran ini, penegakannya dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku terkait penegakan disiplin kode etik kepegawaian. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
OBJECTUM LITIS (KPU dan Bawaslu di seluruh jenjang) Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kep persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat a petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa den kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu : menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur ja dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama y dipertanggung-jawabkan juga secara individu orang per ora DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
ASAS PERSIDANGAN 1. Pra Persidangan a. Asas Sidang Terbuka untuk Umum b. Speedy administration of justice, speedy trial (peradilan cepat) c. Independency of Judiciary (mandiri dan merdeka) d. The rule of law, equality before the law (persamaan kedudukan di dalam hu e. Restitutio in Integrum (adanya kepastian) Presumption of f. innocent (asas praduga tak bersalah) g. Eidereen Wordt Geacht de Wette Kennen (menepiskan alasan ketidaktahuan h. Fair trial, atau trial self-incrimination (tidak memihak) i. Cogatitionis poenam nemo patitur (sanksi karena perbuatan bukan karena pikiran/in cognito) DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
MODUS PELANGGARAN KODE ETIK No Kategorisasi Deskripsi Mengurangi, menambahkan, atau memindahkanperolehansuaradarisatupeserta. Pem Pe 1. Vote Manipulation peserta Pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta satu dengan lainnya. Pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pe 2. Bribery of Officials dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/a merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu Pemilu (candicacy). 3. Un-Equal Treatment 4. Infringements of the right to vote 5. Vote and Duty Secrecy Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku ke lain. Pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam Pemilu. Secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya Pemilu kepada orang atau pemilih lain. Memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaa 6. Abuse of Power kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain ata penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. 7. Conflict of Interest Benturan kepentingan. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
Lanj MODUS PELANGGARAN KODE ETIK No Kategorisasi 8. Sloppy Work of Election Process 9. Intimidation and Violence 10. 11. 12. 13. Broken or Breaking of the Laws Absence of Effective Legal Remedies The Fraud of Voting Day Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent Deskripsi Ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam pro Pemilu. Melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental. Melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum. Kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan Pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Menghancurkan/menganggu/mempengaruhi netralitas, imparsialitas dan kemandirian DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
Lanj ASAS PERSIDANGAN 2. Persidangan a. Ius curia novit (hakim mengetahui hukum dan tidak dapat menolak) b. Nemo judex indoneus in propria (hakim objektif) c. Acori in cumbit probation (pengadu harus punya bukti) d. Audi et alteram partem (wajib mendengar pihak yang berperkara) e. Eines mannes rade ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide (tidak mener keterangan dari salah satu pihak) f. Verhandlungs maxime (para pihak harus yang membuktikan bukan majelis pemeriks g. Iudex ne procedat ex officio (pihak yang paling berkepentingan adalah pengadu) h. Secundum allegate iudicare (pemeriksa terikat peristiwa) i. Dominus litis (pemeriksa berlaku aktif) j. Unus testis nullus testis “satu saksi bukan saksi” (kesaksian paling kurang dua oran secara konsisten) DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
Lanj ASAS PERSIDANGAN 3. Putusan a. Lex dura, sed temen scripta ((hukum itu keras demikianlah adanya) b. In dubio pro reo (jika perbuatan dilakukan sebelum ada aturan terle dahulu diambil ketentuan yang paling ringan) c. Actore non probante, reus absolvitur (dibebaskan) d. Probation plena (bukti tertulis) e. Res judicate proveri tate habetur (bersifat mengikat dan final) f. The binding forse of precedent, atau staro decises et quiete nonmove (putusan pengadilan hakim sebelumnya, mengikat kepada hakim-ha lain untuk materi duduk perkara serupa �popular di AS, Inggris penganut Anglo Saxon) DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
AMAR PUTUSAN. 1. Putusan DKPP dibacakan di dalam suatu persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan Pengadu. 2. Amar Putusan DKPP dapat menyatakan, apakah: (1) Pengaduan tidak dapat diterima; (2) Teradu terbukti melanggar; atau SANKSI. ■ Teguran Tertulis, ■ Pemberhentian Sementara, ■ atau Pemberhentian Tetap. Namun apabila Putusan dinyatakan sebagai tak terbukti, DKPP merehabilitasi pihak Teradu. (3) Teradu tidak terbukti melanggar. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
SISTEM SANKSI ETIKA Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas; (Prof. Jimly Asshiddiqie) Sanksi yang bersifat bertujuan menyelamatkan citra, kehormatan, kepercayaan publik terhadap institusi dan jab yang dipegang oleh pelanggar kode etik, yaitu d bentuk pemberhentian yang bersangkutan d jabatan yang dapat bersifat sementara atau be tetap. Pemberhentian sementara dimaksudkan memulihkan keadaan, yaitu sampai dicapain kondisi yang bersifat memulihkan keadaan ko atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi tel terpulihkan. Sedangkan pemberhentian teta dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah s tuntas dengan maksud untuk menyelamatk institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya. DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
Putusan DKPP bersifat Final dan Mengikat Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011. KPU wajib melaksanakan Putusan DKPP Peraturan DKPP No 1 Tahun 2013 Pasal 43 ayat (2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. Ayat (3) Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi putusan DKPP Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) hur Pasal 112 ayat (13) UU 15/2011. Pasal 12 butir j dan Pasal 14 butir k UU 8/2 Bawaslu wajib mengawa pelaksanaan Putusan DKPP Ketentuan Pasal 73 ayat (3) hu angka 12 UU 15/2011. Pasal 32 butir f UU 8/2015 DEWAN KEHORMATAN PENYEL RE
REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DKPP TAHUN 2012 - 2015 Putusan Per Individu No Tahun Pengaduan Dismis Diterima 2012 2 2013 606 444 141 383 3 2014 879 546 333 661 4 2015 35 1619 61 31 1082 30 Rehabilitasi 1 TOTAL 99 Perkara Disidangkan 7 511 25 15 1084 Peringatan Tertulis 18 Pemberhentian Sementara Tetap Perkara Diputus 0 30 126 13 109 141 104 308 5 180 365 252 0 8 18 327 546 385 10 462 30 Putusan 21 DEWAN KEHORMATAN PENYELE REP
125 120 115 110 119 105 ~ 100 90 95 GRAFIK PENGADUAN LIMA PROVINSI TERBANYAK DAN TERSEDIKIT 85 75 80 70 60 65 so SS St 45 35 40 33 26 25 30 , 20 10 15 0 13 ~~ 4 < 5"' ". ; ' ii: cos : E e . . c e. . s. . "' g 5". . . "'. . , _ "' "'. . . !3. . "' ; ; e , . . . . i. . "'. . e c ! !' 1 "' , "' c. . . I i j je. . ! "' c s. . - -. . . 1 "' -~. , s "' "'' i. . "' ! ; : , : > -; ; ; s. . . u : : , ; ; !=. !! ~ 1 ~ . ; "' "' "' "e' : : , : i c c " ' -: -. . . -cf-o r, 1, -+'; . i. , t: . !! c: SI, t: E ~ a: 1 a: a. : : , c: . Ii ; : : . li ~ c . ; ; : , -"' "'. . ~ c c: ~ . !! : : , 10. ; : , i: ; ; ; 3 0 0 > c: ci E , ; 8 ~ "' ~ ! !; J= E c: . !! !=l : > ; : : c: (! !! c: ~ J( c: c ·. ; c: c: ; ; ; c s: s : ; ; ; 3 re ·. ; ; E. li E c ~ ; ; ; . § ; ; ; : ; ; ; "' "': : , "' -; ; ; "' "' "' z"' "' "' : : , 3 . li "' "' ; : , : : , s 4 E e . . "' "' s: : : , a. "' c. . : : , ~ 3 Jll . ; SI, J. . c: ; ; ; -c: =: > 0 ~c: ·; ; ; !) ii : : , ; ; ; ~ 0 "' i. 1. Lima Provinsi Terbanyak, yakni Papua sebanyak 127 (14, 45%)"' kasus, P Sumatera Utara 103 (11. 72 %) "' kasus, Jawa Timur 59 (6. 71 %) kasus, Jawa B (5. 01 %) kasus, dan Sulawesi Selatan 42 (4. 78 %) kasus 2. Lima Provinsi Tersedikit, yakni Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah k (0. 23 %), Provinsi Bali dengan jumlah kasus 4 (0. 46 %), Provinsi D. I Yogy dengan jumlah kasus 4 (0. 46 %), Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah k (0. 57 %), dan Provinsi Kep. Riau dengan jumlah kasus 6 (0. 68 %), 0
GRAFIK PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2012 -2014 300 Lonjakan Pengaduan OKPP Bulan Mel 2014 mencapa 334 Penga uan . . . _~~~~~-1 --''--~~~~~~~~- 250 --2012 200 --2013 150 2014 100 so o~: : =: =: : : ~~-----o~: : =: =: : : ~~ 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 f!!!!~: ; : : : ~: : : : : 9 =: : =: ~~ 12 Lonjakan pengaduan terjadi pada Pileg 9 April 2014 dan Pilpres 9 Juli 2014. Lonjakan pengaduan dimulai sejak pertengahan April 2014. Grafikal menanjak dan mencapai puncaknya pada Mei 2014, untuk akhirnya anti-klimaks pada Juni dan Juli hingga Agustus 2014. DEWAN KEHORMATAN PENYELE REP
No REKAPITULASI KATEGORI PELANGGARAN KODE ETIK DALAM SIDANG DKPP TAHUN 2014 Kategori Pelanggaran Frekuensi 1 Vote Manipulation 124 2 Bribery of Officials 25 3 Un-Equal Treatment 82 4 Infringements of the right to vote 12 5 Vote and Duty Secrecy 6 Abuse of Power 7 Conflict of Interest 8 Sloppy Work of Election Process 9 Intimidation and Violence 3 10 Broken or Breaking of the Laws 7 11 Absence of Effective Legal Remedies 0 12 The Fraud of Voting Day 0 13 Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent 6 0 50 0 47 Total 356 DEWAN KEHORMATAN PENYELE REP
- Slides: 28