Dewan Keamanan Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat

Dewan Keamanan � Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. � Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. � Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Tugas dan Fungsi �Tugas Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan. b. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan. a.

�Fungsi a. b. c. d. e. f. Memelihara perdamaian dan keamanan internasionaal selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB. Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat penyelesaian. Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor

Lanjutan, , , h. Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional i. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”. j. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan bersama–sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional k. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum l. Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor

Susunan keanggotaan a) § § § b) Permanent members(anggota tetap), terdiri dari 5 Negara : Cina Perancis Inggris( United Kingdom) Uni Soviet (USSR) Amerika Serikat (USA) Non permanent members (anggota tidak tetap)

Prosedur Pemungutan Suara �Diatur di o Ayat 1 dalam pasal 27 Piagam : setiap anggota dewan keamanan mempunyai satu suara o Ayat 2 : keputusan- keputusan dewan keamanan yang mengenai persoalan- persoalan yang bersifat prosedural (cara- cara bekerja) hanya dapat diterima jika didukung oleh sekurang-kurangnya sembilan suara o Ayat 3 : keputusan- keputusan dewan keamanan mengenai persoalan- persoalan yang bersifat substansial hanya dapat diterima jika didukung oleh sekurang- kurangnya sembilan suara, di dalmnya termasuk semua suara anggota tetap, dengan syarat bahwa di dalam mengambil keputusan yang berdasarkan bagian IV dan pasal 52 ayat 3, negara yang terlibat dalam persengketaan tidak boleh

Sidang dan Pimpinan �Sidang DK dapat diadakan setiap waktu, jika keadaan yang penting memeksa DK untuk bersidang. �Sidang berkala DK diadakan 2 minggu sekali �Sidang diluar sidang berkala dapat diadakan atas panggilan ketua DK, jika : a) Ada permintaan dari salah satu anggota b) Mu menunjuk suatu hal yang harus diperhatikan oleh DK sebab dinilai mungkin mengancam perdamaian, atau MU menyerahkan suatu soal untuk diserahkan DK.

Lanjutan, , c). Ada negara anggota/bukan anggota meminta perhatian kepada DK mengenai hal / keadaan yang mungkin menimbulkan perbenturan antara negara sehingga membahayakan perdamaian internasional. d). Sekjen meminta perhatian DK mengenai sesuatu soal yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Pimpinan Sidang pimpinan Sidang ( Ketua DK) memegang jabatannya masing-masing selama satu bulan, artinya setiap satu bulan jabatan Ketua DK selalu berganti. Pergantian ini diatur secara bergilir, menurut huruf abjad dari nama-nama negara anggota.

Kedudukan �Kedudukan DK sebagai organ yang terkemuka disebabkan oleh dua hal : 1) Ia memikul tanggung jawab yang utama mengenai perkembangan perdamaian dan keamanan Internasional. 2) Ia diatur sedemikian caranya, sehingga pekerjaan dapat berjalan terus.

Kekuasaan dan Kewajiban Ø Anggota-anggota PBB menyerahkan kepada DK pertanggungjawaban yang sepenuhnya untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.

Adapun kewajiban 2 DK adalah sebagai berikut : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, meliputi 2 cara : a) Cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela 1) Negotiation (perundingan) 2) Engquiry (penyidikan) 3) Concilition / persetujuan / perdamaian / perukunan 4) Mediation (perantara / jasa-jasa baik)

Cara-cara dengan paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan yang tercapai. 1) Arbitration (pewasitan) 2) Keputusan kehakiman. b) 2. Tindakan terhadap ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan Terhadap tindakan 2 yang seperti itu, DK dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

Memutuskan, sebagian atau seluruhnya, pertukaran ekonomis, perhubungan didarat, laut atu udara, pos, kawat, radio dan dengan alat 2 lain dan memutuskan perhubungan diplomasi b) Apabila sanksi seperti itu tidak akan membawa hasil, maka menurut ketentuan pasal 42 DK dapat menjalankan akal dengan mempergunakan angkatan udara, laut, dan darat, dalam rangka untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional a)

Hak untuk mempertahankan diri tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, dengan kata lain harus ada pembatasan. Pembatasan tersebut adalah : 1. Menentukan sifat 2 perbuatan yang dianggapnya sebagai serangan, atau dengan kata lain memberikan definisi tentang serangan 2. Jalan yang ditentukan dalam piagam

Perhubungan dewan Keamanan dengan Organ-organ lain Tiap 2 tahun Dewan Keamanan harus mengirimkan laporan tentang pekerjaannya kepada Majelis Umum ( ps. 15 ) 2. Sekjen PBB hanya dapat dipilih oleh Majelis Umum setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan ( ps. 97 ) 3. Dewan Keamanan berhak memeinta bantuan kepada DES , jga kepada Dewan Perwalian untuk menjalankan pekerjaannya dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan di daerah 2 perwalian yang penting bagi perang 1.

4. Majelis Umum dan Dewan Keamanan memilih anggota-anggota MPI akan tetapi dalam pemilihan yang terpisah. 5. DK berhak meminta nasehat kepada MPI tentang soal-soal yang bersifat hukum. 6. DK mengusulkan Majelis Umum syarat bagi suatu negara yang bukan anggota PBB untuk tunduk kpd putusan MPI jka suatu negara terpaksa / dg rela trsangkut dlam perkara yang dibawa kehadapan mahkamah itu (ps 93) 7. DK mengusulkan aturan-aturan yang memaksa supaya keputusan itu dijalankan oleh pihak yang terdakwa (ps. 84)

Panitia- panitia �Standing Commitee 1) The Commitee of Experts on Rules Prcedure 2) The Commmitee on the Admission of New members �Substantive Rodie 1) Military Staft Commitee 2) Dissarmament Commission, yaitu suatu badan musyawarah mengenai perlucutan senjata.

Lanjutan, , , , �Panitia Ad Hock 1) Arms Embargo Commitee 2) Ad Hock Subcommitee on Namibia �Peace Keeping Force and Organization 1) United Nations Truce Supervision Organization (UNESTO) 2) United Nations Disengagement Observer Force ( UNDOF) 3) United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) 4) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Keamanan dibantu badan-badan program khusus seperti : a) UNIFIL, pasukan sementara PBB di Libanon b) UNIIMOG, pasukan peninjau di irak – iran c) UNTAC, pasukan sementara di Kamboja