Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Ayu Miranda Kosasih
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Ayu Miranda Kosasih Fanny Alda Putri Kay Azaria Adita
Sebelum terbentuk PBB • Organisasi intenasional di bidang ekonomi dan sosial sudah berkembang, contohnya: Pehimpunan Pos Dunia (UPU) • Pada saat LBB belum ada badan yang menangani permasalahan ekonomi dan sosial internasional. • Tidak ada hubungannya dengan perdamaian dan keamaman dunia
Setelah PBB Terbentuk • San Fransisco, 1945 Piagam PBB • Salah satu tujuan PBB yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB: • “To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character. . ” • Pasal 7 Piagam PBB membentuk Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai organ utama disamping Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, dan Sekretariat.
Pasal 55 Piagam PBB Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki tanggung jawab dalam: • meningkatkan stardar hidup yang lebih tinggi, full employment , dan perkembangan ekonomi dan sosial • mengidentifikasi solusi untuk masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan • memfasilitasi kerjasama pendidikan dan kebudayaan internasional dan meningkatkan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia dan kekebasan fundamental
Fungsi dan Kewenangan Dewan Ekonomi dan Sosial Dalam Pasal 62 Piagam PBB, kewenangan Dewan Ekonomi dan Sosial: 1. melakukan atau mengusulkan penelitian (studies) berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan hal-hal lain yang terkait (judul penelitian yang pernah Dewan Ekonomi dan Sosial lakukan yaitu “Indigenous peoples and their relationship to land” pada tahun 2005) 2. membuat rekomendasi yang bertujuan untuk memperteguh hakhak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang yang memepertahankannya 3. menyiapkan draft konvensi yang akan diberikan ke Majelis Umum yang berkaitan dengan kompetensi di bidangnya 4. mengadakan perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan bidangnya
Fungsi dan Kewenangan Dewan Ekonomi dan Sosial • Mendampingi organ-organ lain, negara, dan specialised agencies (Pasal 65, pasal 66 ayat (1) dan (3) Piagam PBB • Berkoordinasi dengan diantara specialised agencies (Pasal 57 jo. Pasal 63 Piagam PBB) • Berkoordinasi dengan organisasi antar pemerintah lainnya dan dengan organisasi non -pemerintah
New Key Functions • Dalam perkembangannya, Dewan Ekonomi dan Sosial memiliki dua fungsi utama (key functions) yang baru diamanatkan oleh Kepala -Kepala Negara dan Kepala-Kepala Pemerintahan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia tahun 2005 yaitu: 1. Anual Ministerial Review 2. Development Cooperation Forum
Annual Ministerial Review Fungsi diadakannya AMR yaitu: • Menilai kemajuan yang dibuat menuju Millenium Development Goals (MDGs) dan pelaksanaan tujuan lain, serta target yang disepakati pada konferensi dan Konferensi Tingkat Tinggi PBB selama 15 tahun terakhir yang bersama-sama, merupakan Agenda Pembangunan PBB (UNDA) • Kontribusi untuk menngkatkan dan mempercepat tindakan untuk mewujudkan agenda pembangunan.
Development Cooperation Forum • Forum Kerjasama Pembangunan (DCF) yang merupakan Forum Tingkat Tinggi dua tahunan adalah satu fungsi baru utama dari Dewan Ekonomi dan Sosial menyelenggarakan DCF dua tahunan pertama pada bulan Juli 2008 untuk meninjau tren dan kemajuan dalam kerjasama pembangunan internasional dan mempromosikan koherensi yang lebih besar antara kegiatan pengembangan mitra pembangunan yang berbeda (negara-negara anggota PBB, organisasi-organisasi multilateral dan pemain dari sistem PBB serta organisasi masyarakat sipil, parlemen, pemerintah daerah dan sektor swasta)
Hubungan Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Organ Utama Lain 1. Dengan Majelis Umum -Majelis Umum menerima laporan dari organ-organ utama lainnya, termasuk Dewan Ekonomi dan Sosial (Pasal 15 ayat (2) Piagam PBB) -keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Majelis Umum (Pasal 61 ayat (1) Piagam PBB) -Dewan Ekonomi dan Sosial juga dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan -Dewan Ekonomi dan Sosial juga dapat mengusulkan draft konvensi kepada Majelis Umum -
• Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh specialised agencies tersebut melalui konsultasi dan rekomendasi kepada specialised agencies tersebut dan memalui rekomendasi kepada Majelis Umum dan negara anggota PBB • Dewan Ekonomi dan Sosial akan menjalankan fungsi yang berada dalam kompetensinya sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Umum.
• 2. Dengan Dewan Keamanan -Dewan Ekonomi dan Keamaan dapat memberikan informasi kepada Dewan Keamanan dan memdampingi Dewan Keamanan jika dimintakan (pasal 65 Piagam PBB) -Selain itu Dewan Keamanan dapat meminta Dewan Ekonomi dan Sosial untuk melakukan pertemuan khusus (special session)
Keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB • Diatur dalam : • pasal 61 Piagam PBB • Resolusi Majelis Umum No 1991 B tahun 1963 mengenai amandemen Piagam PBB tahun 1961 • Resolusi Majelis Umum No. 2847 tahun 1971, yang berlku pada tahun 1973 • Tujuan Penambahan Anggota
Afrika Asia Eropa Timur Amerika Latin dan Karibia Eropa Barat dan wilayah lainnya Cameroon Bangladesh Estonia Argentina Australia Comoros China Moldova Bahamas Belgium Côte d'Ivoire India Poland Brazil Canada Egypt Iraq Russian Federation Chile Finland Gabon Japan Slovakia Guatemala France Ghana Mongolia Ukraine Peru Germany Guinea-Bissau Pakistan Saint Kitts and Nevis Italy Mauritius Philippines Saint Lucia Liechtenstein Malawi Qatar Uruguay Malta Morocco Republic of Korea Venezuela Norway Namibia Saudi Arabia Turkey Rwanda United Kingdom Senegal United States of America
Hasil Majelis Umum PBB 24 Oktober 2011 Belarus India Brazil Indonesia Burkina Faso Irlandia Kuba Lesotho Republik Dominika Libya El Salvador Nigeria Perancis Spanyol Jerman Turki Etiopia Jepang
Partisipasi diluar anggota Dewan Ekonomi dan Sosial • Pasal 72 ayat (1) Ro. P ECOSOC – “The council shall invite any member of the United Nations that is not a member of the Council, and any other state to participate in its deliberations on any matter of particular concern to that State. ” – Pasal 79 Ro. P ECOSOC • “Representatives of Intergovernmental organizations accorded permanent observer status by the general assembly and of other intergovernmental organizations designated on an ad hoc or a continuing basis by the council on the recommendation of the bureau, may participate, without the right to vote, in the deliberations of the council on questions within the scope of the activities of the organizations”
Pengambilan Keputusan • Pasal 67 ayat (1) dan (2) Piagam PBB • “(1) each member of the Economic and Social Council shall have one vote. • (2) Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting. ”
• Dewan Ekonomi dan Sosial juga dapat mengundang anggota PBB yang bukan merupakan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk ikut berpatisipasi dalam prosedur pemungutan suara walaupun mereka tidak memiliki hak suara tetapi dengan suatu persyaratan yakni permasalahan yang dibahas tersebut harus merupakan permasalahan yang menyangkut anggota tersebut.
• Specialised agency dari Dewan Ekonomi dan Sosial juga dapat berpatisipasi dalam prosedur pemungutan suara tanpa hak atas suara, dan juga komisi-komisi yang dibentuk olehnya dan representasinya untuk berpartisipasi dalam pembahasan mengenai specialised agencies tersebut.
• Suatu keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan, mayoritas suara dari seluruh anggota yang hadir dan menggunakan hak suaranya. • Dalam proses pengambilan keputusan atau voting, prosedur dilakukan dengan cara mengajukan tangan keatas, kecuali apabila ada anggota yang mengusulkan dengan pemanggilan atau “roll-call” dengan pemanggilan nama dari negara anggota secara alphabet berdasarkan bahasa Inggris oleh presiden. • Masing-masing dari anggota akan dipanggil dan representative dari anggota dapat menjawab dengan kata-kata “yes”, “no” atau “abstain”. Pemungutan suara juga dapat dilakukan secara mekanik, yakni dengan rekaman dengan menunjukkan tangan dan menggantikan dengan cara “roll-call”.
• Selain pemungutan suara, dapat pula dilakukan pemilihan suara atau election. Pemilihan suara ini dilakukan dengan secara rahasia kecuali dewan memutuskan untuk melakukan pemilihan pada kandidat. Setiap kandidat hanya dapat dinominasikan oleh setiap representatif setelahnya barulah dilakukan pemilihan suara
Hubungan Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Specialised Agencies • Pasal 57 Piagam PBB – “(1) The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63. – (2) Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies. ”
Rule 75
Rule 76 • “Before the Secretary-General places an item proposed by a specialised agencies on the provisional agenda, he shall carry out with the agency concerned such preliminary consultation as may be necessary”
Rule 78 • “Whenever the council is to consider a proposed international convention, the secretary-general shall, at the same time that he requests Government to comment on the proposed convention, consult the specialised agencies in respect of any provision of the proposed convention that may affect the activities of such agencies. The views of such agencies shall be brought before the council together with the comments received from the government”
Contoh Specialised Agencies • United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) • World Health Organization (WHO) • International Labour Organization (ILO) • International Monetary Fund (IMF) • International Civil Aviation Organization (ICAO)
Hubungan antara Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Subsidiary Organ • Pasal 7 – “(2) Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter” • Pasal 68 Piagam PBB – “The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions. ”
ECOSOC Subsidiary Organ v • • • ECOSOC Functional Commissions Statistical Commission on Population and Development Commission for Social Development Commission on the Status of Women Commission on Narcotic Drugs Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Commission on Science and Technology for Development Commission on Sustainable Development United Nations Forum on Forests v ECOSOC Regional Commissions • Economic Commission for Africa (ECA) • Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) • Economic Commission for Europe (ECE) • Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) • Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) v • • • ECOSOC Standing Committees Committee for Programme and Coordination Committee on Non-Governmental Organizations Committee on Negotiations with Intergovernmental Agencies
ECOSOC Subsidiary Organ v • ECOSOC Ad hoc bodies Ad hoc Open-ended Working Group on Informatics v • • • Expert bodies composed of governmental experts Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting United Nations Group of Experts on Geographical Names v • • • Expert bodies composed of members serving in their personal capacity Committee for Development Policy Committee of Experts on Public Administration Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Committee on Economic, Social and Cultural Rights Permanent Forum on Indigenous Issues v • • Other related bodies Committee for the United Nations Population Award Executive Board of the International Research and Training Institute for the Advancement of Women International Narcotics Control Board Programme Coordinating Board of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
ECOSOC & NGO
Ketentuan Mengenai NGO Pasal 71 Piagam PBB “Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membuat pengaturan - pengaturan yang layak untuk diadakannya konsultasi dengan lembaga – lembaga non pemerintah yang mempunyai hubungan dengan hal – hal yang termasuk dalam lingkungan wewenangnya. Persiapan – persiapan demikian dapat dibuat dengan organisasi – organisasi internasional, dan dimana perlu, dengan organisasi – organisasi nasional sesudah dikonsultasikan dengan Anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa yang bersangkutan. ” • • Resolusi ECOSOC 288 X (B) - 27 Februari 1950 Resolusi 1296 (XLIV) - 23 Mei 1968 Keputusan ECOSOC 1993/214 - Februari 1993 Resolusi ECOSOC 1996/31 – 25 Juli 1996 (yang berlaku sekarang)
Pengaturan NGO di dalam Resolusi ECOSOC 1996/31 Kriteria NGO dalam penetapan hubungan konsultatif dengan ECOSOC • • • Organisasi itu haruslah mengurusi hal yang berada di dalam kompetensi ECOSOC dan organ tambahannya. (Paragraf 1) Tujuan dan sasaran organisasi harus sejalan dengan jiwa, tujuan, dan prinsip Piagam PBB. (Paragraf 2) Organisasi harus mendukung kerja PBB dan mempromosikan prinsip serta kegiatannya sejalan dengan tujuan dan ruang lingkup kompetensi serta kegiatan organisasi itu (Paragraf 3) Dalam kasus organisasi regional, subregional, dan juga mereka yang berafiliasi dengan organisasi internasional yang sudah mendapat status, organisasi itu haruslah dapat mendemonstrasikan bahwa program kerja mereka memiliki relevansi langsung dengan sasaran dan tujuan PBB dan dalam hal organisasi nasional, baru dapat mempunyai status setelah berkonsultasi dengan negara anggota yang berkaitan. (Paragraf 8) Organisasi itu haruslah dikenal dalam bidang kompetensinya atau karakter perwakilannya. (Paragraf 9) Organisasi itu harus mempunyai markas besar yang tetap dan petugas eksekutif. Konstitusi organisasi haruslah demokratis. (Paragraf 10) Organisasi itu harus mempunyai otoritas untuk berbicara atas nama anggotanya lewat perwakilan yang sah. (Paragraf 11) Organisasi itu harus mempunyai struktur perwakilan dan memiliki mekanisme yang pantas mengenai akuntabilitas kepada anggotanya. (Paragraf 12) Sumber daya dasar dari organisasi itu haruslah dalam bagian utamanya berasal dari afiliasi nasional atau komponen lain atau dari anggota individualnya. (Paragraf 13) Organisasi itu haruslah sudah berumur minimal dua tahun terhitung dari tanggal penerimaan aplikasi permohonan oleh Sekretariat. (Paragraf 61 (h))
Prosedur pendaftaran NGO ke dalam ECOSOC • Membuat profil NGO • Mengumpulkan aplikasi secara online, termasuk kuesioner dan dokumen – dokumen pendukung • Penyaringan awal oleh Cabang NGO untuk memastikan aplikasi telah lengkap • Peninjauan aplikasi oleh Komite NGO ECOSOC pada saat sidang tetap di Januari atau saat sidang lanjutan di bulan Mei setiap tahunnya. • Rekomendasi oleh Komite • Keputusan mengenai aplikasi diambil oleh ECOSOC, bulan Juli setiap tahunnya.
3 Jenis Status Konsultatif • General consultative status (status konsultatif umum): diberikan untuk organisasi – organisasi yang berkaitan dengan sebagian besar kegiatan Dewan dan badan tambahannya, dan bisa mendemonstrasikan secara memuaskan kepada Dewan bahwa mereka mempunyai sumbangan yang nyata dan terus menerus untuk membuat tujuan – tujuan PBB yang tertera dalam paragraph pertama resolusi ini tercapai, dan terlibat dekat dengan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah yang mereka wakili dan keanggotaannya mewakili secara luas segmen – segmen besar dari masyarakat di banyak negara di berbagai wilayah di dunia. (Paragraf 22)
• Special consultative status (status konsultatif khusus): diberikan kepada organisasi yang mempunyai kompetensi khusus di, dan berkaitan secara khusus dengan, sedikit bidang – bidang kegiatan Dewan dan badan tambahannya, dan dikenal dalam bidang yang mereka punya atau mohonkan status konsultatifnya. (Paragraf 23) • Roster: yaitu sebutan untuk organisasi lainnya yang tidak mempunyai status konsultatif umum atau khusus, tetapi Dewan atau Sekretaris Jendral PBB dalam konsultasinya dengan Dewan atau Komite NGO, mempertimbangkan bahwa organisasi tersebut dapat memberikan sumbangan yang berguna sesekali kepada kerja Dewan atau badan tambahannya, atau badan PBB lainnya di dalam kompetensi mereka. Organisasi tersebut haruslah ada untuk konsultasi apabila dimohon oleh Dewan atau badan tambahannya. (Paragraf 24)
NGO yang mempunyai status konsultatif mempunyai hak – hak sebagai berikut: • Menghadiri (tapi tidak terbatas kepada) sidang – sidang tetap ECOSOC, komisi – komisi fungsionalnya dan badan – badan tambahannya. • Menghadiri konferensi – konferensi dan acara – acara internasional. • Membuat pernyataan tertulis dan juga lisan dalam acara – acara tersebut. • Mengatur acara – acara tambahan. • Memasuki premis PBB. • Mempunyai kesempatan untuk memperluas jaringan dan pengaruh.
Kewajiban NGO • Laporan 4 Tahunan NGO yang memiliki status konsultatif umum dan khusus diharuskan mengumpulkan laporan singkat mengenai kegiatan – kegiatan mereka, terutama yang terkait dengan pemberian dukungan mereka kepada kerja PBB. Laporan ini diserahkan kepada Dewan Komite untuk NGO – NGO melalui Sekretaris Jendral setiap 4 tahun sekali. Kewajiban NGO ini tertera di dalam bagian ke- IX, paragraf 61 (c).
Penahanan dan Pencabutan Status Konsultatif • • • Komite Dewan NGO menentukan tingkat kepatuhan NGO dalam hubungannya dengan status konsultatif mereka lewat laporan 4 tahunan dan informasi lain yang relevan, serta dapat merekomendasikan penahanan atau pencabutan status konsultatif apabila dinilai tidak memenuhi kriteria status konsultatif yang ada dalam resolusi ini. (Paragraf 55) NGO yang terkait kemudian akan diberikan alasan tertulis mengenai rekomendasi tersebut dan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban secepatnya sebagai bahan pertimbangan Komite. (Paragraf 56) Penahanan status konsultatif dan pengikutsertaan dalam roster dapat dilakukan selama 3 tahun, atau dicabut dalam kasus sebagai berikut: (Paragraf 57) NGO tersebut langsung maupun tidak langsung, secara jelas menyalahgunakan statusnya dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan serta prinsip dari Piagam PBB. Ada bukti nyata bahwa kegiatan NGO itu tercemar kegiatan criminal internasional, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, atau perdagangan senjata illegal. Jika, dalam waktu 3 tahun, NGO itu tidak memberi sumbangan positif atau efektif kepada kerja PBB, dan terutama kepada Dewan serta komisinya atau organ tambahan lainnya.
Fungsi Komite NGO • • Bertanggungjawab mengawasi secara teratur hubungan yang dinamis antara NGO dan PBB. Mengadakan sidang tetap sebelum sidang substantive Dewan setiap tahunnya, dan lebih baik sebelum sidang komisi-komisi fungsional Dewan untuk mempertimbangkan aplikasi status konsultatif dan pengikutsertaan dalam roster yang diajukan oleh NGO dan permintaan perubahan status, dan sesudah itu untuk membuat rekomendasi kepada Dewan. Memberikan rekomendasi reklasifikasi status NGO kepada Dewan, berdasarkan pemeriksaan laporan NGO dan informasi lainnya. Dalam kondisi tertentu, Komite dapat meminta laporan dari suatu NGO, di luar tanggal pengumpulan laporan tetap. Komite dapat berkonsultasi dengan NGO mengenai hal – hal yang termasuk dalam kompetensinya, hal selain yang tercantum dalam agenda Dewan, dimana Dewan atau Komite atau NGO meminta konsultasi. Komite dapat berkonsultasi dengan NGO mengenai hal spesifik yang sudah tercantum di dalam agenda Dewan, dimana Dewan atau Komite atau NGO meminta konsultasi, dan harus membuat rekomendasi mengenai NGO mana yang harus didengar (berkaitan dengan pernyataan lisan) Dewan atau Komite lain dan hal apa yang harus didengar. Komite harus mempertimbangkan hal – hal yang terkait dengan NGO yang dirujuk oleh Dewan atau komisi – komisi. Komite harus berkonsultasi dengan Sekretaris Jendral, apabila diperlukan, tentang hal yang mempengaruhi dan timbul dari pengaturan konsultatif.
Kerjasama NGO dengan ECOSOC • World Wild Fund For Nature (WWF) dengan: United Nation Environment Programme (UNEP) • United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) • Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Kontribusi Dewan Ekonomi dan Sosial dalam Hukum Internasional • Single Convention on Narcotic Drugs 1961 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadakan konferensi tentang obat-obatan terlarang yang diikuti oleh 73 negara • International Covenant on Economic, Social, and Politic Rights ICESCR berawal dari proses yang sama yang menyebabkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebuah "Deklarasi tentang Hak Esensial Manusia" telah diajukan pada Konferensi San Francisco 1945 yang menyebabkan berdirinya PBB, dan Dewan Ekonomi dan Sosial diberi tugas penyusunan itu
- Slides: 43