Devica Rully SH MH LLM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

Devica Rully, SH. , MH. , LLM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL MEI 2017 STATE RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB NEGARA) MATERI IX

LATAR BELAKANG Ø Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Ø Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Ø Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang, dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Ø Hukum Internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan, terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Ø Karenanya negara dapat diminta pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum. Ø Pertanggungjawaban negara dalam Hukum Internasional pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hakhak negara lain.

PENGERTIAN Dixon memberikan pengertian “State Responsibility” kedalam dua pengertian: 1. untuk menunjukkan aturan-aturan prosedural yang berlaku dalam pembentukan tanggung jawab atas pelanggaran terhadap setiap kewajiban internasional apapun. 2. untuk menunjukkan aturan prosedural dan substantif yang berkaitan dengan kasus tertentu yang mengakibatkan tanggung jawab terhadap pelanggaran hak warga negara asing.

Munculnya State Responsibility Suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Unsur-unsur tanggung jawab negara adalah : Ada perbuatan atau kelalaian (act or omission) yang dapat dipertautkan (imputable) kepada suatu negara; Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya. unsur kerusakan atau kerugian (damage or loss) pada pihak atau negara lain. ---- Perkembangan Abad 20

Menurut Dixon berpendapat elemen-elemen untuk menyatakan suatu negara bertanggung jawab ialah: Internationally wrongful act. Dalam hal ini standar yang digunakan adalah hukum nasional tidak sama dengan hukum internasional. Tindakan negara tersebut harus pada posisi dimana negara sebagai insititusi publik yang tidak sedang melaksanakan tugas kenegaraan sehingga bersifat kebal. Harus ada kerugian atau damage,

Dalam Hukum Internasional dikenal dua macam aturan : Primary rules Secondary rules Ø Primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinikasikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Ø Secondary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila primary rules itu dilanggar oleh negara. Secondary rules ini yang disebut hukum tanggung jawab negara (the law of state responsibility)

Ø Sampai saat ini pembahasan mengenai secondary rules atau hukum tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional masih sangat membingungkan Ø Hal ini dikarenakan belum adanya secondary rules yang mapan Ø Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar, juga putusan pengadilan internasional

Ø Umumnya para pakar hukum Internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti berikut : adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tersebut adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggarhukum atau kelalaian Meski belum mendapat kesepakatan universal,

Ø Akibat belum mapannya secondary rules hukum tanggung jawab negara banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Ø Salah satu permasalahannya adalah siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban negara bila ada pelanggaran terhadap hukum internasional. Ø Hukum Internasional klasik cenderung sangat membatasi ruang lingkup tanggung jawab negara, subjeknya hanya negara, harus dalam kerangka hubungan antarnegara dan bilateral.

Pertanggungjawaban negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran hukum internasional, dalam hal: Melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional Melanggar kedaulatan wilayah. negara lain Menyerang negara lain Mencederai perwakilan diplomatik negara lain Memperlakukan warga asing secara tidak benar

Pengaturan Pertanggungjawaban Negara 1. Pengaturan Parsial Tanggung jawab negara menurut Mohammed Bedjaovi adalah “one of the most complex in the general theory of international law”. 2. ILC Draft Articles ILC hanya memperhatikan prinsip-prinsip umum saja, meskipun ILC juga bermaksud untuk mencoba mengkodifikasi aspek lain dari tanggung jawab negara akibat tindakan tertentu. ILC berada dibawah PBB dan dibuat oleh International Law Comission, dimulai pada tahun 1949 dan selesai pada tahun 1996 kemudian

Teori Tanggung Jawab Negara Teori subyektif (subjective responsibility) Tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur kesalahan (fault), yaitu adanya keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan (kesengajaan atau dolus) atau kelalaian (culpa) pada pejabat atau agen negara. Teori obyektif (objective responsibility) Tanggung jawab negara adalah selalu mutlak (strict). Unsur kesalahan bukan prasyarat untuk terjadinya tindakan atau perbuatan yang salah secara objektif.

Macam-Macam Tanggung Jawab Negara Perjanjian Internasional Pertanggungjawaban negara dapat timbul karena pelanggaran Perjanjian Internasional (Treaty). Dalam hal ini berlaku asas bahwa setiap pelanggaran suatu perjanjian internasional menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Kontrak Pelanggaran atas suatu kontrak tidak selalu menimbulkan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. Kalaupun timbul pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, pertanggungjawaban itu tidak timbul karena kontrak tersebut, tetapi adanya pelanggaran kewajiban di luar perjanjian tersebut. Misalnya adalah denial of justice.

Konsesi Perjanjian Konsesi dikenal Klausula Calvo menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahnya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi. Ekspropriasi adalah pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Ekspropriasi yang melanggar hukum internasional mewajibkan negara yang melakukan ekspropriasi itu membayar ganti rugi sebagaimana mestinya.

Hutang negara yang tidak dibayar dapat menimbulkan tuntutan atas pertanggungjawaban negara tersebu. Teori Lord Palmerston Negara kreditur berhak mengadakan campur tangan diplomatik dan bahkan mengadakan intervensi bersenjata terhadap negara debitur. Teori Drago Negara kreditur tidak berhak menggunakan kekerasan. Teori yang diterima umum menyatakan bahwa dalam hal tersebut kewajiban negara debitur adalah sama dengan kewajiban negara menurut hukum perjanjian.

Pelanggaran Internasional 1. pelanggaran kewajiban internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak. 2. Pelanggaran negara dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak WNA, misalnya : Pelanggaran atas hak milik Penahanan yang tidak semestinya Penolakan peradilan

Lingkungan Dalam perkembangan hukum internasional, kewajiban negara juga terkait dalam pertanggungjawaban terhadap lingkungan.

Tentang Pembelaan dan Pembenaran (Defences and Justifications) Menurut rancangan konvensi tentanggung jawab negara yang dibuat oleh ILC tahun 1970 dan 1980, yang termasuk dalam katagori pembelaan adalah jika: Suatu negara dipaksa oleh negara lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dipersalahkan atau melawan hukum; Suatu negara melakukan tindakan itu telah dengan persetujuan negara yang menderita kerugian; Suatu negara melakukan tindakan itu semata-mata sebagai upaya perlawanan yang diperbolehkan (permissible countermeasures); namun dalam hal ini tidak termasuk upaya perlawanan dengan menggunakan kekuatan senjata; Para pejabat negara itu bertindak karena force majeure atau keadaan yang sangat membahayakan (extreme distress) dan tidak ada maksud sama sekali untuk menimbulkan akibat yang membahayakan.

Sedangkan yang dikatagorikan sebagai pembenaran hanya ada dua yaitu “keharusan” (necessity) dan “pembelaan diri” (self-defence). Namun, dalam hubungan ini penting untuk dicatat penegasan bahwa “keharusan” (necessity) tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu negara, kecuali : tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat; tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban.

Imputability “states can only act by and through their agents-agents and representatives. ” Untuk bisa meminta pertanggungjawaban inetrnasional dari suatu negara terhadap tindakan atau pembiaran yang dilakukan harus bisa ditunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga negara, badan perwakilan yang dapat dikaitkan dengan negara tersebut.

Pasal 4 ILC Draft Articles 2001 Imputabilitas dari suatu tindakan organ atau pejabat negara tidak bergantung kepada: Kelembagaan suatu negara, apakah ia dari legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Besar kecilnya jabatan (pangkat) suatu organ, apakah ia pegawai sipil berpangkat rendah atau jendral dalam militer. Kedudukan pegawai yang bersangkutan, apakah ia pegawai pusat atau daerah. Status lainnya yang menurut hukum nasionalnya dianggap sebagai pegawai atau pejabat negara.

EXHAUSTION OF LOCAL REMEDIES Hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum diajukannya klaim atau tuntutan ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa (“local remedies rule”) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (“exhausted”).

Pengecualian Suatu negara telah melakukan pelanggaran langsung hukum internasional yang menyebabkan kerugian. Ketentuan local remedies dapat ditarik berdasarkan suatu perjanjian internasional. Local remedies tidak perlu dipergunakan manakala pengadilan setempat nampaknya tidak menunjukkan akan memberi ganti kerugian. Local remedies tidak perlu digunakan apabila hasil atau putusan pengadilan setempat sudah dipastikan akan memberikan putusan yang sama dengan putusan-putusan sebelumnya. Local remedies tidak perlu dilakukan mankala upaya tersebut memang tidak tersedia. Apabila suatu pelanggaran dilakukan oleh pemerintah yang tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan. Negara-negara dapat menyepakati untuk menanggalkan upaya penyelesaian setempat (local remedies).

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA Satisfaction Pecuniary Reparation Restitution