Desentralisasi Otonomi Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan HARSANTO NURSADI
Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan HARSANTO NURSADI 10/18/2021 1
Desentralisasi 1. Pembentukan DO dan/atau penyerahan urusan dari Pusat ke Daerah • Logemann: zelfstandinge staatsrechttelijke organisatie �Keuangan yang mandiri �Adanya pembiayaan daerah, dan �Adanya dinas-dinas daerah • Pembentukan dengan UU (dalam arti formal) ©HN 2012 10/18/2021 2
2. Penyerahan wewenang tertentu dari Pusat ke Daerah a. Bersamaan dengan pembentukan = kewenangan pangkal b. Diserahkan pasca pembentukan = kewenangan tambahan a) Formal b) Riil 3. Penyerahan wewenang berarti kewenangan mengatur dan kewenangan mengurus 4. Pengembangan pembentukan kewenangan mengatur adalah lembaga-lembaga daerah yang keberadaanya berdasarkan pemilihan ©HN 2012 10/18/2021 3
5. Secara hukum a. Merupakan badan hukum b. Tindakan hukum kekayaan (vermogensrecht) c. Kekuasaan hukum (recht bevoegd) d. Dapat bertindak (handelingensbekwaam) ©HN 2012 10/18/2021 4
Otonomi Daerah 1. Terdapatnya wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan tertentu yang diperoleh dari Pusat. Wewenang adalah kekuasaan formal (formal power) 2. Wilayah dan orang yang menjadi 1. sasaran wewenang (domain of power) dan 2. bidang-bidang (gatra) kehidupan yang terliput dalam wewenang (scope of power) ditetapkan oleh Pusat melalui peraturan Per UU an, dapat membesar atau mengecil sesuai kebutuhan dan keinginan Pusat ©HN 2012 10/18/2021 5
3. Tidak boleh menimbulkan “staat” (dalam kasus Indonesia). a. Wewenang yang diperoleh tidak mencakup menetapkan produk legislatif yang disebut secara formal dengan “undang-undang” dan b. Wewenang yudikatif (rechtspraak) seperti di Negara Bagian. 4. Terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal di luar Pusat sebagai pengemban dan pelaksana wewenang penetapan kebijaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah. 5. Terdapat Birokrasi Daerah, sebagai peracik dan pelaksana kebijakan yang tertuang dalam Perda tersebut 6. Terdapat sumber keuangan yang diperlukan bagi kebijaksanaan dan pelaksanaan, baik tugas rutin maupun pembangunan ©HN 2012 10/18/2021 6
Desentralisasi membentuk local self government (pemerintahan daerah sendiri) Dimulai dari pembentukan daerah otonom melalui undang-undang Pemerintahan daerah adalah bentukan Pusat Dapat dimekarkan, dikecilkan, digabung bahkan dihapus Pembentukan diikuti dengan pemberian Kewenangan mengatur (policy making) dan Kewenangan mengurus (policy implementing) ©HN 2012 10/18/2021 7
PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN MPR DPD DPR MA P Kmtrian P N K L m DPRD KY BPK Kmtrian DESENTRALISAS Elected official MK Policy maker DAERAH OTONOM KDH pengaturan Sekda K D B Appointed official Policy executor Birokrasi Daerah pengurusan ©HN 2012 10/18/2021 8
Dekonsentrasi Secara prinsip merupakan penghalusan dari sentralisasi Dimensi Desentaralisasi dari Cohen dan Rondinelli: Pelimpahan wewenang Pembuatan keputusan, keuangan dan fungsi manajemen Level pemerintahan yang berbeda Dalam jurisdiksi pemerintah pusat Dekonsentrasi melahirkan local state government atau field administration atau wilayah administrasi ©HN 2012 10/18/2021 9
Aparat inti pemerintahan adalah pemerintah Pusat yang ada di daerah Pemerintah Pusat adalah kanwil atau kandep yang ada di daerah Pemerintahan menuntut adanya pengawasan langsung dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya Kewenangan untuk membuat peraturan terletak pada pemerintah pusat, instansi vertikal hanya nmelaksanaakan kewenangan yang bersifat administratif ©HN 2012 10/18/2021 10
Pejabat dan instansi vertikal di daerah merupakan bawahan sekaligus wakil dari pejabat atau instansi pusat di wilayahnya masing-masing Pelimpahan kewenangan dalam dekonsentrasi hanya bersifat mengurus, bukan mengatur Keputusan instansi vertikal bersifat rutin Pejabat yang bekerja adalah pegawai pusat Digaji oleh APBN Tidak dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab pada DPRD ©HN 2012 10/18/2021 11
Tugas Pembantuan Kewenangan yang diminta kerjakan oleh pihak lain, misal kewenangan Pusat yang di bantukan ke Daerah. Kewenangan tidak berpindah kepihak yang melaksanakan kewenangan tersebut Kewenangan ini bisa mengatur dan mengurus Sumber pembiayaannya berasal dari APBN bila berasal dari Pusat, atau APBD Provinsi/Kab/Kota bila dari daerah tersebut Ada jangka waktu dan pertanggung jawaban ©HN 2012 10/18/2021 12
Sentralisasi, Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas Pembantuan obyek Sentralisasi Dekonsentrasi Desentralisasi Pembentukan kebijakan Pusat Daerah Makro-Pusat Mikro-Daerah Kewenangan Pusat Daerah Bersama Tanggung Jwb Pusat Daerah Bersama Fungsi Menyatukan Beragam Menyatubersama Implementasi Pusat Di daerah Daerah Aparat Pusat Daerah Pendanaan APBN APBD APBN/ D(P) Hubungan Intra organ Antar organ Intra-Antar organ Membentuk Pemerintah Pusat • Field adm dan • local state gov • Otonomi dan • Local self gov Pusat dan Daerah ©HN 2012 10/18/2021 13
Perbandingan UU 5/74; UU 22/1999; UU 32/2004 ©HN 2012 10/18/2021 14
UU No. 5 Tahun 1974 tentang UU No. 22 Tahun 1999 tentang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Paradigma yang dianut adalah Paradigma yang dianut local Menganut kombinasi structural efficiency. democracy paradigma pemerintahan, yaitu � Terdapat kata daya guna � Kata demokrasi structural efficiency dan local (efisen) dan hasil guna disebutkan sebanyak 10 democracy (efektif) disebut sebanyak kali � Terdapat 7 kata demokrasi, 14 kali � Kata daya guna dan hasil dan � Kata demokrasi disebut satu guna tidak sekalipun � Terdapat 11 kata efisensi, kali serta � Terdapat 7 kata efektivitas Meskipun secara formal disebutkan bahwa dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan sama penting, dalam prakteknya dekonsentrasi yang lebih utama Mengutamakan Desentralisasi Penyelenggaraan dekonsentrasi Penyelenggaraan hanya dari Pemerintah kepada dekonsentrasi hanya dari gubernur selaku wakil Pemerintah kepada gubernur pemerintah dan instansi vertikal selaku wakil pemerintah dan di provinsi instansi vertikal di provinsi Menganut otonomi yang nyata Mengaut otonomi luas, nyata • Mengaut otonomi seluasdan bertanggung jawab luasnya • Nyata dan bertanggung jawab ©HN 2012 10/18/2021 15
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah otonom disebut � Daerah Tingkat I � Provinsi � Daerah Tingkat II � Kabupaten Proses dekonsentrasi, Daerah Otonom tidak tersusun desentralisasi dan tugas secara hirarkhis tetapi setara pembantuan berlangsung secara Tugas pembantuan dilakukan hirarkis dari atas kebawah Pemerintah kepada Daerah Otonom dan desa, serta Provinsi dan Kabupaten kepada desa Daerah otonom disebut � Provinsi � Kabupaten Secara struktural daerah otonom tersusun secara hirarkhis Gubernur berperan ganda sebagai KDH dan wakil Pemerintah Tugas pembantuan �Dari Pemerintah kepada Daerah otonom dan desa �Dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan desa �Dari Kabupaten/Kota kepada Desa Penyerahan urusan dengan ultra Penyerahan urusan: Pembagian urusan pemerintah menurut vires doctrine �Kepada Provinsi dengan ultra vires doctrine dengan kriteria vires �Eksternalitas �Kepada Kab/Kota dengan open �Akuntabilitas and arrangement (general �Efisiensi competence) Pembagian urusan antara • Kewenangan Daerah Urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah, Dati I, dan Dati II Daerah Otonom dibagi menjadi menyerupai piramida terbalik �Urusan wajib (obligatory functions) (the inclusive authority model) �Urusan pilihan (permissive function) ©HN 2012 10/18/2021 16
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Secara struktural dianut • Secara konsep dianut fused model, batas-batas • Provinsi: fused model dgn daerah otonom berhimpit menggabungkan WA dan DO dengan batas-batas daerah • Kab/Kota: split model dgn (wilayah) administrasi). memisah/hanya DO Konsekuensinya, KDH Secara struktural, hanya provinsi memegang peran ganda (dual yang memiliki status ganda role) sepeti dalam integrated � Sebagai daerah otonom, dan prefectoral system) � Sebagai daerah (wilayah) administrasi Hal yang dianut pada integrated prefectoral system. Konsep Pemerintah Daerah Secara struktural mencakup KDH (local chief � Pemerintah Daerah hanya terdiri executive) dan DPRD (council, atas KDH dan perangkat Daerah raad, raat) yang disebut Badan Eksekutif Daerah � DPRD disebut Badan Legislatif Daerah ©HN 2012 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah • Secara konsep dianut • Provinsi: fused model dgn menggabungkan WA dan DO • Kab/Kota: split model dgn memisah/hanya DO Beberapa pasal mengindikasikan hirarkhis, walau hanya provinsi yang berstatus ganda Pemerintahan Daerah KDH dan DPRD Pemerintah Daerah terdiri dari KDH dan Perangkat Daerah (tanpa disebut Badan Eksekutif Daerah) DPRD (tanpa disebut Badan Legislatif Daerah) 10/18/2021 17
UU No. 5 Tahun 1974 tentang UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Pemerintahan Daerah Recruitment anggota DPRD dengan kombinasi metode; �sebagian dipilih oleh rakyat dan �sebagian diangkat oleh Pemerintah Recruitment KHD dengan pemilihan calon-calon oleh DPRD dan pengangkatan oleh Pemerintah Dominasi KDH terhadap DPRD, dan tidak terdapat akuntability KDH terhadap DPRD. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Anggota DPRD dipilih oleh rakyat DPRD dipilih langsung oleh rakyat KDH dipilih oleh DPRD Kepada Daerah dipilih langsung oleh rakyat Laporan pertanggungjawaban: � KDH memberikan laporan kepada Pemerintah � Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD � Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat Pengaturan mengenai KDH lebih Pengaturan mengenai DPRD lebih Pengaturan mengenai Kepala Daerah didahulukan daripada pengaturan didahulukan dari pada Kepala didahulukan dari pada DPRD mengenai DPRD Daerah ©HN 2012 Dominasi DPRD terhadap KDH akuntabel kepada DPRD 10/18/2021 18
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Desa diatur tersendiri pada UU terpisah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Melakukan revitalisasi desa, Desa tetap diatur dalam konteks meskipun hanya dikenal kabupaten dalam konteks kabupaten Pemerintah lebih Bantuan kepada daerah: mengutamakan block grant � General grant dibandingkan specific grant. � Specific grant Pemerintah lebih mengutamakan specific grant dibandingkan block grant Pengawasan Pemerintah terhadap daerah otonom kepada daeah otonom sangat ketat, baik tergolonggar pengawasan preventif dan dilakukan dengan represif maupun pengawasan umum, sehingga diskresi daerah otonom tergolong sangat kecil ©HN 2012 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pengawasan oleh Pemerintah baik secara preventif (dengan istilah dikonsultasikan dengan pemerintah) maupun represif 10/18/2021 19
Bagan Pemerintahan UU 5/74 MENDIKBUD MENPERTBNG PRESIDEN MENDAGRI MENKES DESENTRALISASI FUNGSIONAL/TEKNIS • Otorita Jatiluhur • Otorita Batam • Otorita Asahan • BRR Aceh DAERAH TINGKAT I MENHUT MEN MEN AGAMA MEN PU DEKONSENTRASI TERITORIAL KEPALA DAERAH (KDH) DPRD TINGKAT I Dinas Dinas DAERAH TINGKAT II PEMERINTAH PUSAT DPRD TINGKAT II GUBERNUR PROVINSI WILAYAH ADM (DKI Jakarta) KEPALA DAERAH (KDH) BUPATI KABUPATEN ADM Dinas Dinas KOTA ADM (Kotif) DESA KELURAHAN INSTANSIINSTANSIINSTANSI INSTANSI VERTIKAL (Ka VERTIKAL (Ka KANCAB/DEP) KANCAB/DEP) Kantor Urusan Kecamatan LMD INSTANSIINSTANSIINSTANSI INSTANSI VERTIKAL (Ka VERTIKAL (Ka KANCAB/DEP) KANCAB/DEP) 10/18/2021 LKMD 20
PRESIDEN Proses Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Urusan pemerintahan (UP) UP Khusus UP Umum Menteri Kemn Teknis UP yg DAPAT DIDESENTRALISASIKAN S DEK INSTANSI VERTIKAL ©HN 2012 DES TP DAERAH OTONOM Kepala LPNK DEK UP yg TIDAK DPT DIDESENTRALISASIKAN S DEK INSTANSI VERTIKAL TP DAERAH OTONOM S Menteri Dalam Negeri Wakil Pemerintah GUB KAB/KOTA 10/18/2021 Sumber: Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah, hal. 180 21
Pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Urusan Pemerintahan, Pengaturan, Pengurusan dan Anggaran Asas Urusan Pem Pengaturan Pengurusan Anggaran DO Aparatur Pemrintah di Pusat Inst Vertikal di Pusat Aparatur Daerah APB N APB D Tugas Pembantua n Sumber: Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola dan bentuk Pemerintahan daerah Desentralis asi Pemerinta h D O Pemerint ah Sentralisasi Dekonsentr asi ©HN 2012 10/18/2021 22
- Slides: 22