Desember 2018 PERENCANAAN DAN PENATAAN PENGAWAS SEKOLAH Direktorat
Desember 2018 PERENCANAAN DAN PENATAAN PENGAWAS SEKOLAH Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 1
TUGAS DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.
FUNGSI DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan 2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan 3. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga kependidikan 4. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 5. Penilaian kinerja dan pengembangan karir tenaga kependidikan 6. Pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi 7. Peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan pelindungan tenaga kependidikan 8. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga kependidikan 9. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga kependidikan 10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga kependidikan 11. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
DOMAIN TENAGA KEPENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH Pengawas Sekolah Mengelola Sekolah dengan memberdayakan sumber daya agar terjadi pembelajaran efektif Melakukan supervisi terhadap kinerja sekolah dan pembelajaran serta dokumen penunjang Tenaga Tata Usaha Sekolah Melaksanakan administrasi sekolah dan pelayanan kepada pelanggan Tenaga Perpustakaan Melaksanakan pelayanan penggunaan sumber belajar Tenaga Laboratorium Melaksanakan pelayanan penggunaan laboratorium
STANDAR KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH PENGAWAS SEKOLAH Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Permendiknas No. 12 Tahun 2007 1. Kepribadian 2. Manajerial 3. Kewirausahaan 1. Kepribadian 2. Supervisi Manajerial 3. Supervisi Akademik 4. Supervisi 5. Sosial 4. Evaluasi Pendidikan 5. Litbang 6. Sosial
REGULASI PENGAWAS PERDIRJEN GTK NOMOR 24907 /B. B 13/HK/2018 PEDOMAN PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS DAN DIKLAT CALON PENGAWAS PEDOMAN DIKLAT CALON PENGAWAS PERMENP AN RB 14 PERMENDIK BUD 143 PERBERSAMA MENDIKNAS dan PERMENPAN BKN Telah No. 1 RB 21 mengikuti Telah mengikuti diklat fungsional Calon Pengawas dan Memperoleh STTPP (pasal 31 Ayat g) 20 10 diklat fungsional Calon Pengawas dan Memperoleh 20 STTPP 11 (pasal 13 Ayat g) STTPP mulai dilaksanakan 1 Juli 2017 (pasal 41 B) SEB MENDIKBUD dan BKN No. 1 Diklat Calon Pengawas minimal 161 JP (Format XVI) 20 14 161 JP setara 57 hari - DIKLAT CAWAS (171 JP) PEDOMAN DIKLAT PENGUATAN PENGAWAS - PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS (71 JP) 61 JP setara 7 hari Ditandatangani oleh Dirjen GTK Tanggal 22 Oktober 2018 Ditandatangani oleh Dirjen GTK Juli 2017 Guru/KS diangkat > 1 Juli 2017 Wajib lulus Diklat Cawas (pasal 3 ayat i) PS yang diangkat < 1 Juli 2017 mengikuti Penguatan Kompetensi Pengawas 20 (pasal 3 ayat j) 16 201 7 201 8
BERDASARKAN EDARAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2016, NOMOR 1/SE/XII/2016 GURU/KEPALA SEKOLAH YANG DIAANGKAT MENJADI PENGAWAS SEKOLAH TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JULI 2017 HARUS MEMENUHI SYARAT TELAH LULUS DIKLAT CALON PENGAWAS SEKOLAH DAN MEMPEROLEH STTPP. UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH PEMERINTAH DAERAH HARUS BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI PEMBINA UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH DIMAKSUD.
PENGAWAS SEKOLAH Profil Data Calon Pengaw as: 5. 073 Jumla h PS Diangkat > 1 Juli 2017: 777 Pensiun tahun 2019: 4. 296 27. 096 Penguata n PS : 22. 023 Diangkat < 1 Juli 2017 : 607 Diklat Cawas DIKLAT Penguatan Kompeten si Pengawas Diangkat < 1 Juli 2017 (Bersertifikat) : 21. 416 * Pada tahun 2018 dilaksanakan Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas sebanyak 16. 529 Orang **Berdasarkan data SIMTENDIK per 31 Desember 2018
PENGUATAN KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH Tahun 2018 Jawa Sumate Barat ra Jawa Utara Timur Jawa Sulawe Tengah si Nusa Selatan Tenggar Sumate a Barat ra Barat Aceh Sumate ra Nusa Selatan Tenggar Lampun a Timur g Banten Riau Sulawe si Kalima Tengah ntan Bengkul Sulawes Selatan ui Tenggar Sulawe a si. Kalima Utara ntan Tengah Maluku 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Jambi Bali D. I. Yogyak Maluku arta Kalima Utara ntan Kalima Barat ntan Timur Papua Bangka Belitun Sulawe g si Barat Goront alo Papua Kalima Barat ntan D. K. I. Utara Kepula Jakarta uan Riau 0 **Berdasarkan data SIMDIKLAT per 31 Desember 2018
RINGKASAN PENYIAPAN CALON PENGAWAS SEKOLAH. Rekrutmen Diklat • Berdasarkan proyeksi kebutuhan 5 tahun ke depan • Seleksi: Administrasi dan Substansi • Peserta yang telah lulus seleksi substansi • Penyelenggara: LPPKS dapat bekerjasama dengan LPD disetujui Ditjen GTK • LPD disupervisi oleh LPPKS • Pola 171 JP : OJT I (25 JP), IST (71 JP), OJT II (75 JP) • Peserta Lulus Diklat mendapat STTPL ditandatangani oleh Dirjen GTK Pengangkatan Pengawas Sekolah • Pemprov/Kab/Kota
PERSYARATAN PENGANGKATAN 1. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing; 2. berijazah paling rendah Sarjana (S 1)/Diploma IV Pendidikan; 3. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan; 4. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; 5. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 6. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah; 7. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP; 8. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 11
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN OLEH PENDIDIK DAN TENDIK KOMPETENSI GURU • • Kepribadian Sosial Pedagogik Profesional KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH • Manajerial • Supervisi • Kewirausahaan • Kepribadian • Sosial SISWA GURU KEPALA SEKOLAH PENGAWAS SEKOLAH KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH • Kepribadian • Sosial • Supervisi Manajerial • Supervisi Akademik • Evaluasi Pendidikan • Penelitian dan Pengembangan 12
RINCIAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH (MUDA) a. Menyusun program kerja pengawasan b. Melaksanakan pembinaan Guru dan Kepala Sekolah c. Memantau pelaksanaan SNP yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, stantar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan d. Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tkt kabupaten/kota atau provinsi g. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah di kelompok kerja h. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan Profesional Guru dan Kepala Sekolah.
RINCIAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH (MADYA) i. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program Sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen j. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah
RINCIAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH (UTAMA) k. Membimbing pengawas sekolah muda dan madya dalam melaksanakan tugas pokok l. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan
BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH n n n Beban kerja Pengawas sekolah adalah 37, 5 jam perminggu Sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah adalah: n untuk TK/RA dan SD/MI paling sedikit 10 satuan pendidikan paling banyak 20 satuan pendidikan n untuk SMP/MTs dan SMA/MA palinmg sedikit 7 satuan pendidikan paling banyak 10 satuan pendidikan n untuk SMK/MAK palinmg sedikit 7 satuan pendidikan n untuk SLB paling sedikit 5 satuan pendidikan Untuk daerah khusus paling sedikit 5 satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan 16
POLA KARIR GURU Pengawas Sekolah PS Utama Kepala Sekolah Guru Utama Madya KS Utama KS Madya KS Muda Minimal IIIc dan mengajar 8 tahun PS Madya Tunjangan Jabatan Pengawas Sekolah Minimal IVa dan masa kerja KS 4 tahun Jabatan Fungsional Pengawas Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah Muda Pertama Jabatan Fungsional Guru Tunjangan Profesi Guru
TUNJANGAN USULAN PERUBAHAN SAAT INI PENGAWAS SEKOLAH Guru Kepala Sekolah TUNJANGA N PROFESI GURU Pengawas Sekolah TUNJANGAPRO FESI PENGAWAS (vide Pasal 15 ayat (3) PP 19 TAHUN 2017) KEPALA SEKOLAH GURU Tunjangan Jabatan Pengawas Sekolah Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah Tunjangan Profesi Guru
APAKAH GURU BOLEH PROMOSI KE STRUKTURAL ? • Guru boleh promosi ke struktural dan apabila sudah selesai pada jabatan struktural yang bersangkutan dapat kembali menjadi jabatan fungsional Guru dengan angka kredit lamanya ketika meninggalkan menjadi struktural, apabila usianya memenuhi syarat dan formasinya ada. • Kepala Sekolah boleh promosi ke struktural dan apabila sudah selesai pada jabatan struktural yang bersangkutan dapat kembali menjadi jabatan fungsional Kepala Sekolah dengan angka kredit lamanya ketika meninggalkan menjadi struktural, apabila usianya memenuhi syarat dan formasinya ada.
Lanjutan. . . . • Pengawas Sekolah boleh promosi ke struktural dan apabila sudah selesai pada jabatan struktural yang bersangkutan dapat kembali menjadi jabatan fungsional Pengawas Sekolah dengan angka kredit lamanya ketika meninggalkan menjadi struktural, apabila usianya memenuhi syarat dan formasinya ada • Guru atau Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah apabila ingin menjadi pejabat di legislatif maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari status PNSnya.
Pengangkatan Pengawas Sekolah • Pengangkatan Pengawas Sekolah harus dengan Surat Keputusan • Surat Keputusan Pengangkatan harus ditandatangani oleh pejabat Kepegawaian (Bupati/Walikota/Gubernur) • Apabila ada pendelegasian wewenang harus dibuat Surat Keputusan • Surat Keputusan pendelegasian wewenang harus dicantumkan dalam Konsideran Surat Keputusan Pengangkatan • Kepala Badan Kepegawaian Daerah tidak dapat menandatangani SK pengangkatan apabila tidak mendapat pendelegasian wewenang dari (Gubernur/Bupati/Walikota) • Kepala Dinas Pendidikan tidak dapat menandatangani SK pengangkatan apabila tidak mendapat pendelegasian wewenang dari (Gubernur/Bupati/Walikota)
PERMENEGPAN NOMOR 13 TAHUN 2019 PASAL 80 1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2) Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari JF, diangkat kembali dalam JFnya sesuai dengan jenjang jabatannya. 3) Penilaian kinerja Pejabat Fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 22
Menurut PP no 2 tahun 2018 ttg Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud no 32 tahun 2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Bahwa : § Peningkatan Kualifkasi Pendidikan ke S 1 untuk guru dan Tenaga Kependidikan § Sertifikasi Guru § Diklat Calon Pengawas § Diklat calon Kepala Sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, ini artinya Pemda harus menyiapkan anggarannya untuk mendanai kegiatan dimaksud. 23
PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGAWAS SEKOLAH
Latar Belakang 1 • Jumlah dan kualitas PS yang ada saat ini belum tersedia sesuai standar baku 2 • Pengangkatan PS oleh pemda belum 100% sesuai dengan prosedur sesuai regulasi 3 • Banyak PS yang mengalami pensiun, promosi, atau mutasi 4 • Terjadi penambahan sekolah baru dan juga penyatuan beberapa sekolah di tempat lain 5 • Belum semua sekolah dibina oleh PS yang memiliki sertifikat calon pengawas sekolah
Tujua n 1 • Sebagai acuan penataan PS bagi instansi Kepegawaian pada Pemerintah Pusat dan Daerah 2 • Sebagai pedoman dalam evaluasi kebijakan penataan PS pada instansi kepegawaian pusat dan daerah. 3 • Sebagai acuan pengembangan program kerja berkelanjutan dalam penataan PS.
Ruang Lingkup 1 2 3 • Mekanisme penataan PS (Diklat Cawas, Pengendalian Formasi, Redistribusi, dan Pemindahan) • Organisasi Pelaksana Penataan PS • Penjaminan mutu Penataan PS
TUJUAN PENATAAN PS 1 • Mengendalikan komposisi, formasi, dan kebutuhan PS oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 2 • Memenuhi kebutuhan PS sesuai dengan kebutuhan hasil penghitungan kebutuhan dan standar 3 • Melakukan pembinaan dan pengembangan karir dan/atau pemerataan kualitas dan kuantitas PS. 4 • Meningkatkan kinerja PS untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu, berdaya saing, dan relevan.
KONSEP PENATAAN Peraturan Kepala BKN nomor 37 tahun 2011 : Penataan PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi/sebarannny a pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penataan merupakan proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, karir, promosi, pemindahan, dan pemberhentian PS atas dasar kepentingan dinas atau atas dasar permohonan sendiri.
TUJUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN TENDIK 1. Menghitung jumlah kebutuhan PS dalam periode lima (5) tahun dengan rincian kebutuhan setiap tahunnya, 2. Memetakan kebutuhan PS pada setiap jenjang pendidikan di kabupaten/ kota dan provinsi, dan seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN TENDIK Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Identifika si Faktor Penentu Proyeksi Kebutuhan KS & PS Menghit ung Kebutuh an KS & PS Pemetaan Kebutuhan KS & PS Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN ANALISIS JABATAN 1. Informasi Jabatan 2. Syarat Jabatan 3. Peta Jabatan ANALISIS BEBAN KERJA 1. Jumlah kebutuhan KS 2. Jumlah kebutuhan PS Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Faktor Penentu Kebutuhan Pengawas Sekolah Faktor penambah jumlah kebutuhan PS: 1. Jumlah sekolah yang ada berdasarkan jenis atau jenjang sekolah Faktor pengurang jumlah kebutuhan PS adalah pemberhentian: 1. mengundurkan diri, 2. mencapai batas usia pensiun, 3. menduduki jabatan negara atau diangkat pada jabatan lain, 4. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, 5. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, 6. tugas belajar, 7. menjadi anggota partai politik, dan 8. meninggal dunia. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peta Kebutuhan PS dibuat secara berjenjang Rumus Perhitungan Kebutuhan PS Berdasarkan Jumlah Satuan Pendidikan atau Guru Sasaran Pengawasan Jenis Dasar Jumlah Minimal No Pengawas Perhitungan Sasaran Berdasarka Pengawasan n Sasaran Jumlah h Guru Pengawasa Guru Sekola n h 1 Pengawas TK 2 Pengawas SD 3 Pengawas SMP/SMA/ SMK 4 Pengawas SLB 5 Pengawas BK Rumus Perhitungan Kebutuhan PS Berdasarkan Jumlah Sekolah Rumus Bezeting Jumlah Kebutuhan Perhitungan Pengawas Sekolah Kebutuhan as PS Sekolah Berdasark Berdasaran Jumlah kan Berdasarkan Sekolah Jumlah Guru Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
SATUAN PENDIDIKAN PETA KEBUTUHAN PS DIBUAT SECARA BERJENJANG KABUPATEN/ KOTA PROVINSI NASIONAL - Kuran 0 Sesuai + Lebih Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Proyeksi Kebutuhan Pengawas Sekolah Tabel Proyeksi PS Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Terima kasih Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Slides: 37