Desa Sejarahmu duluuu Desa berasal dari bahasa Sansekerta

Desa: Sejarahmu duluuu. . . Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Istilah desa ini pada mulanya hanya dipakai di daerah Jawa, Madura dan Bali untuk menunjukkan suatu kesatuan masyarakat hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sejak lahir desa sudah memiliki otonomi dan independen Sedangkan di daerah-daerah lain digunakan istilah yang berbeda menurut bahasa dan kebiasaan masyarakat setempat dalam menunjukan suatu kesatuan masyarakat hukum yang setingkat dengan desa seperti halnya Marga di Sumatera Selatan dan Bengkulu, Dusun di Lampung dan Jambi, Gampong di Aceh, Kuta di daerah Batak, Nagari di Minangkabau, Mattowa di Bugis dan di Kalimantan Selatan disebut dengan Kampung serta masih banyak lagi (Kartohadikoesoemo,

DESA: Dari Masa ke Masa 1. q q UU No. 5/1979 tentang Pemerintah Desa (pasal 1, huruf a) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi: bentuk dan istilah desa seragam; kedudukan desa di bawah kecamatan, camat atasan langsung desa

Desa 2. UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, (pasal 1 huruf o) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Konsekuensinya: bentuk dan istilah desa dikembalikan berdasarkan asal-usul desa dan diakui oleh negara, dan bertanggung jawab kepada bupati.

3. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 point 12) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya: bentuk dan istilah desa dikembalikan berdasarkan asal-usul desa dan

Struktur Pemerintah Desa UU No. 5/1979 tentang pemerintah desa Kepala desa Pemerintah Desa Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Ø LMD berfungsi sbg lembaga legislatif, tetapi tidak berfungsi optimal karena pimpinan LMD adalah kepala desa

UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Kepala Desa Pemerintah desa Badan Perwakilan Desa (BPD) Ø Undang-undang ini mengatur secara tegas tugas dan fungsi kades dan BPD dipilih melalui pemilu, dan berfungsi sbg lembaga perwakilan di desa

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No 72/2005 tentang Desa Kepala desa Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa Ø (Bamusdes) Tugas dan fungsi Bamusdes dikembalikan seperti LMD (UU No. 5/1979) tetapi pimpinannya ditunjuk bukan melalui pemilihan dan bukan kepala desa, melainkan dari tokoh masyarakat setempat.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah Kepala desa BPD Sekde s Kadus 1 Kadus 2 Rakyat Kaur Keterangan: Kaur= kepala urusan (pemerintahan, pembangunan, administrasi, keuangan, umum, kesejahteraan). Kadus=kepala dusun

3 Wadah Demokrasi Desa No Item Rembug Desa LMD BPD 1 Penentuan pemimpin dan anggota. Musyawarah Tanpa musyawarah dan pemilihan, tetapi penunjukkan oleh kades (lurah) Pemilihan yang melibatkan masyarakat 2 Pembuatan keputusan Partisipatif dengan musyawarah Musyawarah oleh “wali” masyarakat Perwakilan. 3 Kedudukan dan fungsi Pemegang kedaulatan tertinggi, membuat keputusan yang mengikat rakyat Subordinat kades Sebagai lembaga konsultatif yang dikendalikan kades. Otonom dari kades. Legislasi dan kontrol terhadap kades.

No Item Rembug Desa LMD BPD 5 Keterlibatan masyarakat Seluruh kepala keluarga terlibat, kecuali anak-anak muda dan perempuan. Masyarakat tidak terlibat. Hanya elite desa yang terlibat. Masyarakat terlibat memilih, tetapi kurang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. 6 Tipe demokrasi Permusyawaratan (deliberative) Perwalian (delegatif) yg tdk sempurna Perwakilan (representatif)

UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 1. 2. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yg memiliki tugas pokok: Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten

Pemerintah Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dekosentrasi dari pemerintah di atasnya.

Konsep otonomi desa? Otonomi yg dikenal di desa adalah otonomi asli bukan otonomi formal ala kabupaten/kota Otonomi formal diberikan oleh pemerintah pusat melalui UU Sedangkan otonomi asli desa diakui melalui UU Artinya: jika diakui berarti sejak awal sudah ada tidak perlu diberikan seperti prinsip desentralisasi ala kabupaten/kota.

Keuangan Desa 1. 2. 3. 4. 5. Pendapatan Asli Desa (PADes) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Bagian dari dana perimbangan keuangan daerah yg diterima oleh kab/kota Bantuan dari pemerintah, provinsi, kab/kota Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwasanya otonomi desa mendapatkan pengakuan (constateringwet) pertama kali melalui Inlandsche Gemeente Ordonantie 1906 (IGO) dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) 1938. Undang-undang ini mengkodifikasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia baik di Jawa dan Madura maupun desa-desa di luar Jawa.

Dalam Saparin (1986: 42) dijelaskan bahwasanya pengertian mengenai hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh Desa atau Pemerintah Desa tidak dapat disamakan dengan pengertian hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh Propinsi atau Kabupaten. Apabila dibandingkan dengan pengertian hak otonomi dalam ilmu ketatanegaraan pada umumnya, maka perbedaannya terletak pada sempitnya pengertian hak otonomi desa.

1. Inlandsche Gemeente Ordonantie 1906 (IGO) dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) 1938. Otonominya dominan melaksanakan kegiatan administratif (dekonsentrasi) 2. UU No. 5/1979 tenatng pemerintah desa Otonominya dominan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan midebewind 3. UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan sifat pemerintah desa yang memiliki sedikit kewenangan, maka fungsi-fungsi atau kegiatan administratiflah yang lebih menonjol sesuai dengan apa yang diatur dalam IGO dan IGOB maupun pasal-pasal HIR, dan peraturan-peraturan daerah yang berlaku pada waktu itu. hak otonomi pemerintahan desa waktu itu adalah hak untuk melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh Kepala Desa bersama Rembug Desa berdasarkan ketentuan atau wewenang yang diberikan melalui perintah/peraturan/keputusan/petunjuk dari pemerintah di atasnya dalam rangka pembinaan ketertiban, kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat desa, memberikan pelayanan umum dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar bersifat kegiatan administratif. Sedangkan mengenai kebebasan atau cara melaksanakannya sangat dibatasi dan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing daerah/masyarakat hukum (Saparin, 1986: 43).