Desa Cerdas Indonesia Membangun Indonesia dari Desa yang
Desa Cerdas Indonesia Membangun Indonesia dari Desa yang Proaktif melalui e. Government
Landasan Legal • UU nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa • UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah • PP nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerag • PM Kominfo nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur pembentukan Dinas Kominfo
Berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita) 2015 -2019, terdapat 10 bidang prioritas untuk implementasi e-Government … Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Bidang Prioritas Indeks makro Kesehatan Pembangunan manusia & masyarakat Pendidikan Pembangunan sektor unggulan Kependudukan Dimensi Pemerataan Kedaulatan Pangan Pembangunan wilayah & antar wilayah Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan Arahan Strategis Jangka Pendek Maritim & Kelautan Pariwisata Investasi & Perizinan Usaha Meningkatkan transparansi Lapangan Kerja Berdampak pada masyarakat luas Kawasan Perbatasan Meningkatkan efisiensi pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Sumber: RPJMN 2015 – 2019 dan hasil workshop Kemkominfo – Kemenpan&RB tanggal 24 November 2015. 3
Acuan Pemerintah dalam penyelenggaraan e-Government NAWACITA TRISAKTI • Berdaulat dalam politik • Berdikari dalam ekonomi • Berkepribadian dalam kebudayaan Analytics Towards Real-Time National Visibility Automation Cloud 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3 Membangun Indonesia dari Pinggiran 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8 Melakukan revolusi karakter bangsa 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Integrated & Transparent Citizen-Centric Services Master Data Single View of Citizen 4
Penggambaran Roadmap e-Government, Program Flagship dan Elemen-Elemen Pendukung C 01 KEBIJAKAN DASAR K 01 Government CIO dan Fungsi-Fungsi Pendukung Pembangunan Infrastruktur JARINGAN INTRA PEMERINTAH I 01 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH KEAMANAN INFORMASI I 02 PUSAT DATA ELEKTRONIK TERPADU I 03 S 01 5
Strategi Percepatan Smart-Desa melalui e. Government WORLD CLASS PUBLIC SERVICE Goals of the 1 st Five Year Plan (2010– 2014) Birokrasi konvensional Role Driven Birokrasi /WEBERIAN Ciri-ciri: 1. Memposisikan diri hanya sebagai regulator (rule driven), 2. lebih banyak berperan untuk mengatur masyarakat, 3. membatasi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, 4. sistem manajemen SDM berbasis pada kolusi dan nepotisme, serta tidak memiliki standar kinerja. Goals of 2 nd Five Year plan (2015– 2019) Birokrasi Reformasi (Performance Driven Birokrasi) Curu-ciri: 1. Mmpergunakan paradigma “New Public Administration” 2. pengelolaan mekanisme kerja dan pengambilan keputusan banyak mempergunakan pendekatan ilmu manajemen, 3. senantiasa mendasarkan diri pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat (customer driven) dalam setiap pengambilan keputusan. Goals of 3 rd Five Year Plan (2020– 2024) Birokrasi profesional (Dynamic Birokrasi). Ciri-ciri 1. mengembangkan pendekatan “Open Government Partnership” 2. kinerja birokrasi senantiasa mendasarkan pada keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat 3. Sistem manajemen SDM birokrasi pada penciptaan inovasi kerja dan 4. layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya saing negara di kompetisi global. DYNAMIC PUBLIC SERVICE PERFORMANCE DRIVEN PUBLIC SERVICE REGULATION DRIVEN PUBLIC SERVICE Note: Presiden berharap target 2024 dapat dicapai pada 2019 Integrasi birokrasi (SOP Terintegrasi), infrastruktur sharing, applications sharing, SDM Sharing Target RB 9 Tahun agar tercapai dalam 4 tahun
Strategi Implementasi Desa dengan akses internet Penyiapan Infrastruktur Govt Cloud Computing Penyiapan teknologi end user SDM pendamping Isue kritikal Daerah dan desa: • Ketersediaan listrik • Akses Internet • Kapasitas SDM • Jam kerja aparat (Menentukan di mana publik lebih banyak dilayani) Internet Area Implementasi e. Govt Pusatdaerah Menginventarisas i success story apps e. Govt di seluruh Indonesia Memilih aplikasi Kustomisasi aplikasi menjadi multy-platform app Penyiapan Ekosistem TIK Inventarisasi & Replikasi Isue kritikal Pusat: • Kesiapan infrastruktur TIK Pemerintah secara Nasional • Bisnis proses lintas K/L/D • Pembiayaan • Target waktu Pemberdayaan Diskominfo dan OPD terkait Pelatihan oleh pendamping Monev Mobile devices Layanan keliling Loket Desa Tanpa akses internet Remote Area Layanan keliling Loket
Rujukan utama UU 6/2014 tentang Desa • Pasal 86 (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu proaktif mendorong terwujudnya Desa Cerdas
Kebijakan Pemerintah dalam rangka membangun Desa Cerdas Kelembagaan • Penguatan peran sinergi Pemda dan Desa melalui kelembagaan Pemda yang pro Desa (Khususnya Dinas Kominfo yang wajib memfasilitasi kebutuhan Desa) • Percepatan penyediaan Desa Online, melalui penyediaan domain desa dan layanan desa berbasis Sistem Elektronik yang terpadu antar Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga antar Provinsi (Nasional) • Melaksanakan Business Process Re-engineering terhadap layanan desa dan integrasinya TIK • Penyediaan ekosistem Infrastruktur dan Teknologi bagi penyelenggaraan Desa Cerdas (DC/Hosting, Platform, software) • Penyediaan aplikasi Desa Cerdas yang terintegrasi dari mulai tingkat RT/Dusun/RW hingga tingkat pusat (Nasional) • Penyediaan perangkat mobile (opsional) SDM • Pendampingan melalui Relawan Desa dengan bekerjasama lintas K/L • Pelatihan bagi aparat Desa dalam pemanfaatan TIK • Bekerjasama dengan Dunia usaha, akademisi dan komunitas untuk mendorong percepatan terwujudnya Desa Cerdas De-bottlenecking Regulasi • Analisa terhadap regulasi existing dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk disederhanakan • Menyusun regulasi yang memperkuat SIstem Transaksi Elektronik di tingkat desa
Kendala dan Solusi • Menyediakan perangkat TIK berbasis Mobile • Hemat listrik • Tidak harus ditinggal di kantor • Aparat siap melayani kapan saja dan di mana saja Isue Aktual • Isue ketersediaan listrik • Isue keamanan fisik perkantoran • Isue banyaknya masyarakat yang mengakses layanan di rumah perangkat (Jam kerja kantor yang tidak seragam) Tantangan : • Infrastruktur berbasis Cloud • Opsi offline apps bagi daerah yang terndala internet • Perlu ada pendampingan untuk menumbuhkan rasa percaya diri aparat desa • Perlu penguatan regulasi yang memayungi • Relatif mahalnya perangkat mobile • Keenganan Aparat Desa untuk merubah “Budaya Kerja” Reformasi Birokrasi Reformasi Pelayanan Publik “Negara Hadir)
Killer Apps bagi Smart-Desa e. Performance Budgeting e. Planning e. Budgeting e. Procurement (LPSE) e. Monev e. Desa. Cerdas e. Desa (Aplikasi layanan publik desa) e. Office e. Aparatur Desa e. Lapor e. Performance
SMART KADES Kepala Desa merupakan kunci sukses Smart-Desa
Desa Cerdas
Langkah 2 • Pemda • Ajukan domain desa. id dan kec-(nama kecamatan). go. id mll domain. go. id (1) • Ajukan surat permohonan hosting dan aplikasi desa dan kecamatan kepada Direktur e. Government (2) • Pemda memberikan pendampingan kepada Kecamatan dan Desa (6) • Kemkominfo • Memasang hosting (3) • Memasang aplikasi ke website desa dan kecamatan yang diajukan (4) • Kemkominfo memberikan training of trainer kepada Pemda (5)
Screenshot aplikasi desa
- Slides: 15