DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH PENYEMPURNAAN KMDN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH PENYEMPURNAAN KMDN 29/2002 PASCA PEMBERLAKUAN PP 24/2005. JAKARTA 9 Agustus 2005 1

Desain Pengelolaan Keuangan Daerah Money Follows Fuction Pasal 21 Pasal 23 (1) (2) UU 32/2004 Pemerintahan Daerah RKPD Pasal 22 KEWAJIBAN Urusan • Wajib • Pilihan • Concurrent KELOL A Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, , pendidikan kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial & IMPLE MENT ASI • Pendapat an • Belanja • Pembiaya an Pasal 167 ayat (3) • SAB • SPM • Standar Harga • Tolok Ukur Kinerja Pengelolaan Keuda HAK REVISI PP 105/2000 KEPMENDAGRI 29/2002 KESRA DEMOKRASI Perhatikan aturan hukum (UU/PP) 2

ARAH PENYEMPURNAAN KMDN 29/2002 PASCA PP 24/2005 PASAL 35 LAP. KEU BERDASAR PASAL 71 (AYAT 4) LAP. KEU BERDASAR “SAP” UU 22/1999 KEPMENDAGRI 29/2002 PP 105/2000 UU 25/1999 MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH LAP. KEUANGAN Menurut PP 105/Kepmendagri 29 (Lap. Perhitungan APBD, ; Nota Perhit. APBD, LAP. Aliran KAS; Neraca) UU 17/2003 UU 32/2004 UU 33/2004 LAPORAN KEUANGAN BERKUALITAS LAP. KEUANGAN PP 24/2005 : (NERACA; LAP. ARUS KAS; LAP. REALISASI ANGGARAN; CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn BERDASAR SAP LAP KEU: • DIPAHAMI • RELEVAN • ANDAL • DAPAT DIBANDINGKAN TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH PP 105 REVISI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PASAL 32 (AYAT 1) LAP. KEU BERDASAR SAP PP 24/2005 Audit Oleh BPK : Meningkatkan Kredibilitas Lap. Keuangan UU 15/2004 3

1. Menerbitkan Omnibus Regulation - Revisi PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 2. Merevisi Perda/Peraturan Kepala Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundangan Kepada Stake Holders 4

Omnibus Regulation UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 REVISI PP 105 (Omnibus Regulation) Pemerintahan Daerah 5

4. Merevisi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah : - Selektif, - Bertahap - Berkesinambungan 5. Melakukan Aliansi Strategis : - Pendampingan/asistensi - Pengembangan Kompetensi SDM 6. Melakukan Penataan Kelembagaan 6

7. Membangun dan Mengembangkan “Daerah Media Inkubator” 8. Melakukan Evaluasi dan Monitoring. 9. Memberlakukan Masa Transisi Penerapan Peraturan Perundang-undangan 7

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN “ DMI “ GRAND DESIGN SISTEM INFORMASI URUSAN PEMERINTAHAN KELEMBAGAAN KESRA PERSONIL KEUANGAN DAERAH NATIONAL ACTION PLAN DMI GOOD GOVERNANCE PERWAKILAN DEMOKRASI PELAYANAN PUBLIK PENGAWASAN CAPACITY BUILDING 8

9