Demokrasi Liberal Praktik Demokrasi Liberal di Indonesia KELOMPOK
Demokrasi Liberal & Praktik Demokrasi Liberal di Indonesia KELOMPOK 5 : ANTHONY BINTANG PUTRA CLARA FEODORA DINA AGAPE ROMAULI MARIA ANGELICA FEBRIANI NAPOLEON TEDDY PUTRA PUTRI REGINA
PENDAHULUAN Demorkasi berasal dari bahasa Yunani “Demos” (rakyat) dan “kratos” (pemerintahan). Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
PENGERTIAN DEMOKRASI LIBERAL
Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang menganut sebuah kebebasan individu. • Secara konstitusional, ini bisa di artikan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintah. • Demokrasi liberal pertama kali di kemukakan pada Abad Pencerahan oleh pengagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. • Semasa perang dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat.
CIRI-CIRI
VIDEO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agama adalah urusan masing-masing Mengutamakan kepentingan pribadi Mengutamakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan Memiliki dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok mayoritas dan kelompok minoritas Pembatasan kebebasan pada minoritas Adanya kekuatan mayoritas Keputusan di ambil berdasarkan suara terbanyak Kepentingan mayoritas di utamakan Pemerintahan tidak dapat diganggu gugat
KELEBIHAN DEMOKRASI LIBERAL
�Adanya kebebasan yang tinggi bagi individu �Pendapatan penduduk menjadi tinggi �Kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan �Kesiapan untuk Menang dalam perang lebih tinggi �Lebih fokus terhadap rancangan jangka pendek negara �Adanya peningkatan pengetahuan teknologi dan ilmu
KEKURANGAN DEMOKRASI LIBERAL
�Individualitas semakin tinggi �Tidak berfokus untuk perencanaan jangka panjang �Demokrasi langsung menjadi berkurang �Kekuasaan dapat dimonopoli oleh kaum borjuis �Konflik agama dan suku menjadi tinggi �Serangan untuk terorisme semakin tinggi �Adanya kebebasan dari sisi bergaulan
PRAKTIK DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA
�Contoh penerapan demokrasi liberal di Indonesia tertulis dalam sejarah, yaitu pada 17 Agustus 19505 Juli 1959. Pada periode itu, Indonesia menggunakan Undang-Undang Sementara sebagai konstitusinya. �Indonesia mulai mengadopsi sistem demokrasi liberal dengan menerapkan politik multipartai. Peraturan pemerintah saat itu dipertanggungjawabkan oleh dewan menteri pada parlemen.
KEADAAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL YANG PALING DOMINAN
�Pergantian Kabinet Selama masa demokrasi liberal, ada 7 kabinet yang pernah terbentuk, diantaranya : kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Alisostroamidjoyo I, Burhanuddin Harahap, Alisostroamidjoyo II, dan Djuanda. �Sistem Multipartai Sistem kepartaian ini diawali sejak lama ketika Presiden Soekarno mendirikan PNI. Kemudian, diikuti dengan keputusan wakil presiden Moh. Hatta mengesahkan 10 partai diantaranya ; Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, TRS, Permai, dan PKRI.
�Pemilu 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante yang berlangsung dalan 2 tahap. Pemilu 1955 menghasilkan 5 Parpol terkuat diantaranya; PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. �Kegagalan Konstituante yang ditugasi untuk merumuskan UUD baru tidak mampu menjalankan tugasnya bukan karena gesekan antar partai yang menimbulkan banyak perselisihan saja. Namun juga karena adanya desakan yang kuat untuk kembali pada UUD 1945. Konstituante akhirnya dibubarkan pada tahun 1959 melalui dekrit presiden.
Sejarah Terbentuknya Demokrasi Liberal di Indonesia
�Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. � Indonesia sendiri pada tahun 1950 an terbagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal.
� Tahun 1950 -1959 merupakan masa memanasnya partai- partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen).
AKHIR MASA DEMOKRASI LIBERAL DI INDONESIA
1. 2. 3. Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehinggi menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indinesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Partai Politik mengajukan usul Dekrit Presiden : 1. Pembubara Konstituante 2. Berlakunya kembali UUD 1945 3. Tidak berlakunya UUDS 1950 4. Pembentukkan MPRS dan DPAS Presiden Soekarno membuat kebijakan
THIS IS THE END THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
- Slides: 25