DEMOKRASI DALAM ILMU POLITIK Dr Nanang Pamuji Mugasejati

DEMOKRASI DALAM ILMU POLITIK Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

Tahap-tahap Perkembangan Metodologi Ilmu Politik I. Periode Klasik a. Politik dibawah agama; b. raja sebagai wakil kekuasaan Tuhan di dunia; c. manajemen kekuasaan politik diatur oleh Tuhan II. Tokoh Zaman Pencerahan a. Machiavelli, Thomas Hobbes, John Lock, Jean‑Jacques Rousseau, Jeremy Bentham, John Stuart Mills, Montesquieu, Fokus: Bagaimana membentuk tatanan politik yang efektif, damai, tidak anarkis?

Machiavelli Ada tiga bentuk pemerintahan yang tidak stabil: Monarki (pemerintahan oleh raja) berubah tirani (raja yang kejam) Aristokrasi (pemerintahan oleh sekelompok bangsawan) menjadi oligarki (penguasaan oleh segelintir orang secara sewenang-wenang) Demokrasi menjadi anarki.

Periode Pencerahan Mengapa tatanan 2 politik itu akhirnya berantakan? Mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang dari “sononya” datang dari Tuhan: misalnya ttg hak-hak raja, hak para bangsawan atau hak warga negara. Oleh karena mereka berasumsi memiliki hak semacam itu, maka: 1. upper class menjadi arogan 2. warga negara menjadi bodoh

Periode Pencerahan Prinsip Politik Machiavelli Tidak ada hak atau pengaturan politik yang datang dari Tuhan, melainkan semua harus diatur melalui proses “politik” untuk menciptakan tatanan dunia yang baik. Politik adalah “struggle to win, utilize and contain power”. Asumsi tentang manusia: self-seeking, lazy, suspicious, incapable of doing anything good, unless constrained by necessity

Periode Pencerahan Lalu, apa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh politik? Under what circumstances might people support political order and commit themselves to the state? (Prasyarat apa yang diperlukan agar warga negara mendukung tatanan politik dan setia kepada pemerintahnya? ) Dalam konteks masyarakat modern: Bagaimana membentuk tatanan politik yang efektif, melindungi hak-hak rakyat, serta damai-tidak anarkis dan tetap partisipatoris?

Darimana kekuasaan politik berasal? Thomas Hobbes Dalam Buku Leviathan (artinya: monster laut raksasa), Hobbes menyatakan bahwa manusia bersikap egois dan mau menang sendiri “a general inclination of all mankind, a perpetual and restlesse desire of Power after power that ceaseth onely in Death”. Situasi yang digambarkan Hobbes adalah situasi tanpa adanya “common power” (negara) yang bisa memaksakan hukum serta ketertiban. Semua orang menikmati “natural right” untuk berbuat apapun dan bertarung dengan siapapun untuk memperoleh yang mereka inginkan. Oleh karena dalam suasana demikian semua orang takut mati, maka mereka menyerahkan kedaulatannya kepada sebuah otoritas (negara atau pemerintah) yang akan mlindungi mereka. Argumen utamanya: 1. kekuasaan yang otoritatif (dari raja) merupakan prasyarat untuk menciptakan tatanan politik yang efektif, damai dan tidak anarkis. 2. Kekuasaan berasal dari rakyat

John Locke Otoritas yang kuat harus diimbangi oleh independent society Mandat kekuasaan yang diberikan rakyat kepada negara (raja) bisa dicabut, apabila hak-hak rakyat tidak dilindungi Hak rakyat: life, liberty, estate Hak hidup, hak bebas, hak untuk memiliki

Teori Sistem

Teori Sistem

Menjelaskan Peran Pemerintah dalam menjalankan fungsi konversi: Max Weber Birokrasi yang legal-rasional: A personally free staff with impersonal duties, Hierarchy A clear specification of tasks of the offices, Contractual basis for employment Professsional selection of staff Salaris and pensions Bureacratic works being the single or major occupation Promotion by merit or seniority Non-ownership of the post or its resources by officials Officials subject to systematic discipline

Claus Offe: Kontradiksi Peran Negara / Pemerintah Guna menjalankan fungsi “konversi” (seperti yang digambarkan oleh sistem politik), pemerintah (arena negara) membutuhkan uang (anggaran). Pemeritah tidak bisa “menciptakan” anggaran sendiri, melainkan harus melakukan ekstraksi dari luar (salah satunya, dari kelompok bisnis di arena pasar dalam bentuk pajak). Hidup atau matinya (survival) pemerintah tergantung pajak yang dapat ditarik dari bisnis. Pem tergantung dari uang yang dihasilkan oleh kelompok bisnis. Fungsi pemerintah adalah mempertahankan lingkungan yang menguntungkan untuk kegiatan bisnis (fungsi fasilitasi akumulasi modal)

Claus Offe: Kontradiksi Peran Negara / Pemerintah Dilemanya, pemerintah harus menjalankan fungsi INPUT (mengkonversi tuntutan dukungan dari SEMUA voters yang ada di arena Masyarakat), namun secara struktural harus menjaga agar akumulasi modal yang ada di arena bisnis harus tetap berjalan. Akibatnya, kebijakan (output) yang dihasilkan oleh pemerintah mau tidak mau menjadi bias terhadap kepentingan kelompok bisnis

Segitiga CS-M-S

Mengapa hubungan antara arena masyarakat dan bisnis bersifat kontradiktif? Penjelasan Marxian

KEMACETAN DEMOKRASI: LEGITIMATION CRISIS • Demokrasi: one (wo)man, one vote • Negara tergantung kepada akumulasi modal oleh sektor bisnis / kapitalis • Lingkungan bisnis harus menguntungkan • Dualisme peran negara Represi politik, kembali ke otoriterisme Legitimation crisis Tatanan politik dipertanyakan Krisis rasionalitas; kebijakan ekonomi inkonsisten Ekonomi Kapaitalis sering diguncang krisis Negara harus meregulasi ekonomi agar stabil dan mempertahankan tatanan politik guna mendapatkan dukungan dari key groups Intervensi negara semakin besar untuk mempertahankan ekonomi kapitalis dan mengelola antagonisme kelas / kelompok Birokrasi membengkak; biaya intervensi meningkat Dilema finansial menjadi krisis finansial

Charles Tilly: Negara dan Kekerasan Politik

Fungsi State-making Fungsi state-making adalah sebagai "attacking and checking competitors and challengers within the territory claimed by the state" (mengidentifikasi dan menyerang lawan serta penantang yang terdapat di dalam wilayah yang diklaim oleh negara tersebut). Dalam fungsi yang pertama ini, dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya negara "berhak" melakukan ancaman atau tindakan kekerasan (serangan militer) terhadap aktor atau kelompok yang menentang atau membahayakan integritas kewilayahan negara tersebut, misalnya kelompok pemberontak, gerakan subversif, dll.

Fungsi war-making yaitu "attacking rivals outside the territory already claimed by the state" (menyerang pesaing diluar wilayah yang diklaim oleh negara). Fungsi ini berkaitan dengan "keabsahan" negara untuk menggunakan instrumen militer untuk menyerang negara atau aktor lain di luar negara tersebut, yang dianggap membahayakan kedaulatan negara yang bersangkutan.

Fungsi Perlindungan Fungsi perlindungan (protection) yaitu "attacking and checking rivals of the ruler's principal allies, whether inside or outside the state's claimed territory" (mengidentifikasi dan menyerang pesaing atau musuh dari sekutu sang penguasa, baik di dalam atau di luar wilayah yang diklaim oleh negara tersebut). Dalam fungsi ini, penggunaan isntrumen kekerasan kepada pihak-pihak tertentu tidak dilakukan secara langsung untuk "melindungi" negara, akan tetapi juga untuk "melindungi" sekutu, kelompok-kelompok yang secara politik mendukung si penguasa. Termasuk di dalam kategori ini adalah melindungi warga negara yang patuh terhadap hukum dan memberikan dukungan lejitimasi politik bagi penguasa politik di negara tersebut.

Fungsi Ekstraksi Fungsi ekstraksi adalah fungsi mengambil segala alat dan instrumen dari penduduk yang ada di dalam negara tersebut dalam rangka menjalankan fungsi state-making, war-making dan proteksi. Misalnya, mengeksploitasi sumber daya alam dan lain-lain untuk kemudian dimasukkan ke dalam kas negara, guna membiayai perang atau membiayai aparat keamanan yang bertujuan memberikan proteksi seperti yang dimaksud di atas.

Adjudikasi, distribusi dan produksi Fungsi adjudikasi bertujuan untuk menyelesaikan berbagai bentuk konflik atau perselisihan yang dilakukan oleh warga negara. Fungsi distribusi merupakan intervensi dalam alokasi barang diantara warga negara. Fungsi produksi adalah mengontrol penciptaan dan transformasi barang dan jasa yang dilakukan oleh warga negara.