Delik dalam Hukum Adat Pengertian Delik Adat Ter

Delik dalam Hukum Adat.

Pengertian Delik Adat. • Ter Haar mengartikan suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang -barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan (persatuan ) orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat; dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Macam serta besarnya rekasi ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan;

• lazimnya wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang. Secara singkatnya Ter Haar mengatakan untuk dapat disebut delik perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.

• Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum. Tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang.

• Soerojo Wignjodipoero berpendapat delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Menurut Van Vollenhoven, delik Adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja.

• Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat.

• Reaksi adat yang timbul bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

Lahirnya Delik Adat. • Lahirnya delik adat itu tidak berbeda dengan lahirnya tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempetahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggaranya menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahanya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat. Dan dengan timbulnya pelanggaran hakum adat itu, lahirlah sekaligus juga delik adat, sehingga pencegahanya menjadi pencegahan delik adat.

• Berdasarkan teori beslissingen teer (ajaran keputusan) bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan & dipertahan-kan oleh petugas hukum. Karena manusia itu melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, maka dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan itu. Maka dari pada itulah lahirnya sebuah delik (Pelanggaran) adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat.

• Hukum delik adat bersifat tidak statis (dinamis) artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Maka daripada itulah hukum delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat.

Sifat Pelanggaran Hukum Adat. • Hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan perdata, maka petugas hukum (kepala adat) mengambil tindakan yang konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.

• Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapat berupa sebuah tindakan saja terjadi kadang-kadang mengingat sifatnya pelanggaran perlu diambil beberapa tindakan. Contohnya : • a. Mengganti kerugian kepada orang yang terkena (korban) • b. Membayar uang adat atau korban kepada persekutuan hukum yang bersangkutan.

• Dimaksudkan agar masyarakat menjadi bersih dan suci kembali atau agar mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu tadi dan memberikan efek jera. Ukuran yang dipakai oleh hukum adat untuk menentukan dalam hal manakah para petugas hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri dan dalam hal mana mereka hanya akan bertindak atas permintaan orang yang bersangkutan, tidak selalu sama dengan ukuran hukum Barat.

Lapangan Berlakunya Hukum Adat. • Lebih dahulu harus diketahui, bahwa perkara delik adat itu dapat bersifat : • Melulu delik adat – misalnya pelanggaran peraturan exogami, pelanggaran peraturan panjer atau perturan-peraturan khusus adat lainya. • Disamping delik adat, juga bersifat delik menurut KUHP – misalnya delik-delik terhadap harta kekayaan seseorang, menghina seseorang dan lain sebagainya.

• Delik adat ini lambat laun mendapat sifat yang tetap, apabila setelah ada putusan pertama dari petugas hukum tersebut, berturut-turut terjadi perbuatan yang serupa serta perbuatan itu menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari pihak petugas hukum yang bersangkutan. • Tiap perbuatan atau tiap peristiwa dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa itu. Pada saat itu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat dianggap melanggar hukum, meskipun tidak ada norma hukum yang “prae-existent”.

• Gambaran Kits van Heijningen tentang perkembangan reaksi adat itu adalah jika rekasi adat itu yang semula merupakan balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem “hukuman” yang dijatuhkan oleh para petugas hukum. Menurut para ahli Barat bahwa pekembangan hukum adat delik di Indonesia (Timur) sejarahnya akan sama dengan perkembangan hukum pidana di Eropa Barat. Namun pada dasarnya bahwa perkambangan hukum yang bersangkutan adalah sangat berbeda. Mungkin jika dilihat berdasarkan bentuk lahirnya reaksi adat itu sama dengan hukuman pidana Barat, tetapi landasan pikiran yang mendukung wujud tindakan yang secara lahiriah sama itu, adalah jelas berbeda.

• Beberapa reaksi adat yang ada di Indonesia lebih mengarah berlakunya hukum adat delik itu adalah jauh lebih luas daripada hukum kriminil Barat.

Petugas Hukum Untuk Perkara Adat • Menurut Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Staatblad No. 102 tahun 1955, Statblad No. 102/1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat. Delik-delik adat yang juga merupakan delik menurut KUH Pidana, rakyat desa lambat laun telah menerima dan menganggap sebagai suatu yang wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan Negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUH Pidana.

• Rakyat desa sendiri menuntut supaya usaha-usaha yang diharuskan oleh hukum adat dijalankan juga untuk memulihkan kembali perimbangan masyarakat adat. Dalam hal ini, hakim perdamaian desa berwenang, juga sesudah Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, menghukum orang itu untuk menyelenggarakan usaha-usaha adat yang diwajibkan, seperti meminta maaf secara adat, selamatkan guna pembersihan dusun dari kotoran batin yang disebabkan oleh perbuatanya dan lain sebagainya. Upaya-upaya adat guna memulihkan keseimbangan masyarakat ini adalah bukan pidana.

• Hakim menetapkan bahwa sesuatu perbuatan adalah bertentangan dengan hukum adat, dinyatakan dalama Pasal 26 ayat 3 dari ordonansi “Inheemsche recht spraak” Staatsblad 1932 No. 80 menyatakan, bahwa siapa pun tidak boleh dihukum terhadap perbuatan yang pada waktu perbuatan itu dilakukan, tidak diancam dengan pidana oleh hukum adat atau oleh peraturan undang-undang. Dimaksudkan dalam pasal tersebut bahawa hakim pengadilan adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan, yang pada saat perbuatan itu dilakukan tidak ada anggapan rakyat, bahwa perbuatan itu menentang hukum.

• Jadi, menurut Ragawino, dengan adanya hukum pidana dan perdata barat sejatinya meringankan tugas hakim perdamaian adat, dimana masyarakat rela jika permasalahan yang terjadi diselesaikan dalam undang-undang tersebut, namun hal ini mengurangi substansi dari Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Ataatblad No. 102 tahun 1955, Statblad No. 102/1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat.

• Mengenai kewajiban petugas hukum adat, hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan, ia adalah terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat. Hakim juga terikat kepada keputusanya sendiri, artinya dalam hal-hal yang serupa ia harus memberi keputusan yang serupa pula. Tetapi dalam hal ini, harus diperhatikan bahwa ia harus menghormati dan terikat juga kepada sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal dasar “Precedent” seperti yang berlaku di Inggris dan Amerika.

• Van Vollenhoven menegaskan, bahwa hakim adalah berwenang bahkan berkewajiban untuk menambah hukum adat berdasarkan atas pertimbangan, bahwa perubahan yang cukup besar di dalam situasi kehidupan rakyat menghendaki dibentuknya peraturan hukum baru. Peradilan menurut hukum adat adalah : • Meneruskan dengan rasa tanggung jawab, pembinaan segala hal yang telah terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat. • Jika tidak ada penetapan terhadap soal yang serupa atau jika penetapan pada waktu yang lampau tidak dapat dipertahakan, maka hakim harus memberi putusan yang menurut keyakinanya akan berlaku sebagai keputusan hukum di dalam daerah hukumnya hakim itu. Hakim harus memberi bentuk kepada apa yang dikehendaki oleh sistem hukum, oleh kenyataan social dan oleh syarat kemanusiaan sebagai peraturan hukum

• Peradilan berdasarkan hukum adat membutuhkan hakim yang besar rasa tanggung jawabnya, yang berbudi luhur.

Aliran Pikiran Tradisional. • 1. Aliran pikiran barat, terutama yang bersifat liberalis, bercorak rasonalis dan intelektual. Menurut aliran pikiran itu, maka agama, ekonomi, kesenian, olah raga dan sebagainya. Mempunyai lapangan yang sendiri yang satu terlepas dengan yang lainya.

• 2. Alam Pikiran Tradisonal indonesia (Timur) bersifat kosmis, meliputi segalanya sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia adalah sebagian dari alam semesta; tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup; tidak ada pemisan antara dunia lahir dan dunia ghaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makluk lainya dimuka bumi ini. Segala sesuatunya bercampur-baur, bersangkut-paut, jalin-menjalin, dan segala sesuatu pengaruhi-mempengaruhi. Dan manusia bertalian dengan segala sesuatau yang bereksistensi didalam semseta.

• 3. Perbedaan besar antara aliran pikiran Barat yang berasaskan liberalisme dan aliran pikiran tradisonal indonesia, mengenai kedudukan orang di dalam masyarakat. • a. Menrut Aliran Liberalis, tiap-tiap individu merupakan pusat kepentingan hukum, sehingga nyawanya, kemerdekaanya dan harta bendanya harus dilindung sebaik-baiknya oleh negara. • b. Bagi dunia Indonesia segala pokok pelanggaran hukum adalah individu saja, melainkan masyarakat persekutuan; dan penting tidaknya orang seorang tergantung kepada fungsinya didalam persekutuan.

• 4. Organisasi masyarakat tradisonal di tujukan kepada peliharaan keseimbangan tersebut di atas, merintangi jalan organisasi masyarkat merupakan pelanggran hukum yang berat, sedangkan pelangran-pelangaran hukum hanya merugikan kepentingan orang perseorangan sema tidak menggangu jalanya organisasi lain yang hidup di dalam masyarakat.