DASARDASAR PERPAJAKAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK AMIR HIDAYATULLOH S

DASAR-DASAR PERPAJAKAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK AMIR HIDAYATULLOH, S. E. , M. SC PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

HUKUM PAJAK MATERIIL MEMUAT NORMA-NORMA YANG MENERANGKAN ANTARA LAIN KEADAAN, PERBUATAN, PERISTIWA HUKUM YANG DIKENAI PAJAK (OBJEK PAJAK), SIAPA YANG DIKENAKAN PAJAK (SUBYEK PAJAK), BERAPA BESARNYA PAJAK YANG DIKENAKAN (TARIF PAJAK), SERTA SEGALA SESUATU TENTANG TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK, DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH DAN WAJIB PAJAK. CONTOH: UU PAJAK PENGHASILAN HUKUM PAJAK FORMIL MEMUAT BENTUK/TATA CARA UNTUK MEWUJUDKAN HUKUM MATERIIL MENJADI KENYATAAN (CARA MELAKSANAKAN HUKUM PAJAK MATERILL). HUKUM INI MEMUAT ANTARA LAIN: 1. PROSEDUR PENENTAPAN SUATU UTANG PAJAK 2. HAK-HAK FISKUS UNTUK MENGADAKAN PENGAWASAN TERHADAP PARA WP MENGENAI KEADAAN, PERBUATAN, DAN PERISTIWA YANG MENIMBULKAN UTANG PAJAK 3. KEWAJIBAN WP (MISAL: MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN/PENCATATAN), DAN HAK-HAK WP (MISAL: MENGAJUKAN KEBERATAN DAN BANDING). CONTOH: KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

• ADIL DALAM HAL PERUNDANG-UNDANGAN DAN ADIL DALAM HAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK Mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak SYARAT KEADILAN

• DIATUR DALAM UUD 1945 PASAL 23 AYAT 2 • MEMBERIKAN JAMINAN HUKUM UNTUK MENYATAKAN KEADILAN, BAIK NEGARA MAUPUN WARGANYA SYARAT YURIDIS

• TIDAK BOLEH MENGGANGU KELANCARAN KEGIATAN PRODUKSI MAUPUN PERDAGANGAN, SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN KELESUAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SYARAT EKONOMIS

• BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK HARUS LEBIH RENDAH DARI HASIL PEMUNGUTANNYA Sesuai dengan Fungsi Penganggaran SYARAT FINANSIIL Salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya

• MEMPERMUDAH DAN MENDORONG MASYARAKAT DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA Undang-Undang Pajak Terbaru, Apakah sudah memenuhi? SEDERHA NA 1. Bea Materi (167 Macam Tarif) 2 Macam tarif 2. Tarif PPN Beragam satu tarif 3. Pajak perseroan untuk badan pajak pendapatan untuk perseorangan PPh badan maupun perseorangan (orang pribadi)

Teori yang mendukun g pemungut an pajak Teori asuransi Teori kepentingan Teori daya pikul Teori bakti Teori asas daya beli

TEORI ASURANSI • DIIBARATKAN SEBAGAI PREMI ASURANSI KARENA MEMPEROLEH JAMINAN PERLINDUNGAN Apakah teori ini Relavan? Perbandingan pajak dengan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena: 1. Dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara 2. Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung

TEORI KEPENTINGAN • PEMBAGIAN BEBAN PAJAK KEPADA RAKYATNYA DIDASARKAN PADA KEPENTINGAN (MISAL: PERLINDUNGAN) MASING-MASING ORANG.

TEORI DAYA PIKUL • BEBAN PAJAK UNTUK SEMUA ORANG HARUS SAMA BERATNYA, ARTINYA PAJAK HARUS DIBAYAR SESEUAI DENGAN DAYA PIKUL MASING-MASING ORANG. • PENDEKATAN UNTUK MENGUKUR DAYA PIKUL 1. UNSUR OBYEKTIF MELIHAT BESARNYA PENGHASILAN ATAU KEKAYAAN YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG 2. UNSUR SSUBYEKTIF MEMERHATIKAN BESARNYA KEBUTUHAN MATERIIL YANG HARUS DIPENUHI (STATUS KAWIN, DAN TANGGUNGAN)

TEORI BAKTI • DASAR KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK TERLETAK PADA HUBUNGAN RAKYAT DENGAN NEGARANYA SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BERBAKTI • RAKYAT HARUS SELALU MENYADARI BAHWA PEMBAYARAN PAJAK ADALAH SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN

TEORI ASAS DAYA BELI • DASAR KEADILAN TERLETAK PADA AKIBAT PEMUNGUTAN PAJAK • MEMUNGUT PAJAK BERARTI MENARIK DAYA BELI RUMAH TANGGA MASYARAKAT UNTUK RUMAH TANGGA NEGARA. SELAJUTNYA, NEGARA AKAN MENYALURKAN KEMBALI KE MASYARAKAT DALAM BENTUK PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Stelsel Nyata (Riel Stelsel) Stesel Anggapan (Fictive Stelsel) Stesel Campuran • • Pengenaaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan nyata) Pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak Kebaikan: pajak yang dikenakan lebih realitis Kelemahan: pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) • Pengenaan pajak didasrakan pasa suatu anggapan yang diatur oleh undang • Pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak • Kelebihan: pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun • Kelemahan: pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya • Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel campuran • Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudiaan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh WP yang bertempat tnggal di wilayahnya (penghasilan DN dan Penghasilan LN) Berlaku untuk WP dalam neegeri Asas Sumber Asas Kebangsaa n Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK Offical Assessment System • Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak • Ciri-ciri: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, WP bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus Self Assessment System • Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang • Ciri-ciri: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada WP sendiri, WP aktif (menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang), Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi Withholding System • Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh wajib pajak • Ciri-ciri: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pihak ketiga (yaitu selain fiskus dan WP)

TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK Ajaran Formil Ajaran Materiil • Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. • Diterapkan pada official assessment system • Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang • Diterapkan pada self assessment system Timbul SEBAB: 1. PEMBAYARAN 2. KOMPENSASI 3. KEDALUWARSA 4. PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN Hapus

HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK PERLAWANAN PASIF MASYARAKAT ENGGAN (PASIF) MEMBAYAR PAJAK PERLAWAN AKTIF SEMUA USAHA DAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH WP DENGAN TUJUAN MENGHINDARI PAJAK SEBAB: 1. 2. 3. PERKEMBANGAN INTELEKTUAL DAN MORAL MASYARAKAT SISTEM PERPAJAKAN YANG (MUNGKIN) SULIT DIPAHAMI MASYARAKAT SISTEM KONTROL YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN ATAU DILAKSANAKAN DENGAN BAIK BENTUK: 1. TAX AVOIDANCE USAHA MERINGANKAN BEBAN PAJAK DENGAN TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG 2. TAX EVASION USAHA MERINGANKAN BEBAN PAJAK DENGAN CARA MELANGGAR UNDANG

SEKIAN, DAN APAKAH ADA PERTANYAAN?