DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian
- Slides: 15
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. 06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; 2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 01/PM. 2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010. 4. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 01/I 3/KU/2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010
STRUKTUR PENGANGGARAN • • • Satuan Kerja Fungsi IPB Sub Fungsi IPB Program Kegiatan • Sub Kegiatan : Institut Pertanian Bogor (189772) : Pendidikan (10) : Pendidikan Tinggi (10. 06. 01) : Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 10. 06. 01. 2310 : Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan : (10. 06. 01. 2310. 00048) 1. Penelitian Strategis Nasional 521219) 2. Penelitian Desentralisasi (521219)
Mekanisme Pencairan Dana Pencairan tahap I (70%) : • Penandatanganan Kontrak : 1. Proposal Penelitian (disetujui oleh LPPM) + 2. Kelengkapan lainnya : SK Rektor • Pengajuan Permintaan dana ke KPPN : SPM dan Kelengkapannya • Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP 2 D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa teknik : 2%) Pencairan tahap II (30%): • Laporan Kemajuan + Laporan Pertanggungjawaban keuangan • Pengajuan Permintaan dana ke KPPN : SPM dan Kelengkapannya • Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP 2 D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa teknik : 2%)
PENGGUNAAN DANA OLEH PENELITI Menggunakan dana tersebut untuk: 1. 2. 3. 4. Pembayaran Upah/Honorarium Pembelian bahan penelitian Pembayaran Perjalanan Dinas Pembayaran Operasional lainnya (biaya rapat, fotocopy, sewa peralatan/kendaraan, biaya analisis/uji coba & penyusunan laporan)
Belanja Upah/Honorarium : Kelengkapan Administrasi : 1. Kuitansi atau Daftar penerima upah/honor; Perpajakan : Ada 2 (dua) opsi yang bisa digunakan : a. Tidak dipungut/dibayar pada saat menerima diperhitungkan pada saat pengisian SPT tahunan b. Dipungut/dibayar pada saat menerima honorarium sehingga dapat menjadi pengurang terhadap pajak terutang saat pengisian SPT tahunan
Belanja Upah/Honorarium : c. Jika dipilih opsi b maka Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai berikut : - Tarif (progresif) : 5% - Nomor NPWP : Peneliti (penerima upah/honorarium) - Nama NPWP : Peneliti (penerima upah/honorarium) d. Jika ada tim yang belum PNS, maka perhitungan pajak PPh 21 harus dihitung penghasilan yang bersangkutan dalam 1 tahun (Penghasilan – PTKP) Contoh : Penghasilan per bulan kurang dari Rp. 1. 320. 000, tidak dikenakan pajak Jika penghasilan rutin Rp. 2. 000, PTKP ……………. Rp. 1. 320. 000, Penghasilan PKP……. . Rp. 680. 000, Pajak terutang 5% x Rp. 680. 000 = Rp. 34. 000, -
Contoh Kuitansi *) pilih satu kegiatan yang dilaksanakan
Belanja Bahan Kelengkapan Administrasi : 1 Jika Belanja : sampai dengan kurang dari Rp. 1. 000, - Kuitansi, Bon/faktur barang - materai 3000 (jika belanja > 250. 000 2 Jika Belanja : Rp. 1. 000, - s/d Rp. 10. 000, - Kuitansi, Bon/faktur barang - materai 6000
3. Jika belanja bahan yang bernilai sama dengan atau lebih dari Rp. 10. 000, - (sepuluh juta rupiah) s/d kurang dari 50. 000, - (lima puluh juta rupiah), berupa: Kelengkapan Administrasi : a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya; b. Berita Acara Pemeriksaaan Barang c. Berita Acara Serah Terima Barang d. Kuitansi e. Bon/Faktur Barang
Belanja Perjalanan Bukti Pengeluaran biaya perjalanan berupa: 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dilegalisasi; 2. tiket, airport tax, boarding pass, kuitansi biaya hotel. 3. Bukti pengeluaran riil yang tidak diperoleh ditempat (seperti biaya penginapan diluar hotel, biaya transport lokal dan lain-lain), maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat bukti pengeluaran riil.
Contoh format Bukti pengeluaran riil perjalanan dinas
Belanja Lain-lain Bukti Pengeluaran berupa: 1. Biaya rapat (akomodasi dan konsumsi); – Daftar penerima transport – Kwitansi pembelian konsumsi – Daftar hadir 2 Fotocopy dan Penggandaan Kontrak (bon : materai, stempel, nama terang) 3 Sewa peralatan, komputer dan kendaraan: – Kwitansi (materai, stempel toko, nama terang) 4 Biaya analisa/uji coba (yang dapat dipertanggungjawabkan hanya yang dilakukan di luar Departemen peneliti bersangkutan.
MONEV (zero manajemen fee) Biaya Monitoring dan Evaluasi penelitian ditanggung oleh para peneliti, dengan teknis : – Biaya total : sewa gedung, upah reviewer, ATK dan administrasi lainnya dibebankan kepada para peneliti (at cost) dengan pola dibagi para peneliti yang dimonev (bayar masing-masing)
Contoh format-1: laporan keuangan (SPAB)
Contoh format-2: laporan keuangan (cash flow)
- Jabatan pertanian sarawak
- Institut pertanian intan yogyakarta
- Lapisan hukum
- Peta konsep hukum hukum dasar kimia
- Secara garis besar manajemen adalah
- Motif lkbb
- Dasar pertimbangan pemilihan media penyuluhan pertanian
- Dasar pertimbangan pemilihan media penyuluhan pertanian
- Pengaruh dasar british
- Kerangka dasar sak umum
- Konsep dasar laporan keuangan
- Asas pengelolaan keuangan negara
- Laporan laba rugi komparatif
- Kesimpulan hukum pascal
- Kedudukan hukum taklifi
- Macam-macam hukum taklifi