DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian

  • Slides: 15
Download presentation
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb:

DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. 06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; 2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya; 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 01/PM. 2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010. 4. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 01/I 3/KU/2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010

STRUKTUR PENGANGGARAN • • • Satuan Kerja Fungsi IPB Sub Fungsi IPB Program Kegiatan

STRUKTUR PENGANGGARAN • • • Satuan Kerja Fungsi IPB Sub Fungsi IPB Program Kegiatan • Sub Kegiatan : Institut Pertanian Bogor (189772) : Pendidikan (10) : Pendidikan Tinggi (10. 06. 01) : Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 10. 06. 01. 2310 : Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan : (10. 06. 01. 2310. 00048) 1. Penelitian Strategis Nasional 521219) 2. Penelitian Desentralisasi (521219)

Mekanisme Pencairan Dana Pencairan tahap I (70%) : • Penandatanganan Kontrak : 1. Proposal

Mekanisme Pencairan Dana Pencairan tahap I (70%) : • Penandatanganan Kontrak : 1. Proposal Penelitian (disetujui oleh LPPM) + 2. Kelengkapan lainnya : SK Rektor • Pengajuan Permintaan dana ke KPPN : SPM dan Kelengkapannya • Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP 2 D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa teknik : 2%) Pencairan tahap II (30%): • Laporan Kemajuan + Laporan Pertanggungjawaban keuangan • Pengajuan Permintaan dana ke KPPN : SPM dan Kelengkapannya • Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP 2 D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa teknik : 2%)

PENGGUNAAN DANA OLEH PENELITI Menggunakan dana tersebut untuk: 1. 2. 3. 4. Pembayaran Upah/Honorarium

PENGGUNAAN DANA OLEH PENELITI Menggunakan dana tersebut untuk: 1. 2. 3. 4. Pembayaran Upah/Honorarium Pembelian bahan penelitian Pembayaran Perjalanan Dinas Pembayaran Operasional lainnya (biaya rapat, fotocopy, sewa peralatan/kendaraan, biaya analisis/uji coba & penyusunan laporan)

Belanja Upah/Honorarium : Kelengkapan Administrasi : 1. Kuitansi atau Daftar penerima upah/honor; Perpajakan :

Belanja Upah/Honorarium : Kelengkapan Administrasi : 1. Kuitansi atau Daftar penerima upah/honor; Perpajakan : Ada 2 (dua) opsi yang bisa digunakan : a. Tidak dipungut/dibayar pada saat menerima diperhitungkan pada saat pengisian SPT tahunan b. Dipungut/dibayar pada saat menerima honorarium sehingga dapat menjadi pengurang terhadap pajak terutang saat pengisian SPT tahunan

Belanja Upah/Honorarium : c. Jika dipilih opsi b maka Surat Setoran Pajak (SSP) untuk

Belanja Upah/Honorarium : c. Jika dipilih opsi b maka Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai berikut : - Tarif (progresif) : 5% - Nomor NPWP : Peneliti (penerima upah/honorarium) - Nama NPWP : Peneliti (penerima upah/honorarium) d. Jika ada tim yang belum PNS, maka perhitungan pajak PPh 21 harus dihitung penghasilan yang bersangkutan dalam 1 tahun (Penghasilan – PTKP) Contoh : Penghasilan per bulan kurang dari Rp. 1. 320. 000, tidak dikenakan pajak Jika penghasilan rutin Rp. 2. 000, PTKP ……………. Rp. 1. 320. 000, Penghasilan PKP……. . Rp. 680. 000, Pajak terutang 5% x Rp. 680. 000 = Rp. 34. 000, -

Contoh Kuitansi *) pilih satu kegiatan yang dilaksanakan

Contoh Kuitansi *) pilih satu kegiatan yang dilaksanakan

Belanja Bahan Kelengkapan Administrasi : 1 Jika Belanja : sampai dengan kurang dari Rp.

Belanja Bahan Kelengkapan Administrasi : 1 Jika Belanja : sampai dengan kurang dari Rp. 1. 000, - Kuitansi, Bon/faktur barang - materai 3000 (jika belanja > 250. 000 2 Jika Belanja : Rp. 1. 000, - s/d Rp. 10. 000, - Kuitansi, Bon/faktur barang - materai 6000

3. Jika belanja bahan yang bernilai sama dengan atau lebih dari Rp. 10. 000,

3. Jika belanja bahan yang bernilai sama dengan atau lebih dari Rp. 10. 000, - (sepuluh juta rupiah) s/d kurang dari 50. 000, - (lima puluh juta rupiah), berupa: Kelengkapan Administrasi : a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya; b. Berita Acara Pemeriksaaan Barang c. Berita Acara Serah Terima Barang d. Kuitansi e. Bon/Faktur Barang

Belanja Perjalanan Bukti Pengeluaran biaya perjalanan berupa: 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang

Belanja Perjalanan Bukti Pengeluaran biaya perjalanan berupa: 1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dilegalisasi; 2. tiket, airport tax, boarding pass, kuitansi biaya hotel. 3. Bukti pengeluaran riil yang tidak diperoleh ditempat (seperti biaya penginapan diluar hotel, biaya transport lokal dan lain-lain), maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat bukti pengeluaran riil.

Contoh format Bukti pengeluaran riil perjalanan dinas

Contoh format Bukti pengeluaran riil perjalanan dinas

Belanja Lain-lain Bukti Pengeluaran berupa: 1. Biaya rapat (akomodasi dan konsumsi); – Daftar penerima

Belanja Lain-lain Bukti Pengeluaran berupa: 1. Biaya rapat (akomodasi dan konsumsi); – Daftar penerima transport – Kwitansi pembelian konsumsi – Daftar hadir 2 Fotocopy dan Penggandaan Kontrak (bon : materai, stempel, nama terang) 3 Sewa peralatan, komputer dan kendaraan: – Kwitansi (materai, stempel toko, nama terang) 4 Biaya analisa/uji coba (yang dapat dipertanggungjawabkan hanya yang dilakukan di luar Departemen peneliti bersangkutan.

MONEV (zero manajemen fee) Biaya Monitoring dan Evaluasi penelitian ditanggung oleh para peneliti, dengan

MONEV (zero manajemen fee) Biaya Monitoring dan Evaluasi penelitian ditanggung oleh para peneliti, dengan teknis : – Biaya total : sewa gedung, upah reviewer, ATK dan administrasi lainnya dibebankan kepada para peneliti (at cost) dengan pola dibagi para peneliti yang dimonev (bayar masing-masing)

Contoh format-1: laporan keuangan (SPAB)

Contoh format-1: laporan keuangan (SPAB)

Contoh format-2: laporan keuangan (cash flow)

Contoh format-2: laporan keuangan (cash flow)