Dampak Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Pencapaian SDGs dan
Dampak Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Pencapaian SDGs dan Investasi Regulatory Impact Assessment Roby Arya Brata, S. H. , L. L. M. , M. P. P. , Ph. D. Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana ELSAM dan Aliansi Nasional RKUHP Hotel Sari Pan Pacific, 3 Mei 2018, Jakarta
Roby Arya Brata finished his Ph. D. program in public policy and governance at the Australian National University. His Ph. D. research was on anticorruption policy implementation in Indonesia. A graduate in international law from Padjadjaran University (Indonesia), he then completed his two master degrees in law (LL. M, with Honours) and public policy (MPP) from Victoria University of Wellington (New Zealand). Prior to his Ph. D. studies, he was a senior government official acting as Head of Constitutional and Administrative Legal Division at the Cabinet Secretariat/the Office of the President of Indonesia. He was a legal analyst at the Indonesian National Commission on Human Rights. He was later appointed as an Assistant to Chairman of Presidential Unit for Government Reform and Program Management (later UKP 4). Roby has also acted as an Indonesia Delegate involving in several international negotiations. He is now tasked as a Deputy Assistant for Law, Human Rights and Buraucratic Reform at the Cabinet Secretariat of Indonesia. A part-time lecturer at universities in Indonesia and with more than 20 year experiences in legal and policy analysis, he had been invited as a guest lecturer at The Australian National University and The University of Sydney in Australia. He ROBY was a speaker at various international conferences on law and ARYA BRATA anticorruption. He is a columnist on governance, public policy, anticorruption, and legal issues. He is a governance consultant and a resource person for TVs and media. His books “Memperkuat Negara dan Pemerintahan” and “Why did Anticorruption Policy Fail? ” (USA) have recently been published. In 2000, he was awarded as the first prize winner of a national essay writing competition organized by the Indonesian Intellectual Property Society and the Indonesian Association for Scientific Writers. He was a strong candidate commissioner for the Indonesia Anticorruption Commission/KPK 2015 -2019. Roby Arya Brata, S. H. , L. L. M. (Hons. ), M. P. P. , Ph. D. (ANU) Email: robybrata@yahoo. com Mobile: 081 384 767 742 2
Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah • Menggantikan Inpres 4 Tahun 2004 • Meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan (meliputi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan) Termasuk pengambilan kebijakan yang diputuskan dalam Sidkab atau Ratas I N T I N YA : untuk setiap kebijakan Presiden terinformasikan sejak dini H A RUS: Dikaji melalui pembahasan antarkementerian Dikoordinasikan: Menteri Koordinator Kebijakan yang dikeluarkan dipastikan: 1. sesuai PUU; 2. telah matang, jelas, dan tepat arah dan sasarannya; 3. sejalan dan mendukung kebijakan dan arahan Presiden dan/atau kebijakan K/L yang telah ada; dan 4. telah mempertimbangkan langkah-langkah antisipasi atas dampak dan resiko yang mungkin timbul.
Kebijakan K/L A N A L I S R I S I K O *SETKAB Pelaksanaan tugas dan kewenangan, sifat : strategis dan luas Lintas sektor atau berimplikasi luas pada kinerja K/L lain Berskala nasional/penting/ Strategis/ dampak luas ke masy. Pertimbangan Menko YA KETETAPAN TIDAK KONSULTASI PUBLIK YA MENKO (rakor) Menko Seskab SEPAKAT LAPORAN dan REKOMENDASI TIDAK RATAS melalui MENKO PRESIDEN *SETKAB • Sekretariat Kabinet terlibat dalam bisnis proses tersebut SIDKAB KETETAPAN pengendalian pengawasan *SETKAB
Latar Belakang Pembaruan Hukum Pidana (KUHP) 5 1. KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. 2. KUHP kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosiopolitik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat. 3. KUHP kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/ internasional). 4. KUHP tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal/delik yang dicabut. (Barda Nawawi Arief, 2008)
Tujuan Pembaharuan KUHP Nasional 6 “Kita memahami bahwa tujuan pembaharuan KUHP nasional adalah untuk mewujudkan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disamping itu, tujuan pembaruan KUHP adalah untuk menyesuaikan materi hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembaruan hukum pidana dengan demikian harus diletakkan dalam memperkuat landasan bagi kehidupan bernegara secara demokratis dan melindungi hak asasi. ” (Aliansi Nasional Reformasi KUHP)
Kritik Masyarakat terhadap RKUHP 7 “Kritik utama adalah banyaknya ketentuan yang akan diatur di dalam KUHP, …. Makin banyaknya pasal RKUHP berkorelasi dengan makin banyaknya tindakan yang disebut sebagai kejahatan. Hampir semua tindak-tanduk warga negara diancam dengan pemidanaan, dengan mengatasnamakan moral, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Bahkan sejumlah perbuatan, yang masih menjadi kontrovesi di masyarakat, masuk dalam ketegori kejahatan atau tidak, langsung dirumuskan oleh tim perumus sebagai suatu kejahatan. Dapat dikatakan, naskah RKUHP…. cenderung “overcriminalization”. [R]ancangan kebijakan ini mencoba mengkriminalkan sebanyak mungkin perbuatan individu, menempatkan negara dalam posisi pengawas perilaku masyarakat yang ketat, dan melegitimasi penggunaan alat koersif negara, yaitu hukum pidana. ” (Aliansi Nasional Reformasi KUHP)
Salah Arah Pembaruan Hukum Pidana (KUHP)? 8 “Akan tetapi, …terlihat bahwa semangat pembaruan KUHP tidak diletakkan dalam kerangka politik yang telah berubah tersebut, yang mengarah ke sistem demokrasi. Masih kental terlihat kesadaran atau cara berpikir warisan sistem otoriter bahkan kolonialitsik, dalam penyusunan RKUHP. Sinyalemen tersebut bisa dilihat dari besarnya keinginan negara untuk mengendalikan kebebasan warga negara. Makanya alih-alih mendemokratiskan hukum pidana, politik kriminal yang terkandung dalam RKUHP justru sebaliknya--mengancam kekebebasan dasar (civil liberties) dan hak asasi manusia. RKUHP lebih diarahkan untuk melindungi kepentingan politik negara dan kelompok masyarakat, ketimbang mencari keseimbangannya dengan kebebasan sipil dan hak-hak individu. …[D]apat dikatakan, politik kriminal yang mendasari perumusan RKUHP masih belum mengarahkan kepada demokratisasi hukum pidana, yakni mempromosi, menjaga dan melindungi HAM. “ (Aliansi Nasional Reformasi KUHP)
Sustainable Development Goals (SDGs) 9
17 Global Sustainable Development Goals (SDGs) 10 1. Penghapusan Kemiskinan; 2. Penghapusan Kelaparan; 3. Kesehatan dan Kesejahteraan; 4. Pendidikan Berkualitas; 5. Kesetaraan Jender; 6. Air Bersih dan Sanitasi; 7. Energi Bersih dan Terjangkau; 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; 9. Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusif dan Inovatif; 10. Penurunan Kesenjangan; 11. Kota Inklusif dan Berkelanjutan; 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; 13. Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana; 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut; 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat; 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh; 17. Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan.
Problem Utama dalam Investasi 11 1. Kondisi infrastruktur buruk 2. Kebijakan tidak jelas dan tidak pasti 3. Perpajakan sulit dan rumit 4. Kesulitan dan rumitnya prosedur perdagangan 5. Upah makin mahal 6. Isu tenaga kerja/buruh (seperti demonstrasi) Sumber: Jetro
Faktor-faktor Penghambat Bisnis di Indonesia 12 1. Birokrasi tidak efisien 2. Infrastruktur buruk 3. Regulasi perpajakan 4. Korupsi 5. Kualitas SDM buruk 6. Kebijakan tidak stabil 7. Regulasi tenaga kerja restriktif 8. Tarif pajak 9. Akses ke keuangan 10. Regulasi valas 11. Kriminalitas 12. Pemerintah tidak stabil 13. Etika kerja dari tenaga kerja buruk 14. Inflasi Sumber: World Economic Forum
Posisi Indonesia untuk Beberapa Indikator mengenai Kelembagaan Publik (dari 117 negara) 13 1. Kemandirian Judisial (68) 2. Efisiensi dari kerangka kerja legal (73) 3. Hak Properti (88) 4. Perlindungan kekayaan intelektual (68) 5. Pemborosan dalam pengeluaran pemerintah (40) 6. Beban dari regulasi pemerintah pusat (45) 7. Tingkat birokrasi (48) 8. Tingkat dan efek dari perpajakan (24) 9. Pembayaran tidak regular/ilegal dalam ekspor dan impor (106) 10. Pembayaran tidak reguker ilegal dalam pemakaian utilitas publik (94) 11. Pembayaran tidak regular/ilegal dalam pembayaran pajak (104) 12. Pembayaran tidak regular ilegal dalam kontrak publik (84) 13. Pembayaran tidak regular/ilegal dalam keputusan judisial (99) Sumber: The Global Competitiveness Report World Economic Forum
Peringkat Indonesia mengenai Perlindungan Bisnis oleh Polisi versi WEF 2007 (dari 131 negara) 14 1. Finlandia 2. Denmark 3. Jerman 4. Singapura 5. Swiss 6. Islandia 7. Hong Kong SAR 8. Norwegia 9. Austria 10. Emirat Arab Serikat 93. Indonesia 131. Venezuela
ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN DAN ANALISA RESIKO ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN 1. Tujuan utama kebijakan 2. Alasan/pertimbangan mengapa kebijakan tersebut yang menjadi pilihan, dari sisi efektivitas dan value for money. 3. Alasan/pertimbangan mengapa kebijakan tersebut menjadi prioritas bagi Pemerintah. 4. Isu/permasalahan yang akan diselesaian oleh kebijakan tersebut, termasuk bagaimana cara kebijakan tersebut akan mengatasinya. 5. Penjelasan mengenai langkah-langkah utama (key steps) dan jangka waktu (time frame) dalam implementasi kebijakan tersebut. ANALISIS MITIGASI RESIKO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Politik Ekonomi dan Keuangan Sosial Hukum (termasuk PUU) Lingkungan Lainnya
ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN DAN ANALISA RESIKO MANFAAT STRATEGIS DARI KEBIJAKAN Apakah rencana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap capaian prioritas nasional? Apakah rencana kebijakan tersebut membantu pencapaian tujuan prioritas nasional lainnya, kewajiban perjanjian internasional atau peraturan perundang-undangan lainnya? Jelaskan prioritas yang mana dan bagaimana rencana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional.
PENYUSUNAN PERATURAN JUGA MEMUAT… DAMPAK ANGGARAN 1. Apakah membutuhkan anggaran tambahan? 2. Apakah Kementerian Keuangan menyetujui anggaran tambahan tersebut? PILIHAN ATAU ALTERNATIF KEBIJAKAN LAINNYA 1. Penjelasan mengenai ada atau tidaknya alternatif kebijakan diluar yang diusulkan. 2. Apakah stakeholder selain Pemerintah dapat mengatasi masalah?
OECD Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA) 18 A. Why regulation impact assessment is important? B. How to prepare a proposed regulation? 1. Problem analysis 2. What is the purpose of the proposed regulation? 3. What is the context of the proposed regulation? C. What are the methods for reaching the regulation goals and how to evaluate them? 4. How can the regulation’s goals be achieved? 5. What are the weak and strong sides of the particular solutions? D. How to handle consultation on new regulations? 6. What is the purpose of consultation? 7. How to handle consultation? 8. How to process and use consultation results? E. Are not regulation costs higher than benefits? 9. Who/what and how will be affected by the new regulation? 10. How to analyse regulation’s benefits and costs? 11. How to estimate regulation’s administrative cost? 12. How to measure environmental impact? 13. How to measure the costs and benefits? 14. How are costs and benefits distributed in time? F. How to effectively implement and enforce new regulations? 15. How to implement regulations? G. How to compare the costs and benefits, and how to prepare recommendation and new regulation implementation plan? 16. How to prepare and justify recommendation? 17. How to make a plan for implementing the recommended regulation?
Overall RIA Checking Questions 19 Was a problem analysis performed? Was the regulation purpose defined precisely? Were the regulation goal measurement/verification methods provided? Were conditions of adopting the regulations described? Were the reasons for designing and adoption of the regulation described? Were all the methods for reaching the regulation’s goal described? Were the weak and strong sides of each goal reaching methods assessed? Was a regulation-involved risk assessed? Was an option selected and presented for detailed consultation and assessment at further RIA stages? Was the consultations goal defined? Was the consultation process planned? Was consultation held with appropriate subjects?
Overall RIA Checking Questions 20 Was public consultation held in accordance with the existing law? Were consultation results taken into consideration in designing the RIA? Was it established who will be affected by the new regulation and how? Was the regulation’s effect on public finance estimated? Was its effect on the labour market assessed? Was the impact on competitiveness and entrepreneurship assessed? Was the impact on SME assessed? Was the impact on regional development assessed? Was the impact on natural environment assessed? Was the administrative burden posed by the planned regulation assessed, especially the burden put on the SME? Was the cost/benefit estimation done in a quantitative or qualitative way? Was the time-wise cost/benefit estimation done? Was a description of regulation implementation provided? Was a system of penalties for breaking the new regulation described? Were the policy and regulation implementation monitoring methods described? Was a table of total cost/benefit balance made for all the regulation options? Was one option recommended and its selection justified?
T e r i m a K a s ih
- Slides: 21