DAFTAR URUT KEPANGKATAN SIGN HOME Upcoming Deposits KIKD

  • Slides: 32
Download presentation
DAFTAR URUT KEPANGKATAN SIGN

DAFTAR URUT KEPANGKATAN SIGN

HOME Upcoming Deposits KI/KD PROFIL MATERI TUJUAN PEMBELAJARAN SOAL

HOME Upcoming Deposits KI/KD PROFIL MATERI TUJUAN PEMBELAJARAN SOAL

PROFIL KELOMPOK 9 Fifi Verawati 160412607058 Fira Valensia Kodoati 160412601944 Febilia Yusrika Putri 160412607058

PROFIL KELOMPOK 9 Fifi Verawati 160412607058 Fira Valensia Kodoati 160412601944 Febilia Yusrika Putri 160412607058 HOME

Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar KI 3 KD 3. 5 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,

Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar KI 3 KD 3. 5 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah Mengemukakan tentang Daftar Urut Kepangkatan HOME

Tujuan Pembelajaran Untuk mengetahui pengertian DUK Untuk mngetahui fungsi DUK Untuk mengetahui Unsur DUK

Tujuan Pembelajaran Untuk mengetahui pengertian DUK Untuk mngetahui fungsi DUK Untuk mengetahui Unsur DUK Untuk mengetahui landasan hukum DUK Untuk mengetahui pembuat DUK Untuk mengetahui penggunaan DUK HOME

Pengertian dan Fungsi Unsur Landasan Hukum Pembuat DUK Penggunaan DUK HOME

Pengertian dan Fungsi Unsur Landasan Hukum Pembuat DUK Penggunaan DUK HOME

Pengertian DUK adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan

Pengertian DUK adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. BACK

Unsur-unsur DUK Pangkat Jabatan Masa Kerja Latihan Jabatan Pendidikan Usia BACK

Unsur-unsur DUK Pangkat Jabatan Masa Kerja Latihan Jabatan Pendidikan Usia BACK

PANGKAT Pegawai Negeri Sipil yang berpengkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomer urut yang lebih

PANGKAT Pegawai Negeri Sipil yang berpengkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomer urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, misalnya sama-sama berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka Pegawai Negeri Sipil yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

JABATAN Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan

JABATAN Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pula, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

MASA KERJA Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama

MASA KERJA Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama, maka Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

LATIHAN JABATAN Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama

LATIHAN JABATAN Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, pegawai yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

PENDIDIKAN Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku

PENDIDIKAN Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama dan lulus dari latihan jabatan yang sama pula, pegawai yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

USIA Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku

USIA Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, lulus dari jabatan yang sama dan lulus dari pendidikan yang sama pula, pegawai yang berusia lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

Landasan Hukum DUK Pasal 18 Ayat 5 Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan

Landasan Hukum DUK Pasal 18 Ayat 5 Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat . NEXT

Landasan Hukum DUK Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 Daftar Urut Kepangkatan yang telah

Landasan Hukum DUK Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara sedemikian rupa sehingga PNS yang bersangkutan dapat dengan mudah membacanya. Apabila ada PNS yang keberatan atas nomor urutnya dalam DU, maka PNS yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat pembuat DUK yang bersangkutan melalui hierarkhi. keberatan sebagaimana dimaksud harus sudah diajukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung mulai diumumkan DUK, keberatan yang melebihi jangka waktu 30 hari tidak dipertimbngkan. . BACK

PEMBUAT DUK dibuat untuk seluru pegawai negeri sipil dari satuan organisasi Negara. DUK dibuat

PEMBUAT DUK dibuat untuk seluru pegawai negeri sipil dari satuan organisasi Negara. DUK dibuat sekali dalam setahun. 1 2 Pejabat pembuat DUK : · Menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariasan lembaga tertinggi Negara, pimpinan pemerintah nondepartemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. 3 6 4 DUK untuk pegawa yang diperbantukan, dibuat oleh Instansi yang menerima bantuan · Instansi yang memberi bantuan 5 DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organic tetap dicantumkan dalam DUK instansi yang bersangkutan Calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam DUK 7 DUK secara nasional dibuat oleh BAKN, untuk golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c. BACK

Penggunaan DUK 1 2 DUK adalah satu bahan pertimbangan obyektif dalam pembinaan karier PNS

Penggunaan DUK 1 2 DUK adalah satu bahan pertimbangan obyektif dalam pembinaan karier PNS Dengan DUK pembinaan karier PNS akan lebih objektif. 3 Upcoming Deposits Bila ada lowongan jabatan, PNS yang bernomor urut lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu $186. 54 4 Pertimbangan bagi PNS yang bernomor urut lebih tinggi tidak berlaku bagi PNS yang dikenakan pemberhentian sementara BACK

SOAL PILIHAN GANDA Pilihlah satu yang paling tepat dengan menekan (klik) pada pilihan A,

SOAL PILIHAN GANDA Pilihlah satu yang paling tepat dengan menekan (klik) pada pilihan A, B, C, D, atau E ! START HOME

1 Landasan hukum untuk mengatur pembuatan DUK PNS adalah. . a) Pasal 5 ayat

1 Landasan hukum untuk mengatur pembuatan DUK PNS adalah. . a) Pasal 5 ayat 8 b) Pasal 8 ayat 5 c) Pasal 18 ayat 5 d) Pasal 5 ayat 18 e) Pasal 18 ayat 8 Upcoming Deposits

2 Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka

2 Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi, ini adalah pengertian dari. . a) Kedudukan b) Pangkat c) Jabatan d) Latihan jabatan e) Pendidikan Upcoming Deposits

3 Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK adalah, kecuali. . a)

3 Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK adalah, kecuali. . a) Pangkat b) Usia c) Jabatan d) Usia kerja e) Domisili Upcoming Deposits

4 Apabila PNS keberatan tentang DUK, berapa lama jangka waktu pengajuannya. . a) 1

4 Apabila PNS keberatan tentang DUK, berapa lama jangka waktu pengajuannya. . a) 1 Bulan b) 2 Bulan c) 3 Bulan d) 3 Hari e) 1 Tahun Upcoming Deposits

5 Pejabat pembuat DUK adalah, kecuali. . a) Menteri b) Gubernur c) Kepala Sekolah

5 Pejabat pembuat DUK adalah, kecuali. . a) Menteri b) Gubernur c) Kepala Sekolah d) Pemilik Sekolah Dasar e) Kepala Dinas Upcoming Deposits

6 DUK untuk pegawai yang diperbantukan dbuat oleh. . a) Instansi yang menerima dan

6 DUK untuk pegawai yang diperbantukan dbuat oleh. . a) Instansi yang menerima dan memberi bantuan b) Instansi Pemerintah Daerah c) Instansi Dinas Pendidikan d) Staff Sekolah e) Lembaga Daerah Upcoming Deposits

7 Pejabat yang memangku jabatan structural eselon V, antara lain. . a) Guru b)

7 Pejabat yang memangku jabatan structural eselon V, antara lain. . a) Guru b) Gubernur c) Kepala Sekolah d) Wakil Kepala Sekolah e) Pejabat Upcoming Deposits

8 Nomor urut seorang pegawai dihapuskan dari DUK apabila. . a) Meninggal dunia b)

8 Nomor urut seorang pegawai dihapuskan dari DUK apabila. . a) Meninggal dunia b) Kenaikan pangkat pegawai c) Mangkir selama 5 hari berturut-turut d) Korupsi e) Pensiun Upcoming Deposits

9 Nomor urut seorang pegawai dirubah dari DUK apabila, kecuali. . a) Kenaikan pangkat

9 Nomor urut seorang pegawai dirubah dari DUK apabila, kecuali. . a) Kenaikan pangkat jabatan b) Pemindahan c) Pemberhentian Upcoming Deposits d) Penurunan pangkat jabatan e) Kecelakaan

10 Ketentuan tentang PNS yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK tidak

10 Ketentuan tentang PNS yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK tidak berlaku apabila, kecuali. . a) Pegawai yang bersangkutan dikenai pemberhentian sementara b) Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani cuti diluat tanggungan Negara Upcoming Deposits c) Pegawai yang bersangkutan menerima gaji yang tidak semestinya d) Pegawai yang bersangkutan menerima uang tunggu e) Pegawai yang bersangkutan (wanita) sedang cuti karena persalinan

30 JAWABAN ANDA BENAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 JAWABAN ANDA BENAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINISH

31 JAWABAN ANDA SALAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 JAWABAN ANDA SALAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINISH

THANK YOU

THANK YOU