DAFTAR URUT KEPANGKATAN OLEH AYU ROSNA HAMIDAH NIM

DAFTAR URUT KEPANGKATAN OLEH: AYU ROSNA HAMIDAH NIM: 160412607053

MATERI AJAR Next

PENGERTIAN DUK ATAU DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL ADALAH SUATU DAFTAR YANG DI DALAMNYA MEMUAT NAMA PEGAWAI SIPIL DAN SATUAN ORGANISASI NEGARA YANG DISUSUN MENURUT TINGKAT KEPANGKATANNYA. back Next

Landasan Hukum Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974 Back Next Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Fungsi DUK 1. SEBAGIAN BAHAN OBYEKTIF DALAM PEMBINAAN KARIER PNS 2. PEMBINAAN KARIER PNS DAPAT DILAKUKAN LEBIH OBYEKTIF. PEMBINAAN KARIER YANG DIMAKSUD, ANTARA LAIN MELIPUTI KEPANGKATAN, PENEMPATAN DALAM JABATAN, PENGIRIMAN UNTUK MENGIKUTI LATIHAN JABATAN, DAN LAIN. 3. JIKA ADA LOWONGAN, MAKA PNS YANG MENDUDUKI DUK YANG LEBIH TINGGI, WAJIB DIPERTIMBANGKAN LEBIH DAHULU. TETAPI APABILA TIDAK MUNGKIN DIANGKAT UNTUK MENGISI LOWONGAN ITU KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT LAINNYA, SEPERTI SYARAT-SYARAT KECAKAPAN, KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN, DAN LAIN-LAIN HARUSLAH DIBERITAHUKAN KEPADANYA, SEHINGGA IA DAPAT BERUSAHA UNTUK MENGISI KEKURANGAN ITU UNTUK MASA MENDATANG. Back Next

Penentuan Nomor Urut DUK Latihan Jabatan Pangkat Masa Kerja Usia Pendidika n NEXT BACK

Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan 1. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. 2. Daftar urut kepangkatan dibuat sekali dalam setahun. 3. Pejabat pembuat DUK, harus memenuhi ketentuan berikut: 4. DUK untuk pegawai yang diperbantukan Pembuatan DUK 5. DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organik tetap, harus dicantumkan dalam DUK instansi yang bersangkutan. 6. Calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam DUK 7. DUK secara nasional dibuat oleh BAKN Lanjuta n

• Menteri • Jaksa agung • Pimpinan kesekretariasan lembaga tinggi Negara, • Pimpinan pemerintah nondepartemen, gubernur, • Pejabat lain yang ditentukan oleh presiden (a) Pejabat pembuat DUK Para pejabat tersebut, selanjutnya dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain, yang berada dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. (b) Pejabat yang dapat diberi wewenang untuk membuat dan memlihara DUK serendah-rendahnya setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan struktural eselon V (c) Antara lain meliputi : penilik sekolah dasar, penilik pendidikan agama, kepala sekolah dasar. LANJUTAN

Keberatan Atas Nomor Urut Dalam DUK 01 02 03 04 PNS yang bersa -ngkutan berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis melalui hierarki jabatan. Keberatan diajukan paling lambat 30 hari setelah Pengumuman DUK Pejabat Pembuat DUK wajib mempertimbang kan keberatan yang diajukan Apabila memiliki dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat DUK dapat menetapkan perubahan. MATERI AJAR PENILAIAN EXIT KI/KD Lanjutan

LATIHAN SOAL Back Next

1. KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TINGKAT SEORANG PNS DALAM RANGKAIAN SUSUNAN KEPEGAWAIAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGGAJIAN DISEBUT. . . A PANGKAT B KEPANGKATAN C JABATAN D PEGAWAI E KENAIKAN PANGKAT

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN DIBERIKAN KEPADA PNS APABILA. . . 2. A B TELAH 4 TAHUN DALAM PANGKAT YANG DIMILIKINYA MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA c TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN D TELAH 4 TAHUN DALAM PANGKAT YANG DIMILIKINYA DAN SETIAP UNSUR PENILAIN PELAKSANAAN PEKERJAAN E MENUNJUKKAN PRESTASI KERJA YANG BAIK

3. DAFTAR URUT KEPANGKATAN BERGUNA UNTUK. . . A MENILAI PRESTASI PEGAWAI B MENGUKUR PRESTASI KERJA PEGAWAI C MENJAMIN KELANGSUNGAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN D MENJAMIN OBJEKTIVITAS DALAM MENETAPKAN KENAIKIAN PANGKAT DAN JABATAN E MENILAI KINERJA PEGAWAI

4. PENGHARGAAN DARI NEGARA KEPADA PNS YANG TELAH BEKERJA DENGAN PENUH KESETIAAN, PENGABDIAN, KECAKAPAN, KEJUJURAN DISIPLIN DALAM BENTUK TANDA KEHORMATAN ADALAH. . . A TANDA JASA KEHORMATAN B TANDA JASA KARYA c SATYA LENCANA KAYA D SATYA LENCANA PRESTASI SATYA LENCANA PENILAIAN E SATYA KERJA

5. JIKA SEORANG PNS MENDERITA SAKIT LEBIH DARI 14 (EMPAT BELAS) HARI, MAKA YANG BERSANGKUTAN HARUS. . A MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN DOKTER B MENGAJUKAN PERMINTAAN CUTI SAKIT SECARA TERTULIS DENGAN MELAMPIRKAN SURAT DOKTER D PEMERINTAH ATAU SWASTA YANG DITUNJUK MENTERI KESEHATAN MEMBERITAHU ATASAN SECARA TERTULIS ATAU DENGAN PERANTARA ORANG LAIN. MENGAJUKAN CUTI SECARA TERTULIS E IZIN BEGITU SAJA C

6. PENGOBATAN, PERAWATAN DAN/ATAU REHABILITASI BAGI PNS YANG MENGALAMI KECELAKAAN KARENA DINAS ATAU MENDERITA SAKIT KARENA DINAS PADA DASARNYA DILAKUKAN PADA. . A PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT B c D E RUMAH SAKIT PEMERINTAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALAI PENGOBATAN PUSKESMAS

7. KENAIKAN GAJI BERKALA DAPAT DIBERIKAN KEPADA PNS DENGAN SYARAT, ANTARA LAIN. . . A MENCAPAI MASA KERJA GOLONGAN YANG DITENTUKAN DAN RATA-RATA NILAI DP 3 -NYA CUKUP. B MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERTENTU DAN RATA-RATA NILAI DP 3 -NYA CUKUP DALAM TAHUN TERAKHIR. C MENUNJUKKAN PRESTASI KERJA LUAR BIASA BAIK DAN RATA-RATA NILAI DP 3 -NYA CUKUP DALAM DUA TAHUN TERAKHIR. D MENCAPAI BATAS USIA TERTENTU E MENCAPAI RATA-RATA

8. PENGHAPUSAN NAMA PNS DARI DAFTAR URUT KEPANGKATAN HANYA DAPAT DILAKUKAN APABILA PNS TERSEBUT. . A MENGALAMI PENURUNAN PANGKAT B MENGALAMI PEMBERHENTIAN SEMENTARA C SAKIT D MENJADI PEJABAT NEGARA E MELAKUKAN PINDAH INSTANSI

9. PELAKSANAAN KERJA LEMBUR YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PNS DALAM SATU BULAN ADALAH. . . A MAKSIMUM 4 JAM B MAKSIMUM 4 HARI C MAKSIMUM 10 JAM D MAKSIMUM 5 HARI E MAKSIMUM 5 JAM

NILAI-NILAI YANG BERKEMBANG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA YANG HARUS DIJUNJUNG TINGGI OLEH PNS ANTARA LAIN. . 10. A TANGGAP TERBUKA DAN AKURAT B PATUH DAN TAAT KEPADA STANDART KERJA c PROFESIONAL D E EMPATI, HORMAT DAN SANTUN SEMENA-MENA

11. LANDASAN HUKUM UNTUK MENGATUR PEMBUATAN DUK PNS ADALAH. . A PASAL 5 AYAT 8 B PASAL 8 AYAT 5 C PASAL 18 AYAT 5 D PASAL 5 AYAT 18 E PASAL 18 AYAT 8

12. KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN HAK SESEORANG PNS DALAM RANGKA SUSUNAN SUATU ORGANISASI, INI ADALAH PENGERTIAN DARI. . A KEDUDUKAN PANGKAT B c D E JABATAN LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN

13. UKURAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN NOMOR URUT DALAM DUK ADALAH, KECUALI. . A PANGKAT B USIA C JABATAN D MASA KERJA E DOMISILI

14. APABILA PNS KEBERATAN TENTANG DUK, BERAPA LAMA JANGKA WAKTU PENGAJUANNYA. . A 1 BULAN B 2 BULAN c 20 HARI D 1 TAHUN E 3 BULAN

15. PEJABAT PEMBUAT DUK ADALAH, KECUALI. . . A MENTRI B KEPALA SEKOLAH C GUBERNUR D PEMILIK SEKOLAH DASAR E KEPALA DINAS

16. D U K U N T U K P E G A W A I Y A N G D I P E R B A N T U K A N DIBUAT OLEH. . A B c . INSTANSI YANG MENERIMA DAN MEMBERI BANTUAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KEPALA SEKOLAH STAFF SEKOLAH D LEMBAGA DERAH E

17. PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STUCTURAL ESELON V, ANTARA LAIN. . . A GURU B GUBERNUR C KEPALA SEKOLAH D WAKIL KEPALA SEKOLAH E PEJABAT

18. N O M O R URUT SEORANG PEGAWAI DIHAPUSKAN DARI DUK APABILA. . . A B c D E PEGAWAI TERSEBUT MENINGGAL DUNIA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI MANGKIR SELAMA 5 HARI BERTURUT-TURUT PEGAWAI TERSEBUT KORUPSI PEGAWAI TERSEBUT PENSIUN

19. NOMOR URUT SEORANG PEGAWAI DIRUBAH DARI DUK APABILA, KECUALI. . . A KENAIKAN PANGKAT JABATAN B PEMINDAHAN C PEMBERHENTIAN D PENURUNAN PANGKAT JABATAN E KECELAKAAN

19. KETENTUAN TENTANG PNS YANG MENDUDUKI NOMOR URUT YANG LEBIH TINGGI DALAM DUK TIDAK BERLAKU APABILA. . . A PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN DIKENAI PEMBERHENTIAN SEMENTARA B PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN SEDANG MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA c PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MENERIMA GAJI YANG TIDAK SEMESTINYA D PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MENERIMA UANG TUNGGU E PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN (WANITA) SEDANG CUTI KARENA PERSALINAN