Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta PLKJ Kelas

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta PLKJ Kelas VIII SMP Labschool Jakarta 2012

Ibukota NKRI DKI Jakarta Kedudukan Daerah khusus & otonomi Perbatasan Tugas, hak, kewajiban & tanggung jawab khusus Staf Gubernur Kewenangan & Protokoler Kerjasama & Tata Ruang

Perbatasan DKI Jakarta �Utara: Laut Jawa �Selatan: Kota Depok (Jawa Barat) �Timur: Kota Bekasi & Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) �Barat: Kabupaten Tangerang & Kota Tangerang (Banten)

Staf Gubernur Pemerintahan Gubernur Wakil Gubernur Kesejahteraan Rakyat Sekwilda Ekonomi & Pembangunan Bappeda Itwilprof Dinas

Wakil Gubernur �Pemerintahan: Pemerintahan, ketertiban, hukum, sosial, agragria (pertanian), dan penerangan �Kesejahteraan Rakyat: Perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, pemuda, pramuka, sosial, tenaga kerja, agama, dan kependudukan �Ekonomi dan Pembangunan: �Pembangunan fisik, perhubungan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, , koperasi, pariwisata, lingkungan hidup

Sekwilda Membantu penyelenggaraan pemerintahan Bappeda Membantu perencanaan pembangunan Itwilprof Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pendidikan, Pertanian, dsb. Gubernur

Tata ruang, SDA, Lingkungan Hidup Kewenangan & Protokoler DKI Jakarta Kerjasama & Tata Ruang Pendanaan Pengendalian penduduk & pemukiman Transportasi, industri, perdagangan, pariwisata Menghadiri sidang kabinet, mendampingi Presiden RI

Kerjasama & Tata Ruang DKI Jakarta TPA Bantar Gebang (Jawa Barat) Ruang terbuka hijau, kawasan industri, hutan kota APBN & APBD Pendanaan Pelestarian & pengembangan budaya Betawi

Kedudukan & Pelayanan Pemda DKI Jakarta

Kedudukan & Pelayanan Pemda DKI Jakarta �Kedudukan: Menjaga ketertiban dan ketentraman, melayani berbagai kebutuhan masyarakat �Pelayanan: Pelayanan Pariwisata Transportasi Kesehatan Pendidikan Olahraga Pemukiman

Enjoy Jakarta Pariwisata Revitalisasi Kota Tua Trans Jakarta Pelayanan Transportasi Pembatasan usia kendaraan Mass Rapid Transport (MRT) Kesehatan JPK, Pelayanan kesehatan gratis

Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Guru Pembinaan (Perda No. 3 2001) Pelayanan Olahraga Pengadaan sarana Perumahan Rusunawa (sewa)

Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta

Kebijakan Dasar Hukum Pengertian Jenis Kebijakan Tata kota Kependudukan Transportasi Ekonomi Pariwisata

Dasar Hukum �UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH/DAERAH OTONOM �UU. NO 29 TAHUN 2007 KEKHUSUSAN DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA �SEBAGAI DAERAH OTONOM DKI JAKARTA MEMILIKI HAK, WEWENANG DAN KE WAJIBAN UNTUK MENGATUR DAERAHNYA SENDIRI

DALAM HAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERBAGI MENJADI 2 YAITU : 1. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT : SEPERTI, POLITIK LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, YUSTISI/PRODUK HUKUM, MONETER DAN FISKAL NASIONAL SERTA AGAMA 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH : SEPERTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH(PILKADA), PAJAK RETRIBUSI DAERAH, PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAERAH.

Pengertian Kebijakan � KEBIJAKAN berasal dari bahasa Inggris yaitu policy adalah rangkaian konsep/ dasar yang dijadikan rencana dalam menjalankan pemerintahan. � Proses pembuatan kebijakan : 1. Menganalisis permasalahan yang terjadi 2. Mengumpulkan tindakan penyelesaian 3. Mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan 4. Menetapkan pilihan yang dianggap baik 5. Melakukan evaluasi dan uji coba 6. Memberlakukan kebijakan dalam bentuk peraturan

Jenis Kebijakan �Kebijakan tata kota : kegiatan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pembangunan kota contoh kebijakan tata ruang, SDA dan pengembangan budaya �Kebijakan kependudukan : kebijakan untuk mengatur masalah kependudukan contoh masalah penduduk dan pemukiman �Kebijakan transportasi : masalah transportasi didaerah Contoh masalah transportasi dan kemacetan �Kebijakan ekonomi : berkaitan dengan sektor ekonomi contoh industri dan perdagangan

�Kebijakan pariwisata ; pembinaan tempat wisata dan hiburan �CONTOH PERATURAN YANG DIBUAT PEMERINTAH DAERAH : 1. Perda no. 10 tahun 1994 tentang beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa 2. Peraturan gubernur (Pergub) no. 12 tahun 2007 tentang pelayanan RS dan Puskesmas 3. Keputusan Gubernur (Kepgub) no. 694 tahun 2006 tentang Pajak hiburan dijakarta 4. Instruksi Gubernur (Ins. Gub) no. 113 tahun 2005 tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN)