CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Heru

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Heru Susetyo FISIP UI – FH UI 24 November 2010

TANGGUNGJAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM UU PT NO. 40/ 2007 Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ide dasar �Para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat (Wartick dan Cochran, 1985 dalam Solihin, 2008).

KEWAJIBAN ATAU TANGGUNG JAWAB SOSIAL DARI PERUSAHAAN KESELERASAN DENGAN TUJUAN MASYARAKAT KESELERASAN DENGAN NILAI-NILAI MASYARAKAT

Premis (Solihin, 2008) Perusahaan bisa mewujud dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat > Kontrak Sosial 2. Pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral (moral agent) dalam suatu masyarakat. 1.

Pemangku kepentingan dalam perusahaan (stakeholders) Inside stakeholders Orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan > pemegang saham, para manajer dan karyawan. 2. Outside stakeholders Orang 2/ Pihak 2 yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin maupun karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. > pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, masyarakat 1.

TIGA TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN (Post, 2002) TANGGUNGJAWAB EKONOMI TANGGUNGJAWAB HUKUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL

TANGGUNGJAWAB EKONOMI �Menghasilkan laba secara optimal �Pengelolaan perusahaan yang profit making �Pembagian laba kepada pemegang saham

TANGGUNGJAWAB HUKUM �Mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku

TANGGUNGJAWAB SOSIAL “ Corporate social responsibility is a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources. ” (Kotler and Lee, 2005)

Discretionary dalam CSR KOMITMEN PERUSAHAAN SECARA SUKARELA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KOMUNITAS DISCRETIONARY DALAM CSR BUKAN AKTIFITAS BISNIS YANG DIWAJIBKAN OLEH HUKUM DAN PERU UU AN PERUSAHAAN HARUS MENAATI HUKUM

TAHAP-TAHAP ADOPSI CSR (Solihin, 2008) Tertuju kepada pemilik perusahaan dan manajer Tertuju kepada pekerja Tertuju kepada Masyarakat Lokal Tertuju kepada masyarakat luas

Strategi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Luluk, 2010) � Strategi Reaktif Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial � Strategi Defensif Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. � Strategi Akomodatif Strategi Akomidatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut � Strategi Proaktif Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun.

Strategi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Luluk, 2010) Reaktif Cenderung Menolak tanggung Jawab Sosial Akomodatif Melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat Rendah --------Tingkat Tanggung Jawab Sosial------- Tinggi Defensif Cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial Proaktif Mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial; Membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial Sumber: Management, Robert Kreitner, 5 th edition, Houghton Mifflin Company, 1992

Pro Kontra mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Luluk, 2010) No Pandangan Kelompok yang Pro terhadap tanggung jawab sosial dari Organisasi Bisnis No Pandangan Kelompok yang Kontra terhadap tanggung jawab sosial dari Organisasi Bisnis 1 Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinyalah perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya 1 Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab 2 Perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat 2 Perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara Sosial 3 Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat 3 Akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktifitas sosial 4 Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya 4 Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan Sumber: Fundamentals of Managemenet, Ricky W Griffin, Houghton Mifflin Company, 2000, p. 41

Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan � Manfaat bagi Perusahaan Citra Positif Perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah � Manfaat bagi Masyarakat Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. � Manfaat bagi Pemerintah Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial.

� hasil survey yang dilakukan oleh Suprapto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan bahwa 166 atau 44, 27 % perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55, 75 % perusahaan melakukan kegiatan CSR. � Sedangkan bentuk CSR yang dijalankan meliputi; pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua, sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga, sumbangan pada yayasan social (39) perusahaan) keempat, pengembangan komunitas (4 perusahaan). � Survei ini juga mengemukakan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan sendiri. (Kemhukham, 2010)

� Hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004 -2005 Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. � Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan. Disamping itu dalam prakteknya tidak semua perusahaan menerapkan CSR. Bagi kebanyakan perusahaan, CSR dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya “capital maintenance”. � Kalaupun ada yang melakukan CSR, itupun dilakukan untuk adu gengsi. Jarang ada CSR yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

Kondisi tersebut makin populer tatkala DPR mengetuk palu tanda disetujuinya klausul CSR masuk ke dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). � Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. � UU Penanaman Modal No. 25/ 2007 Dalam pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksankan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pasal 34 ayat (1) UU PM). �

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP CSR • CHARITY PRINCIPLE 1950 -1960 an 1970 an 1980 an • STEWARDSHIP PRINCIPLE • STAKEHOLDERS PRINCIPLE • Inner circle, intermediate circle, outer circle of responsibilities • Economic, ethical, legal, and discretionary responsibilities • SUSTAINABILITY DEVELOPMENT 1990 -an Sampai kini

PRIORITAS KEGIATAN CSR ala World Business Council for Sustainable Development : Hak Asasi Manusia 2. Hak Pekerja 3. Perlindungan Lingkungan 4. Supplier relation 5. Community involvement 6. Rights 7. CSR performance and (Solihin, 2008) 1.

DIMENSI CSR INTERNAL DIMENSION EXTERNAL DIMENSION

SUBYEK FUNDAMENTAL DALAM CSR (Solihin, 2008) ENVIRONME NT LABOUR PRACTICES HUMAN RIGHTS FAIR OPERATING PRACTICES SOCIALLY RESPONSIB LE ORGANIZATI ONAL GOVERNANC E SOCIAL DEVELOPME NT CONSUMER ISSUES