CORAK SISTEM HUKUM ADAT Soepomo Sistem hukum adalah

CORAK & SISTEM HUKUM ADAT Soepomo: Sistem hukum adalah kebulatan aturan-aturan yang berdasarkan suatu kesatuan alam pikiran. Untuk mengetahui sistem hukum adat harus menyelami dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Karena sistem hukum adat memiliki corak yang berbeda dengan sistem hukum lain.

Corak Hukum Adat 1. Tradisional 2. Keagamaan / religio magis 3. Kebersamaan / komunal 4. Kongkret dan visual 5. Terbuka dan sederhana 6. Dapat berubah menyesuaikan keadaan 7. Tidak dikodifikasi 8. Musyawarah mufakat

1. Tradisional: Bersifat turun temurun, dari nenek moyang hingga zaman sekarang keadaannya masih tetap berlakudan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. [Hilman 1992] 2. Keagamaan /Religio Magis: Ø Perilaku hukum atau kaidah yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal ghaib / magis (animismedinamisme; kepercayaan terhadap roh-roh halus dan roh -roh nenek moyang; kepercayaan terhadap Tuhan). Ø Terlihat pada adanya upacara- upacara adat yang lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu/pertolongan. [Soerojo 1979]

3. Kebersamaan / Komunal Ø Mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama: Ø Dalam konsep pemikiran hukum adat, individu dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, dan fungsi dari masing-masing individu adalah dipandang untuk melangsungkan fungsi dan kelangsungan masyarakat. [M. Koesnoe] Corak kebersamaan ini dapat terlihat pada: Ø Acara “gugur gunung” [Soerojo 1979] Ø Semangat kekeluargaan, gotong-royong, tolongmenolong. Ø Pasal 33 (1) UUD 1945 [Hilman 1992]

4. Kongkrit dan Visual: Ø Kongkrit jelas; nyata ; berwujud satunya perkataan dan perbuatan (perbuatan itu benar- benar merupakan realisasi dari perkataan) [Soerojo 1979] Contoh: jual-beli pembayaran harga dan penyerahan barang, dilakukan pada saat yang sama (sifat terang dan tunai). Ø Visual dapat terlihat; tampak; terbuka; tidak tersembunyi. pemberian tanda-tanda yang kelihatan untuk bukti penegasan atau peneguhan dari apa yang akan atau telah dilakukan. [Soerojo 1979] Contoh: panjer, peningset

5. Terbuka dan sederhana: q Terbuka Ø selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. q Sederhana Øtidak rumit, tidak banyak administratif, kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. [Hilman 1992] 6. Dapat berubah menyesuaikan keadaan: Ø Hukum adat bersifat dinamis / tidak statis Ø Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri. [Soepomo 1996]

7. Tidak dikodifikasi hukum adat sebagian besar tidak tertulis (non statutair). 8. Musyawarah mufakat quntuk memulai dan mengakhiri pekerjaan qsebagai sarana penyelesaikan perselisihan/ sengketa berdasarkan asas rukun. [M. Koesnoe]. ØDilakukan secara rukun damai serta saling memaafkan

Perbandingan Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Barat (Civil Law System) q. Statutary law q. Mengenal zakelijke rechten dan persoonlijke rechten q. Mengenal dikotomi pembidangan hukum: hukum publik dan hukum privat Sistem Hukum Adat q. Unstatutary law q. Tidak mengenal pembagian hak q. Tidak mengenal pembidangan hukum

Sistem Hukum Barat (Civil Law System) q. Menggolongkan pelanggaran hukum ke dalam pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata q. Sanksi dalam hukum berfungsi sebagai alat pemaksa Sistem Hukum Adat q. Tidak mengenal penggolongan pelanggaran q. Sanksi bukan sebagai pemaksa, tetapi sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis

Sebab-sebab adanya perbedaan tersebut [Soerojo 1979]: 1. Corak yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat 2. Pandangan hidup / jiwa (Von Savigny = volksgeist) yang berlainan di antara kedua sistem hukum di atas Ø Dunia barat liberalis-rasionalistis Ø Dunia Timur Bersifat kosmis, tidak ada pembedaan antara tata dunia lahir dan gaib. Dunia manusia berhubungan erat dengan segala hidup di alam ini yang saling bersangkut-paut, pengaruhmempengaruhi

Hukum Sebagai Aspek Kebudayaan Soerjono Soekanto (1981): Sumber: kesusilaan perorangan cara (usage) kebiasaan (folkways) Sumber: kesusilaan umum tata kelakuan (mores) adat istiadat (custom) hukum adat lembaga sosial penjiwaan budaya

q Hukum adat merupakan penjelmaan struktur alam pikiran masyarakat, yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut q Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum itu berlaku [Soerojo 1979] Hukum adat adalah aspek kebudayaan Hal ini sesuai dengan ajaran Von Savigny, bahwa: “Hukum mengikuti jiwa / semangat rakyat (volksgeist) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku”

Bahan Bacaan 1. Hilman hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat, 1992 2. M. Koesnoe, Catatan-Catatan tentang Hukum Adat Dewasa Ini 3. ------ , Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum 4. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, 1996 5. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, 1979 6. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 1981