CIRICIRI HUKUM MASYARAKAT SEDERHANA MENURUT PANDANGAN PENELITI ANTROPOLOGI

CIRI-CIRI HUKUM MASYARAKAT SEDERHANA MENURUT PANDANGAN PENELITI ANTROPOLOGI HUKUM

B. MALINOWSKI • JIKA DIRASAKAN SEBAGAI KEWAJIBAN DI SATU PIHAK DAN HAK DIPIHAK YANG LAIN; • MEMPUNYAI SANKSI YANG MENGIKAT BERDASAR KEJIWAAN DAN ADANYA MEKANISME KEKUATAN YANG MENGIKAT; • KEKUATAN MENGIKAT ITU TERWUJUD DARI ADANYA HUBUNGAN TIMBAL BALIK KARENA PROSES TUKAR MENUKAR JASA; • KEKUATAN MENGIKAT ITU DIDASARKAN ADANYA HAK SALING MENGIKAT DALAM HUBUNGAN YANG BERSIFAT GANDA • KEKUATAN MENGIKAT ITU BERTAMBAH KUAT DENGAN ADANYA UPACARA DALAM PROSES TRANSAKSI (ASAS PUBLISITAS)

E. A HOEBEL • DEFINISI HUKUM ITU SULIT SEBAB : – CARA PIKIR YANG SEMPIT, SEDANGKAN REALITAS HUKUM SANGAT LUAS; – HUKUM SEAKAN MENGALIR PADA SEMUA SUDUT KEGIATAN BUDAYA, TANPA BATAS YANG NYATA – HUKUM TIDAK DAPAT DIBEDAKAN DENGAN JELAS DARI BENTUK PERILAKU YANG LAIN • PEMAHAMAN DAN PENELITIAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARKAN PADA BAHASA DAN SISTEM GAGASAN : – BAHASA DAN KONSEP YANG ADA TIDAK BOLEH DIPAKSAKAN; – LEMBAGA HUKUM MODERN TIDAK SELALU DAPAT DIJADIKAN PARAMETER; – ASPEK KETERATURAN MERUPAKAN ASPEK YANG SENANTIASA PERLU MENJADI PERHATIAN • UNSUR – UNSUR YANG DAPAT DIAMATI ADALAH : – KEKUATAN ISTIMEWA (PRIVILEGED FORCE) – KEWENANGAN YANG RESMI (AFFICIAL AUTHORITY) – KETERATURAN (REGULARITY)

REDFIELD • ADA 3 JALUR YANG DIPILIH UNTUK MERUMUSKAN HUKUM MASYARAKAT SEDERHANA : – JALUR KANAN YANG HANYA MENGAKUI HUKUM JIKA ADA UU DAN LEMBAGA PENGADILAN; – JALUR KIRI YANG TIDAK MENGIDENTIFIKASI HUKUMDARI SUDUT UU DAN PENGADILAN – JALUR TENGAH BERDASARKAN PADA HUKUM SEBAGAI GEJALA SOSIAL DAN MENERAPKAN KEKUATAN SECARA SISTEMATIS DAN FORMAL NEGARA • A

L. POSPOSIL • A. R. RADCLIFFE BROWN HUKUM ADALAH PENGENDALIAN SOSIAL YANG DITETAPKAN BERDASAR PELAKSANAAN KEKUASAAN SECARA SISTEMATIS DARI MASYARAKAT YANG TERORGANISIR SECARA POLITIS • VAN DEN STEENHOVEN KONSEP HUKUM HARUS DIGUNAKAN UNTUK SELURUH MASYARAKAT SEHINGGA SIFAT DAN LINGKUPNYA HARUS LUAS • PANDANGAN POSPISIL – MEREKA KURANG YAKIN APAKAH HUKUM ITU SUATU KONSEP ATAU GEJALA – TERLAU MENOJOLKAN SANKSI FISIK, DENGAN MELEPAS SANKSI KEJIWAAN DARI PENGAMATANNYA – TIDAK MENYADARI BAHWA HUKUM ITU PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN – BAHWA HUKUM ITU TERGANTUNG PADA KRITERIA YANG SANGAT ABSTRAK YAITU TIDAK ADANYA REKASI YANG BERSIFAT SPONTAN – PENELITIANNYA SANGAT SINGKAT DAN HANYA MENYAKSIKAN KASUS YANG DISAKSIKAN PARA MISIONARIS

P. J. BOHANAN • ORANG YANG TERLIBAT DALAM SUATU PERISTIWA SOSIAL AKAN MENAFSIRKAN PERISTIWA ITU; • MEREKA AKAN MEYUSUN SISTEM-SISTEM YANG BERARTI DALAM HUBUNGAN SOSIAL ITU; • SISTEM ITU MERUPAKAN SUSTU SISTEM INTERPRETASI RAKYAT (FOLK SYSTEM OF INTERPRETATION) YANG SEJALAN DENGAN CARA RAKYAT BERBICARA • PERBEDAAN HUKUM DAN ADAT ADALAH : – ADAT ADALAH MERUPAKAN SEPERANGKAT ATURAN, DENGAN RUMUSANNYA YANG JELAS, DIMANA HUBUNGAN ANTARA MANUSIA HARUS MEMENUHI SYARAT DAN DITAATI MASYARAKAT; – HUKUM SELAIN CIRI TERSEBUT TERDAPAT CIRI LAIN YAITU BAHWA ATURAN ITU DAPAT DITAFSIRKAN OLEH SUATU “LEMBAGA”

UNSUR-UNSUR YANG HARUS DIPAHAMI DALAM HUKUM (P. J. BOHANAN) • • LEMBAGA PELEMBAGAAN GANDA KESENJANGAN KEKUASAAN

LEMBAGA (PRANATA) • KOENTJARANINGRAT = ADA 2 – LEMBAGA (INSTITUTE) = BADAN /ORGANISASI – PRANATA (INSTITUTION)= SISTEM NORMA • MALINOWSKI – LEMBAGA SOSIAL ADALAH SEKELOMPOK ORANG YANG TERORGANISIR UNTUK TUJUAN TERTENTU, DENGAN SYARAT : • • MEMILIKI SARANA KEBENDAAN DAN TEKNIS TERTENTU MELAKUKAN USAHA YANG MASUK AKAL’ MENDUKUNG NILAI TERTENTU, TERUS MENERUS MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIRAMALKAN – LEMBAGA HUKUM ADALAH LEMBAGA YANG DIGUNAKAN MASYARAKAT UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ATAU ALAT MELAKUKAN PEMBALASAN, SEHINGGA HARUS MEMPUNYAI MEKANISME KHUSUS YAITU : • AGAR DAPAT MENGENDALIKAN KESEIMBANGAN DARI LEMBAGA LAIN YANG TERGANGGU KARENA PERSELISIHAN • AGAR DAPAT MENYELESAIKAN KESULITAN YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA GANGGUAN KESEIMBANGAN DALAM KERANGKA LEMBAGA HUKUM • AGAR DAPAT MENETAPKAN BAGAIMANA CARA MENYELESAIKAN KESULITAN BARU, DARI MANA TIMBULNYA KESULITAN ITU UNTUK DIKEMBALIKAN KE DALAM PROSES YANG UKAN LEMBAGA HUKUM

PELEMBAGAAN GANDA • KAIDAH HUKUM DUA KALI DILEMBAGAKAN • DIJABARKAN DALAM BAGIAN-BAGIAN YANG LEBIH KECIL; • HAK DAN KEWAJIBAN HANYALAH MERUPAKAN HAK-HAK YANG ADA KAITANNYA DENGAN KAIDAH YANG TELAH MELEMBAGA • HUKUM SENNTIASA TERTINGGAL DARI KEHIDUPAN MASYARAKAT ( KARENA ADANYA PENETAPAN DAN PENETAPAN KEMBALI)

KESENJANGAN • JARAK ANTARA REALITAS DENGAN PELEMBAGAAN • HAL INI TERJADI KARENA ADANYA PELEMBAGAAN DARI LEMBAGA SOSIAL YANG ADA; • ADANYA PERKEMBANGAN DARI LEMBAGA PRIMER • PANDANGAN BOHANAN : – MENGANALISIS HUKUM YANG ADA DAN MENGKAJI HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA HUKUM DENGAN LEMBAGA LAINNYA – MEMBUAT LAPORAN PERBANDINGAN ANATARA LEMBAGA HUKUM DENGAN MENGUNAKAN ISTILAH DALAM LEMBAGA TERSEBUT (YANG BERSAMAAN); – MENGUNGKAPKAN POSTULAT-POSTULAT YANG DI MASYARAKAT SESUAI DENGAN SISTEM SOSIALNYA;

KEKUASAAN • PELEMBAGAAN MEMBUTUHKAN KEKUASAAN (POLITIK) YANG SIFATNYA UNISENTRIS; • PADA MASYARAKAT SEDERHANA PARA PIHAK DALAM POSISI SEIMBANG (BISENTRIS); • HASILNYA BUKAN “KEPUTUSAN” TAPI “KESEPAKATAN” (KOMPROMI) • DIBUTUHKAN ADANYA “JURU DAMAI” (COMPROMISER)