Cirebon 11 Desember 2018 PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE

Cirebon, 11 Desember 2018 PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SIGLE SUBMISSION

DIFINISI SISTEM OSS Sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. 2

Kebijakan Pemerintah: 16 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI 16 Paket Kebijakan Ekonomi diluncurkan sejak 2015 untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian domestik Sistem UMR yang lebih terprediksi Insentif untuk industri transportasi Percepatan perizinan tanah Insentif pajak untuk industri padat karya Percepatan pengembangan infrastruktur dan pembangkit Layanan perizinan 3 jam di listrik BKPM EODB Ease of Doing Business Improvement Daftar negatif investasi yang lebih terbuka Pengurangan waktu Dwelling time % Perumahan terjangkau untuk rakyat Tarif listrik yang lebih rendah untuk industri Kebijakan kemudahan entry visa Insentif pajak untuk properti e- Logistik OSS Insentif untuk pengembangan ecommerce Dokumen elektronik melalui INSW dan Penurunan biaya logistik Percepatan Pelaksanaan Berusaha commerce

Kebijakan Pemerintah: PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA 1. PEMBENTUKAN SATGAS K/L/P 2. PENERAPAN SISTEM KOMITMEN PERIZINAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA 3. PENERAPAN DATA SHARING UNTUK PERIZINAN 4. REFORMASI REGULASI DI PUSAT DAN DAERAH 5. PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (SISTEM OSS) 4

OSS: Sistem Implementasi OSS PRINSIP DASAR PELAKSANAN SISTEM OSS PP 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) KEMUDAHAN AKSES TERSTANDARISASI • New REGIME TERINTEGRASI OSS PENGAWASAN OLEH PROFESI BERSERTIFIKAT KEPERCAYAAN KPD PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI STANDAR • New FASHION • 100% IT Based ! TERPENUHINYA ASPEK K 3 L 5

: PROSES LAMA PERIZINAN BERUSAHA Pelaku usaha harus menuju banyak lembaga Pemerintah Satu Lembaga Pemerintah harus melayani banyak pelaku usaha Kemenperin BKPM Asosiasi KLH Kehutanan Kemendag Kelurahan ESDM Bank DPU Bea Cukai Pajak Loket PTSP “Rumit, Lama, Tidak Pasti, dan Boros” Pol. PP Kecamatan

Tujuan Yang Ingin Dicapai PENGUASA & BIROKRAT Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir Jenis perizinan tidak standard PELAYAN MASYARAKAT Perizinan hanya melalui satu PTSP Jenis perizinan standard Memerlukan rekomendasi dari K/L Menghilangkan rekomendasi dari K/L Tidak terintegrasi secara elektronik Tidak ada SATGAS Pengawalan proses perizinan oleh SATGAS

INPUT Pelaksanaan Perizinan melalui OSS - Proses Bisnis 8 PENDAFTARAN KOMITMEN KEPATUHAN Login untuk akses ke OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran berusaha Menyetujui untuk pemenuhan Izin Lokasi, Standar Lingkungan, Bangunan, dan SLF Menyetujui untuk pemenuhan Sertifikat BPJS, Standar/ Sertifikasi dan menyelesaikan izin Lainnya 03 01 1 Jam 05 06 OUTPUT Akta Pengesahan Perusahaan (data AHU) 02 04 06 LEGALISASI PENDAFTARAN IZIN USAHA IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL Penerbitan NIB, BPJS Perusahaan (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), RPTKA, dan Izin Lokasi* Penerbitan Izin Usaha, Izin Lokasi**, Izin Lingkungan, dan Izin Bangunan Penerbitan Izin Komersial/Sertifikasi tertentu serta Notifikasi *Izin Lokasi otomatis diterbitkan OSS bagi lokasi usaha yang telah memiliki RDTR (dan peta digital), dalam kawasan, dan kondisi tertentu ** Izin Lokasi dikeluarkan OSS setelah investor/pelaku usaha membuat komitmen kepatuhan bagi tempat kegiatan berusaha di RDTR yang tidak memiliki peta digital dan yang di luar RDTR/kawasan ekonomi.

JENIS PERIZINAN POKOK Semua perizinan berusaha/investasi dibagi dalam 4 kategori, yaitu: 1. Pendaftaran dan Perizinan Dasar, yaitu kegiatan mendaftarkan investasi/berusaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Dasar yang berupa tanda pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan kesehatan; serta pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi perusahaan yang membutuhkan pekerja asing. § NIB berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan 2. Perizinan Lingkungan dan Standar Bangunan, yaitu izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan hidup; dan kesesuaian dengan standar bangunan yang ditentukan serta kelayakan fungsi bangunan (Sertifikat Layak Fungsi/SLF) 3. Perizinan Usaha, yaitu perizinan yang menyangkut kegiatan usaha utama (dalam rangka memproduksi), seperti: izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa pariwisata, dsb. 4. Perizinan Komersial, yaitu perizinan yang diperlukan dalam rangka memasarkan, mendistribusikan, mengekspor barang/jasa yang dihasilkan, dan/atau mengimpor bahan baku/komponen/barang jadi.

PENDAFTARAN BERUSAHA 1. Investor/pelaku usaha mengurus pendirian badan usaha Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, yayasan, atau Koperasi di notaris (sekaligus mendapatkan NPWP). 2. Setelah mendapatkan pengesahan akta pendirian, investor/pelaku usaha melakukan registrasi melalui Sistem OSS di www. oss. go. id dengan menggunakan NIK atau Paspor untuk mendapatkan user id. 3. Setelah berhasil login ke Sistem OSS, investor/pelaku usaha memilih nomor akta, kemudian melengkapi data investasi/berusaha untuk memperoleh NIB dan Perizinan Dasar. 4. Komponen data yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIB dan Perizinan Dasar, yaitu data: a. Perusahaan (sebagian datanya telah tersedia dari Sistem AHU Online) b. Pemegang Saham (sebagian datanya telah tersedia dari Sistem AHU Online) c. Nilai Investasi d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) e. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 5. Investor/pelaku usaha mendapatkan NIB, Perizinan Dasar, dan Notifikasi Perizinan dan Fasilitas secara otomatis setelah semua data diatas dilengkapi dengan benar. 6. Investor/pelaku usaha otomatis mendapatkan notifikasi insentif fiskal jika kegiatan berusaha termasuk dalam kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Dengan dokumen NIB, Perizinan Dasar, dan Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, investor/pelaku usaha dapat melakukan kegiatan berusaha mulai dari melakukan konstruksi (jika dibutuhkan), kegiatan produksi barang atau jasa serta kegiatan komersial dengan kewajiban memenuhi semua komitmen yang disebut dalam Notifikasi Perizinan dan Fasilitas.

PERIZINAN LINGKUNGAN DAN PEMENUHAN STANDAR BANGUNAN Setelah investor/pelaku usaha mendapatkan NIB dan Perizinan Dasar: 1. Bagi investor/pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi/berusaha di wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau berada dalam KEK, KI, KSPN, dan KPBPB, tidak memerlukan Izin Lokasi dalam melakukan kegiatan berusaha. 2. Bagi yang melakukan kegiatan investasi/berusaha di wilayah yang belum memiliki RDTR, wajib mengajukan Izin Lokasi melalui Sistem OSS. 3. Melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan pemenuhan standar dalam jangka waktu tertentu, yaitu: a. Perizinan Lingkungan, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Kerangka Acuan dan Penilaian serta Upaya Kelayakan Lingkungan-Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL); b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berupa Standar Komposit atau per Bagian (SNI) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 4. Dalam melakukan kegiatan konstruksi, investor/pelaku usaha wajib mematuhi standar UKL-UPL, AMDAL, IMB, dan SLF. 5. Pengawasan pemenuhan standar tersebut dilaksanakan oleh checker atau profesi (auditor). 6. Investor/pelaku usaha yang tidak memenuhi standar sesuai komitmen pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu tertentu mendapatkan sanksi berupa teguran, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

PERIZINAN BERUSAHA 1. Untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidang usahanya (KBLI), investor/pelaku usaha wajib memiliki atau menyelesaikan Izin Usaha sesuai bidang usahanya, seperti Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dsb. 2. yang diberikan secara otomatis setelah memenuhi komitmen Perizinan Lingkungan dan Pemenuhan Standar Bangunan (bagi Izin Usaha sektor yang tidak memerlukan komitmen pemenuhan standar, misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP). 3. Bagi Izin Usaha yang sektornya memerlukan komitmen pemenuhan standar, investor/pelaku usaha wajib berkomitmen untuk menyelesaikan pemenuhan standar dalam jangka waktu tertentu. 4. Investor/pelaku usaha wajib mematuhi standar yang ditetapkan dalam Izin Usaha sesuai bidang usahanya (KBLI), seperti pemenuhan standar (terkait dengan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan, misalnya sektor kesehatan (Cara Pembuatan Obat yang Baik/CPOB) dan perhubungan udara). 4. Pengawasan terhadap kepatuhan standar dilaksanakan oleh checker atau profesi (auditor). 5. Investor/pelaku usaha yang tidak mematuhi standar sesuai komitmen yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu mendapatkan sanksi berupa teguran, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

PERIZINAN KOMERSIAL 1. Untuk melaksanakan kegiatan komersial (pemasaran, distribusi, ekspor barang jasa yang dihasilkan, dan/atau impor bahan baku/komponen/barang jadi), investor/pelaku usaha wajib memenuhi komitmen atau mematuhi ketentuan dan/atau standar dalam perizinan komersial yang meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan/atau Tata Niaga. 2. Setelah komitmen pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dipenuhi, investor/pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan komersial dengan kewajiban mematuhi standar yang ditentukan. 3. Pengawasan kepatuhan pemenuhan standar dilaksanakan oleh checker atau profesi (auditor). 4. Investor/pelaku usaha yang tidak memenuhi standar sesuai komitmen yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu mendapatkan sanksi berupa teguran, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF FISKAL Fasilitas yang diberikan dalam rangka kegiatan berusaha terdiri atas Tax Holiday, Tax Allowance, pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang dan atas impor barang dan bahan (masterlist), dan fasilitas lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 1. Pemberian fasilitas insentif fiskal Tax Holiday berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 100% dengan jangka waktu pemberian 5 tahun s. d. 20 tahun dan diberikan kepada Investor/Pelaku Usaha dengan besaran nilai investasi di atas Rp 500 Milyar serta bidang usahanya masuk dalam cakupan 17 industri pionir. Jangka waktu Tax Holiday ditentukan berdasarkan nilai investasi, yaitu: i) Rp 500 miliar s. d. kurang dari Rp 1 triliun (5 tahun); ii) Rp 1 triliun s. d. kurang dari Rp 5 triliun (7 tahun); iii) Rp 5 triliun s. d. kurang dari Rp 15 triliun (10 tahun); iv) Rp 15 triliun s. d. kurang dari Rp 30 triliun (15 tahun); dan (v) Rp 30 triliun atau lebih (20 tahun). 2. Pemberian fasilitas insentif Tax Allowance berupa: i) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang berupa aktiva tetap berwujud, yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5%; ii) penyusutan dan amortisasi dipercepat; iii) pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut tax treaty yang berlaku; dan iv) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun, pada bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu dengan kriteria, antara lain: nilai Investasi yang tinggi atau untuk ekspor, penyerapan tenaga kerja yang besar, dan kandungan lokal. 3. Pemberian fasilitas masterlist berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan industri untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk serta dapat diperpanjang.

Bagaimana Cara Menggunakan Sistem OSS Pendaftaran, Melalui https: //oss. go. id Harus Sama dengan data pada fisik KTP-el 15

Data Elemen yang dibutuhkan di Pendaftaran 16 Pelaksanaan Pendaftaran pada Sistem OSS (Pasal 21 – 30): Data apa saja yang diperlukan untuk mendaftar bagi pelaku usaha nonperseorangan? • Nama penanggung jawab • Bidang usaha • Negara asal bagi PMA • Lokasi penanaman modal • Besaran rencana penanaman modal • Rencana penggunaan tenaga kerja • Nomor kontak badan usaha • Rencana permintaan fasilitas fiscal • NPWP Badan • NIK penanggung jawab perusahaan 16

Bagaimana Cara Menggunakan Sistem OSS Aktivasi Registrasi Melalui e-Mail (Cek Juga Pada Folder SPAM) 17

TERDAFTAR Pendaftar Mendapat Konfirmasi User Password melalui e-mail (Cek juga SPAM Folder) 18

Masukkan Data Akta / Lengkapi bila sudah terdapat data dari AHU Lengkapi Data Usaha seperti Yang Tertera pada Akta Perusahaan (Nomor NIK yang terdaftar harus menjadi pengurus perusahaan)

Tracking dan Monitoring dalam OSS Setiap Pemegang NIB dapat melakukan tracking dan monitoring Ijin dan checklistnya dalam portal OSS

HASIL NIB (Dihasilkan Sistem OSS Otomatis) 21 Back

PRODUK PERIZINAN LAINNYA JUGA DIKELUARKAN SETELAH NIB, Ijin Usaha, RPTKA, BPJS 22 Back

Pelaksanaan Perizinan melalui OSS : Tahap Penerbitan Izin Usaha (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen (Pasal 31 -38): • Lembaga OSS berdasarkan Komitmen menerbitkan: TE R BIT • • Izin Lokasi; Izin Lokasi Perairan; Izin Lingkungan; dan/atau IMB. 2. Kegiatan berusaha di KEK: • Izin Lokasi diberikan langsung tanpa komitmen. • Izin Lingkungan Tidak dipersyaratkan, hanya menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan. 23 • IMB tidak dipersyaratkan sepanjang telah ditetapkan pedoman bangunan (estate regulation). 3. Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. 4. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 23

Pelaksanaan Perizinan melalui OSS : Tahap Penerbitan Izin Usaha (2) BIT R TE 24 4. Pelaku Usaha yang telah 5. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat mendapatkan Izin Usaha namun melakukan kegiatan: belum menyelesaikan: • pengadaan tanah; • Amdal; dan/atau • perubahan luas lahan; • rencana teknis bangunan gedung, • pembangunan gedung dan pengoperasiannya; belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung. • pengadaan peralatan atau sarana; • pengadaan sumber daya manusia; • penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; • pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); dan/atau • pelaksanaan produksi. 24

HASIL Checklist Komitmen Prasarana (Merupakan Janji Pengurusan Ijin) 25 Back

HASIL Ijin Usaha (Otomatis dari hasil pemetaan KBLI Usaha) 26 Back

HASIL Checklist Komitmen Komersial (Untuk Kebutuhan Operasional) 27 Back

Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (7) : Tahap Penerbitan Izin Komersial atau Operasional 28 Penerbitan Izin Komersial atau Operasional (Pasal 39 -41): • Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk: • standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau • pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS. • Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen. • Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Mekanisme pemenuhan komitmen : Lampiran 28

Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Baru dan Pelaku Usaha Eksisting 29 Proses dilakukan di OSS (Pelaku Usaha Baru) Memproses Izin Usaha Izin Komersial/ Operasional (berdasarkan komitmen*) Jika komitmen berupa standar dan/atau pendaftaran tanpa perlu evaluasi/persyaratan khusus, OSS menerbitkan komitmen. NIB (Pelaku Usaha Lama) Memproses Izin Usaha (tanpa komitmen) Komitmen adalah daftar izin dan non-izin di dalam Lampiran yang dikategorikan sebagai Izin komersial/operasional Proses dilakukan di OSS Jika komitmen membutuhkan evaluasi atau persyaratan tertentu, komitmen diproses di K/L/P Komitmen diterbitkan K/L/P menotifikasi ke sistem OSS Proses dilakukan di K/L/P * Komitmen Pemenuhan Persyaratan Izin Komersial/Operasional dapat berupa : Izin, Sertifikat, Lisensi, Pendaftaran, Standar, Persetujuan, dan lainnya sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran PP 24/2018 kategori Izin Komersial/Operasional

Bagaimana Bila Dalam proses ijin komersial / lanjutan prosesnya lama / terganggu • Sistem OSS menyiapkan fitur Pelayanan gangguan yang terhubung ke system pengawasan layanan (OSSKOM) yang dapat melakukan eskalasi keluhan, dari: • Satgas Kabupaten/Kota • Satgas Propinsi • Satgas Leading Sector (K/L) • Satgas Nasional 30

Kesimpulan: IMPLEMENTASI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA OSS KEMENTERIAN /LEMBAGA Validasi, integrasi penerbitan standard, pendaftaran produk dll PERMOHONAN DPMPTSP Pelaku usaha NIB, IU, IK/O Pelayanan dalam rangka pemenuhan komitmen izin usaha/operasional BKPM Pengawalan proses perizinan berusaha oleh SATGAS 31

Bila belum ada NPWP, maka mendaftar dulu di OSS/DJP Pelaku Usaha Perseorangan Non Perseorangan melakukan pendaftaran melalui OSS NIB dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan NOMOR INDUK BERUSAHA Penyelarasan dengan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2018 K/L Setelah memperoleh NIB Pendaftar dapat melakukan pendaftaran atas ijin-ijin yang lain yang ada di K/L dan Pemda pada OSS sesuai daftar ijin yang tercantum dalam lampiran PP No 24 Tahun 2018.