Chart Kaedah Sosial Kaedah Kepercayaan Nilai Fundamental Manusia

Chart Kaedah Sosial Kaedah Kepercayaan Nilai Fundamental Manusia yakin Kepada Allah Nilai Aktual Islam: Rukun Iman & Rukun Islam Kehidupan Pribadi Nilai Fundamental – Berakhlak terpuji Kaedah Kesusilaan Kaedah Kesopanan Kehidupan Antarpribadi Nilai Aktual – Tidak boleh curiga, benci, iri Nilai Fundamental Kita harus menjaga kerukunan hidup bersama Nilai Aktual – Saling menghormati Nilai Fundamental Kita harus menjaga kerukunan hidup bersama Kaedah Hukum Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab

Perbedaan antara kaedah hukum versus kaedah sosial lainnya dapat dilihat dari beberapa persfektif : 1. Tujuan Kaedah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan memberi perlindungan terhadap kepentingan manusia. Kaedah agama, kaedah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia yang baik. Kaedah kesopanan bertujuan untuk memperbaiki masyarakat agar tidak ada korban

2. Isi Kaedah hukum memberikan hak dan kewajiban (atributif dan normatif). Mengatur tingkah laku dan perbuatan lahir manusia di dalam hukum. Mereka akan merasa puas manakala perbuatannya sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kaedah agama, kaedah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja (normatif) dan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. Kaedah kesopanan juga hanya memberikan kewajiban saja, yang isi dan aturannya ditujukan kepada sikap lahir manusia

3. Asal-usul sanksinya Kaedah hukum asal usul sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), yaitu alat perlengkapan negara (jaksa, polisi dan hakim). Kaedah agama asal usul sanksinya juga berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia (heteronom), yaitu Allah Tuhan Semesta Alam. Kaedah kesusilaan asal usul sanksinya berasal dari diri sendiri dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggarnya (otonom) Kaedah kesopanan asal usul sanksinya juga berasal dari kekuasaan luar yang memaksa, yatu masyarakat

4. Sanksi Kaedah hukum sanksinya dipaksakan oleh masyarakat/negara secara resmi. Kaedah agama sanksinya dipaksakan oleh Allah Tuhan Alam Semesta Kaedah kesusilaan sanksinya dipaksakan oleh diri sendiri Kaedah kesopanan sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi

5. Sasarannya Kaedah hukum dan kaedah kesopanan sasaran aturannya ditujukan kepada perbuatan konkrit (lahiriah). Kaedah agama dan kaedah kesusilaan sasaran dan aturannya ditujukan kepada sikap batin.

Subjek Hukum Ilmu hukum mengenal ada dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Definisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black’s Law Dictionary dinyatakan a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang.

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam Pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Sementara, Pasal 1653 KUH Perdata adalah peraturan umumnya, dimana disebutkan Selainnya perseroan yang sejati oleh undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Frasa ‘badan hukum’ mengandung dua dimensi, yakni badan hukum publik dan badan hukum perdata. Contoh yang paling nyata dari badan hukum publik adalah negara yang lazim juga disebut badan hukum orisinil, propinsi, kabupaten dan kotapraja. Sedangkan badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis diantaranya perkumpulan (Pasal 1653 KUH Perdata, Stb. 1870 -64, Stb. 1939 -570), PT (Pasal 36 KUHD dan UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007), rederij (Pasal 323 KUHD), kerkgenootschappen (Stb. 1927 -156), Koperasi (UU No. 12 Tahun 1967), dan Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004).

Sebagaimana layaknya subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurusnya.

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig handelen; tort). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan (doelmatigheid) dan keadilan (bilijkheid). Oleh karena itu dalam hukum perdata suatu korporasi (legal person) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping para anggota direksi sebagai natural persons.

Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (fysieke dader). Dalam pustaka hukum pidana modern dikatakan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik.

Bahwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang ‘pelaku fungsional’ (functionele dader).

KUHPidana kita belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (criminal liability). Namun, pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa, subyek hukum (subject van een recht), yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.

Objek Hukum obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan dapat menjadi pokok perhubungan hukum karena sesuatu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Dalam hal ini, sesuatu itu tentu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum yang harus diuji secara normatif. Obyek hukum memiliki nilai yang sangat berarti bagi setiap subyek hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi benturan kepentingan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain.

Jeremy Bentham (1742 -1832) menyatakan bahwa sikap dan perilaku manusia didorong oleh kepentingan dan kepentingan, terutama kepentingan pribadi. Benturan kepentingan hukum antar subyek hukum dalam kaitan dengan tuntutan hak dan kewajiban terhadap obyek hukum dapat membuat situasi menjadi chaos. Dengan demikian, dibutuhkan hukum sebagai alat dan pengadilan sebagai wahana untuk menyelesaikannya. Setiap orang yang bermasalah menaruh pengharapan pada pengadilan sebagai wahana untuk memperoleh keadilan.

Pertanyaannya adalah apakah pengadilan dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan? Jawabannya adalah justeru di pengadilan seringkali orang tidak memperoleh keadilan. Keputusan pengadilan justeru seringkali membuat situasi bertambah chaos. Padahal pengadilan dalam menyelesaikan segala benturan hukum yang chaos merujuk pada norma yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena undang-undang memberi kebebasan secara bebas dan merdeka kepada hakim untuk menafsirkan hukum sesuai dengan keyakinannya.

Kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum tentu tidak bebas nilai karena dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik aspek subyektivitas, ekonomi, politik, keamanan, budaya, agama, dan lain-lain. Konsekuensinya adalah seringkali hakim tidak bersikap obyektif dalam memutuskan sebuah perkara. Keputusan hakim semacam itu dapat membuat situasi menjadi bertambah chaos. Situasi demikian membuat para pencari keadilan tak henti-henti berjuang untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Namun, pada saat bersamaan keadilan yang ingin diwujudkan tidak pernah terwujud. Para pencari keadilan akan sia-sia untuk mendapatkan (rasa) keadilan manakala pengadilan mengeksekusi obyek hukum yang disengketakan.

Asas Hukum Asas diartikan sebagai dasar, landasan, fondamen, prinsip, jiwa atau cita-cita. Asas adalah dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus pelaksanaannya. Asas juga disebut sebagai pengertian-pengertian dan nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang sesuatu.

Dengan demikian, asas hukum merupakan prinsip yang dianggap dasar atau fondamen hukum. Asas dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukkan undang-undang dan interpretasi undang-undang. Asas hukum disebut juga sebagai jantung peraturan hukum. disebut demikian karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Dengan demikian semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Asas hukum ini disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum.

Contoh 1: Asas hukum apabila seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, maka kewajibannya adalah mengganti kerugian tersebut. Norma hukumnya adalah : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. (Pasal 1365 – KUH Perdata)

Contoh 2 – pada hukum pidana; Asas peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut atau retroaktif; Norma nya adalah; Tiada suatu perbuatan boleh dihukum , melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu. (Pasal 1 ayat (1) KUHP)

Asas hukum menurut para pakar; 1. Bellefroid ; Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum ini merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 2. van Ekima Hommes ; Asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas adalah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

3. van der Velden Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berprilaku. Asas hukum didasarkan atas nilai yang harus diwujudkan. 4. Scholten, bahwa asas hukum adalah kecendrungan yang dipersyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umumitu, tetapi mutlak harus ada.

Asas hukum menurut Theo Huijbers 1. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip – prinsip itu sudah ada sejak zaman pemikir Zaman Klasik dan Abad Pertengahan. 2. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. Prinsip-prinsip ini juga sudah diterima sejak zaman dulu tapi baru berkembang pada zaman modern ini, yakni sejak munculnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh yuris profesional. 3. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral dan rasional, yaitu hak-hak yang melekat pada diri manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. Perkembangan hukum paling nyata dalam bidang ini.

Sudikno Mertokusumo membagi asas hukum dalam 2 (dua) bagian yakni, 1. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitutio in integrum ( UU yang berlaku kemudian membatalkan UU terdahulu, sejauh UU itu mengatur objek yang sama). 2. Asas hukum harus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit (khusus) seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, HTN, HAN, PTUN yang selalu merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pacta sunt servanda (perjanjian yang sudah disepakati bersama akan berlaku UU bagi pihak yang terlibat membuatnya), asas konsesualisme dan asas presumtion of innocence (praduga tidak bersalah), asas sederhana, cepat, adil, mudah dan murah.

Dengan demikian bahwa asas hukum itu bukanlah norma hukum yang konkret, karena ia merupakan dasar pemikiran umum dan abstrak dan menjadi dasar lahirnya setiap peraturan hukum. Perbedaan antara asas dan norma adalah; 1. Asas merupakan dasar pemikiran umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang riil. 2. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut. 3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma mempunyai sanksi.