CAPAIAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
CAPAIAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PEMERINTAHAN PROVINSI Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Bali, 26 Februari 2020
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI Pengadaan Menjadi Trigger Pertumbuhan Ekonomi PERPRES 55/2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014 koordinasi, sinkronisasi, evaluasi §Anggaran > 45% Korupsi dari APBN Strategi Nasional PBJ Pencegahan (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia. § 1 Juta Paket PBJ Presiden Republik Indonesia Tim Nasional Koordinator Tim Nasional Top eselon dari 5 Kementerian Lembaga FOKUS STRANAS PK: Kegiatan harian, fasilitasi, monitoring, output dan outcome delivery Sekretariat Nasional Tenaga Ahli, Tim Teknis lima K/L, Tim Administrasi 2
AKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengadaan Menjadi Trigger Pertumbuhan Ekonomi 1 3 Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta 2 n sa utu p Ke ama t ra ers u S B Perizinan dan Tata Niaga Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal §Anggaran PBJ > 45% dari APBN Keuangan Negara 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak § 1 Juta Paket PBJ 9 Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Implementasi Grand Design Pengawasan § 120 Penyelenggara dan Strategi 200. 000 pemasok. Keuangan Desa 10 Ribu 11 Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu Setiap aksi didetailkan dengan target triwulanan sampai dengan Akhir 2020 3
PELAPORAN CAPAIAN STRANAS PK Pengadaan Menjadi Trigger Pertumbuhan Ekonomi Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PK kepada Timnas PK setiap 3 (tiga) bulan sekali [Pasal 10 ayat (1) – Perpres 54/2018] – laporan akan diverifikasi oleh Tim Stranas PK B 03 Bulan ke 3 B 06 Bulan ke 6 B 09 Bulan ke 9 B 12 Bulan ke 12 Timnas PK menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas PK kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali §Anggaran > 45% dari APBN atau sewaktu-waktu jika diperlukan [Pasal 10 PBJ ayat (2) – Perpres 54/2018] – dilakukan melalui surat dan mekanisme Rapat Terbatas tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga B 24 B 21 Bulan ke 24 Bulan ke 21 § 1 Juta Paket PBJ B 18 Bulan ke 18 B 15 Bulan ke 15 Dalam menyelenggarakan Stranas PK, Timnas PK melibatkan peran serta Pemangku Kepentingan lainnya sejak dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Stranas PK [Pasal 9 ayat (1) dan (2) – Perpres 54/2018]. § 120 Ribu Penyelenggara dan 200. 000 pemasok https: //jaga. id/monitoring
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI 2019 -2020 Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah dan masyarakat Sistem pengadaan buruk Sistem pengadaan yang buruk membuka peluang korupsi, dan menimbulkan kecurigaan Penyedia tidak tumbuh secara alamiah, tidak kompetitif dan rapuh Menghasilkan barang dan jasa serta modal yang tidak berkualitas baik
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI 2019 -2020 Pembentukan UKPBJ Struktural di Kementerian Lembaga dan seluruh Pemerintah daerah Pembentukan Elektronik Katalog secara Nasional, Sektoral dan Lokal. Menerapkan EKontrak UPAYA PENCEGAHAN OLEH STRANAS PK Sistem Informasi Kinerja Penyedia (Si. KAP): Database Vendor, Penilaian Kinerja Vendor, Sanksi Bagi Vendor Wanprestasi, Tersedianya Basis Data Beneficial Ownership (BO) Meningkatkan efisiensi Pengadaan melalui Konsolidasi Pengadaan di tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi
CAPAIAN SUB AKSI UKPBJ Pengadaan Menjadi Trigger Pertumbuhan Ekonomi Belum Struktural/Tidak Lapor • Kalimantan Tengah • Sulawesi Tengah 6% Sedang Berproses • Banten • Papua 6% Pemda yang sudah mencapai tingkat kematangan level: 1. Provinsi Bali Anggaran PBJ > 45% dari APBN 2. Provinsi Jawa§Timur 3. Provinsi Kalimantan Barat 4. Provinsi Kalimantan Selatan 5. Provinsi Sulawesi Utara 6. Kabupaten Badung § 1 Timur Juta Paket PBJ 7. Kabupaten Kutai Pemprov. Yang masih belum memenuhi satupun dari 9 variable tingkat kematangan level 3 (0/9) 1. Provinsi Banten 2. Provinsi Kalimantan Tengah Sumber: https: //jaga. id/monitoring https: //siukpbj. lkpp. go. id/. Diakses pada 14 Februari 2020 Sudah Struktural (Berdasarkan Revisi Perkada) • Nanggroe Aceh Darussalam • Sumatera Utara • Sumatera Barat • Riau • Jambi • Sumatera Selatan • Bengkulu • Lampung • Kep. Bangka Belitung • Kepulauan Riau • DKI Jakarta • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • DI Yogyakarta • Bali • Nusa Tenggara Barat • Nusa Tenggara Timur • Kalimantan Barat • Kalimantan Selatan • Kalimantan Timur • Kalimantan Utara • Sulawesi Selatan • Sulawesi Tenggara • Gorontalo • Sulawesi Barat • Maluku • Mluku Utara • Papua Barat 88%
CAPAIAN SUB AKSI Katalog Elektronik Lokal Pengadaan Menjadi Trigger Pertumbuhan Ekonomi PROVINSI STATUS RENCANA TINDAK LANJUT Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sudah memberikan pelayanan e. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, purchasing §Anggaran PBJ > 45% dari APBN Sumatera Barat Monitoring untuk menambah jumlah produk yang masuk dalam katalog elektronik Lampung, Maluku, Sumatera Selatan, Papua Barat, Kalimantan Timur Pendampingan oleh LKPP dan Stranas PK Akan melaksanakan tahapan penyusunan katalok elektronik lokal pada tahun 2020 Jambi, Papua Barat Belum direkomendasikan sebagai § 1 Juta Paket PBJ pelaksana katalog elektronik berdasarkan hasil penilaian awal oleh LKPP Penguatan pada kelembagaan UKPBJ
CAPAIAN SUB AKSI Konsolidasi Pengadaan Menjadi Trigger Pertumbuhan Ekonomi • Selain Sumatera Utara yang masih dalam proses usulan barang yang akan dikonsolidasikan, di 4 (empat) provinsi lainnya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan jawa Timur, konsolidasi pengadaan telah §Anggaran PBJ > 45% dari APBN terlaksana • Sumatera Utara akan melanjutkan proses konsolidasi di tahun 2020, Stranas PK beserta LKPP dalam diskusi untuk peluang menetapkan Provinsi lain sebagai pelaksana aksi konsolidasi pengadaan § 1 Juta Paket PBJ
CAPAIAN KUANTITATIF TIAP PROVINSI Pengadaan Menjadi Trigger Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dengan capaian 100%: • Riau • Kepulauan Riau • DKI Jakarta • DI Yogyakarta • Jawa Timur • Bali §Anggaran PBJ > 45% dari APBN § 1 Juta Paket PBJ Provinsi dengan capaian masih rendah (<25%): • Jambi • Kalimantan Barat • Sulawesi Tengah • Maluku Utara • Papua Barat Sumber : https: //jaga. id/monitoring
RENCANA TINDAK LANJUT Pengadaan Menjadi Trigger Pertumbuhan Ekonomi Dari target 34 Provinsi dengan tingkat kematangan UKPBJ level 3 (proaktif) sampai dengan akhir tahun 2020, saat ini baru tercapai pada 5 (lima) pemerintahan Provinsi. Pemprov diminta melakukan percepatan dalam pemenuhan 9 variabel pencapaian kriteria kematangan §Anggaran PBJ > sedang 45% darimelakukan APBN Saat ini Stranas review dan mempertajam target-target triwulan setiap aksi dan sub aksi Pencegahan Korupsi tahun 2020, untuk mempercepat pencapaian target yang fokus, terukur dan berdampak § 1 Juta Paket PBJ Diharapkan pemerintah provinsi juga dapat menjadi percontohan praktik baik (Pilotting) dalam bagi Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan Provinsi masing-masing
RENAKSI CAPAIAN SISTEM INFORMASI KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN DATA MCP KPK
PROGRESS PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA PER 34 PEMERINTAH PROVINSI INSTANSI PROGRES AREA Pelaksanaan Tupoksi Penayangan SIRUP Pengendalian dan Pengawasan Perangkat Pendukung Pokja Mandiri UKPBJ Independen PEMPROV ACEH 47% 0% 100% 0% 0% 60% 100% PEMPROV BALI 88% 100% 80% 90% 100% 60% 100% PEMPROV BANTEN 83% 80% 100% 90% 80% 100% 50% PEMPROV BENGKULU 66% 100% 50% 0% 75% 60% 100% PEMPROV DI YOGYAKARTA 91% 100% 90% 100% 60% 100% PEMPROV DKI JAKARTA 86% 90% 100% 90% 80% 60% 100% PEMPROV GORONTALO 73% 65% 90% 0% 90% 85% 95% PEMPROV JAMBI 71% 65% 0% 100% 75% PEMPROV JAWA BARAT 85% 100% 0% 100% PEMPROV JAWA TENGAH 100% 100% PEMPROV JAWA TIMUR 85% 100% 50% 100% 60% 100% PEMPROV KALIMANTAN BARAT 93% 95% 90% 100% 90% 95% PEMPROV KALIMANTAN SELATAN 74% 70% 0% 90% 100% 75% PEMPROV KALIMANTAN TENGAH 100% 100% PEMPROV KALIMANTAN TIMUR 70% 80% 100% 20% 100% 25% PEMPROV KALIMANTAN UTARA 89% 35% 100% 90% 100% PEMPROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 81% 65% 100% 90% 85% 60% 90% PEMPROV KEPULAUAN RIAU 91% 100% 90% 100% 60% 100% PEMPROV LAMPUNG 67% 60% 90% 70% 50% 60% 70% PEMPROV MALUKU 72% 75% 100% 0% 50% 90% 100% PEMPROV MALUKU UTARA 76% 100% 50% 90% 50% 60% 100% PEMPROV NUSA TENGGARA BARAT 71% 35% 100% 0% 85% 90% 100% PEMPROV NUSA TENGGARA TIMUR 44% 30% 0% 0% 50% 60% 100% PEMPROV PAPUA 66% 70% 90% 50% 70% PEMPROV PAPUA BARAT 25% 15% 20% 30% 30% PEMPROV RIAU 84% 100% 0% 90% 100% PEMPROV SULAWESI BARAT 69% 65% 70% 90% 50% 70% PEMPROV SULAWESI SELATAN 72% 70% 50% 100% 75% 60% 80% PEMPROV SULAWESI TENGAH 48% 0% 0% 0% 50% 100% PEMPROV SULAWESI TENGGARA 81% 100% 50% 90% 100% 60% 90% PEMPROV SULAWESI UTARA 60% 35% 0% 0% 100% PEMPROV SUMATERA BARAT 69% 65% 50% 90% 75% 60% 75% PEMPROV SUMATERA SELATAN 83% 35% 100% 50% 100% PEMPROV SUMATERA UTARA 78% 100% 0% 50% 100%
Terima Kasih
- Slides: 15