Budiman Abdulah SE MM Nation Bangsa Jalobsen dan

Budiman Abdulah, SE, MM

Nation (Bangsa) � Jalobsen dan Lipman, bangsa adalah kesatuan budaya dan kesatuan politik. Unsur-unsur pembentuk bangsa: sekelompok manusia yang ingin bersatu mencapaitujuan dan cita-cita, berada dalam suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan, senasib dan sepenanggungan, terdapat kesamaan seperti karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya 2

Nation (Bangsa) �Ernest Renant bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga mereka merasa dirinya adalah satu 3

Kebanyakan bangsa terbentuk karena adanya faktor – obyektif tertentu yang membedakan dengan bangsa lain, yaitu NASIONALISME �Kesamaan Keturunan �Wilayah �Bahasa �Adat Istiadat �Kesamaan Politik �Perasaan �Agama 4

State (Negara) �Roger H. Soltau, “Negara adalah alat yang mengatur atau mengendalikan persoalan- persoalan bersama, atas masyarakat” 5

State (Negara) � Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 6

fungsi-fungsi dari suatu Negara ialah : � Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat � Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. � Melaksanakan ketertiban � Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. 7

Lanjutan. . � Pertahanan dan keamanan � Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. � Menegakkan keadilan � Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. 8

Nation State (Negara-Bangsa) � Sebuah negara bangsa adalah negara dengan bangsa yang pada prinsipnya adalah tipemasyarakat yang sama, terorganisir oleh latar belakang suku atau budaya yang sama di suatuwilayah. Di sebuah negara bangsa, biasanya setiap orang akan berbicara dengan bahasa yangsama, menganut agama atau aliran agama yang sama, dan memiliki nilai budaya nasiona 9

Government (Pemerintah) � Government bisa diartikan sebagai pemerintah, yaitu organisasi yang memilikikewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang. Pemerintah disinimisalnya raja, presiden, walikota, bupati, dan sebagainya 10

Governance (Pemerintahan) �Pemerintahan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusandan proses dimana suatu keputusan diterapkan atau tidak diterapkan . Macam-macam pemerintahan, antara lain: 11

Lanjutan… � Aristrokrasi, adalah suatu pemerintahan yang dipimpin dan dipegang oleh sejumlahkecil para cendikiawan yang memerintah berdasarkan keadilan. - � Otokrasi, berarti pemerintahan yang berada di tangan satu orang. - � Demokrasi, adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat 12

Lanjutan. . � Monarki, adalah pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang, yang berkuasa, berbakat, dan mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yanglain, sehingga mendapatkan kepercayaan untuk memerintah dan pemerintahannyaditujukan untuk kepentingan rakyat, biasanya merupakan kerajaan. � Oligarki, adalah pemerintahan yang dipegang oleh segolongan kecil yang memerintahdemi kepentingan golongannya itu sendiri. - � Teokrasi, adalah pemerintahan yang ditinjau dari segi ketuhanan atau segi agama 13

Kewarganegaraan � Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. � Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Dimungkinkan pula untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. 14

v. Menurut Zamroni pengertian pendidikankewarganegaraaan ialah Pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis, bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi itu merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang paling menjamin hak-hak dari warga masyarakat. 15

�Azyumardi Azra: “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi. ”

A. Latar Belakang PKN � Era merebut , mempertahankan dan mengisi ke merdekaan , dilandasi kesamaan nilai-nilai perju angan bangsa. � Perjuang bangsa yg sealu tumbuh /kembang ji wa, tekad dan semangat kebangsaan. � Semangat yg Iman dan taqwa iklas berkorban sbg kekuatan spitual yg melahirkan sikap perila ku heroik yg menumbuhkan kekuatan, kesang gupan dan kemauan luar biasa. 1 17

�Landasan perjuangan yg pasang surut/kri tis , karena pengaruh globalisasi ( lemba ga kemasyarakatan internasional negara maju ikut mengatur perpolitikan , perekono mian, sosial budaya dan pertahanan global , yg menimbulkan kepentingan antar nega ra berkembang dg negara berkembang dan lembaga International disamping isu HAM dan Demokrasi. 1 18

�Kemajuan Iptek (informasi, komunikasi, transportasi, tanpa batas ) menciptakan struktur baru (struktur global) dalam kehi dupan MBN mempengaruhi polapikir. sikap , tindakan masy. Dan berlanjut berpenga ruh pada metal spiritual bangsa. 1 19

B. DASAR HUKUM UUD 1945 YANG TELAH DIPERBAHARUI. UU Sisdiknas No. 20/2003 , Kurikulum Pend, Tinggi wajib memuat Pend. Agama, Pend. Kewarganegaraan , dan Bahasa. � Pp 19 / 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan Ps 9 (2) menetapkan bahwa kurikulum Tingkat Satuan Pend. Tinggi wajib memuat mata kuliah Pend. Agama Pend. Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Bhs Inggris � Kep. Dirjen Dikti. Diknas RI No. 43//DKTI/ Kep. /2006. pasal 4 ayat (2) susunan tt substansi PKN. dan Su rat Edaran N 0. 407/D/T/2006 tt Rambu-rambu Pelaksanaan. � � 1 20

� Jadi pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah program: 1. Memuat bahasan tentang: a. Masalah kebangsaan. b. Masalah kewarganegaraan. 2. Dalam hubungannya dengan: a. Negara b. Demokrasi c. HAM d. Masyarakat madani 3. Dalam implementasinya menerapkan prinsip pendidikan demokratis dan humanis.

� Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah: a. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab. b. Menjadi warganegara yang baik dan demokratis. c. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis. d. Membentuk mahasiswa yang memiliki good and responsible citizen.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan (Azyumardi Azra): a. Meningkatnya gejala dan kecenderungan political literacy, tidak melek politik, tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga politik di kalangan warganegara. b. Meningkatnya political apathies yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warganegara dalam proses politik.

Urgensi …… c. Sebagai salah satu instrument pendidikan politik yang mampu melakukan empowerment bagi masyarakat, terutama masyarakat kampus. d. Sebagai wahana dan instrument untuk melakukan social engineering dalam rangka membanguan social capital yang efektif bagi tumbuhnya kultur demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara serta tumbuhnya masyarakat madani.

Tiga pendekatan dalam membangun karakter bangsa Socio-cultural development (pembiasaan dan penciptaan perilaku) Psycho-paedagogical development (psikologis-proses pendidikan) Socio-political development (kebijakan politik pemerintah) Bangsa

� Tiga pendekatan dalam membangun karakter bangsa: 1. Social-cultural development, melalui penciptaan dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 2. Psycho-paedagogical development, melalui perkembangan psikologis seseorang melalui proses belajar. 3. Socio-political development, melalui berbagai intervensi kebijakan politik pemerintah.

Paradigma pendidikan kewarganegaraan: 1. Feodalistik; mahasiswa sebagai obyek sedangkan dosen sebagai figur sumber ilmu, tempat kebenaran, otoriter dan birokratik. 2. Humanistik; mahasiswa sebagai subyek dan obyek sedangkan dosen sebagai fasilitator atau mitra dialog.